Sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika ;MENGADILI :e Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Semarang ;e Membatalkan Putusan Negeri Semarang tanggal 3 Januari 2013 Nomor242/ Pid.Sus/2012/ PN Smg. yang dimintakan banding tersebut;Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang secara tidak langsung hanya mengakuikeberatankeberatan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum saja.

bersama temannya dipakai untuk kebutuhan Terdakwa sendirisecara sendirisendiri sehingga oleh karenanya unsur bagi diri sendiri dari pasal initerbukti ;Artinya bahwa dakwaan bagi Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Semarangdengan menerapkan Dakwaan KEDUA : Melakukan perbuatan tanpa hakmenggunakan narkotika golongan bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika denganmemutuskan sesuai dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor242

,oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatanPenggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalamgugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Sela Nomor242/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 15 Juni 2020;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat,namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yangmenggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat(1) Undangundang Nomor 7 Tahun

bahwa Majelis Hakim berpendapat seorang saksibelum memenuhi batas minimal pembuktian, dengan demikian alat buktiyang diajukan Penggugat bernilai sebagai alat bukti permulaan olehkarenanya kepada Penggugat dibebankan sumpah supletoir yang bersifatmutlak dan memaksa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1941 KUHPerdara dan Pasal 182 RBg;Menimbang, bahwa Penggugat hanya dapat mengajukan seorangsaksi dan menyatakan tidak dapat mengajukan saksi lain lagi makakemudian Majelis Hakim menjatuhnkan putusan Sela Nomor242

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Mei2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;Pengadilan Tinggi Semarang;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 10 Mei 2021 Nomor 242/Pid.Sus/2021/PT SMG tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor242/Pid.Sus/2021/PT SMG;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi SemarangIl tertanggal 10 Juni 2021 Nomor 242/Pid.Sus/2021/PT SMG tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara Nomor242/Pid.Sus/2021/PT SMG;Telah membaca Berkas perkara Terdakwa Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor27/Pid.Sus/ 2021/PN Clp tanggal 15 April 2021;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaanPenuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :wonnnnn= Bahwa terdakwa SURYONO Als.

Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 11 Dsember 2020 Nomor242/Pid.Sus/2020/PN.Skw kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum,untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelumpengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggI.Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Pembanding /Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukandalam peraturan perundangundangan, maka oleh karena

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor242/Pid.Sus/2020/PN Skw tanggal 2 Desember 2020 yang dimintakanbanding tersebut;3. Menetapkan lamanya Pembanding/Terdakwa dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;4.

Sertifikat Hak Milik Nomor242/Sukaresmi, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1993 Nomor 1987atas nama Eunice Liman terletak di Desa Sukaresmi, KecamatanSukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;Sebidang tanah seluas 3.470 m? Sertifikat Hak Milik Nomor243/Sukaresmi, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1993 Nomor 1991atas nama Eunice Liman terletak di Desa Sukaresmi, KecamatanSukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;Sebidang tanah seluas 7.000 m?

Sertifikat Hak Milik Nomor242/Sukaresmi, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1993 Nomor 1987atas nama Eunice Liman terletak di Desa Sukaresmi, KecamatanSukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;Sebidang tanah seluas 3.470 m?

Sertifikat Hak Milik Nomor242/Sukaresmi, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1993 Nomor 1987 atasnama Eunice Liman terletak di Desa Sukaresmi, KecamatanSukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;Sebidang tanah seluas 3.470 m? Sertifikat Hak Milik Nomor243/Sukaresmi, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1993 Nomor 1991 atasnama Eunice Liman terletak di Desa Sukaresmi, KecamatanHalaman 22 dari 40 hal. Put.

Sertifikat Hak Milik Nomor242/Sukaresmi, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1993 Nomor 1987atas nama Eunice Liman terletak di Desa Sukaresmi, KecamatanSukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;Sebidang tanah seluas 3.470 m? Sertifikat Hak Milik Nomor243/Sukaresmi, Gambar Situasi tanggal 993 Nomor 1991 atas namaEunice Liman terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi,Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;Sebidang tanah seluas 7.000 m?

(tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuantersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, makapermintaan perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkaraserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor242

maka Putusan PengadilanNegeri Simalungun Nomor : 242/Pid.B/2016/PN.Sim, tanggal 08 September 2016tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggimengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini;Mengingat, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan lain yangbersangkutan;MENGADILI : Menerima perlawanan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum; Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Simalungun Nomor242

18 Oktober 1996,agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan ,Kota Palembang sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September2020 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor242

Nomor242/B/2013/PT.TUN.JKT. jo. Nomor 371 K/TUN/2014 tanggal 15 Desember2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/TUN/2014Halaman 16 dari 33 halaman.

