eee cases teeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeee Del 4Halaman 20 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN BtmFotokopi SOP Pengamanan Perumahan Rosedale,Tanggal Januari 2019, yang diberiFotokopi Kwitansi untuk pembayaran Upah Harianbantuan pengamanan Rosedale, tanggal 1 Maret 2021, yang diberiTANGA. ......ceecceecese cess eeeees T.l 6a;Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran Upah Harianbantuan pengamanan Rosedale, Tanggal 1 Maret 2021, yang diberiFotokopi Surat Keputusan Lurah Teluk Tering Nomor:KPTS.31/10.01

Rosedale Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam KotaKota Batam, beserta Lampiran, Tanggal 7 Juli 2017, yang diberiFotokopi Surat Keputusan Lurah Teluk Tering Nomor:KPTS.40/10.01/VIII/ 2020 Tentang Perpanjangan Masa Bhakti Ketua RT.002 RW. 010 Perumahan Rosedale Kelurahan Teluk Tering KecamatanBatam Kota Kota Batam, beserta Lampiran, Tanggal 14 Agustus 2020, yangdiberiTANGA... cece ceceeeecceeeeeececeeececencececauceeesauseeeeaesceeeseuseeeseneesecsueseetaueeeetseeen es T.l 8;Menimbang, bahwa bukti

Rosedale Kelurahan Teluk TeringKecamatan Batam Kota Kota Batam, beserta Lampiran, Tanggal 7 Juli 2017,yang diberi tanda...............0 Tl 1;Fotokopi Surat Keputusan LurahTeluk Tering Nomor: KPTS.40/10.01/VIII/ 2020 Tentang Perpanjangan MasaBhakti Ketua RW. 010 Perumahan Rosedale Kelurahan Teluk TeringKecamatan Batam Kota Kota Batam, beserta Lampiran, Tanggal 14 Agustus2020, yang diberi tanda.........

Fotokopi Surat Keputusan Lurah Teluk Tering Nomor : KPTS.30/10.01/VII/2017 Tentang Pengangkatan Ketua RT.01/ RW. 10 Sementara Komp.Rosedale Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Kota Batam,beserta Lampiran, Tanggal 7 Juli 2017, yang diberi tanda............. TI 1;2.

Fotokopi Surat Keputusan Lurah Teluk Tering Nomor: KPTS.39/10.01/VIII/2020 Tentang Perpanjangan Masa Bhakti Ketua RT.001 RW.010Perumahan Rosedale Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota,Kota Batam, beserta Lampiran, Tanggal 14 Agustus 2020, yang diberi06 (= cc 2Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.lll1 dan T.ll2 telahbermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan terhadap SuratAslinya dikembalikan kepada Tergugat III dan fotokopi buktibukti Surat tersebutdimasukkan dan terlampir

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmendapat Izin untuk bercerai dari pejabat berwenang sesuai dengansurat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten BogorNomor 5578/KK.10.01/1/Kp.01.1/06/2021 Tanggal 21 Juni 2021Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnyamemutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;2.

Fotokopi Surat Izin untuk Melakukan Perceraian Nomor5578/kK.10.01/06/2021, Keputusan Kepala Kantor Kementrian AgamaKabupaten Bogor atas nama Penggugat bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orangsaksi ke persidangan, hal mana saksisaksi tersebut di bawah sumpahnya telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohondengan Sartika Makalalag Binti Abdulah Makalalag pada Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, akan tetapi pihak KUAtersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurangumur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:KK.10.01/PW.00/144/2017; Kotobangon 15 Desember 2017Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, Sartika Makalalag,sangat mendesak untuk segera dilaksanakan.

Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.10.01/PW.00/144/2017;Kotobangon 15 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, bermeteraiRp.6.000, (enam ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P.3; Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akanmenyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon agar permohonanya tersebut dikabulkan;Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilanmenunjuk kepada berita acara sidang

buktiobukti Surat yang diajukan oleh Pemohondipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 4 Nopember2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam registerperkara Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Pli, dengan dalildalil sebagai berikut:1,Bahwa Hasani berdasarkan KTP/NIK No. 6301030109600001 lahir Bajuin,01091960, dan berdasarkan KK No 6301032712055617 ,adalah orang yangsama dengan Muhamad Hasani berdasarkan surat keterangan Kepada DesaNo 10.01

IX/1/126/16VII/78 adalahorang yang sama dengan Muhamad Hasani berdasarkan surat keteranganKepada Desa No 10.01/352/XI/B AJ/2019;. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yangmemeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwanama:1. Hasani adalah orang yangsama dengan nama Muhamad HasaniMenyatakan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua datakependudukan, dan datadata lain yang berhubungan dengan pemohon,sesuai nama:1.

