Ditemukan 1259 data
100 — 27
karenanya juga bukan suatu Penetapan Tertulis.Bahwa perlu juga diketengahkan menyangkut perbuatan hukumdilakukan oleh Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara, in casu, adalahTergugat Ill yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yangmerupakan representasi Badan Pertanahan Nasional RI videPeraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Pasal 2 yang menyatakan :"BPN RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral
PIETER THIE
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT
701 — 809
.;2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangannegara atas kegiatan tertentu yang meliputi:a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan olehMenter! Keuangan selaku = Bendahara Umum Negara; dan;c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.;14.
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
584 — 799
No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP)maupun oleh yurisprudensi atau peraturan sektoral lain, selain mengacukepada Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN, sengketa tata usaha negaraadalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara (hukumadministrasi) antara orang atau badan hukum perdata dengan badan ataupejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibatdikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan
57 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Inspektorat Kabupaten/Kota;2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Keuangannegara atas kegiatan tertentu yang meliputi:a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapanoleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; danc. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;Bahwa dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008tersebut sudah sangat jelas dan terang bahwa tugas pokok dari BPKPmelakukan pengawasan
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
HERI HANDOKO
84 — 34
Fasilitasi koordinasi kegiatan sektoral Di Desa dengan pihak terkait. Fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak dan kaum difabel /berkebutuhan khusus, kelompok mkiskin dan masyarakat marjinal.Bahwa Total Pendapatan Desa Citra Damai pada TA 2016 adalah sebesarRp.1.060.717.000, (satu milyar enam puluh juta tujuh ratus tujuh belas riburupiah) dengan rincian Dana Desa TA 2016 sebesar Rp.688.054.000,bersumber dari APBN TA 2016. Alokasi Dana Desa sebesarRp.315.663.000 bersumber dari APBD Kab.
Terbanding/Terdakwa : MARDIYANTA, SPd Bin SUPIYO
141 — 76
tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atasUndang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,karena Terdakwa selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo KecamatanPonjong Kabupaten Gunungkidul sekaligus Koordinator PelaksanaanPensertifikatan Tanah melalui Program Prona pada Tahun 2009 sampaidengan Tahun 2011, program Lintas Sektoral
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
380 — 284
benar saksi tahu, apakah sebelum mengeluarkan Ijin ObjekSengketa, sudah terdapat perijinan diatas lahan tersebut ;Halaman 176 of 241 Halaman, Putusan Nomor : 31/G/2018/PTUN.SMD Bahwa benar Saksi tidak tahu Objek Sengketa masuk wilayahKecamatan Muara Badak, dan apakah untuk perkebunan atau untukPertambangan, saksi tidak tahu; Bahwa sepengetahuan Saksi dalam Peraturan Bupati ini hanyamenyebut tentang di Pasal 23, Bupati Menegaskan : Sebagian ataupunseluruhnya Bidangan pelayanan Perijinan di bidang Sektoral
467 — 259
untuk menguji sSuatuketentuan perundangundangan dan dalam konteks peradilan tata usahanegara hanya 2 (dua) aspek yang diuji yaitu peraturan perundangundangandan AUPB; Bahwa menurut pendapat saya norma hukum tidak boleh salingbertentangan meskipun ada kewenangankewenangan tertentu yangmungkin diberikan dalam rangka Diskresi namun dari sisi hierarki tetap tidakboleh bertentangan dan itu adalah prinsip dalam konteks negara hukum.Misalnya PERDA yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan UndangUndang sektoral
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
525 — 306
Untuk norma HAN sektoral ini ada yang dikatakansebagai kategori norma HAN Otonom. Artinya dibentuk berdasarkankewenangan. Sehingga Peraturan menteri ini karakternya adalah HANotonom untuk menjabarkan pelaksanaan suatu peraturan perundangundangan.Halaman 137 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel:Bahwa Surat Edaran Instruksi, Juklak dan Juknis masuk dalam kategoriinsrumen yuridis yang berupa peraturan kebijakan.
