EMRINDO, P3, P4, P5 dan P6 tentangadanya tanda terima dan surat undangan RUPSLB sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal16 Nopember 2015 untuk pelaksanaan RUPSLB tanggal 16 Desember 2015 dan yangkedua tanggal 17 Desember 2015 untuk pelaksanaan RUPSLB tanggal 06 Januari2016 serta Berita Acara RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA(RUPSLB) PT.

EMRINDO, akan tetapi Termohon II tidak hadir yang mengakibatkanRUPSLB tidak memenuhi kuorum maka Pemohon selaku Direktur PT.EMRINDOmengajukan permohonan atas nama Perseroan untuk Penetapan Kuorum ketigaRUPSLB kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin kepadaPemohon melakukan pemanggilan RUPSLB tersebut ;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai sebagaimanayang dimaksud dalam ayat (1), maka dapat diselenggarakan RUPSLB kedua, dan biladalam hal RUPSLB kedua tidak

EMR Indonesia yang pertama yang diberi tanda P3 yang turunannyaberupa undangan RUPSLB PT.

EMRINDO yang bertanda tangan adalah Termohon Iselaku Komisaris Perseroan pada tanggal 16 Desember 2015 dan bukti P4 berupaBerita Acara RUPSLB PT.EMRINDO dengan Ketua Rapat adalah Termohon I dalamBerita Acara tersebut untuk RUPSLB kedua pemangilan dan pimpinan rapatdilakukan oleh Direktur ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat tersebut ternyataTermohon I yang melakukan RUPSLB pertama adalah selaku Komisaris PerseroanPT.

EMRINDO tata cara dalam hal untuk mengatakan kuorum RUPSLB pertamatidak tercapai dapat diadakan pemanggilan RUPSLB kedua adalah Rapat harus tetapdibuka dan kemudian ditutup, membuat Notulen yang menerangkan RUPS pertamatidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai ;Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan buktibukti dipersidanganbahwa Pemohon sebagai Direktur PT. EMR Indonesia, Termohon I dan Termohon IIHalaman 15 dari 19 Penetapan Nomor : 20 / PDT. P /2016/ PN.

TulodongBawah raya No. 21, RT 003 RW 001, Keluarahan Senayan,Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Kdl, halaman 3 dari 20Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, pemegang Kartu) TandaPenduduk nomor 0952025105735517, selaku pemegang atau pemilikyang sah atas 63.750 saham dalam perseroan.selanjutnya disebut sebagai Pemegang Saham);Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Pemohon telah menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (RUPSLB 1),dimana sebelum RUPSLB diselenggarakan, sesuai ketentuan Pasal

;Bahwa, karena RUPSLB tidak memenuhi kuorum sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar, maka sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 AnggaranDasar jo.

Lainlain yang dianggap perlu.Namun demikian, pada saat RUPSLB II dilaksanakan, Kembali hanya satudari Pemegang Saham yang hadir yaitu Lily Chandra, hal ini sebagaimanadibuktikan dalam Berita Acara RUPSLB berdarkan Akta Nomor 13tertanggal 8 Februari 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Prof.

) dan dengan memperhatikan RUPSLB yangtelah diselenggarakan sebelumnya, yaitu RUPSLB I dan RUPSLB II, makadengan merujuk pada ketentuan Pasal 86 ayat 5 UUPT jo.

kuorum untuk melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ketiga PT Tossa Shakti karenakuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, sehingga RUPSLB tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa sebelum diselenggarakan RUPS maka yang harusdiperhatian adalah ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 79Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbuny/i:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana

JindoKodeco Heavy Industry yang berkedudukan' di Jakarta,berikut penyesuaian dengan UU No. 40/2007, pada halternyata penerbitan Akta No. 2 tanggal 1 Nopember 2008didasarkan pada pelaksanaan RUPSLB yang tidak sesuai dantidak =memenuhi' prosedur sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar perseroan dan UU No. 40/2007, yaitua. Dalam Risalah RUPSLB PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry,sehingga patut diduga risalah RUPSLB tanggal /7Oktober 2008 tentang keputusan RUPSLB PT. JindoKodeco Heavy Industry adalah patut diragukankebenarannya atau mengandung cacathukum; 202 re ree rc ree ee eee ee ee eee eee eeBahwa keadaan tersebut bertentangan dengan ketentuanpasal 25 anggaran dasar perseroan yang dibuatberdasarkan Akta No. 12 tanggal 28 Juli 1998 yangdibuat dan ditandatangani di hadapan RiniSoemintapoera, SH.

