Ditemukan 1335 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : btpn bpn bpp bain bpsk bppt bppã bapn bpjn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 21-03-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/TUN/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — MAS GUNTUR DWI SULISTIYANTO VS I. GUBERNUR BANK INDONESIA., II. KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN;
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini kembali disampaikan sebagaimana penjelasan Sayamelalui Surat Terdahulu tertanggal 1 Juli 2013 dan tanggal 30 Juli2013 yang merupakan satu kesatuan jawaban utuh yang tidak terpisahdari jawaban ini yaitu bahwa pada intinya permasalahan kredit tersebutmuncul dilatarbelakang adanya krisis moneter tahun 19971999 yangmelanda dunia & tidak terkecuali Indonesia yang kemudiandikeluarkan kebijakan Pemerintah RI dengan dibentuknya BPPN danselanjutnya ditindaklanjuti Manajemen Bank melalui adanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/TUN/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — ISKANDAR ZULKARNAIN vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
118 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dahniar akan menyelesaikannya secara tersendiri;13.Bahwa adapun berkaitan dengan beban Hak tanggungan di atas HGBNo. 304/Kebon Sirih sehingga sejak tahun 2000 berada dalampenguasaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) danTermohon PK III/PT. Mardhika Artha Upaya Intervensi memperoleh tanahyang berlokasi di Jalan Kebon Sirih Nomor : 48 50 tersebut denganmembeli melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional, namun AktaJual Belinya dilakukan antara PT.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 04-04-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 22/G/2013/PTUN.BJM
Tanggal 7 Nopember 2013 — H. Rusliansyah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN PT.KARET MANTEP
103 — 39
  • Bank Mandiri(Persero) kepada Badan Penyehatan PerbankanIndonesia (BPPN).Fotocopy sesuai dengan asli Salinan ResmiPutusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin No : 03/G/2009/PTUN.BJM, tanggal29 Juni 2009.Fotocopy sesuai dengan asli Salinan ResmiPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta No : 194/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 02November 2009.Fotocopy sesuai dengan asli Salinan ResmiPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : 40/K/TUN/2010, tanggal 21 Juni 2010.Halaman 71 dari 90 Halaman Putusan Perkara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-01-2006 — Upload : 26-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2630 K/PDT/2003
Tanggal 24 Januari 2006 — Pemerintah R.I cq. Menteri Pertahanan R.I. cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia cq. Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa DAN Pemerintah R.I cq. Menteri Pertahanan R.I. cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia Melawan Candu bin GODO, Ami binti Sarman, dkk
850 — 324 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2630 K/Pdt/2003Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak,karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa saatini berasal dari pemilik asal/pemilik lama/pewaris dari para Penggugat.Penguasaan tanah oleh Tergugat tersebut dilakukan melalui prosespembebasan tanah yang melibatkan 3 (tiga) unsur instansi pemerintah yakniBadan Pertanahan Nasional/BPPN, Pemda Kabupaten ekasi (termasuk pihakKelurahan dan Kecamatan), dan Tergugat I, yang dibentuk dalam kepanitiaanbernama
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 18-08-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1187/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.MUHAMAD RAMLI, SH
2.MUHAMMAD AKBAR, SH
Terdakwa:
NENG DEWI SETIAWATI SAID
187 — 69
  • Bandung Jawa Barat,adalah bekas debitur PT Bank Artha Graha, oleh karena PT Giri Asihpembayarannya macet maka jaminannya yaitu berupa Aset PT Giri Asihmenjadi milik PT Bank Artha Graha;Bahwa PT Giri Asih yang beralamat di Batujajar Bandung Jawa Barattersebut meminjam uang di PT Bank Artha Graha sejak tahun 2002,adapun awalnya sebelum tahun 2002 PT Giri Asih meminjam kepadapihak Bank lain yang saksi tidak tahu, Dan pada tahun 1998, PT GiriAsih masuk ke dalam Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN
    ),lalu pada tahun 2002, PT Bank Artha Graha membeli aset PT Giri Asihtersebut dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),sedangkan untuk nilai pembeliannya berapa saksi tidak tahu.
