Ditemukan 1259 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : setoran sektor sentral seftora sebtral sekoran seotoran senteral sertoran
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-11-2014 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 533/Pdt.G/2014/PN.Bdg,.,
Tanggal 13 Agustus 2015 — HENRY TANJUNG dahulu LIE KENG SOEY LAWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, Cq GUBERNUR JAWA BARAT Cq KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, DKK
100 — 27
  • karenanya juga bukan suatu Penetapan Tertulis.Bahwa perlu juga diketengahkan menyangkut perbuatan hukumdilakukan oleh Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara, in casu, adalahTergugat Ill yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yangmerupakan representasi Badan Pertanahan Nasional RI videPeraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Pasal 2 yang menyatakan :"BPN RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 27-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 48/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PIETER THIE
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT
701 — 809
  • .;2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangannegara atas kegiatan tertentu yang meliputi:a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan olehMenter! Keuangan selaku = Bendahara Umum Negara; dan;c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.;14.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
584 — 799
  • No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP)maupun oleh yurisprudensi atau peraturan sektoral lain, selain mengacukepada Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN, sengketa tata usaha negaraadalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara (hukumadministrasi) antara orang atau badan hukum perdata dengan badan ataupejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibatdikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 03-06-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1023 K/PID.SUS/2015
Tanggal 3 Juni 2015 — Pemohon Kasasi I/Terdakwa: MOLKANDIAR ; Pemohon Kasasi II: Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis di Selatpanjang
57 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Inspektorat Kabupaten/Kota;2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Keuangannegara atas kegiatan tertentu yang meliputi:a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapanoleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; danc. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;Bahwa dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008tersebut sudah sangat jelas dan terang bahwa tugas pokok dari BPKPmelakukan pengawasan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
HERI HANDOKO
84 — 34
  • Fasilitasi koordinasi kegiatan sektoral Di Desa dengan pihak terkait. Fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak dan kaum difabel /berkebutuhan khusus, kelompok mkiskin dan masyarakat marjinal.Bahwa Total Pendapatan Desa Citra Damai pada TA 2016 adalah sebesarRp.1.060.717.000, (satu milyar enam puluh juta tujuh ratus tujuh belas riburupiah) dengan rincian Dana Desa TA 2016 sebesar Rp.688.054.000,bersumber dari APBN TA 2016. Alokasi Dana Desa sebesarRp.315.663.000 bersumber dari APBD Kab.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 20-10-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 11/PID.TPK-SUS/2016/PT YYK
Tanggal 16 Desember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUNG RIYADI, SH
Terbanding/Terdakwa : MARDIYANTA, SPd Bin SUPIYO
141 — 76
  • tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atasUndang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,karena Terdakwa selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo KecamatanPonjong Kabupaten Gunungkidul sekaligus Koordinator PelaksanaanPensertifikatan Tanah melalui Program Prona pada Tahun 2009 sampaidengan Tahun 2011, program Lintas Sektoral
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 27-08-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 18 Januari 2019 — Penggugat:
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
380 — 284
  • benar saksi tahu, apakah sebelum mengeluarkan Ijin ObjekSengketa, sudah terdapat perijinan diatas lahan tersebut ;Halaman 176 of 241 Halaman, Putusan Nomor : 31/G/2018/PTUN.SMD Bahwa benar Saksi tidak tahu Objek Sengketa masuk wilayahKecamatan Muara Badak, dan apakah untuk perkebunan atau untukPertambangan, saksi tidak tahu; Bahwa sepengetahuan Saksi dalam Peraturan Bupati ini hanyamenyebut tentang di Pasal 23, Bupati Menegaskan : Sebagian ataupunseluruhnya Bidangan pelayanan Perijinan di bidang Sektoral
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
467 — 259
  • untuk menguji sSuatuketentuan perundangundangan dan dalam konteks peradilan tata usahanegara hanya 2 (dua) aspek yang diuji yaitu peraturan perundangundangandan AUPB; Bahwa menurut pendapat saya norma hukum tidak boleh salingbertentangan meskipun ada kewenangankewenangan tertentu yangmungkin diberikan dalam rangka Diskresi namun dari sisi hierarki tetap tidakboleh bertentangan dan itu adalah prinsip dalam konteks negara hukum.Misalnya PERDA yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan UndangUndang sektoral
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
525 — 306
  • Untuk norma HAN sektoral ini ada yang dikatakansebagai kategori norma HAN Otonom. Artinya dibentuk berdasarkankewenangan. Sehingga Peraturan menteri ini karakternya adalah HANotonom untuk menjabarkan pelaksanaan suatu peraturan perundangundangan.Halaman 137 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel:Bahwa Surat Edaran Instruksi, Juklak dan Juknis masuk dalam kategoriinsrumen yuridis yang berupa peraturan kebijakan.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — BAYU YOGA WARDHANA
142 — 101
  • Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP No.60/2008), Pasal 49 ayat (2) huruf c menyatakan :BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitaskeuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkanpenetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara; danc. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2004 tentang
    Badan PengawanKeuangan Negara (BPKP) (Perpres No. 192/2004) pasal 3menyatakan :i.il.il.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, BPKP menyelenggarakan fungsi:perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunannasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral,kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkanpenetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dariPresiden;pelaksanaan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 27 Maret 2015 — -LUKMAN APANDI, S.Pd.I Bin ACENG HOLIL -TONI, S.Pd.I bin ADUNG AS;: - DARMADI Bin SUBANI