Notaris di Kabupaten Bogor, patutdiragukan karena mengandung cacat hukum danharusdinyatakan batal atau tidak sah dan sudah sepatutnyauntuk dicabut; Mengingat RUPSLB jo.

Nomor :50/G/2010/PTUNJKT.18dan dalam RUPSLB PT.

Tergugat dalam menerbitkanSurat Keputusan a quo, bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku; Bahwa dengan adanya fakta diragukan kebenaran dari RUPSLBatau cacat hukumnya keputusan RUPSLB PT.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara RUPS :b.1. Laporan Keuangan;b.2. Perubahan Susunan Direksi dan Komisarisc. Jangka waktu pemanggilan RUPSLB adalah 7 (tujuh) hari setelahpermohonan ini ditetapkan;d. Kuorum kehadiran sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang hadirpada saat dilakukan RUPSLB;e.

Menetapkan mata acara RUPSLB sesuai dengan permohonan pemegangsaham sebagai berikut :a. Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara RUPS :b.1. Laporan Keuangan;b.2. Perubahan Susunan Direksi dan Komisarisc. Jangka waktu pemanggilan RUPSLB adalah 7 (tujuh) hari setelahpermohonan ini ditetapkan;d. Kuorum kehadiran sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang hadirpada saat dilakukan RUPSLB;e.

Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra.5. Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra.6. Menetapkan ketua rapat RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra tanpa terikat padaketentuan UndangUndang ini atau Anggaran Dasar perseroan.7. Memerintahkan kepada PARA TERMOHON untuk menghadiri panggilan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sandipala Arthaputra;8. Menyatakan bahwa RUPSLB PT.

Sandipala Arthaputra (Bukri TI1).2 Bahwa permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

SandipalaArthaputra ;Bukti T 2 : Surat Permintaan untuk melakukan RUPSLB kepadaDireksi PT. Sandipala Arthaputra tertanggal 29 Januari 2013 ;Bukti T 3 : Surat Permintaan untuk melakukan RUPSLB kepadaDewan Komisaris PT.

Saudara Vincentius Indra Galih, selaku pemilik 10 %saham dalam perseroan (Tergugat.IV), baik selaku organ Perseroanmaupun sebagai pemegang saham, Para Tergugat telah menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mandiri VisiProperti. Sedangkan Penggugat tidak hadir, karena tidak menerimaundangan atau pemberitahuan secara patut dari Direktur Utama.2. Bahwa RUPSLB yang dipimpin oleh Saudara Sukarto tersebut adalahCacat Hukum dan tidak Sah.

Karena pelaksanaan RUPSLB a quobertentangan dengan pasal 21 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan (PT.Mandiri Visi Properti). Bahwa menurut ketentuan pasal 21 angka (1)Anggaran Dasar Perseroan, rapat RUPSLB harus dipimpin oleh DirekturUtama atau apabila Dirut tidak hadir atau berhalangan maka digantikan olehseorang Direktur.

Maka seharusnya yang memimpin rapat RUPSLB adalahDirut (i.c.: Saudara Widjojo Sukamto/Tergugat II), bukannyadipimpin/diserahkan kepada Saudara Sukarto. Oleh karena RUPSLB a quobertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 angka (1), makakeputusan RUPSLB adalah tidak Sah dan Perbuatan Melawan Hukum;3.

Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan RUPSLB dan segalakeputusan yang ditetapkan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal11 angka (4) Anggaran Dasar Perseroan (PT.

PT SBYperseroan oleh karenanya berdasarkan pasal 86 ayat (1) UU PT Tahun2007 rapat telah memenuhi kuorum, yaitu 1/2 (Satu per dua) lebih darijumlah seluruh saham, untuk rapat dapat dilaksanakan.Bahwa dalil Para Tergugat yang mendasarkan pada Pasal 86 ayat (1) UUPTa quo hanya berlaku untuk pemenuhan kuorum pelaksanaan rapat(RUPSLB).

