Ditemukan 1244 data
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
227 — 113
unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandungyang artinya unsur menyalahgunakanpengertian sifatnya alternatif,Halaman 239 dari 265 Putusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkkewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana,yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa menurut R.Wiryono, Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Senar Grafika, Jakarta (2006, hal: 3839
2.Michael A. F Tambunan, SH
3.TINA MAYASARI, S.H., M.H.
4.BAMBANG SUJADMIKO, SH
6.Diana Marini Riyanto, SH.MH
7.Melva Nurelly, S.H.M.H
8.I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA. S.H
9.Akvianto Sukmaharto, S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD HAMDAN Bin Alm. ABU HANIFAH
66 — 73
BKU : 3839 beserta lampiran tanggal 09 Desember 2019;
- 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018, tanggal 30 Okt 2018 beserta lampiran;
- 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019, tanggal 31 Des 2018 beserta lampiran;
- 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Inspektur
185 — 72
., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut;Menimbang, bahwa kata
160 — 178
., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidanaHalaman 262 dar 322 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN Ttekorupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kKewenangan
119 — 58
(hal.3839 putusan).Dari ketentuan dan berbagai yurisprudensi a quo, maka merupakan fakta hukumbahwa gugatan dimaksud bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebab gugatanbaru diajukan padatanggal 19 Desember2014, sehingga melewati tenggang waktu 5 (lima) tahunsejak terbitnya Sertifikat HM No.685 yang diterbitkan pada tahun 1980, atau104105setidaktidaknya telah melewati waktu sejak tanggal 24 Juni2014,sehinggagugatan harus ditolak atau setidaktidaknya
2.Michael A. F Tambunan, SH
3.TINA MAYASARI, S.H., M.H.
4.BAMBANG SUJADMIKO, SH
5.MICHAEL A. F. TAMBUNAN, SH
6.HERMAN KONDO SIRIWA, S.H.M.M
7.Diana Marini Riyanto, SH.MH
8.Melva Nurelly, S.H.M.H
9.I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA. S.H
10.Akvianto Sukmaharto, S.H
Terdakwa:
DARMAWATI, S.Sos,. M.A.P Binti Alm. DOHI
59 — 57
BKU : 3839 beserta lampiran tanggal 09 Desember 2019;
- 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018, tanggal 30 Okt 2018 beserta lampiran;
- 1 (satu) Rangkap Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dae 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Inspektur Daerah Nomor: 700/7/ITDAKAB-Reviu/III/2020 tanggal 23 Maret
178 — 53
KTP. 3216061704730010.Untuk selanjutnyadisebut : PENGGGUGAT 3839. MAKHRUS, Warga Negara Indonesia, Karyawan PT. Karuna, beralamat di Kp.Jati Rt 001/007 Ds. Jati Mulya, Kec. Tambun Selatan Bekasi,No. KTP. 3216060307730018.Untuk selanjutnya disebutPENGGGUGAT 39.40. SUMOKO, Warga Negara Indonesia, Karyawan PT. Karuna, beralamat di Kp. JatiBulak Rt 003/002 Ds. Jati Mulya, Kec. Tambun Selatan Bekasi, 3216062108710001.Untuk = selanjutnya disebutPENGGGUGAT 4041.