91 — 24
  • 2004, yang berwenang menghitung terjadinya kerugian keuangan negara danHalaman 154 dari 171 Putusan Nomor : 08/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgdituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Badan Pemeriksa Keuangan(BPk) ; Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur :BPKP berperan menjadi pengawas internal terhadap kKeuangan negara atas kegiatantertentu yang meliputi kKegiatan yang bersifat lintas sektoral
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Ir. FADHILLAH ROHMAN Bin (Alm) MUHAMMAD ASIM
99 — 19
  • menimbulkan kerugian keuangan negarasebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugiankeuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan; Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur :BPKP berperan menjadi pengawas internal terhadap keuangan negara atas kegiatantertentu yang meliputi kKegiatan yang bersifat lintas sektoral
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana Korupsi - HENRY JOSEPH MARATHON
214 — 89
  • Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan BPKPmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangannegara atas kegiatan tertentu yang meliputi:kegiatan yang bersifat lintas sektoral;kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan olehMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dankegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.Bahwa Bank BUMD bukanlah instansi Pemerintah dan tidak adaKeputusan Presiden yang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-02-2013 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1174 / Pid.B / 2012 / PN.Jkt.Ut
Tanggal 6 Februari 2013 — E. WEE HOCK alias JERRY
78 — 52
  • Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.Bahwa Saksi menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas tidakprofesional, sehingga hal tersebut bisa terjadi, seharusnya PetugasKarantina Ikan itu bisa melibatkan instansi lain diluar sektoral yangberkompeten dalam bidangnya untuk pengawasan narkoba dan bahanberbahaya lainnya, agar kejadian tersebut tidak berulang kembali.Bahwa setiap harinya ratarata Balai Karantina Ikan Tanjung Priokmengeluarkan sejumlah 10 (sepuluh) ijin KID15.Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
M. MUNIB
70 — 23
  • Fasilitasi koordinasi kegiatan sektoral Di Desa dengan pihak terkait. Fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak dan kaum difabel /berkebutuhan khusus, kelompok mkiskin dan masyarakat marjinal.Bahwa Total Pendapatan Desa Citra Damai pada TA 2016 adalah sebesarRp.1.060.717.000, (satu milyar enam puluh juta tujuh ratus tujuh belas riburupiah) dengan rincian Dana Desa TA 2016 sebesar Rp.688.054.000,bersumber dari APBN TA 2016. Alokasi Dana Desa sebesarRp.315.663.000 bersumber dari APBD Kab.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
117 — 93
  • Peraturan Pemerintah No. 60Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PPNo. 60/2008), Pasal 49 ayat (2) huruf c menyatakan :BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitaskeuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapanoleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; danc. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2004 tentang
    Badan PengawanKeuangan Negara (BPKP) (Perpres No. 192/2004) pasal 3menyatakan:Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, BPKP menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunannasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatankebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan olehMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dankegiatan lain berdasarkan penugasan Qari Presiden;b. pelaksanaan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 26-08-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 18 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
NAUNGAN HARAHAP, SH.
Terdakwa:
IMRAN S.SOS BIN Alm IBRAHIM
168 — 41
  • Melaksanakan tugas pendampingan terhadap penyelenggaraanpemerintahan,pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat gampong dalammelaksanakan program dan kegiatan sektoral dengan tugaspokok dan fungsi masingmasing SKPK.Bahwa, tata cara pengalokasian dana gampong yang menjadipendapatan transfer Gampong (dari RKUD ke RKUG) dialokasikanberdasarkan data yang diserahkan oleh Dinas PemberdayaanMasyarakan dan Gampong dengan pertimbangan/ merujuk kepadakebutuhan penghasilan
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 01-02-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 37/Pid.Sus-LH/2018/PN Sak
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
TIYAN ANDESTA, SH., MH.
Terdakwa:
SUPENDI BIN ALM SUMITO
367 — 172
  • Apakah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkunganjadi pasal 98 itu dilakukan dengan sengaja;Bahwa Harus memperhatikan pedomanpedoman untuk itu sah atautidaknya alat bukti itu hakim yang akan menilainya;Bahwa Jika kita melihat dari KUHP maka lingkungan hidup ini menjadiketentuan lex specialis dalam halhal tertentu tetapi jika kita melihatlingkungan hidup dengan peraturanperaturan sektoral maka dia menjadiketentuan lex specialis jadi tergantung kita linat dari sisi yang mana;76Bahwa Kita linat kasus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-04-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1525 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 April 2015 — Drs. AGUS TAKARIA
70 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keuangan danpembangunan serta memiliki fungsi mengkaji, menyusun, danmelaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan ;Bahwa selanjutnya dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BPKP merupakan AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawablangsung kepada Presiden dan berwenang melakukan pengawasanintern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatantertentu yang meliputi : kKegiatan yang bersifat lintas sektoral
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Maret 2014 — Pidana Korupsi - dr. HAKIM MAULANA SIREGAR
94 — 25
  • Berkordinasi dengan lintas sektoral KAPEKO dan BPKD bagianperencanaane Bahwa saksi bertanggung jawabsecara langsung di bawahKasubbagTU, yaitu Martiana DolokSaribue Bahwa yang membuat rencanaanggaran kegiatan alat kesehatan diSuku Dinas Kesehatan JakartaSelatan tahun 2011 adalah bagianperlengkapan, yaitu Eri Sadewoe Bahwa berdasarkan DPASKPDSudinkes Jakarta Selatan Totalanggaran sebesar Rp.16.468.000.000, (enam belas milyarempat ratus enam puluh delapanjuta rupiah) untuk kegiatan yaitu :1) Untuk pengadaan