Memerintahkan Termohon dan Termohon II yang merupakan Direksi danKomisaris PT Mowilex Indonesia untuk menghadiri RUPSLB yangdiselenggarakan oleh Pemohon, dan jika Direksi dan Komisaris tidak hadirdalam RUPSLB tersebut maka mereka dianggap tidak berkeberatanterhadap pemberhentian mereka dari jabatannya selaku Direktur danKomisaris;4. Biaya menurut hukum;Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Para Termohonmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:.

bahwaTermohon Kasasi tidak mau memberikan klarifikasi mengenai alasanpermintaan penyelenggaraan RUPSLB;Bahwa rangkaian peristiwa di atas juga terjadi pada Pemohon KasasiIl dimana PT Indo Paint Jaya memerintahkan Pemohon Kasasi IIuntuk tidak menyelenggarakan RUPSLB sebelum memperolehklarifikasi tertulis dari Termohon Kasasi mengenai alasan permintaanpenyelenggaraan RUPSLB oleh Termohon Kasasi.

Nomor 1253 K/Pdt/201535.36.37.Paint Jaya dengan Termohon Kasasi mengenai alasanpenyelenggaraan RUPSLB tersebut;Bahwa Pedoman Teknis Mahkamah Agung Buku II Edisi 2013 padabutir 6 menyatakan:6.

panggilan dalam jangka waktu 15 hari kalender tersebut;Adalah hal yang sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterimasecara logika sederhana dimana surat permintaan RUPSLB tertanggal26 Maret 2014 dan jatuh tempo 15 hari kalender setelahnya yaitu 9April 2014 tetapi tembusannya baru dikirim kepada Pemohon Kasasi IIhampir 2 minggu setelahnya tanggal RUPSLB yang diminta, yaitu 22April 2014;Fakta ini jelas dan tegas menunjukkan bahwa Termohon Kasasi lalaidan tidak pernah mengirimkan tembusan kepada

Bahwa selain tidak memiliki kepentingan yang wajar, TermohonKasasi juga tidak dapat membuktikan secara sumir bahwapersyaratan untuk pemanggilan RUPSLB telah terpenuhi, antara lainalasan untuk mengadakan RUPSLB dan syarat bahwa surat panggilanharus ditembuskan secara patut kepada Komisaris PT MowilexIndonesia;60.

kepentingan mendesak bagi PT MIF yang mengharuskanadanya keputusan RUPSLB pada saat itu.Namun faktanya, di dalam RUPSLB tanggal 13 Desember 2017, Tergugat dan Tergugat II menyatakan akan tetap melanjutkan pelaksanaan RUPSLBdengan alasan RUPSLB sudah kuorum.13.Bahwa atas pernyataan Tergugat dan Tergugat II tersebut, Penggugatmenyatakan menolak pelaksanaan RUPSLB dan memutuskan untukmelakukan walk out.

Mempermasalahkan RUPSLB PT. MIF tanggal 13Desember 2017 (vide Gugatan halaman 3 angka 5 sampaihalaman 7 angka 22).d.

MIF yang mengharuskanadanya keputusan RUPSLB pada saat itu.Namun faktanya, di dalam RUPSLB tanggal 13 Desember2017, Tergugat dan Tergugat II menyatakan akan tetapmelanjutkan pelaksanaan RUPSLB dengan alasan RUPSLBsudah kuorum.Bahwa atas pernyataan Tergugat dan Tergugat II tersebut,Penggugat menyatakan menolak pelaksanaan RUPSLB danmemutuskan untuk melakukan walk out. TindakanPenggugat mana kemudian juga turut oleh Tn. Jeffry Sarinoyang juga merupakan salah satu Pemegang Sahamminoritas PT.

