Ditemukan 1530 data
MASKANAT HAREFA.
Tergugat:
1.KEPALA DESA BAHO
2.AGUSWILMAN HASRAT HAREFA
74 — 33
Nomor : 141/19/Kep/008/2018tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Baho kecamatan Lotu KabupatenNias Utara atas nama Aguswilman Hasrat Harefa tanggal 26 November2018 (selanjutnya disebut Objek Sengketa II);Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi eksepsi yang diajukan Tergugat dan pokok perkara, terlebih dahulu akanmempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukumacara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai,kewenangan absolut Pengadilan, tengang
910 — 870 — Berkekuatan Hukum Tetap
masalahdari pihak Ustad Lihan munul;Bahwa berdasarkan = faktafakta tersebut, makaPenggugat dan atau kuasa hukum Penggugat tidakdapat membuktikan tentang keberadaan Surat PerjanjianPenyelesaian Investasi Dana untuk Perdagangan Intan,Tanggal 21 Februari 2010 sebagaimana yang didalilkanoleh Pihak Penggugat, maka dalil tersebut terkesanberlebinan, mengadaada dan dipaksakan;Bahwa Penggugat didalam Replikanya yaitu didalambagian eksepsi Poin 2 baris 11 hingga baris terakhir,mendalilkan bahwa namun hingga tengang
Yustinus Haryadi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
SURIANSYAH
226 — 175
Tentang Tenggang Waktu) Dan Upaya Keberatan BandingAdministrasi Terhadap Objek Sengketa a quo.Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatandapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara.Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat sejak diketahuinya objeka quo adalah sebagai berikut:1.
352 — 41
;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 166.1Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SaudaraZAINUDDIN
58 — 19
Bahwa obyek sengketa yang menurut penggugat sudah menjadi Sertipikat HakPakai No.46/Ketapang, diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 18102002, dan gugatana quo diajukan pada tanggal5112012, sehingga jika dihitung dari mulai diterbitkannyasertipikat obyek a quo (Tahun 2002) hingga gugatan ini diajukan (tahun 2012), maka sudahmelebihi tengang waktu 5 (Lima) tahun, oleh karena itu gugatan perkara a quo sangat patutmenurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena telah kadaluarsa
Hajjah Jariah
Tergugat:
Kepala Kantor BPN Kabupaten Pinrang
Intervensi:
MELCE CHANDRA
197 — 168
Pemerintahan menyelesaikankeberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidakmenyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud padaayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;Menimbang, bahwa lebih lanjut tenggang waktu (time /imit) untukmengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukandalam tengang
52 — 28
;Menimbang bahwa berdasar pada pasal 5 ayat 1 Undangundang nomor48 tahun 2009 tengang Kekuasaan kehakiman.tersebut diatas dapat dimaknaibahwa Putusan Hakim dalam suatu perkara tidak hanya untuk memenuhikepastian hukum saja tetapi berkewajiban menggali memahami, nilainilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ;60Menimbang bahwa untuk terpenuhinya rasa keadilan yang tumbuhdalam masyarakat menurut hemat Majelis hakim tindak pidana korupsi padatingkat banding mesikipun perbuatan terdakwa
389 — 140
Menimbang, bahwa tenggang waktu (time /imit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang bahwa objek sengketa (vide Bukti P1 = T12 = T.lLIntv19), diterbitkan Tergugat padatanggal 24 September 2016, sedangkan
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rodiah Azwin untukmenggabungkan diri dalam perkara perdata Nomor 41/Pdt/G/ 2000/PN.Pbr; Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 41/Pdt/g/2000/PN.Pbrdilanjutkan; selasa tanggal 16 Januari dua ribu satu;Putusan Sela ini dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Riau PerkaraPerdata Nomor 67/Pdt/2002/PTR, Tanggal 9 November 2002, denganpertimbangan Hukumnya (tentang Hukumnya) sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi/Pembanding telah mengajukanpermohnan bandingnya dalam tengang waktu
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
MARHADI
314 — 219
Mustaring Tahir selaku pengadumenyatakan tetap pada pengaduannya, dalam arti tidakmencabut pengaduannya.Bahwa dari uraianuarian di atas Majelis Hakim berpendapatpengaduan sebagai syarat penuntutan tidak pidana zina sebagaimanadalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 ayat (1) Ke2 huruf aKitab UndangUndang Hukum Pidana dapat diterima karena telahdiajukan dalam tengang waktu yang dipersyaratkan sesuai ketentuanPasal 74 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan telahdiajukan oleh orang yang berhak
RAJA ANITA ELISYAH
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
67 — 40
Sengketa olehPenggugat maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenjadi terhenti sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 1991 TentangPetunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bagian V.Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu: Penghitungan tengang
