Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tandin tindis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-09-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 193/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
Tn. Kusno M./ Ki (Kang) Tjen Jen
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DirJen Pajak cq. Kanwil DJP Jakarta Pusat
224 — 226
  • nomorSengketa Pajak : 005155.99/2019/PP, tanggal 27 Mei 2019 dan atasperkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak,Majelis Hakim menilai bahwa penyelesaian sepenuhnya sengketa terkaitSurat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET16/PP/WPJ.06/2016,tanggal 1 Agustus 2016 yang diterbitkan atas nama Kusno M (IncassuPenggugat) dinyatakan Batal Demi Hukum merupakan sengketa pajaksehingga masuk lingkup Pengadilan Pajak yang bertujuan pula untukmenghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindin
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 13-09-2017 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr
Tanggal 19 Februari 2018 — Penggugat:
Syamsul Gading
Tergugat:
1.PT.TITIAN KALTIM
2.PT.PERTAMINA PERSERO DEPOT SAMARINDA
92 — 22
  • Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, karenakabur dan tidak jelas (obscuur libel), dimana dalil gugatan Penggugattidak sistemmatis, tumpang tindin sehingga menimbulkanketidakjelasan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan aquo melalui Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda;Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 61/Padt.SusPHI/2017/PN SmrBahwa antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugattidak jelas, tidak sinkron dan tidak sistemmatis serta tidak mempunyaihubungan
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 47/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 19 Maret 2020 — Penggugat:
Hidayat
Tergugat:
BUPATI KOLAKA UTARA
Intervensi:
PT. BOLA DUNIA MANDIRI
402 — 909
  • Bahwa pernyataan tumpang tindih tersebut didasarkan atas adanyaSurat Direktur PT.INCO nomor: 366/Dirjen Minerba2012/NK/AKNPerkara 47/G/2019/PTUNkKdi Halaman 39 dari 107 HalamanTanggal 20 Maret 2012, Perihal tumpang tindin Pertambangandiwilayah Kontrak Karya PT.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 7/PIDSUS-TPK/2021/PT PLK
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : ERFANDY RUSDY QUILIEM, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : HAMID Alias HAMID Bin TAS AN
118 — 63
  • dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dandiperbaharui dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP; Bahwa pada pertimbangan putusan di halaman 86 disebutkan ... bahwa dari datadi dalam tabel yang diperkuat olen keterangan saksisaksi tersebut dapatdiketahui bahwa bentukbentuk perbuatan memperkaya diri, baik yang dilakukanoleh Terdakwa maupun pelaku lain, tumpang tindin
Pengadilan PN PELAIHARI
Putus : 18-08-2014 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN PELAIHARI Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Plh
Tanggal 18 Agustus 2014 —
38 — 8
  • Penggugat, maka jelas, Gugatan Penggugattersebut mengandung cacat plurium litis consortium, hal tersebutdikarenakan Penggugat tidak menarik pihak lain atau orang lain yangmemiliki alas hak diatas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa.Penarikan pihak atau orang lain tersebut sebagai pihak dalam perkara a quomenjadi penting untuk membuktikan kebenaran proses ganti rugisebagaiman dalil Penggugat Pada Posita Gugatan Penggugat Sertifikat HakMilik (SHM) dan Sporadik alas hak para Tergugat tumpang tindin
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-08-2018 — Putus : 02-11-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 372/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 2 Nopember 2018 — Pembanding/Tergugat I : MULJONO MARTOATMODJO Diwakili Oleh : MULJONO MARTOATMODJO
Terbanding/Penggugat : HJ. MULYANTI
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA CIPEUCANG KECAMATAN CILEUNGSI KAB BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat II : DEDEN ARFIANTO
Turut Terbanding/Tergugat IX : MARTA bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat VII : MARSAH bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat V : MARSIH binti OCA
Turut Terbanding/Tergugat III : ETY SOFIWATY
Turut Terbanding/Tergugat X : JAYADI KUSUMA bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : UDIN bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat VI : TARMIN bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat IV : NIYAH binti KANIRIN
51 — 15
  • Quod non yang dipermasalahkanterjadinya overlap/tumpang tindin Sertipikat obyek sengketamerupakan dampak kelalaian dari Penggugat dalam menguasai fhisikbidang tanahnya;Sedangkan Turut Tergugat Il dalam menerbitkan dan mencatatperalihan hak Sertipikatsertipikat inlitis telah sesuai dengan UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 Jis. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. PeraturanMenteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 Jo.