Nomor242/B/2013/PT.TUN.JKT. jo.

Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta tanggal 25 Februari 2014 #Nomor242/B/2013/PT.TUN.JKT. yang telah menguatkan Putusan PengadilanHalaman 20 dari 33 halaman.

Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta tanggal 25 Februari 2014 Nomor242/B/2013/PT.TUN.JKT. yang telah menguatkan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandung tanggal 10 Juli 2013 Nomor07/G/2013/PTUN.BDG. tersebut;Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 482K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, pada pokoknya telah menyatakansuatu kaidah hukum:Sengketa Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatanhukum yang termasuk dalam lingkup politik yang berdasarkan padaperundangundangan

Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta tanggal 25 Februari 2014 #Nomor242/B/2013/PT.TUN.JKT. yang telah menguatkan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandung tanggal 10 Juli 2013 Nomor07/G/2013/PTUN.BDG.; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamsemua tingkat peradilan;Atau: Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI di Jakartaberpendapat lain

tersebut ;Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat melalui Kuasanyamenyatakan pencabutan surat gugatannya sehingga dengan berdasarkanketentuan pasal 271/0272 Rv maka oleh karena pencabutan surat gugatandilakukan sebelum hak jawab Tergugat dipergunakan sehingga memberikancukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya ;Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pencabutan suratGugatan Penggugat dikabulkan, maka memberikan cukup alasan untukMajelis Hakim untuk mencatat dalam register perkara perdata nomor242

yang berperkara dan para saksi di muka sidang;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,Nomor: 1421/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Mei2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan IV AngkatCandung sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor242

gagal , maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai denganpembacaan surat gugatan Nomor 1421/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tertanggal 7 Oktober2015, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor242

ditingkatkanperawatannya dengan membuat parit gajah untuk memperjelas batasbatastanah dengan para tetangga disaksikan oleh kepala Desa Talang Buluh,tanpa ada sanggahan dari siapapun juga dan telah didaftarkan di KantorKepala Desa Talang Buluh pada tanggal 21 Desember 2012 dengan Nomor593.4/403/DSTB/2012, sehingga sampai dengan sekarang tanah tersebutmasih dalam penguasaan Para Penggugat;Bahwa Tergugat telan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor6040/Kel.Sukajadi/2001 tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur Nomor242

(sebelas ribu lima ratus tujuh puluh tiga meterpersegi) adalah merupakan tanah Para Penggugat yang telah diperoleh,dikuasai dan dikelola sejak Tahun 1974, maka sangat jelas bahwa tindakanTergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor6040/Kel.Sukajadi/2001 tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur Nomor242/Kel.Sukajadi/ 2001 tanggal 17 Mei 2001, seluas 11.573 m? (sebelas ribuHalaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56 PK/TUN/2016lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Ir.

Kehatihatian dan Asas Tertib Penyelengaraan Negara;Oleh karena itu, adil dan patut menurut hukum Sertifikat Hak Milik (objeksengketa) tersebut dinyatakan batal/tidak sah dan harus dicabut;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2sMengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor6040/Kel.Sukajadi/2001 tanggal 31 Mei 2001, Surat Ukur Nomor242

/AdvokatAdvokat / Pengacara pada LBH PERSADAMAJALENGKA yang beralamat di Jalan Laswi No. 10 AKelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong KabupatenMajalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07Februari 2018 dan telah terdaftar dalam Register KuasaPengadilan Agama Majalengka nomor242/ADV/I/2018/PA.Mjl tanggal O7 Februari 2018,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh,tempat tinggal di Kecamatan Lemahsugih KabupatenMajalengka, selanjutnya

disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa alat bukti surat dansaksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah menguasakan kepada Agus Setiawan, S.H.dan Edi Supriadi, S.H./ AdvokatAdvokat / Pengacara pada LBH PERSADAMAJALENGKA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2018 dantelah terdaftar dalam register Kuasa Pengadilan Agama Majalengka Nomor242/ADV/II/2018/ PA.Mjl

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor242/PIDLH/2019/PT SMR tanggal 28 November 2019 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut ditingkat banding;2. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor242/PIDLH/2019/PT SMR tanggal 28 November 2019 tentang hari dantanggal sidang;3.

tujuh puluh satu ribu rupiah);Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 242/Pdt/2020/PT BDG,tanggal 30 Juni 2020;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 14 Juli 2020 kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 17 Juli 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor242

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 7 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:1.Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor242