Mashill Internasional Finance, tetapi tidaksetiap hari ke kantor, dalam satu minggu cuma dua atau tiga hari dan itujuga hanya sebentar sekitar satu atau dua jam; Bahwa Saksi hanya menerima akta hasil RUPSLB bulanDessember 2017 Saja, yaitu. akta pemberhentian sekaliguspengangkatan Direksi, mengenai detil RUPSLB tersebut Saksi tidak tahukarena Saksi tidak ikut dalam RUPSLB; Bahwa yang Saksi terima terkait RUPSLB bulan Desember 2017sudah dalam bentuk akta tetapi bukan maksudnya pada saat RUPSLBtersebut

Bahwa akan tetapi, di dalam Gugatan aquomempermasahkan RUPSLB 13 Desember 2017, yang tentunyakapasitas mempermasalahkan RUPSLB tersebut haruslah dalamkedudukannya selaku Pemegang Saham atau setidaktidaknya sebagaiDirektur Utama Perseroan;C.

Karena penyelenggaraan RUPSLB 17 Maret 2005 serta pengambilankeputusan dalam RUPSLB 17 Maret 2005 tersebut telah memenuhiKetentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005telah sah diadakan dan seluruh hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005adalah sah dan mengikat Turut Tergugat sejak tanggal ditutupnyaRUPSLB 17 Maret 2005;Kehadiran Tergugat dan Pengambilan Keputusan oleh Tergugat dalamRUPSLB Tanggal 18 Maret 2008 merupakan tindakan yang tidak patut danmelanggar hak Para Penggugat;

Padahal, Tergugat tidak berwenanguntuk hadir dalam RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut serta membuatkeputusan mengenai masalah penyelesaian transaksi Penggugat pribadi dengan Tergugat dalam RUPSLB 18 Maret 2005 TurutTergugat . Ketidakberwenangan Tergugat tersebut dijabarkan lebihlanjut pada angka 13 dan 14 Gugatan.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, kehadiran Tergugat dalam12.RUPSLB 18 Maret 2005 dan pengambilan keputusan oleh Tergugat dalamRUPSLB 18 Maret 2008 merupakan bukti nyata bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;RUPSLB 18 Maret 2005 tidak sah dan mengandung cacat hukum;Pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 telah menyalahi ketentuan Pasal 20ayat (2) Anggaran Dasar PT Cipta Televisi Republik Indonesia (TurutHal. 6 dari 97 hal. Put.

Padakenyataannya, pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 tidak dilakukan sesuaiketentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat .

No. 862 K/Pat/201320.21.22.23.Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto,S.H.), Notaris di Jakarta;19.3 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TurutTergugat tanggal 23 Desember 2005;RUPSLB 17 Maret 2005 adalah sah secara hukum dan patut dicatatpelaporannya;Karena RUPSLB 17 Maret 2005 PT Cipta Televisi Republik Indonesia(Turut Tergugat I) telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar TurutTergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005 dan seluruh hasil keputusanRUPSLB 17 Maret adalah

DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA adalah sah susunannya sertaberhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikatmengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPSLB PT.DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA;11) Bahwa Tergugat perlu sampaikan bahwa dengan hadirnya kuasaPenggugat dalam RUPSLB PT.

Apakah pada aspek syarat sah untukmelaksanakan RUPSLB, atau pada saat penyelenggaraan RUPSLB ataukah pada hasil RUPSLB;Bahwa dalam hal ini Tergugat akan menjawab berdasarkankonstruksi hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya:13) Bahwa sebelum pelaksanaa RUPSLB PT.

Rinrin Merinova;21) Bahwa terselenggaranya RUPSLB PT.

., M.Kn pada tanggal 04 Februari 2019;24) Bahwa perlu Tergugat tegaskan hasil RUPSLB PT. DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA telah sesuai pula denganketentuan yang termuat dalam UU PT terkait pembuatanRisalah RUPSLB PT.

Tuan Thomas pada RUPSLB PT.

