Ditemukan 1439 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-05-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Ckr Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
CV. ADR
Tergugat:
1.PT. Sankei Gohsyu Indutries
2.CV. Karya Mandiri
Turut Tergugat:
PT. Sinar Agung Kreasi Utama
170 — 108
CV. ADR
Tergugat:
1.PT. Sankei Gohsyu Indutries
2.CV. Karya Mandiri
Turut Tergugat:
PT. Sinar Agung Kreasi Utama
170 — 108
Adapun penghasil limbah dalam perkara ini adalahTERGUGAT I.
November2013 setiap tahunnya terus menerus diperpanjang hingga saat ini sebagaimanaHalaman 74 dari 89Putusan Nomor 111/Padt.G/2019/PN Ckrterusannya dalam surat perjanjian jualbeli limbah tertanggal 15 Mei 2017 dansurat perjanjian nomor: 50/SGI/PD/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 jo.surat pernyataan Tergugat tertanggal 14 Agustus 2018;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P8 berupa suratperjanjian jual beli limbah non B3 antara Penggugat selaku pembeli limbahdengan Tergugat selaku penghasil
Putus : 08-08-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/PID.Sus.K/2012/ PN Mdn Tanggal 8 Agustus 2012 — - Drs. SYAMSUL RIZAL
80 — 21
80 — 21
(dua ratus sembilan puluh tujuh jutadelapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapanrupiah).Putusan Perkara No : 18/Pid.Sus.K/2012/ PN.Mdn Halaman 17 dari 129 HalamanBahwa Terdakwa Drs.SYAMSUL RIZAL selaku Pengguna Anggaran dalammenyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tidak ada dasar karena dalam kurunwaktu Tahun 2007 s/d 2010 Kota Tebing Tinggi bukan penghasil Tambang dantidak ada Objek serta Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektorPertambangan.Bahwa sumber dana yang dibagikan
(dua ratus sembilan puluh tujuh jutadelapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapanrupiah).Bahwa Terdakwa Drs.SYAMSUL RIZAL selaku Pengguna Anggaran dalammenyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tidak ada dasar karena dalam kurunwakitu Tahun 2007 s/d 2010 Kota Tebing Tinggi bukan penghasil Tambang dantidak ada Objek serta Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektorPertambangan.Bahwa sumber dana yang dibagikan tersebut adalah berasal dari PemerintahPusat berupa Dana Bagi Hasil
Dalam kurun waktu 2007 s/d 2010 tidak ada penghasil tambang didaerahTebing Tinggi (tidak ada objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sektorPertambangan di Kota Tebing Tinggi) sehingga tidak ada kegiatanpemungutan Pajak Bumi dan Bangunandari sektor Pertambangan di KotaTebing Tinggi baik yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupunoleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi ;c.
Putus : 21-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 B/PK/PJK/2017 Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DAYA LABUHAN INDAH
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding adalah industri penghasil
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 —
11 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
11 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
SehinggaFaktur Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukanyang terkait dengan industri penghasil CPO yang merupakanHalaman 6 dari 39 halaman.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RIGUNAS AGRI UTAMA
136 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga Faktur PajakMasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan obyek PPN;3) bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satu kesatuan,Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 203/B/PK/PJK/2016dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilah unit ataukegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan olehTerbanding (Pemeriksa) sebagai adanya penyerahan dari unitperkebunan ke unit pabrikasi;bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding
Register : 19-02-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tte Tanggal 13 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MOKHSIN UMALEKHOA, SH.MH
Terdakwa:
SARWAN NGAJEN Alias WAN
127 — 52
127 — 52
Wajib pajak mengisi formulir SPtPD yang di dalamnya terdapat jumlahomset penghasil kotor wajab pajak dan jumlah pajak terhutangsebesar 10 persen dari omset.d. pembayaran pajak restoran tersebut secara tunai atau manuallangsung ke Bank BPRS Kota Ternate setelah ada penetapan darikepala Bidang penetapan BP2RD Kota Ternate.e.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
130 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
130 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
SehinggaFaktur Pajak masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yangterkait dengan industri penghasil CPO yang merupakan BKP danobjek PPN;Bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satukesatuan, dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilahunit atau kegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan olehTerbanding sebagai adanya penyerahan dari unit perkebunan keunit pabrikasi;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa isidari Pasal 2 ayat (1) huruf a KMK575 tidak selaras
Register : 10-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1945 B/PK/PJK/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDO SEPADAN JAYA;
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga Faktur Pajak masukan tersebut merupakan PajakMasukan yang terkait dengan industri penghasil CPO yang merupakanBKP dan obyek PPN;Bahwa KMK575 tersebut tidak tepat diterapbkan pada kegiatan usahaterpadu (integrated) yang telah mendapat izin atau otomatis diberikansentralisasi PPN (pemusatan tempat pajak terutang), yang artinyapenyerahan antar cabang pusat (bila perkebunan dan pabrik bedawilayah KPP) tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKPberdasarkan Pasal 1A ayat (2) huruf c UndangUndang
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA,
141 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
SehinggaFaktur Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yangterkait dengan industri penghasil CPO yang merupakan BKP danobyek PPN;3) bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satukesatuan, dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilahHalaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 196/B/PK/PJK/2016unit atau kegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan olehTerbanding (Pemeriksa) sebagai adanya penyerahan dari unitperkebunan ke unit pabrikasi;bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding
Register : 26-10-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PA BATAM Nomor 1666/Pdt.G/2020/PA.Btm Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 25
31 — 25
