• MENGADILI Menyatakan Terdakwa ARIS MALLAWEANG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana; Membebaskan

• Menyatakan terdakwa BINAHAR PANGARIBUAN secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

• NASIR (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

• MENGADILI :

  1. Menyatakan Terdakwa RIRIN ROHMAWATI Binti MARSUDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

  mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa RIRIN ROHMAWATI Binti MARSUDI telahdidakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaituAlternatif Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafaktahukum tersebut di atas dapat memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagalDakwaan Subsidairitas, yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal

  2 ayat(1) jo. pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai Dakwaan Primair dandiatur dan diancam dalam pasal 3 jo. pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

• Jainudin Sapri yang dilakukan oleh Termohon I sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-011/O.2.18/Fd.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Penyaluran Dana Tunjangan Khusus Bagi Guru Pengawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 Primair Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

• Bin Soedarsono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

• Marung alias Gabriel Marung telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;2.

  MARUNG Alias GABRIELMARUNG terbukti bersalah secara melawa hokum melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;Hal 2 dari 923 hal.Put.No.62/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Jkt.Pst2.

  Marung alias Gabriel Marung diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanHal 588 dari 923 hal.Put.No.62/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Jkt.PstTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana, rumusannya berbunyi:Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri

  2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31 TahunHal 611 dari 923 hal.Put.No.62/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.

  Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluargaMengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, dan Undangundang No. 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuanketentuan

  Marung alias Gabriel Marung telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;2.

• 1. Menyatakan Terdakwa Edi Winoto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimna diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

• Menyatakan Terdakwa SAPTO MUGIYANTO Bin NGADIRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;2.

• ., Msi, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut. 3. Menyatakan Terdakwa MOH.

• Menyatakan Terdakwa HERWAN Bin MUSTAFA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;2.

  Menyatakan terdakwa Herwan Bin Mustafa tidak terbukti melakukantindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primairyaitu pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.2.

  ssssssnssssarsiamannsinnnsaa anne se ERR a HERRMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengandakwaan yang disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebihdahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan jika dakwaanprimairterbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namunjika dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka akan dilanjutkan untukmempertimbangkan dakwaan subsidair ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal

  2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

  Menyatakan Terdakwa HERWAN Bin MUSTAFA tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;2.

• MENGADILI

  1. Menyatakan Terdakwa SUDARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55

• M E N G A D I L I

  1. Menyatakan Terdakwa Halim Hartono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

• pidana korupsi;

• Perbuatan Terdakwa telah menghambat dan merugikan program Pemerintah Daerah Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, karena PD Konawe Jaya dibawah kepemimpinan Terdakwa sama-sekali tidak produktif;

Keadaan yang meringankan :

• Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
• Terdakwa mengakui perbuatannya;
• Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, PERMA Nomor 1 Tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

ACHMAD SETIAWAN tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangundangR.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang undang RI. Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI. Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke1. KUHP.SUBSIDAIRwon nne nne Bahwa ia Terdakwa Ir.

Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintahdalam pemberantasan tindak pidana korupsi; Perbuatan Terdakwa telah menghambat dan merugikan program PemerintahDaerah Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, karena PD Konawe Jayadibawah kepemimpinan Terdakwa samasekali tidak produktif;Keadaan yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan; Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Mengingat ketentuan Pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, PERMA Nomor 1 Tahun2020, serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan denganperkara ini;MENGADILI:Halaman 33 dari 38 Putusan

• 1. Menyatakan terdakwa NI LUH PUTU ARIYANINGSIH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo.

  Menyatakan terdakwa NI LUH PUTU ARIYANINGSIH tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;2.

  Keuangan Desa Dauh Puri Klod sebesar Rp. 988.457.608,85(sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribuenam ratus delapan rupiah koma delapan puluh lima) berdasarkan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bali Nomor :SR495/PW22/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 ; Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang

  2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidair : Pasal 3 jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan

  2 ayat(1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP joPasal 64 ayat (1) KUHP., adalah sebagai berikut:1.

  Menyatakan terdakwa NI LUH PUTU ARIYANINGSIH tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat(1) Ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;2.

• Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST. tanggal 21 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eddy Kurniawan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal

   2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

• M E N G A D I L I

  1. Menyatakan Terdakwa YUSNIAR HUTABARAT tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahan dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

• ANDY SOFYAN LAKKI, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

  AntaraNo. 45 A, Pasar Baru Jakarta Pusat 10710, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 JuniPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT.Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan suratsurat yangterlampir didalamnya yang berkaitan dengan perkara tersebut ; Telah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum ; Telah mendengar saksisaksi dan Terdakwa serta memperhatikan barangbukti yang diajukan dipersidangan ; Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapatbahwa dakwaan Primair Pasal

  2 ayat (1) jo.

  Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.

  :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. ;Bahwa Terdakwa MOHAMMAD SOFYAN als H.

• SUGIARTO RAMLI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

• Samsidi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa Drs.Samsidi dari Dakwaan Primair tersebut;3.

  Majelis akan mempertimbangkan,apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa PenuntutUmum ;Menimbang, bahwa seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindakpidana, baru dapat dinyatakan terbukt' bersalah jika seluruh unsurunsur yangterkandung dalam dakwaan terpenuhi dalam perouatannya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan PRIMAIR :sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

  2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, SUBSIDIAIR : sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang RI Nomor

  20 Tahun 2001 tentang PemberaintasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa tersebut diatas, disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakimterlebin dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, jika DakwaanPrimair tidak terbukti, barulah Majelis akan mempertimbangkan dakwaanselanjutnya ;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa telah didakwamelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang

  Samsidi tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan104UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1)KUHPidana dalam Dakwaan Primair;. Membebaskan Terdakwa Drs.Samsidi dari Dakwaan Primair tersebut;.