CitraLestari Semesta dan telah dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat sehinggaTergugat telah mengetahui tentang adanya RUPSLB melalui Pengadilan;13.Bahwa walaupun telah dibuat permohonan rapat umum pemegang sahamluar biasa (RUPSLB) ke Pengadilan Pekanbaru tanggal 19 November 2009No. 68/Pdt/P/2009/PNPbr dimana sewenangwenang Tergugat tetapmelaksanakan RUPSLB tanggal 11 Januari 2010 dan RUPS kedua tanggal26 Januari 2010;14.Bahwa atas tindakan Tergugat yang bersifat melakukan perbuatan melawanhukum, maka

Menyatakan tindakan Tergugat melakukan RUPSLB PT. CLS tanggal11 Januari 2010 maupun RUPS atau RUPSLB yang akan datang adalahmerupakan perbuatan melawan hukum;4. Menghukum Tergugat sejak gugatan ini didaftarkan di PengadilanNegeri Pekanbaru untuk tidak melaksanakan RUPS atau RUPSLB PT. CLS;5. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan RUPSLB PT. CLSmenunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara inidan juga menyatakan RUPSLB PT.

Tetapi secara tidak beritikad baikTermohon Kasasi membuat RUPSLB yang pertama tanggal 11 Januari2010 dan RUPS LB yang kedua tanggal 26 Januari 2010.

Sebab perkara No. 68/Pdt.P/2009/PNPbr permintaan untuk RUPSLB yang diprakarsai oleh KetuaPengadilan Negeri.

dengan amarnya terhadappelaksanaan RUPSLB PT.

Nomor 861 K/Pdt/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan NegeriKaranganyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:Ts2.8.Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untukmelakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Termohon dengan mata acara rapat perubahansusunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris:Menetapkan pemberian izin kepada

Pemohon dan/atau Kuasanya untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon dengan mata acaraRapat Umum Luar Biasa (RUPSLB) adalah perubahan susunan Direksidan/atau Dewan Komisaris;Menetapkan Pemohon dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon berdasarkanpenetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akandiselenggarakan

berdasarkan penetapan ini:Memberikan izin bagi Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menunjukpejabat notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Termohon yang dilakukan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada pejabat notaris yang ditunjuk Pemohon untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon kepada KementrianHukum dan HAM RI:Memerintahkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Termohon;Atau;Apabila Ketua Pengadilan

;Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon Kasasi dan/atauKuasanya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasi dengan mata acara RapatUmum Luar Biasa (RUPSLB) adalah perubahan susunanDireksidan/atau Dewan Komisaris:Menetapkan Pemohon Kasasi dan/atau Kuasanya sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasiberdasarkan penetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris pada Termohon Kasasiuntuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa(RUPSLB) yang akan diselenggarakan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin bagi Pemohon Kasasi dan/atau Kuasanya untukmenunjuk pejabat notaris untuk penyelenggaran Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Termohon Kasasi yang dilakukanberdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada pejabat notaris yang ditunjuk Pemohon Kasasiuntuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasikepada Kementrian Hukum dan HAM RI; danMemerintahkan

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Putera Griya Sentosa berkedudukan di Surakarta, dengan syarat :e Jangka waktu pemanggilan dan penyelenggaraan Rapt Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Putera Griya Sentosa adalah : 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal Penetapan ini ;e Agenda RUPSLB adalah untuk membicarakan dan memutuskan perubahansusunan Direksi dan dewan Komisaris PT.

PuteraGriya Sentosa (PT.PGS) ;Kuorum kehadiran pemilik saham untuk RUPSLB ketiga adalah sebanyak 2(setengah perdua) atau 50 % (lima puluh per seratus) dari pemegang sahamyang telah ditempatkan dan telah disetor penuh dan syarat sahnya keputusanuntuk RUPSLB ketiga adalah jika disetujui lebih dari 4 (satu perdua) ataulebih dari 50 % (lima puluh per seratus) dari pemegang saham yang hadirdalam RUPSLB ;Kedua Rapat ditunjuk Tuan Christian Sandy Rachmat (Pemohon) ;Tempat Rapat Private Dining Room The Sunan

Putera Griya Sentosa yaituTermohon III untuk hadir dalam Rapat unum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Permintaan RUPSLB tidak disertai dengan pembuktian secarasumirlsederhana bahwa persyaratan telah dipenuhi dan adanya kepentinganyang wajar untuk diselenggarakannya RUPSLB karena Pemohon dalampemilikan saham PT.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.Putera Griya Sentosa berkedudukan di Surakarta sesuai ketentuan dalamUndang Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan atauAnggaran Dasar Perseroan dan Penetapan ini dengan syarat :e Bentuk RUPS : yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).e Jangka waktu pemanggilan RUPSLB pertama : dalam tenggang waktu 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

Seharusnyakehadirannya dalam RUPSLB disebutkan bertindak selaku kuasaHalaman 16 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT.