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRI DJUNAIDI, SH
58 — 27
;Menimbang bahwa berdasar pada pasal 5 ayat 1 Undangundang nomor48 tahun 2009 tengang Kekuasaan kehakiman.tersebut diatas dapat dimaknaibahwa Putusan Hakim dalam suatu perkara tidak hanya untuk memenuhikepastian hukum saja tetapi berkewajiban menggali memahami, nilainilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ;62Menimbang bahwa untuk terpenuhinya rasa keadilan yang tumbuhdalam masyarakat menurut hemat Majelis hakim tindak pidana korupsi padatingkat banding mesikipun perbuatan terdakwa
Terbanding/Jaksa Penuntut : Wahyu S, SH
64 — 34
kesempatan kepadaPenasehat Hukum Terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yangdimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung dalam tenggangwaktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012 sebelumberkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;hal 37 dari 45 halaman putusan No. 32/Tipikor/2012/PT.BdgMenimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding oleh PenasehatHukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tengang
138 — 75
Februari 2017 yangpada intinya menjelaskan bahwa proses hukum terhadap Penggugat yangmenjadi dasar hukum dikeluarkannya Objek Sengketa dinyatakanmengandung cacat formil.Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya padaBagian V angka 3 sebagai berikut : Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan tata Usaha Negaratetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tengang
224 — 98
CASIRIN ternyata yang52memanggil saksi adalah HUSNI MUBAROK ( Teman saya satu Kampus di IAINBandung ) ;Bahwa setelah saksi dan terdakwa bertemu saling bercerita tengang keluarga dankegiatan seharihari sampai pada cerita tentang usaha saksi di bidang Pupuk Organikdan saksi cerita sedang kerjasama dengan temanteman di Bandung kemudian daricerita tersebut terdakwa nyambung cerita tentang keberhasilannya dengan Sadr.AHMAD MUKOWAM terkait dengan bidang Politik dan katanya dia sedang dipercayabeliau untuk
ADNAN HARIS ( Kades Tegalsari Barat) supaya saksikenal dan mudah untuk koordinasi untuk membantu mendampingi saksi dalam prosesmendapatkan bantuan;Bahwa setelah saksi dan terdakwa bertemu saling bercerita tengang keluarga dankegiatan seharihari sampai pada cerita tentang usaha saksi di bidang Pupuk Organik53dan saksi cerita sedang kerjasama dengan temanteman di Bandung kemudian daricerita tersebut terdakwa nyambung cerita tentang keberhasilannya dengan Sadr.AHMAD MUKOWAM terkait dengan bidang Politik
195 — 127
JKTA Benefits3 3 Februari 2003 & HR Support Rp. 41,410,960.00( Tergugat Ill)Sahala Emmanuel Engineer, Business4 30 Januari 2008 Systems Rp. 19,418,000.00( Tergugat IV)igi toe Sie Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), haruslahtetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku jn cassuUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang Penyelesaian Perselisihan
126 — 35
Penggugatlampau waktu (Kadaluwarsa) ; 22222 n0o anne en nn en nn nnMenimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat telahdaluwarsa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan diPeradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUNJKTPAGEUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yang menyebutkan bahwa : Gugatan dapat diajukan dalam tengang
AGUSTINUS MOSAKA, DKK
Tergugat:
DIREKTUR UTAMA PT. BERCA CAKRA TEKNOLOGI
100 — 43
supervisor13 15 Mei 1999 Rp. 9.534.523(Penggugat XIll)Situn Riyadi : Traffic Koordinator14 (Penggugat XIV) 01 Mei 2000 Rp. 5.932.900Suriyanto Business Manager15 01 Mei 2005 Rp. 20.346.557(Penggugat XV) Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku incassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang
83 — 50
danpuncaknya pada tanggal 14 Juni 2016 para Penggugat di berhentikan sehinggapara Penggugat menuntut hakhaknya akibat dari Pemutusan Hubungan Kerjatersebut oleh karenanya gugatan para Penggugat antara dalil posita denganpetitum gugatan saling berhubungan dan telah sesuai dengan hukum yang ada;Menimbang, bahwa akibat tidak adanya titik temu atau penyelesaianterhadap hakhak para Penggugat baik ditingkat bipartit dan di tingkatmediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undang No.2 tahun2004 tengang
114 — 33
Putusan Nomor 40/G/2016/PTUNS RGdemikian perolehan tanah yang dimaksud telah dilakukan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;15.Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 540/Gembor atas nama Tergugatll Intervensi telah melewati tengang waktu 90 (sembilan puluh hari) sesuaidengan ketentuan Tata Usaha Negara (TUN) yang mana memberikankesempatan bagi pihak pihak yang merasa dirugikan atas adanyapenerbitan Serifikat tersebut untuk dapat mengajukan keberatan, dan jugapenerbitan SHM tersebut telah