Malut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuaidengan tupoksi yang diberikan/yang telah digariskan dalam struktur organisasi,melakukan koordinasi lintas sektoral baik tingkat pusat, provinsi maupun kab/kota terkait dengan berbagai program pembangunan daerah yang akandilaksanakanBahwa benar Bakorluh Prov.

milik dan untuk mengamankanassetasset milik Penggugat dimaksud, yaitu dalam kurun waktu tahun 1970sampai dengan sekarang berdasarkan PP No. 90/2000 (vide Bukti P 6) junctoDaftar C tertanggal 15 Desember 1959 (vide Bukti P7) juncto Peta Situasi GantiKerugian Tanah tertanggal 15 Desember 1959 (vide Bukti P 8), maka,Penggugat telah melakukan langkahlangkah dan upayaupaya administrasi danbirokrasi guna melakukan tindakan atau upaya pengamanan dan penertibanbaik secara internal maupun eksternal lintas sektoral

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jikaseluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 di atas menunjuk pada aturandasarnya, yaitu ada atau tidak ada wewenang yang diberikan oleh Undangundangkepada badan atau pejabat tata usaaha negara untuk menyelesaikan secaraadministratif sengketa Tata Usaha Negara tersebut, maka harus dilihat dalam aturandasarnya yaitu ketentuan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas yang merupakan UndangUndang sektoral

Bahwa dalam beberapa kali pertemuan khususnya terkait dengan masalahkeuangan tidak pernah satu kesempatan pun kita disampaikan terkait dengankewajiban sektoral ini karna kita focus pada runag lingkup kementrian ESDMterkait dengan kementrian pusat kalau digolongan daerah kita dipecah lagihanya melakukan regulasiregulasi pertambangan sebatas kewenangankewenangan gubernur.

KdiToshida Indonesia, justru hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran hukum danmelampaui kewenangan karena PNBP PKH bukan menjadi hal yang dievaluasidalam rapat evaluasi persetujuaan RKAB sebagaimana yang diatur dalam LampiranV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan penagihan PNBP PKH dalam KeputusanMenteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 sebagai syarat persetujuan RKAB tahun2020 maka harus dilihat dalam konteks lintas sektoral kKewenangan yakni

Persetujuan RKAB tahun 2020 PT.Toshida Indonesia, justru hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran hukum danmelampaui kewenangan karena PNBP PKH bukan menjadi hal yang dievaluasidalam rapat evaluasi persetujuaan RKAB sebagaimana yang diatur dalam LampiranV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan penagihan PNBP PKH dalam KeputusanMenteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 sebagai syarat persetujuan RKAB tahun2020 maka harus dilihat dalam konteks lintas sektoral

Bahwa dalam beberapa kali pertemuan khususnya terkait dengan masalahkeuangan tidak pernah satu kesempatan pun kita disampaikan terkait dengankewajiban sektoral ini karna kita focus pada runag lingkup kementrian ESDMterkait dengan kementrian pusat kalau digolongan daerah kita dipecah lagihanya melakukan regulasiregulasi pertambangan sebatas kewenangankewenangan gubernur.

KdiToshida Indonesia, justru hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran hukum danmelampaui kewenangan karena PNBP PKH bukan menjadi hal yang dievaluasidalam rapat evaluasi persetujuaan RKAB sebagaimana yang diatur dalam LampiranV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan penagihan PNBP PKH dalam KeputusanMenteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 sebagai syarat persetujuan RKAB tahun2020 maka harus dilihat dalam konteks lintas sektoral kKewenangan yakni

Persetujuan RKAB tahun 2020 PT.Toshida Indonesia, justru hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran hukum danmelampaui kewenangan karena PNBP PKH bukan menjadi hal yang dievaluasidalam rapat evaluasi persetujuaan RKAB sebagaimana yang diatur dalam LampiranV Keputusan Menteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018, khususnya pada Matrix29e, tidaka ada diatur Kewenangan penagihan PNBP PKH dalam KeputusanMenteri ESDM No.1806 K/30/MEM/2018 sebagai syarat persetujuan RKAB tahun2020 maka harus dilihat dalam konteks lintas sektoral

Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaanmasyarakat tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkanpengelolaan basis data;2) melakukan inventarisasi dan identifikasi;Hal 85 dari 181 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.3) penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta menyiapkanbahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangkapenegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah;4) pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan danprogram pertanahan dan sektoral

Perbendaharaan Negara juncto Pasal 62 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 2004, yang berwenang menghitung terjadinya kerugian keuangannegara dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan adalah BadanPemeriksa Keuangan (BPkK) ; Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahmengatur : BPKP berperan menjadi pengawas internal terhadap kKeuangan negaraatas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral

KantorPertanahan Kota Jakarta Selatan) adalah Lembaga Pemerintah NonDepartemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaPresiden, dan memiliki ntukmelaksanakan merintahan dibidang pertanahan secaranasional, regional dan sektoral, sebagaimanaditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Peraturan Presiden No. 10Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (Perpres No. 10/2006).7. Bahwa karena Badan Pertanahan Nasional RI cq.