Pengadilan PA KLATEN Perdata Agama
Register : 19-01-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA KLATEN Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Klt
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 4
  • Bahwa, alasan Eksepsi Tergugat yang mendalilkan posita angka 7 danposita angka 11 menurut Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat peristiwanyaterjadi tumpang tindin sehingga mengakibatkan makna keseluruhangugatan menjadi tidak jelas dan kabur maka dalam hal ini sangatlah jelasbahwa posita angka 7 menjelaskan Tergugat adalah Pengawai Negeri Sipildan menurut Peraturan Pemerintah Nomo 10 Tahun 1983 Jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil yaitu
Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus
Register : 18-11-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI
Tanggal 6 Desember 2021 — Pembanding/Terdakwa : IWAN BIN BIO Diwakili Oleh : Muhammad Saleh, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum : RAMADAN, SH
199 — 359
  • Dalam suatu korporasipastinya memiliki struktur organisasi yang sudah disepakati, Strukturorganisasi merupakan sebuah garis hirarki atau bertingkat yangmendeskripsikan komponen yang menyusun sebuah perusahaanterkait pembagian tugas dan tanggung jawab agar tidak terjadinyatumpang tindin dalam suatu. wewenang dan tanggung jawabperorangan.Berkaitan dengan subyek hukum orang perseorangan yangterorganisasi, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RIyang tercermin dalam Putusan Pengadilan, yaitu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 24-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 K/TUN/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — PT BURU MAKMUR WARGA, DKK vs. KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL) PROVINSI MALUKU
117 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini membuktikan bahwa pada saatitu memang tidak ada izinizin lain yang diterbitkan sebelumnya diatasareal lahan yang dimohonkan Para Penggugat tersebut ;Bahwa dalam upaya Para Penggugat mencari kebenaran mengenaiindikasi terjadinya tumpang tindin arel lahan dengan PT. MenaraGroup, kemudian Para Penggugat menerima surat No. 23/KOMAMDL/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012 perihal Pembatalan ProsesAMDAL PT.
Pengadilan PN MUARA TEWE Perdata Tanah
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-04-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Mtw
Tanggal 10 April 2015 — - ANWAR RUSADITA BIN DJOHANSYAH - ROSIHAN BIN DJOHANSYAH Lawan - PT.MITRA BARITO GEMILANG - PT.ASTRAAGRO LESTARI Tbk
100 — 14
  • adanya surat dari Gubernur mengenai RTRWP;Bahwa saat itu hanya Koperasi Karya Mandiri yang menggunakanJalan Angkutan Kayu (Koridor) tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi lokasi Izin Usaha Perkebunan yangdimiliki oleh Koperasi Karya Mandiri terletak di kiri dan kanan JalanAngkutan Kayu (Koridor) tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi lokasi Izin Usaha Perkebunan tersebutsekarang dikelola oleh Tergugat ;Bahwa sepengetahuan saksi pencabutan Izin Usaha PerkebunanKoperasi Karya Mandiri karena lokasinya tumpang tindin
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 08-04-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
180 — 102
  • tumpeng tindih sertipikat hak milik nomor 266dan SHM nomor 267 pada sekitar bulan Maret 2021;(Berita Acara Persidangan tanggal10 Agustus 2021);Menimbang, bahwa bukti P8 berupa sebuah surat pemberitahuan lebih lanjutperihal informasi bahwa proses balik nama atas AJB No.682 tidak dapat dilanjutkankemudian berdasarkan keterangan saksi Notaris Indrarini.S menyatakan bahwaselanjutnya pada sekitar bulan Maret 2021, saksi mendapatkan informasi secara lisan daripetugas BPN yang menyatakan terdapat tumpang tindin
Pengadilan PN PRAYA Perdata Wanprestasi
Register : 07-06-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN PRAYA Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Pya
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
TIMOTHY JOHN MELLORS
Tergugat:
1.PATHURRAHMAN
2.SUNARTI
3.I GUSTI AYU PUTU CANDRI PUNAR, S.H.
4.I MADE KARTA Alias NONK
5.NOTARIS & PPAT YONATHAN RISKA ARIAWAN, S.H., M.Kn.