Bahwa, Pemohon lahir di Pasuruan tanggal 10 Agustus 1957sebagaimana terurai dalam Kutipan Surat Tanda Kelahiran No. 94 / 1957yang di keluarkan di Pasuruan pada tanggal 5 Nopember 1957 olehCatatan Sipil Pasuruan ;Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan No. 94/Pdt.P/2016/PN.KdrBahwa, Pemohon telah memperoleh lKewarganegaraan RepublikIndonesia berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor : M.HH120.AH.10.01 TAHUN 2010Tentang Penegasan Status Kewarganegaraan

Foto copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : M.HH120.AH.10.01 Tahun 2010, tertanggal 12April 2010 Tentang Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesiaatas nama: LIONG SIN JOEN, selanjutnya diberi tanda P.4 ;5. Foto copy Kutipan Penetapan Perkara Perdata No.20/Pdt.P/2011/PN.Kar,tanggal 19 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda P.5 ;6.

No.163/PID/2012/PT.BTNVil.Surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwamasingmasing pada tanggal 19 Nopember 2012 NomorW29.U2/1192/HN.10.01/XV/2012 dan Nomor : W29.U2/1193/HN.10.01/Xl/2012 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pandeglang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitungmulai tanggal 19 Nopember 2012 sampai dengan 27 Nopember 2012sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut

SP3N100/PUPNC.10.01/2003 tanggal 05 November 2003 halPenerimaan Pengurusan Piutang Negara atas nama CV Usaha Baru.6. Bahwa sesuai Pasal 10 ayat 2 dan 3 UU No. 49 Prp Tahun 1960, dalammenjalankan tugas dan kewenangannya, PUPN berwenang melakukan penagihan,sita eksekutorial, dan pelelangan terhadap barang jaminan Tergugat II selakuDebitur dari Tergugat II, yaitu berupa sebidang tanah yang tercatat dengan SHGB33No. 987/Papanggo, luas 113 M?

Oleh karenaitu, PUPN memerintahkan penyitaan terhadap obyek sengketa agar kemudian dapatdilelang untuk melunasi utang Tergugat II.Bahwa PUPN~ menerbitkan Surat Perintah Penyitaan No: SPS49/PUPNC.10.01/2007 tanggal 23 November 2007 yang isinya menugaskan TurutTergugat II melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa.

No : 341/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut4242Foto copy Surat No: SP3N100/PUPNC.10.01/2003 tanggal 05 November 2003 halPenerimaan Pengurusan Piutang Negara atas nama CV Usaha Baru, yang selanjutnyadiberi tanda bukti TT I2;Foto copy Surat Panggilan No: PG102/WPL.03/KP.01/2003 tanggal 20 November2003 hal Panggilan Penyelesaian Piutang Negara atas nama CV Usaha Baru, yangselanjutnya diberi tanda bukti TT II3;Foto copy Surat Panggilan No: PR90/WPL.03/KP.01/1.3/2003 tanggal 23 Desember2003 hal Panggilan Terakhir,

yang selanjutnya diberi tanda bukti TT II4;Foto copy Penetapan Jumlah Piutang Negara No: PJPN97/PUPNC.10.01/2004 tanggal23 Maret 2004 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama CV Usaha Baru,yang selanjutnya diberi tanda bukti TT I5;Foto copy Surat No: S120/WPL.03/KP.01/P/2004 tanggal 09 Februari 2004 halPemblokiran, yang selanjutnya diberi tanda bukti TT 6;Foto copy Surat Paksa No: SP1198/PUPNC.10/2004 tanggal 13 April 2004, yangselanjutnya diberi tanda bukti TT II7;Foto copy Surat Perintah

Penyitaan No: SPS49/PUPNC.10.01/2007 tanggal 23November 2007, yang selanjutnya diberi tanda bukti TT II8;Foto copy Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No: SPPBS04/PUPNC. 10.01/2008tanggal 14 Januari 2008, yang selanjutnya diberi tanda bukti TT II9;10 Foto copy Surat Penggugat tanggal 29 Januari 2008, Catatan :e Di dalam surat ini, Pen mengemukakan bah karn n RickDinata adalah orang (persoon) yang sama.

Sehingga, terdakwa pulang dan mendengar kabar bahwa padahari Minggu tanggal 18 Maret 2018 korban telah meninggal dunia;Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban HERYANTOBATALIPU, S.E. meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan KematianNomor : 431/LC.10.01/Inbt1/1II/2018 yang dibuat dan ditandatangani olehLurah Inobonto Tarasia Van Gobel. Selain itu, berdasarkan Visum et RepertumNomor : III/VER/NM.RSUP/IV/2018 tanggal O06 April 2018 yang dibuat danditandatangani oleh dr.

Surat Keterangan Kematian Nomor 431/L.C.10.01/Inbt1/III/2018 atasnama Heryanto Batalipu, S.E.;3. Surat Visum Et Repertum Nomor IlI/MVER/NM/RSUP/IV/2018 tanggal 6April 2018 atas nama Batalipu Heryanto;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, sekitar pukul 16.00 Wita diKelurahan Inobonto Kec.