TDK.Electronics Indonesia dan punya penghasil untuk menghidupi dia dankedua anakanaknya; Bahwa setahu saksi mendidik anakanaknya dengan baik dan akhlaknyajuga baik; ; Bahwa setahu saksi Penggugat sangat memperhatikan kedua anaknya;Bahwa untuk mempertahankan dalil jawaban dan gugatan rekonvensi,Tergugat telah mengajukan bukti Surat, sebagai berikut :iL,Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx/xxx.Ket/G/XIl/2020, tanggal 07Desember 2020, yang isinya menerangkan Tergugat masih bekerja sampalsekarang, dikeluarkan
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 872/B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUMIPRATAMA KHATULISTIWA
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
, tidak dapat dibenarkan, karena dailildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) merupakan Sawit terpadu (integrated)dengan unit pengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil
Register : 03-11-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 10-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 18/PID.TPK/2021/PT BJM Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : dr. EDY WAHYUDI bin SISWOYO
198 — 121
Terbanding/Terdakwa : dr. EDY WAHYUDI bin SISWOYO
198 — 121
berasal dari:Halaman 7 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT BJMe BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);e pasien umum;e pelayanan gratis;e ~pthak ketiga; Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut didistribusikan:e 5% : untuk dana pengembangan;e 95% : untuk remunerasi;hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentangSistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji BoejasinPelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil
pelayanan BLUD RSUD Hadji BoejasinPelaihari Kabupaten Tanah Laut, berasal dari:e BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);e pasien umum;e pelayanan gratis;e ~pthak ketiga; Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut didistribusikan:e 5% : untuk dana pengembangan;e 95% : untuk remunerasi;hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentangSistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji BoejasinPelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil
BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);e pasien umum;e pelayanan gratis;e ~~ pthak ketiga;Boejasin Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut didistribusikan: 5%: untuk dana pengembangan;e 95 % : untuk remunerasi:Halaman 52 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT BJMhal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentangSistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji BoejasinPelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil
Register : 09-08-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Kag Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 23
18 — 23
Sedangkan mengenai pekerjaan dan penghasilan Pemohon parasaksi menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit danmempunyai penghasilan yang mencukupi rumah tangga Pemohon dan Termohonakan tetapi tidak mengetahul berapa ratarata penghasil Pemohon pebulan dariperkerjaan tersbeut.
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1202/B/PK/PJK/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAYA LABUHAN INDAH
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1202/B/PK/PJK/2016Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding adalah industri penghasil
Register : 09-02-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 B/PK/PJK/2016 Tanggal 10 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BUMIPRATAMA KHATULISTIWA;
25 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 126/B/PK/PJK/2016perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) beserta produksiturunannya, dengan demikian penyerahan utama yang dilakukan adalahminyak kelapa sawit yaitu Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel (PK) danbukan Tandan Buah Segar.
Register : 07-05-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Ck Tanggal 14 Nopember 2019 — CV. ADR Vs PT. Sankei Gohsyu Indutries, Dkk
162 — 415
162 — 415
Adapun penghasil limbah dalam perkara ini adalahTERGUGAT .
selaku penghasil limbah tertanggal 6 Agustus 2012 dan buktiP9 berupa surat perjanjian jual beli limbah Non B3 pada PT.
Register : 22-06-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 0820/Pdt.G/2018/PA.Bm Tanggal 14 Februari 2019 — Yayu Wahyuni, SE., MM Binti H. Syahrul Amar
Melawan
Syamsurizal, SE. Bin Abdullah
126 — 30
126 — 30
No. 820/Pdt.G/2018/PA.Bm.berdasarkan penghasil tergugat, beralasan menurut hukum apabila dilakukan pembagian untuk tergugat 2/3 sedangkan untuk penggugat1/3;ll DALAM REKONVENSI1.Bahwa halhal yang telah di uraikan dalam Konvensi akan teruraikembali dalam rekonvensi sepanjang ada kaitannya satu sama lain.Bahwa penggugat rekonvensi /tergugat konvensi dan tergugatrekonvensi/ penggugat konvensi memilik hutang bersama selamaperkawinan, hutang tersebut berupa pinjaman tergugat pada BankBNI Cabang Bima sebesar
bayangkan gaji/perolehantergugat setiap tahunnya;Bahwa terhadap harta pada anak panah ke 4 hal. 2, poin 1, poin 2,poin 3, poin 6, poin 7 dan poin 8 keseluruhannya di peroleh darihasil gaji, uang bonus dan hutang Bank tergugat secarakeselurunhannya yang di beli oleh tergugat kadang tanpasepengetahuan penggugat, sehingga tidak adil menurut hukum danmenurut tergugat jika di lakukan pembagian dua sama rata;Bahwa untuk lebih adilnya dan untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan, maka berdasarkan penghasil
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1037 B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAYA LABUHAN INDAH
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (dahulu PemohonBanding) adalah industri penghasil
Register : 26-10-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 82/Pdt.G/2018/PN Tpg Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
1.A LIM AL A BOI
2.JOHAN KING YAP
Tergugat:
NAWIR
100 — 15
1.A LIM AL A BOI
2.JOHAN KING YAP
Tergugat:
NAWIR
100 — 15
ada langit;C.sang kebenaran sejati mengatakan dampak dari kapitalisme danpenghianatan terhadap Pancasila maka Indonesia tanpa satria PinandhitaSinisihan Wahyu di pastikan hancur berkeping keping, hanya pengakuansebagai langkah penyelamatan;D.Krisis ekonomi, krisis politik, krisis bencana alam, krisis moral, dan krisispangan yang akan terjadi di Indonesia merupakan buah dari kapitalismedan penghianatan terhadap pancasila;Subversif dalang kehancuran Indonesia dan peranan zionisme di negara negara penghasil
Register : 20-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 5/Pid.B/2016/PN.BLK Tanggal 14 April 2016 — Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Tambara ,JPU,Supriyadi, SH
59 — 31
59 — 31
dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil