Ditemukan 13549 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasla palal pasau
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) kuhpm Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 bebas
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 4 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DODIK MAHENDRA, SH
Terdakwa:
1.ABDUL ROHIM
2.MOHAMMAD HIDAYAT,S.Pd
223 — 124

    1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL ROHIM dan Terdakwa II MOHAMMAD HIDAYAT, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 22-05-2024 — Putus : 29-08-2024 — Upload : 31-08-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn
Tanggal 29 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
VINA ANGELINA BANGUN, S.H.
Terdakwa:
DIAN HALOMOAN SIREGAR
73 — 43

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Dian Halomoan Siregar tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 25-01-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 26 April 2021 — Penuntut Umum:
M. NENDRI ADIYANTO,SH., MH
Terdakwa:
PAMESANGI BIN H WELANG
92 — 0
  • WELANG,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 03-10-2023 — Putus : 10-01-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 10 Januari 2024 — Penuntut Umum:
BOBBY VIRGO SEPTA SAPUTRA, SH
Terdakwa:
FAARO SARUMAHA
51 — 42

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Faaro Sarumaha tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-11-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
YUS IMAN M. HAREFA, SH.MH
Terdakwa:
NYAKMIN ACEH
76 — 19

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa NYAKMIN ACEH tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahan dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 78/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 22 Februari 2017 — AZIZ MUSLIM Bin JANI
114 — 70
  • Menyatakan Terdakwa AZIZ MUSLIM Bin JANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair
    Menyatakan Terdakwa AZIZ MUSLIM Bin JANI tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1)huruf a dan b, ayat (2) ayat (3) UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 TentangHal. 2 dari 173 Hal. Putusan No. 78/Pid.SusTPK/2016/PN.
    Bgl.tanggal 21 Juli 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara DugaanTindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Sosial ProgramKeluarga Harapan Kementrian Sosial R. di Desa Sebayur JayaKecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran2011 S/d 2015. a Perbutan Terdakwa AZIZ MUSLIM Bin JANI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1)huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan
    Bgl.Perbuatan Terdakwa AZIZ MUSLIM Bin JANI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 9 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2)dan ayat (8) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair, terdakwa telahdidakwa Penuntut Umum melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1)huruf a
    Menyatakan Terdakwa AZIZ MUSLIM Bin JANI tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1) hurufa dan b, ayat (2) ayat (3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 TentangHal. 117 dari 173 Hal. Putusan No. 78/Pid.SusTPK/2016/PN.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 03-07-2023 — Putus : 02-08-2023 — Upload : 02-08-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 47/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY
Tanggal 2 Agustus 2023 — Pembanding/Terdakwa : AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T Diwakili Oleh : Lalu Abdi Mansyah, S.H
Terbanding/Penuntut Umum : NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
75 — 0
  • tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 04-12-2023 — Putus : 17-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN PALU Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal
Tanggal 17 April 2024 — Penuntut Umum:
1.MUGYADI, S.H.
2.MUHAMMAD POLDUNG NAEK PARSADAAN DALIMUNTHE, S.H
3.DIDIN MARYANTO RADJAK, S.H.
4.Muh. Dhimas Trisakti, S.H
5.TRIMURIANI MT. LAGANDJA, S.H
Terdakwa:
RAHMAT
86 — 56

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Rahmat tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 68 /Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR .Smg.
Tanggal 26 Juni 2012 — SRI SUGIYANTI,S.H.,M.Si. Binti TUGIMAN (TERDAKWA)
97 — 17
  • ,M.Si Binti TUGIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan primair ; 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang ;3. Menyatakan Terdakwa SRI SUGIYANTI, S.E.
    Menyatakan Terdakwa SRI SUGIYANTI,SE.MSi Binti TUGIMIN tidakterbukti bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamDakwaan Primair ;.
    2 ayat (1) jo.
    Menyatakan secara hukum, Terdakwa tidak terbukti secara sah danmenyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagimana diaturdan diancam dalam Dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UUNo.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNo.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) jo.
    2 ayat(1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Sri Sugiyanti, SE.
    2 ayat (1)jo.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2015 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 14 Maret 2016 — Pidana Korupsi - Ir. DASEP AHMADI
598 — 398
  • DASEP AHMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.; 2. Menghukum terdakwa Ir.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
ABDULLAH HIKU, S.S alias PAK DULLAH
289 — 303