Dari fakta hukum tersebut telah terlinat kurangnya kehatihatianTerdakwa dalam mengendarai mobil;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maruf Sumaryo AliasMaruf, saksi Filma Manoppo Alias Mama Dita, dan keterangan Terdakwa sertaSurat Visum Et Repertum Nomor IIIMVER/NM/RSUP/IV/2018 tanggal 6 April2018 atas nama Batalipu Heryanto dan Surat Keterangan Kematian Nomor431/L.C.10.01/Inbt1/IIl/2018 atas nama Heryanto Batalipu, S.E., setelah terjaditabrakan, korban dibawa Terdakwa ke rumah sakit di

Meo Abekunatun Kelurahan Lidak, Kecamatan AtambuaSelatan, Kabupaten Belu; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal15 Pebruari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKlas IB Atambua pada hari Selasa, tanggal 16 Pebruari 2016 di bawahregister Nomor : 13/S.KK/HT/10.01/2016/PN.Atb.; MELAWANMARIA MATILDA NURSITI, Lahir di Atambua, umur 61 tahun, jeniskelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Alamat : Jl. MerdekaNomor 16 RT 10 RW 04 Kel. Atambua Kec.

Belu dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambuapada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2015, dibawahRegister Nomor :07/ S.KK/HT/ 10.01/ 2015/PN.Atb ; Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ; Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusanPengadilan NegeriAtambua Nomor : 35/Pdt.G/2014/PN.Atb. tanggal 24April 2015 serta suratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;Menimbang,TENTANG DUDUK PERKARAbahwa Pembanding semula Pelawan dalam suratgugatan jo perlawanannya

., atas nama HESTI FEBRIYANTI, yang dikeluarkan olehDinas Kepandudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah diberimeterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesualdengan aslinya diberi tanda P6;Photo Copy ljazah Madrasah Ibtidatyah NomorMI.249/10.01/PP.10.1/021/ 2011., tertanggal 20 Juni 2011., atas nama :HESTI FEBRIANTI, telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkandengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P7;Photo Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah NomorMTS.632

surat bukti P6 berupaPhoto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.639.1331301., tertanggal 11Oktober 2012., atas nama HESTI FEBRIYANTI, yang dikeluarkan oleh DinasKepandudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor., yang mana tertulisidentitas Pemohon pada surat bukti P1, P4, dan P6 tersebut terdapatkesalahan penulisan semula tertulis HESTI FEBRIYANTI menjadi HESTIFEBRIANTI untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon, sebagaimana suratbukti P7 berupa Photo Copy lIjazah Madrasah Ibtidaiyahn NomorMI.249/10.01

Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Kediri ;Bahwa Pemohon lahir di Lahir di Kediri, Tanggal 7 Januari 1959, dengannama kecil In Ten, sebagaimana Petikan No. 1/1959, yang dikeluarkan diKediri, tanggal 4 Pebruari 1959 oleh Catatan Sipil Kabupaten Kediri ;Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor69/Pdt.P/2017/PN Kadr.Bahwa Pemohon telah memperoleh Kewarganegaraan RepublikIndonesia sebagaimana Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.MH129.AH.10.01

bahwa pada tanggal 7 Januari 1959, jam 4 pagi, diGurah telah lahir seorang anak perempuan yang di beri nama kecil IN TEN, dikeluarkan di Kediri tanggal 23 Pebruari 1959;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yangmenerangkan bahwa LAU IN TEN atau IN TEN dan INAWATI adalah orangyang sama yang sudah lama menjadi warga Negara Indonesia dan juga didukung oleh Bukti Tertanda P 4 berupa Foto Copy Petikan KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH129.AH.10.01

Sedangkan usaha damai melalui prosesmediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datangmenghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimanaPenggugat tetap pada gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta NikahHalaman 3 dari 10, Putusan Nomor 779/Padt.G/2021/PA.Cbndari KUA Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, NomorB.18/Kua.1001.21/PW.10.01

Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorB.18/Kua.10.01.21/PW.10.01/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkanoleh KUA Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat alat buktitersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal manasesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 10 Tahun2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah danberharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan

Bahwa Pemohon seorang Guru pada SDIT Tarbiatun Nisaa, telahmendapat Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kementrian AgamaKabupaten Bogor dengan surat yin cerai Nomor8704/Kk.10.01/1/Kp.01.1/12/2020, pada tanggal 07 Desember 2020;8. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuaiperundangundangan yang berlaku;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohonmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq.

menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1082/87/XI/2001 bertanggal 14November 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kemang,Kabupaten Bogor, bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1 ;Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberian Izin perceraian atas namaPemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Kemetrian Agama KabaupatenBogor Nomor : 8704/Kk.10.01