Pengadilan PA LABUHAN BACAN Perdata Agama
Register : 04-12-2018 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 303/Pdt.G/2018/PA.Lbh
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
256 — 144
  • Salinan/fotocopy bukti bahwa :1) Debitur wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan2) Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/ataupenetapan insolvensi (dalam hal Pemohon lelang Kreditur separatis);atau3) Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;f. Surat pernyataan dari kreditur selaku Pemohon Lelang yang isinya akanbertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata/dan atau tuntutanpidana;g.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 13-02-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Mdn
Tanggal 27 September 2017 — - KHOIRIAH (PENGGUGAT I) - SAKIAN HUZAINI SIREGAR (PENGGUGAT II), DKK - DAME DUMA SARI HUTAGALUNG (TERGUGAT I), DKK
117 — 21
  • Debitur wanprestasi antara lain suratsurat peringatan;2) Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailitpenetapan Insolvensi (dalam hal pemohon lelang kredituratau:3) Debitur merupakan bank dalam likuidasi, bank beku oprasibeku kegiatan usaha, atau eks BPPN6) Surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isbertanggung jawab pabila terjadi gugatandan/ atau tuntutan7) Salinan/foto copy pemberitahuan rencana pelaksanaan lelarlikuidasi, bank beku oprasional, bank beku kegiatan usaha,BPPN
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 12-02-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Oktober 2015 — - M. AHYAR ALHAM, ST, DKK (8 Orang) Melawan - PT. ASIA MANGAN GRUP
126 — 46
  • Padahal berdasarkan Pasal 40 PP No. 17 Tahun 1999,terhitung sejak tanggal 14 Februari 1998 bank tersebut telah berada dibawah kendali dan pengawasan BPPN. Segala tindakan hukum apapunyang dilakukan untuk dan atas nama perseroan, hanya dapat dilakukanoleh mandatory. Eksepsi tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agungdengan menyatakan surat kuasa yang diterbitkan direktur itu tidak sahkarena diberikan dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2011 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 90 / Pid.Sus / TPK / 2011 / PN.Bdg
Tanggal 28 Februari 2012 — SUHERMAN , SH. bin AHLAR
68 — 23
  • Pimpinan Bank Indonesia dan BPPN;c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;d. Pejabat Eselon dan Pejabat lainnya yang disamakan dilingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara RI;e. Jaksa;f. Penyidik;g. Panitera Pengadilan;h.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 31-05-2012 — Upload : 15-10-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 33/PDT/2012/PT.PLG.
Tanggal 31 Mei 2012 — Ny. E V I A G O E S vs TANDAR OETARYA SUKMA dkk
63 — 44
  • Bahwa berdasarkan dalil Penggugat No.8 terbukti para penggugat tidakmengecek secara langsung ke BPPN mengenai tanah yangmenjadi objek gugatan para Penggugat, melainkan meminta bantuan EVISARKOWISH untuk mengeceknya. Ternyata Evi Sarkowi,SH telahmemberikan keterangan yang tidak benar, buktinya tanah tersebut masihdalam sengketa.Bahwa dalil para Penggugat No. 9, 10, dan 11 sebab pada waktu perkara tersebutberlangsung, Tergugat II sampai dengan Tergugat XIX belum memiliki data yangotentik.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 19-01-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 5 Januari 2022 — Penggugat:
1.I MADE SUTRISNA
2.GST. AYU PT. SUSILAWATI
Tergugat:
1.PT. BPR LESTARI
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG NEGARA (KPKNL) SINGARAJA
3.NI MADE KENDRIANI
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA
118 — 68