TERGUGAT s/d Ill selaku Panitia Penyelenggara RUPSLB melakukanperbuatan melawan hukum berupa :1.

TERGUGAT Il, Ill, IX, X, Xl, XII, XII, XIV dan XV yang hadir dan ikutmengambil Keputusan dalam RUPSLB PT.

TERGUGAT XVI s/d XVIII Peserta RUPSLB yang hadir dan ikut mengambilKeputusan dalam RUPSLB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni2016, melakukan perbuatan melawan hukum berupa : Ikut mengambil keputusan dalam RUPSLB, walaupun suaranya tidak sahkarena hanya dilengkapi dengan kuasa dibawah tangan, seharusnyadilengkapi dengan surat kuasa bersama yang dibuat dihadapan notaris.d. TERGUGAT XIX Peserta RUPSLB yang hadir dan ikut mengambilKeputusan dalam RUPSLB PT.

Pikiran Rakyat Bandung, dimana RUPSLB tersebut tidakpernah diakui oleh mayoritas pemegang saham lainnya.Bahwa, bukti nyata bahwa RUPSLB tanggal 22 Juni 2016 tersebut tidak sahdan tidak diakui oleh pemegang saham mayoritas lainnya, hal mana terbuktipada tanggal 23 Juni 2016 telah dilaksanakan RUPS Tahunan PT.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengesahan surat permintaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS), yang diajukan Pemohon kepada Direksi (ic. Termohon I) dengan surat tanggal 30 Maret 2023 dan kepada Komisaris (ic.

Termohon II) dengan surat tanggal 17 April 2023;

Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS), dengan bentuk kehadiran fisik dengan tempat Rapat yang ditentukan oleh Pemohon sepanjang berada di wilayah Kota Medan;

Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS);

Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII, wajib hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS);

Saad Said Bamadhay, Sadr.Fadhilah, S.E. dan RUPSLB dimaksud dilaksanakan pada tanggal 5Maret 2015 bertempat di Kantor PT Abdi Makbul (Termohon) di TanjungSelor, akan tetapi RUPSLB itu harus pula berakhir tanpa adakeputusan oleh karena pemegang saham kubu Alm Muhammad SalehBamadhay., dan kawan kawan dengan kompak menolak tegasmelakukan perubahanperubahan terhadap Akta Pendirian/AnggaranDasar PT Abdul Makbul sebagaimana Agenda RUPSLB yang telahdisetujui dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung selor

Benar pada tanggal 5 Maret 2015 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Abdi Makbul (RUPSLB ini diadakanadalah didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung SelorNomor 29/Pdt.P/2014/PN.Tjs. tertanggal 11 Desember 2014) danhasilnya adalah: "RUPSLB PT Abdi Makbul berakhir tidak bisamengambil keputusan sesuai agenda yang sudah ditetapkan karenalagilagi Kedua kubu Pemegang Saham berbeda pendapat/tidaksepakat (vide surat bukti bertanda P.13. dan P.8. serta P.7);Berdasarkan Penetapan

Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor08/Pdt.P/2014/PN.Tjs. tanggal 11 Desember 2014 ( vide bukti suratbertanda P.7.) benar tidak diselenggarakannya RUPS ataupun RUPSLB oleh Direksi ataupun Komisaris PT Abdi Makbul sejak berdirinyaPerseroan PT Abdi Makbul tahun 2007 hingga tahun 2014, bahkanwalaupun RUPSLB terselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2015 (videsurat bukti bertanda P.13.