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, KabupatenBogor, pada tanggal 27 Februari 2011 sebagaimana tercatat dalam DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor KK.10.01.XX/XXX/XXXX;Bahwa, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secaraIslam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluargaSakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni membangun rumah tangga yang didalamnya tidak lain hanya untuk

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.10.01.XX/XXX/XXXX yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor,telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberitanda alat bukti P.1;2.

keterangansebagai berikut : Bahwa, umur saya 17 tahun, 11 bulan; Bahwa, saya sudah tidak sekolah lagi; Bahwa, saya berpacaran dengan anak Pemohon dan sayasekarang telah hamil 7 bulan; Bahwa, saya hanya berpacaran dengan anak Pemohon, sehinggayang menghamili saya adalah anak Pemohon; Bahwa, saya dan calon suami saya telah siap dengan resikoapapun)Menimbang, bahwa untuk meguatkan dalildalil permohonannyaPemohon telah mengajukan buktibukti sebagai berikut :1.Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.12.14/10.01

innit10Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon danketerangan saksisaksi, ternyata rencana pernikahan anak Pemohontersebut dengan calon istrinya telah dimusyawarahkan kedua belah pihakkeluarga bahkan telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Depok, KabupatenSleman, akan tetapi ternyata mendapat penolakan dari Kantor UrusanAgama tersebut karena anak lakilaki Pemohon tersebut, sebagai calonsuami, belum mencapai usia perkawinan menurut UndangUndang,sebagaimana Surat penolakan Pernikahan NomorKK.12.14/10.01

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor121/Kel.10.01/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, yang bermeterai cukupdan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan Nomor0405/024/1X/2018 tanggal 8 September 2018, yang bermeterai cukupdan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);B. Saksisaksi :1.

No 472/Pdt.G/2020/PA.KjnMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi SuratKeterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 121/Kel.10.01/III/2020tanggal 10 Maret 2020, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayahhukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor:K10/P.10.01/144/1992, tanggal 13 Desember 1992, yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga,Kabubaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau yang telah bermeterai cukup,dinazeglen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dandiberi tanda (P.3);Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi,sebagai berikut:1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah sejak tanggal 06 Desmber1992 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor K10/P.10.01/144/1992,tanggal 13 Desember 1992;2.

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini RayaNomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, JakartaPusat, DKI Jakarta, 10110, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 192/M.KOMINFO/HK.10.01

Philip Kotler, jabatan Staf Biro Hukum;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kementerian Komunikasi dan InformatikaRepublik Indonesia dan memilin alamat di Jalan Medan MerdekaBarat Nomor 9 Jakarta Pusat, 10110, danBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor191/M.KOMINFO/HK.10.01/03/2020 tanggal 12 Maret 2020memberikan kuasa kepada Burhanuddin, jabatan Jaksa Agung RI,yang berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK025/A/JA/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 telah memberikan kuasasubstitusi

Bahwa melalui Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) No.SP3N07/PUPNC.10.01/2015 tanggal 17 September 2015, telah menerimadan menyatakan kewenangan pengurusan Piutang Negara a.n. Darwinto,Emmy Sutanto (dhi. Para Penggugat) telah beralih kepada PUPN cabangDKI Jakarta yang penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL Jakarta I.9. Bahwa dengan beralihnya seluruh aset PT Bank Bali kepada PemerintahRepublik Indonesia cq.

Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara CabangDKI Jakarta Nomor: PUPN18/PUPNC.10.01/2016 Tentang PenetapanJumlah Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Atas Nama Darwinto yangditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016, dapat diketahui bahwajumlah piutang Negara yang wajib dilunasi atau diselesaikan oleh Sadr.Darwinto kepada Negara cq. Kementerian Keuangan cq.

SP3N07/PUPNC.10.01/2015 tanggal 17 September 2015, telahmenerima dan menyatakan kewenangan pengurusan Piutang Negaraa.n. Darwinto, Emmy Sutanto (dhi. Para Tergugat Rekonpensi/ParaPenggugat Konpensi) telah beralin kepada PUPN cabang DKI Jakartayang penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL Jakarta I.Hal 31 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKIb. Bahwa melalui surat No. S2827/WKN.07/KNL.01/2015 tanggal 02November 2015 dan surat No.

Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara CabangDKI Jakarta Nomor: PJPN18/PUPNC.10.01/2016 Tentang PenetapanJumlah Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Atas Nama Darwinto yangditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016, dapat diketahui bahwajumlah piutang Negara yang wajib dilunasi atau diselesaikan oleh Sadr.Darwinto kepada Negara cq. Kementerian Keuangan cq.

PJPN18/PUPNC.10.01/2016 tanggal 20 Juli 2016, sebesarRp.5.253.848.744,10, (lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapanratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiahsepuluh sen).3.