  • rendah.Bahwa sesuai dengan pasal 6 angka 5 b nomor 1) Peraturan DJKN No2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwadokumen bersifat khusus yang harus disampaikan kreditur kepada KPKNLHal 14 dari 40 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2021PN Dps28.29.30;31.32:sebelum pelaksanaan lelang berupa salinan surat pemberitahuan pelaksanaanlelang kepada debitur oleh kreditur, kecuali debitur hak tanggungan adalahbank dalam likuidasi, bank beku operasional, bank beku kegiatan usaha ataueks BPPN
Pengadilan PN SOE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-03-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PN SOE Nomor -9/Pdt.G/2019/PN.Soe
Tanggal 29 Agustus 2019 — -M. NOFRIANTO,AKS (PENGGUGAT) -DIRUT BUKOPIN, DK (TERGUGAT)
148 — 35
  • Fotokopi Surat No. 298/Kpg/IV/1999 tertanggal 27 April 1999 perihal PengalihanFasilitas ke BPPN, tanpa aslinya diberi tanda bukti T.I09 ;Hat 27 dari65 hat PutisanNo: 9/ PAG /2019/ PN Soe10. Fotokopi Surat No. 58/Kpg/1/2000 tertanggal 24 Januari 2000, perihal PenyempurnaanData A/n, Debitur Nadar Sutan Basa, tanpa aslinya diberi tanda buktiT.I10 ;11.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : KANIA DINAR HUSEN
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank OCBC NISP Tbk,
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Tergugat III : DIREKTUR UTAMA PT. CITRA LELANG NASIONAL
Terbanding/Tergugat IV : JULIDA PURBA
Terbanding/Tergugat V : IR. HANDY KERTARAHARJA YOSHUARA
Terbanding/Turut Tergugat : Badan pertanahan Kota Bandung
112 — 83
  • terkoordinasi diantara Tergugat III denganTergugat Il, namun tetap terdapat peranan penting Tergugat Ill didalampelaksanaan lelang dimaksud:Bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia No: 306/KMK.01/2002 tentang Balai Lelang mengatur bahwa "Tidaktermasuk kegiatan usaha Balai Lelang adalah lelang selain yang disebutkanpada ayat (1), antara lain Lelang Eksekusi, Lelang barang milik/dikuasaiNegara, Lelang asset BUMN/D berbentuk Perum dan Perjan, Lelang Kayudan lelang aset BPPN
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 6 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : PT MEKAR PERKASA
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat I : MARUBENI EUROPE PLC
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : MARUBENI CORPORATION MC
Terbanding/Tergugat I : PT SWEET INDOLAMPUNG
Terbanding/Tergugat II : PT INDOLAMPUNG PERKASA
Terbanding/Tergugat III : PT INDOLAMPUNG DISTILLERY
Terbanding/Tergugat IV : PT GULA PUTIH MATARAM
Terbanding/Tergugat V : PT GARUDA PANCAARTA
Terbanding/Tergugat VI : GUNAWAN JUSUF
Terbanding/Tergugat VII : PURWATY LEE COUHAULT
Terbanding/Tergugat VIII : IR. SOFWAN HADI
Terbanding/Tergugat IX : HUSIN TJADRA
Terbanding/Tergugat X : IR. DJONI SUNARSO
Terbanding/Tergugat XI : IR. H. MUHAMAD FAUZI THOHA
Terbanding/Tergugat XII : IRWAN ANG
Terbanding/Tergugat XIII : RITA BUSTAM S.H.,
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
384 — 172
  • ., Perkara Nomor 394/Pdt.G/2010/PNHalaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor 14/Pdt/2021/PT.DKIJkt.Pst, dengan alasan yang berbeda, yaitu pada pokoknya (1) pembatalandengan alasan perjanjian penanggungan dilakukan pada saat aseet dikuasaloleh BPPN, (2) Pembebanan Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat AktaTanah yang tidak berwenang ( bukan dalam wilayah kerjanya ), (3) pembatalandengan alasan perjanjian penjaminan merupakan rekayasa;Menimbang, bahwa Permohonan pembatalan Akta Hak tanggungan,Sertifikat
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-05-2016 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 302/Pdt. G/2016/PN Dps
Tanggal 17 April 2017 — NI KETUT BUNDRAWATI, DKK. melawan I GUSTI PUTU PUTRANATA, SH., dkk.