97 — 27
Wiryono, halaman 3839);Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terlebin dahulu) akandipertimbangkan, apakah terdakwa ADRIANUS PALA TEGU, S.T. dalamkasus ini mempunyai jabatan atau kedudukan sehingga dimungkinkanterdakwa juga memiliki Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut yangdapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Ssuatu korporasi;339Menimbang, bahwa dari pengertianpengertian tersebut dapatlahdisimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalahmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan
2700 — 4978
(Kuat Pudji Prayitno, 2005, Prospek Pengaturan Contempt ofCourt dan Permasalahannya, Dinamika, Fakultas Hukum,Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, him. 3839)Bahwa sikap Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan dinilaisebagai perilaku yang dikategorikan sebagai contempt of courtsebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP),yaitu sebagai berikut:8.1Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan tidakmenghormati kedudukan Majelis Komisi TermohonKeberatan dengan merendahkan kewibawaan sertakehormatan
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
187 — 78
., dalam bukunya Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalahmenggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuanlain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
234 — 81
saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandungpengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakankewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana,yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa menurut R.Wiryono, Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Senar Grafika, Jakarta (2006, hal: 3839
76 — 17
., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yangdijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
3134 — 4315 — Berkekuatan Hukum Tetap
Voucher : 1200000233 tahun 2004 3839. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000234 tahun 2004 3840. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000235 tahun 2004 3841. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000236 tahun 2004 3842. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000237 tahun 2004 3843. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000238 tahun 2004 3844. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000239 tahun 2004 3845. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000240 tahun 2004 3846.
Voucher : 1200000233 tahun 2004 3839. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000234 tahun 2004 3840. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000235 tahun 2004 Hal. 329 dari 679 hal. Put. No. 2239 K/PID.SUS/2012 3841. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000236 tahun 2004 3842. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000237 tahun 2004 3843. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000238 tahun 2004 3844. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000239 tahun 2004 3845.
Ny Hanny Johanes
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT MITRA BUMI ASRI PERKASA
144 — 110
Bukti P 3839. Bukti P 39sesuai dengan aslinya).;Fotocopy Bukti Pembayaran PBB oleh Penggugat atas sebidang tanah seluas 4.400 M2 yang terletak diKampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.TambunUtara (dahulu Kec. Tambun), Kab.Bekasi, PersilNo.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299, Kelas 41untuk tahun 1993 beserta lampirannya (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;Fotocopy Bukti Pembayaran PBB oleh Penggugatatas sebidang tanah seluas 4.400 M2 yang terletakdi Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.
136 — 28
., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yangdijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
124 — 35
., op.cit. hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukumorang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erathubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang,berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semuaorang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentuatau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
41 — 9
Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat atau cara atau media, yaitucara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku(Vide : R Wiyono op.cit hal 3839).Menimbang bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek Hukum orang pribaditidak untuk badan atau korporasi.
247 — 84
., op.cit hlm. 3839).Hal.365 Putusan No.65/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukumorang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erathubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang,berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semuaorang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentuatau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
343 — 76
;Bahwa sebagai pembeli tanah saksi tersebut adalah Terdakwa, saatbertemu di Kantor Notaris Heriana Rahayu Adimurti di Ruko EmeraldBlok AA 1 No. 3839 Lantai 2 Jl. Raya Ciledug Jombang, Sektor 9, saatakan menandatangani Akta Jual Beli;Hal.27 Putusan Tipikor Nomor : 100/Pid. SUS/TPK/2015/PN. Jkt.
2.INDRA ZULKARNAIN, S.H.
3.ZANUAR IRKHAM, S.H.
4.SUDARMAJI, S.H.
5.INDAH KUSUMA DARAFAULIKA, S.H.
6.HERMANTO HARIADI, S.H.
Terdakwa:
PUTRI MUNIRA
102 — 115
SKC/STA Sumbawa Besar;
5. 2 (dua) lembar fotokopi surat dengan No SBW/5.4/3839/R kepada Sdr. Sahuddin Jafar perihal Persetujuan Fasilitas Kredit Saudara tanggal 20 Desember 2021;
6. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI No 3833/SBW/PK-KMK KUR/2021 tanggal 22 Desember 2021;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Syarat Pengajuan Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk An.Pogo S perihal Persetujuan Fasilitas Kredit Saudara tanggal 20 Desember 2021;
6. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Mikro BNI No 3839/SBW/PK-KMK KUR/2021 tanggal 22 Desember 2021;
35. 1 (satu) bundel fotokopi Syarat Pengajuan Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk An.