(vide surat bukti bertanda P.7.) dan kemudian ParaPemohon Kasasi menindaklanjutinya dengan menyelenggarakan sendiriRUPSLB dimaksud pada tanggal 5 Maret 2015 dan walaupun RUPSLB itudihadiri oleh semua Pemegang Saham pada PT Abdi Makhul (vide buktisurat bertanda P.8 ) namun akhimya RUPSLB "gagal untuk mengambilkeputusan terhadap agenda RUPSLB yakni melakukan perubahanperubahan Anggaran Dasar PT Abdi Makbul" (vide surat bukti bertandaP.13.)

Nomor 3318 K/Padt/201511.12.bukti surat bertanda P.8 ) namun akhirnya RUPSLB "gagal untukmengambil keputusan terhadap agenda RUPSLB yakni melakukanperubahanperubahan Anggaran Dasar PT Abdi Makbul" (vide surat buktibertanda P.13.);Bahwa dalam Permohonan Pembubaran Perseroan PT Abdi Makbuldiajukan oleh Para Pemohon Kasasi telah melibatkan/menjadikan PT AbdiMakbul selaku pihak Termohon dan yang hadir sebagai kuasa danTermohon adalah Sdr.

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;c. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 698 K/Pdt/2011d.

Menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLBserta memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notarisyang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB,serta pihakpihak lainnya (jika diperlukan);e. Memerintahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukberkewajiban menghadiri RUPSLB;f.

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;5.

Menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLBserta memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notarisyang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB,serta pihakpihak lainnya (jika diperlukan);6. Memerintahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukberkewajiban menghadiri RUPSLB;Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 698 K/Pdt/20117.

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;5.

sampai dengan Tergugat XVdalam proses penyelenggaraan RUPSLB pada tanggal 10 Februari 2020yang melanggar aturan hukum tidak transparan, tidak fair dan tidak wajarsehingga merugikan Para Penggugat sebagai pemegang saham dimana hasildari RUPSLB tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPSLB PT.Gunung Raja Paksi, Tok No. 37 tertanggal 10 Februari 2020 yang dibuat olehTurut Tergugat IX dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.

dalam Akta Berita Acara RUPSLB PT.

;P7 tentang Pengumuman RUPSLB PT. GRP Tbk, tanggal 2 Januari2020;P8 tentang Pemanggilan RUPSLB di Koran Bisnis Indonesia padatanggal 17 Januari 2020 yang akan diselenggarakan pada tanggal 10februari 2020 di Club House PT.

(in casuTergugat l)dan RUPSLB tgl 10 Februari 2020.;P30 tentang Surat No. Ref 005/GRPRUPS/02/2020 tanggal 10 Februari2020 yang pada pokoknya menjelaskan tentang mengubah susunanpengurus Direksi dan Komisaris dalam RUPSLB tgl 10 Februari 2020dengan dalih voting rights dan perubahan tersebut tidak mengacu padaPasal 13 ayat 3 Akta perjanjian Kredit No. 4;P31 tentang Ringkasan risalah RUPSLB PT.

Nomor :013/GGRPLCD/XII/2019 tertanggal 16Desember 2019;PT2a tentang Iklan Pengumuman RUPSLB PT. Gunung Raja PaksiTok. Tanggal 10 Februari 2020, Pada Koran Bisnis Indonesia;PT2b tentang Pengumuman RUPSLB PT. Gunung Raja Paksi Tbk.Tanggal 10 Februari 2020, Pada Website Bursa Efek Indonesia;PT2c tentang Pengumuman RUPSLB PT. Gunung Raja Paksi Tbk.Tanggal 10 Februari 2020, Pada Website PT. Gunung Raja Paksi Tbk,tanggal 2 Januari 2020;PT3a tentang Iklan Pemanggilan RUPSLB PT.

RUPSLB dengan agenda Pengangkatan/Perubahan Susunan AnggotaDireksidan Dewan Komisaris Perseroan;b.

berlangsung dengan lancar dan baik makadiperlukan pula penunjukan ketua rapat dalam RUPSLB.

diadakannya RUPSLB Kedaung Industrial denganasumsi bahwa RUPSLB tersebut akan dilakukan sebatas denganagenda penunjukkan Direksi dan Dewan Komisaris baru dari KedaungIndustrial.

Tidak Adanya Urgensi/Kepentingan untuk Menetapkan Kuorum Kehadirandan Pengambilan Keputusan RUPSLB Kedaung Industrial.