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH HIKU alias PAK DULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan
    Menyatakan Terdakwa ABDULLAH HIKU alias PAK DULLAH tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP joPasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.2.
    Belanja Perjalanan Dinas PaketJUMLAH (2) Rp 5.597.127.498,Kerugian Keuangan Negara : (1) (2) Rp 399.839.000, nn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIRwonnn
    2 ayat (1) Jo.
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan ketentuan dalam KUHAP,serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan initerdakwa ditahan maka penahanan Terdakwa diperhitungkan sebagaipengurangan masa tahanan yang dijatuhnkan, dan menyatakan Terdakwatetap ditahan ;
    Menyatakan Terdakwa ABDULLAH HIKU alias PAK DULLAH tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan m(1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primairtersebut.3.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 24-02-2022 — Putus : 31-05-2022 — Upload : 03-06-2022
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bgl
Tanggal 31 Mei 2022 — Penuntut Umum:
NELLY, SH
Terdakwa:
Sahari bin Mawaludin
101 — 22

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa SAHARI BIN MAWALUDIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 13-11-2023 — Putus : 01-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 April 2024 — Penuntut Umum:
silvi muliani lestari, SH.MH
Terdakwa:
Umar Samiaji
185 — 75

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa Umar Samiaji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimna diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 06-10-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 19 Desember 2023 — Penuntut Umum:
AGUNG WIBOWO, SH
Terdakwa:
DANDUM TRI SETIAWAN, S.E bin (Alm) UNTUNG SUBAKIR
161 — 88

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa DANDUM TRI SETIAWAN, S.E. bin (Alm) UNTUNG SUBAKIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-07-2014 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Sby
Tanggal 17 Juli 2014 — ENDANG SRIWAHYUNI Binti RUSMAN
64 — 15
  • Menyatakan Terdakwa ENDANG SRIWAHYUNI Binti RUSMAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) a, b jo Pasal 18 ayat (2) (3) Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI.No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;2.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-08-2023 — Putus : 17-01-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 17 Januari 2024 — Penuntut Umum:
NOVI Y.A. SIMATUPANG,SH
Terdakwa:
ALAMSYAH, ST
63 — 46

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah, S.T tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-01-2023 — Putus : 05-06-2023 — Upload : 08-06-2023
Putusan PN BENGKULU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl
Tanggal 5 Juni 2023 — Penuntut Umum:
DWI NANDA SAPUTRA. SH
Terdakwa:
Arlelan Kenedi Bin M. Daid
116 — 32

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan terdakwa ARLELAN KANEDI Bin M DAID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-UndangNomor31Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal
  • Membebaskan terdakwa ARLELAN KANEDI Bin M DAID tersebut diatas dari dakwaan KESATU PRIMAIR Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-UndangNomor31Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2018 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 20-06-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
IRMA DAMAYANTI
Terdakwa:
SAMSIR MUHAMMAD NASUTION, SE.MM
274 — 0
    1. Menyatakan Terdakwa Samsir Muhammad Nasution, SE, MM.telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 04-11-2021 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 15-03-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 10 Maret 2022 — Penuntut Umum:
ANDIE WICAKSONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
NIDI Bin SARIMIN
68 — 10

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa NIDI Bin SARIMIN dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-05-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 23 September 2021 — Penuntut Umum:
SITI SUMARTININGSIH
Terdakwa:
DWI PURBADI
175 — 63

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa DWI PURBADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999