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor242/Pid.B/2017/PN PMS, tanggal 19 Desember 2017, yang amar selengkapnyasebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa . Khairudin Halawa, Terdakwa II. Masterdi Purba danTerdakwa Ill.

atas, perbuatan ParaTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke4Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 201 K/PID/2018KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat(1) ke4 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalahdan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor242

., pekerjaan xxxx, tempat tinggaldi xxxx, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 10 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBalikpapan pada tanggal 13 Juni 2016 dengan register perkara Nomor242/Pdt.P/2016/PA.Bpp, mengemukakan halhal sebagai berikut:XXXXBahwa berdasarkan alasanalasan

Tentang kepentingan Penggugat yang di rugikan : Bahwa tidak benar Penggugat dirugikan setelah terbitnya sertifikat212/pasar pangururan tertanggal 15 Desember 2016 berikut lampirantermasuk buku tanah atas nama ALBERT SITANGGANG Tergugat IIIntervensi karena objek gugatan oleh Penggugat yang di klemberdasarkan akta hibah Nomor 241/AKTA/1981 dan Nomor242/AKTA/1981 yang keseluruhannya luas tanah tersebut 140 M +500 M = 640 M2, dari luas 640 M2 Penggugat tidak bisa menguraikansecara jelas dan pasti posisi

Sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak dapatdi terima atau ditolak untuk seluruhnya; Yang samakin membuat gugatan ini kabur tentang objek perkara, jugaPenggugat tidak bisa menunjuk posisi atau letak tanah akta hibahNomor 241/AKTA/1981 dan Nomor 242/AKTA/1981 dan juga tidakmampu menunjukkan batasbatas tanah pada gugatan ini khususnyamasing masing pada tanah akta Nomor 241/AKTA/1981 dan Nomor242/AKTA/1981;4.

9 Januari 1978 dan juga Penggugat hinggasaat ini tidak pernah dan tidak bisa menindaklanjuti Akta Hibah Nomor242/AKTA/1981 untuk memohonkan surat keterangan tanah kepadaKepala Kampung Pasar Pangururan yang sekarang menjadiKelurahan Pasar Pangururan untuk dan atas nama Penggugat;5.

Kembali kami sampaikan untuk semakin mempertegas bahwa Penggugatadalah bukan pemilik atas tanah yang di klem berdasarkan SuratPernyataan tanggal 11 Agustus 1980 dan Akta Hibah Nomor241/AKTA/1981 tertanggal 19 Januari 1981 dan akta hibah Nomor242/AKTA/1981 tertanggal 19 Januari 1981 dan jika di hitung sejak tahun1981 hingga diketahuinya terbit sertifikat pada tanggal 11 Desember2019 kurang lebih 38 tahun, yang menimbulkan pertanyaan kenapa???...

Putusan Mahkamah Agung Nomor 620/K/Pdt/1992 tanggal30 Oktober 1996 (Vide Bukti P12, P13, dan P14);Menimbang, bahwa terhadap tanah di dalam Akta Hibah Nomor242/Akta/1981 tertanggal 19 Januari 1981, Penggugat dinyatakan sebagaisebagai satu satunya pemilik dan pemegang alas hak yang sah atas tanahdimaksud dalam Akta Nomor : 242/Akta/1981 tertanggal 19 Januari 1981berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor31/Pdt.G/2000/PN.TRT tanggal 18 Desember 2000 jo.

Pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaanmengurus rumah tangga, tempat tinggal di XxXxXxxXx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXKX XXXXXXXXKKX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, KecamatanCitangkil, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengarketerangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 April 2018yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor242

No. 242/Pdt.G/2018/PA Clg.Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangandan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sahmeskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor242/Pdt.G/2018/PA.Clg, ternyata ketidakhadirannnya bukan karena sesuatualasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis,maka Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sahdan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir.

.224/Pdt.G/2021/MS.TknSyamsuddin Bin Muhammad Isa, NIK : 1104171510700004, Lahir di Bale,tanggal 15 Oktober 1970 (Umur + 51 Tahun),Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTA, AlamatKampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar,Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;Selanjutnya memberikan kuasa kepada Tamarsah SH, Advokat /Penasehathukum, Jalan Simpang Lukup Badak NO.10 Simpang Kelaping, KecamatanPegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat Kuasa KHusus Nomor242

., Advokat, beralamat di RukoMega Peterongan, Jalan Kanal Nomor 5 C, Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016, bermaksud untuk mencabutpermohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 3 Oktober 2016terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor242/Pdt/2016/PT.SMG., tanggal 8 Agustus 2016 yang telah terdaftar diMahkamah Agung dengan Register Nomor 364 K/Pdt/2017, dalam perkaraantara:P.O.