Tanpaadanya permintaan melalui surat tercatat dari pemegang sahamminoritas kepada Direksi atau Dewan Komisaris Kedaung Industrialmaka secara formal permohonan pemberian izin pemanggilan danpelaksanaan RUPSLB dimaksud belumlah dapat diajukan kepadaPengadilan Negeri;Vi. Terdapat Urgensi Untuk Segera Melaksanakan RUPSLB DenganDitetapbkannya Bahwa Almarhum PEMEGANG SAHAM Diwakili OlehSebagian Besar Ahli Waris Yang Akan Menunjuk Satu Wakil UntukMemberikan Suara Dalam RUPSLB;50.

disebut sebagai RUPSLB Fiktif, dankeputusan yang diambil dalam RUPSLB Fiktif tersebut, walaupun tanpa adanyaundangan terlebin dahulu kepada para pemegang saham perseroan.Bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2015 Romeo Ura menghadap TERGUGAT, Notaris diKota Tangerang Selatan, dan di hadapan TERGUGAT, Romeo Ura menerangkan bahwapada tanggal 29 September 2015 Romeo Ura mengadakan RUPSLB (Fiktif) yangmenurut pengakuannya dihadiri oleh seluruh pemegang saham perseroan.

); Daftar HadirRUPSLB; Keputusan Kapat RUPSLB serta Kartu Pengenal/KTP atau paspor bagipemegang saham yang bukan kewarganegaraan Indonesia sebagai para pesertaRUPSLB;Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan No.74/PDT/2021/PT BTN12.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membuat akta Pernyatan Keputusan RapatPT.Nisshinkan Indonesia Nomor O01 tanggal 5 Oktober 2015 (vide bukti P 6 /T 2), yangdidasarkan pada notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.NisshinkanIndonesia tanggal 29 September 2015 ( Vide bukti P 7) yang ternyata risalah tersebut adalah fiktif.Menimbang, bahwa notulen / risalah RUPSLB tersebut fiktif, oleh karena fakta nya Parapengurus dan pemegang saham perseroan PT.

Nisshinkan Indonesia, yakni Katsumi Ono,Yutaka Ono dan Fumi Ono tidak pernah diundang untuk datang menghadiri, memberikanpersetujuan, mengadakan rapat dan menandatangani Risalan RUPSLB, mereka adalahwarga negara Jepang, dan pada tanggal 29 September 2015 tersebut mereka tidak berada diIndonesia;Menimbang, bahwa Direktur (Yutaka Ono) yang juga pemegang saham dan Komisaris(Fumi Ono) pada saat RUPSLB PT.

Hal tersebut membuktikan bahwa hasil keputusan RUPSLB Fiktiftersebut telah dieksekusi oleh Romeo Ura;Menimbang, bahwa sedangkan tentang Romeo Ura tidak dijadikan sebagai Tergugatdalam perkara aquo, ternyata dalam gugatan Penggugat tidak ada petitum yang memintapertanggungjawaban hukum dan atau tuntutan ganti rugi kepada Romeo Ura ataupun kepadapembelinya, kendatipun sudah nyata dalam posita gugatan Penggugat bahwa Romeo Uratelah melakukan perbuatan melawan hukum menyelenggarakan RUPSLB perseroan

untuk dilakukan RUPSLB tersebut atas alasan ada pekerjaandiluar kota, walaupun kenyataannya Penggugat tidak mendapatpemberitahuan secara langsung melalui surat resmi tentang rencanadiadakannya RUPSLB PT.

RUPSLB tanggal 28 Februari 2018 Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 28 Februari 2018 tanpa dihadiri oleh Penggugat karena pada saatitu Penggugat sedang ada keperluan diluar kota.

Oleh karenanya, selurunh Keputusankeputusan yangtimbul pada saat RUPSLB PT.

Oleh karenanya, seluruh Keputusankeputusan yangtimbul pada saat RUPSLB PT.

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, RUPSLB tanggal 28 Februari 2018 hanya melaksanakan agendapergantian organ perseroan (jabatan Direktur) dan pada tanggal 09 April2018 tidak pernah dilaksanakan RUPSLB.