57 — 82
  • ditempat kerja sekitar tahun1990, saksi dikasi tau ditempat kerja di Dalung ;Bahwa kalau mengajukan permohonan SHM ini saksi tidak tau ;Bahwa ke 4 sertifikat tersebut Nomor luasnya :1. luasnya 10.000 m2 ;2. luasnya 5.000 m2 ada 2 sertifkat dan ;3. luasnya 10.000 m2 ;Bahwa tidak tau ternyata pada tahun 1992 ketika penetapan ahli waris itukeluar kKemudian muncul sertifikatsertifkat yang merupakan tanah dariHal 65 dari 76 halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2016/PN DpsWidia yang kemudian dimohonkan ke BPPN
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 23-10-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Lbp
Tanggal 11 Mei 2021 — BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk
12.BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, Kepala Group Divisi Penjualan Asset Kredit I, Asset Manajemen Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN
13.PT.
92 — 0
  • BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk
    12.BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, Kepala Group Divisi Penjualan Asset Kredit I, Asset Manajemen Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN
    13.PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2015 — Upload : 16-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 4 September 2015 — SUHARTO KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
84 — 38
  • memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraannegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Penjelasan Pasal 2 angka 7 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat lainyang memilki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dannepotisme, yang meliputi ;a Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD,bPimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 24-06-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/TUN/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — TN. HASAN BASRI TUKIMAN, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. SERANG., II. PT. PILAR PAPAN NUSANTARA
127 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pilar Papan Nusantaraperinal Tanggapan atas surat konfirmasi, yang menyatakan : Bahwa PT.Pilar Papan Nusantara menguasai tanah tersebut adalah berdasarkanSertfikat Hak Guna Bangunan Nomor : 939/HGB/KWBPN/1997, dan Nomor: 318/HGB/ BPN/1999, dengan pihak Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN), suatu badan khusus yang dibentuk berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BadanPenyehatan Perbankan Nasional, adalah bagian dari pengakuan, yangmembuktikan telah terjadi penerbitan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-09-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 30 September 2015 — NASRUL ASHWIN
67 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lubis Wakil Ketua BPPN, Erman Marzuki/Kepala UrusanPengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPN) Bank Indonesia, TanriAbeng/Menteri Negara BUMN, Joko S.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 13-11-2020 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 316/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penggugat:
YEREMIAS ROMA
Tergugat:
1.NURIANI
2.PARWITA SARI, SH, M.Kn.
3.VERA SARTIKA
4.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Kawasan Industri & Pergudangan SAFE & LOCK
5.ARIESCA DWI APTASARI, SH, M.Kn
6.ADITYO (Suami Tergugat-I)
7.AGIT SUSILO
8.ARIYANI WIDYA ASTUTI (Anak dari Tergugat-VII)
9.PAK NO (Nama panggilan/sebagai pengontrak)
10.DUL KAMID (nama panggilan)
11.CHURIAH (Istri Tergugat-X)
12.AGUS SAPUTRO
Turut Tergugat:
YEANNY, SH, M.Kn
41 — 5
  • sepertitermaksud dalam slip Tanda Bukti Setor Bank BRI tertanggal 13/06/2016pukul 15:21:41, sejumlah 341.475.730, (tiga ratus empat puluh satu jutaempat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), BapakSANTOSA sSelaku Kepala Piutang Negara KPKLN Sidoarjo menyerahkansertifikat SHM.237/Larangan, SHM No. 3/Tenggulunan dan SHM No.126/Kludan kepada Penggugat seperti termaksud dalam BERITAACARASERAH TERIMA DOKUMEN ASLI BARANG JAMINAN atas nama CV.WARNA BARU (Yeremias Roma) / Eks Debitur BPPN