142 — 101
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP No.60/2008), Pasal 49 ayat (2) huruf c menyatakan :BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitaskeuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkanpenetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara; danc. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2004 tentang
Badan PengawanKeuangan Negara (BPKP) (Perpres No. 192/2004) pasal 3menyatakan :i.il.il.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, BPKP menyelenggarakan fungsi:perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunannasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral,kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkanpenetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dariPresiden;pelaksanaan
91 — 24
2004, yang berwenang menghitung terjadinya kerugian keuangan negara danHalaman 154 dari 171 Putusan Nomor : 08/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgdituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Badan Pemeriksa Keuangan(BPk) ; Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur :BPKP berperan menjadi pengawas internal terhadap kKeuangan negara atas kegiatantertentu yang meliputi kKegiatan yang bersifat lintas sektoral
99 — 19
menimbulkan kerugian keuangan negarasebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugiankeuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan; Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur :BPKP berperan menjadi pengawas internal terhadap keuangan negara atas kegiatantertentu yang meliputi kKegiatan yang bersifat lintas sektoral
214 — 89
Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan BPKPmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangannegara atas kegiatan tertentu yang meliputi:kegiatan yang bersifat lintas sektoral;kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan olehMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dankegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.Bahwa Bank BUMD bukanlah instansi Pemerintah dan tidak adaKeputusan Presiden yang
78 — 52
Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.Bahwa Saksi menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas tidakprofesional, sehingga hal tersebut bisa terjadi, seharusnya PetugasKarantina Ikan itu bisa melibatkan instansi lain diluar sektoral yangberkompeten dalam bidangnya untuk pengawasan narkoba dan bahanberbahaya lainnya, agar kejadian tersebut tidak berulang kembali.Bahwa setiap harinya ratarata Balai Karantina Ikan Tanjung Priokmengeluarkan sejumlah 10 (sepuluh) ijin KID15.Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
M. MUNIB
70 — 23
Fasilitasi koordinasi kegiatan sektoral Di Desa dengan pihak terkait. Fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak dan kaum difabel /berkebutuhan khusus, kelompok mkiskin dan masyarakat marjinal.Bahwa Total Pendapatan Desa Citra Damai pada TA 2016 adalah sebesarRp.1.060.717.000, (satu milyar enam puluh juta tujuh ratus tujuh belas riburupiah) dengan rincian Dana Desa TA 2016 sebesar Rp.688.054.000,bersumber dari APBN TA 2016. Alokasi Dana Desa sebesarRp.315.663.000 bersumber dari APBD Kab.
117 — 93
Peraturan Pemerintah No. 60Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PPNo. 60/2008), Pasal 49 ayat (2) huruf c menyatakan :BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitaskeuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapanoleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; danc. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2004 tentang
Badan PengawanKeuangan Negara (BPKP) (Perpres No. 192/2004) pasal 3menyatakan:Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, BPKP menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunannasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatankebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan olehMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dankegiatan lain berdasarkan penugasan Qari Presiden;b. pelaksanaan
NAUNGAN HARAHAP, SH.
Terdakwa:
IMRAN S.SOS BIN Alm IBRAHIM
168 — 41
Melaksanakan tugas pendampingan terhadap penyelenggaraanpemerintahan,pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat gampong dalammelaksanakan program dan kegiatan sektoral dengan tugaspokok dan fungsi masingmasing SKPK.Bahwa, tata cara pengalokasian dana gampong yang menjadipendapatan transfer Gampong (dari RKUD ke RKUG) dialokasikanberdasarkan data yang diserahkan oleh Dinas PemberdayaanMasyarakan dan Gampong dengan pertimbangan/ merujuk kepadakebutuhan penghasilan
TIYAN ANDESTA, SH., MH.
Terdakwa:
SUPENDI BIN ALM SUMITO
367 — 172
Apakah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkunganjadi pasal 98 itu dilakukan dengan sengaja;Bahwa Harus memperhatikan pedomanpedoman untuk itu sah atautidaknya alat bukti itu hakim yang akan menilainya;Bahwa Jika kita melihat dari KUHP maka lingkungan hidup ini menjadiketentuan lex specialis dalam halhal tertentu tetapi jika kita melihatlingkungan hidup dengan peraturanperaturan sektoral maka dia menjadiketentuan lex specialis jadi tergantung kita linat dari sisi yang mana;76Bahwa Kita linat kasus
70 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
keuangan danpembangunan serta memiliki fungsi mengkaji, menyusun, danmelaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan ;Bahwa selanjutnya dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BPKP merupakan AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawablangsung kepada Presiden dan berwenang melakukan pengawasanintern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatantertentu yang meliputi : kKegiatan yang bersifat lintas sektoral
94 — 25
Berkordinasi dengan lintas sektoral KAPEKO dan BPKD bagianperencanaane Bahwa saksi bertanggung jawabsecara langsung di bawahKasubbagTU, yaitu Martiana DolokSaribue Bahwa yang membuat rencanaanggaran kegiatan alat kesehatan diSuku Dinas Kesehatan JakartaSelatan tahun 2011 adalah bagianperlengkapan, yaitu Eri Sadewoe Bahwa berdasarkan DPASKPDSudinkes Jakarta Selatan Totalanggaran sebesar Rp.16.468.000.000, (enam belas milyarempat ratus enam puluh delapanjuta rupiah) untuk kegiatan yaitu :1) Untuk pengadaan