Peraturan yang bersifatadministrative, lebihlebih yang tidak memuat sanksi, maka terhadap peraturantersebut tidak dapat dipergunakan untuk mengukur perbuatan melawan hukumatau perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam lingkup tindak pidanakorupsi.e Bahwa pelanggaran terhadap suatu undangundang yang bersifat sektoral danmengandung muatan sanksi pidana, tidak secara otomatis dianggap sebagaiperbuatan melawan hukum= atau penyalahgunaan wewenang= yangdikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Dan UU 32Tahun 2009 membedakan dengan izin sektoral yang didefinisikan dalamPasal 1 angka 36 yang menyatakan: "/zin usaha dan/atau kegiatan adalahizin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/ataukegiatan.

. : 47/Pid.SusTP K/2018/PN.Jkt.Pst.investigative terhadap kasuskasus penyimpangan yang berindikasimerugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugiankeuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upayapencegahan korupsi.2) Pasal 27, Tugas dan Fungsi serta Kewenangan BPKP di BidangInvestigasi:Melaksanakan tugas di Bidang pelaksanaan pengawasan kelancaranpembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahankorupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigativeterhadap

Mengadakan bimbingan teknis, motivasi, sosialisasi sertapembinaan sektoral sesuai bidang tugasnya5. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang tugasnya6. Membina penyelenggaraan ketatausahaan dibidangtugasnya7. Melakukan pengawasan dan mengendalikanpenyelenggaraan tugas di bidang tugasnya.8. Melakukan monitoring, evaluasi serta menyusun laporanpelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yangberlaku kepada Bupati secara berjenjang.9.

daerah sertapembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagiankeuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daeran dan/atau subsiditermasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnyaterdapatkepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atauPemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerahPasal 27 : Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepaladi bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasukprogram lintas sektoral

harus pada tahun itujugae Bahwa terhadap pekerjaan pendataan dan pemetaan ini, didalamUndangundang itu harus sensus yang skala nasional ;e Bahwa skala nasional itu sensus dan seluruh wilayah Indonesia yangwaktunya tertentu, jadi kalau diluar itu namanya lain jangan dipanggilsensus jadi istilannya pendataan. undang undang statistik tadi Undangundang Nomer : 16 tahun 1997 ;e Bahwa didalam Undang undang disebutkan ada 3 ( tiga ) pertamastatistik dasar itu statistik yang pengumpulan datanya lintas sektoral

,makro digunakan secara luas, di undangundang tersebut disebutkan iniharus dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, yang kedua statistik sektoraldan statistik sektoral ini untuk pemanfaatannya untuk instansi yangbersangkutan, pengumpulan datanya juga dilakukan oleh yangbersangkutan, satu lagi ada statistik khusus adalah pemanfaatannyauntuk spesifik misalnya untuk lembaga pendidikan dia bisamengumpulkan data dengan mengajukan statistik khusus tadi yangdidunia usaha ;e Bahwa proyek pendataan dan pemetaan

menurut pendapat ahli adalahstatistik sektoral, harus dilakukan oleh BPS ; Bahwa menurut Ahli wan prestasi itu bank garansi harus dicairkan ;e Bahwa didalam Perpres dikasih waktu 50 hari tetapi setelah 50 hari kalaudia gagal harusnya perusahaan itu masuk blacklist masuk blacklistkemudian jaminan dia ditarik kemudian mungkin nanti dibolehkanPemerintah mungkin mengenakan hal hal tertentu yang sesuai dengankerjanya pemerintah ;e Bahwa PPK harusnya menyampaikan bahwa perusahaan yangbersangkutan diusulkan

Dengan demikian, wilayahperairan pesisir dan pulaupulai kecil tetap dapat dikelola secaraterintegrasi dan membangun sinergi berbagai perencanaan sektoral,mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dankewenangan serta memberikan kepastian hukum ;43.Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan objek sengketa a quobertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 14Tahun 2013, namun Surat Keputusan Menteri tersebut telah dibatalkan olehMahkamah Agung sehingga dalil Para

Malut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengantupoksi yang diberikan/yang telah digariskan dalam struktur organisasi, melakukankoordinasi lintas sektoral baik tingkat.pusat, provinsi maupun kab/kota terkaitdengan berbagai program pembangunan daerah yang akan dilaksanakanBahwa benar Bakorluh Prov.

Gresik adalaha) Melaksanakan koordinasi lintas sektoral terkait regulasi daerah .b) Bersama sama membuat peraturan daerahc) Menyusun dokumentasi peraturan perundang undangand) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan pimpinan Haltersbut diatur didalam peraturan Bupati Nomor, tanggal bulantahun lupa.

kantor DPRD itu dan satulagi untuk pul kendaraan itu termask kategori selain kepentingan umum ;Bahwa tata cara yang dilakukan adalah sebenarnya langsung dilakukan olehPPTK ;Bahwa fungsi dan peranan dari panitia yang dibentuk dengan jumlah 20 (duapuluh) orang itu untuk membantu PPTK ;Bahwa ketika itu memperhatikan waktu kan sudah di penghujung tahunanggaran sesuai dengan pertimbangan dari staf mulai dari PPTK, KabagPemerintahan, Kabag Hukum, Asisten Dan Sekda ini perlu adanya suatu timterpadu lintas sektoral

Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2), PeraturanPemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP), kewenangan BPKP untuk melakukanpemeriksaan hanya atas halhal sebagai berikut diantaranyaPertama, Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, Kedua, Kegiatankebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan olehMenteri Keuangan selaku Bendahara umum Negara; dan Ketiga,Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, bukanpemeriksaan atas keuangan daerah atau keuangan negara (