6.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Selong;
235 — 73
  • GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCURELIBELL)** Gugatan Kabur dikarenakan Kontradiksi antara Posita dan PetitumBahwa dalam perumusan suatu gugatan haruslan sesuai antara Positadan Petitum sehingga tidak terjadi kekeliruan dan pertentangan antaraapa yang di dalilkkan dengan apa yang di mohonkan, bahwa dalamgugatan Penggugat tidak lah singkron antara Posita dalam gugatan danPetitumnya dengan kata lain terjadi tumpang tindin antara Posita danPetitum, bahwa dalam dalil gugatan yang di ajukan
Pengadilan PA PURBALINGGA Perdata Agama
Register : 28-04-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PA PURBALINGGA Nomor 0718/Pdt.G/2020/PA.Pbg
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
311 — 84
  • Bahwa dengan demikian atas 2 (dua) proses perkara yangsama di peradilan yang berbeda menyebabkan ketidakpastian hukumbagi Tergugat , hal mana dapat terjadi tumpang tindin putusan yangtidak sejalan satu dan lainnya dikarenakan berbeda lingkunganperadilan tersebut, sehingga atas ketidakpastian hukum tersebut sudahselayaknya gugatan aquo harus DITOLAKDALAM PROVISI20.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 24-12-2013 — Upload : 02-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — PT. SURYA EKA LESTARI, DKK VS PT SURYA PRIMA ABADI, DKK
185 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembangmengabulkan diktum perkara keberatan yang diajukan oleh ParaTermohon Kasasi , Il, Ill dan IV terhadap Para Pemohon Kasasi , Ildan Ill maka hal ini telah menimbulkan ketidak pastian hukum yangmembingungkan karena tumpang tindin dan saling bertentangandengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 03/PDT.G/KPPU/2011/PN.BTA tertanggal 01 April 2011 yang saat ini dalam proseskasasi dihadapan Mahkamah Agung RI;KeberatanKeberatan Pemohon Kasasi
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 07-12-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 209/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
ARUN SIPAYUNG
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Medan
Intervensi:
1.Zainalta Sembiring
2.MAHAREKSHA SINGH DILLON
292 — 147
  • SK 53/DJA/1977 tanggal 26 Mei 1977 (videbukti T2) tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1892/PangkalanMashyur (objek sengketa) atas nama Para Tergugat II Intervensi 2 terlebihdahulu. harus membuktikan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.14/Pangkalan Mashyur yang dilakukan pihak pertanahan cacat secaraMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukumdiatas, dari gugatan Penggugat, jawab jinawab, dan bukti para pihakdipersidangan, pengakuan para pihak dan pemeriksaan setempat,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-07-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/Pdt/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — ALIANTO alias TAN TEK JAN alias ALIANTO TANDI (Alm), DKK VS RTS. FARIDA, S.E. Binti H. RADEN USMAN (Alm), DKK
95 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dimana Tergugat Vdengan Surat Nomor 570284 memberikan jawaban pada halaman 1angka 3 pada tanggal 25 Mei 2007 sebagai berikut:Bahwa berdasarkan catatan pada buku tanah dan hasil pengukuranlapangan tanggal 23 Oktober 2003 terdapat tumpang tindin kepemilikanSertifikat Hak Milik Nomor 262/Simpang IV Sipin yang diuraikan dalamGambar Situasi Nomor 761 tanggal 23 Agustus 1976 Luas 15.329 m?
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-08-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA (MENARA)
Tergugat:
MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) dahulunya KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Intervensi:
PT. GUNTUNG IDAMANNUSA
558 — 506
  • Bhumireksa Nusasejati tidaktumpeng tindin dengan HGU PT.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 09-07-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 75/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 4 September 2018 — Pembanding/Tergugat II : CHRISTIAN SOETIO
Terbanding/Penggugat : SUDARMAN
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Cq CAMAT BALIKPAPAN UTARA
Terbanding/Turut Tergugat II : ALUS
Terbanding/Turut Tergugat III : MISRAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KAMALUDDIN
Terbanding/Turut Tergugat V : SAINAH
Terbanding/Turut Tergugat VI : SUKRAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : JULIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat VIII : JULKIFLI
Terbanding/Turut Tergugat IX : AGUS SALIM
Terbanding/Turut Tergugat X : DJUHANI
Turut Terbanding/Tergugat I : LA BOLOSI
51 — 32
  • Sedangkan IMTNadalah produk Peraturan Daerah Kota Balikpapan yang digunakan untukmemudahkan administrasi dan registrasi tentang tanah dan bertujuan untukmenghindari adanya tumpang tindin kepengurusan tanah di KantorPertanahan.Bahwa Judex Factie pada tingkat Pengadilan Negeri juga telah salahmemberikan pernyataan bahwa IMTN adalah bukti kepemilikan tanah.Bahwa sebagaimana dengan segel, IMTN adalah sebuah IZIN untukHalaman 51 dari 60 putusan Nomor 75/PDT/2018/PT SMR11.12.menguasai tanah yang dikuasai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-07-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 87/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
PT Mekar Harapan Jaya
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
ANNISA NUR ROHMA
342 — 201
  • dibeli oleh Penggugat pada Tahun 2012, berdasarkanRisalah Lelang No. 383/2012 Tanggal 31 Juli 2012.Bahwa dengan demikian, maka kepentingan Penggugat dirugikan, karena di atastanah HGB No. 233/Telajung milik Penggugat yang telah terbit lebin dahulu, olehTergugat telah diterbitkan Obyek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 5586/Telajung tanggal 13 Agustus 2019, Surat Ukur No. 1866/Telajung/2018 tanggal 18Januari 2019, seluas 2.862 M* terakhir atas nama Annisa Nur Rohma yangmengakibatkan tumpang tindin
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 26-04-2012 — Upload : 03-10-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 12/Pdt.G/2011/ PN Menggala
Tanggal 26 April 2012 — Drs. Soekidjo Santawi vs 1. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dkk
96 — 32
  • TURUT TERGUGATsama sekali tidak ada klarifikasi kepada PENGGUGAT tentang adanyapermasalahan tumpang tindin kepemilikan kepada PENGGUGAT dantidak pula mengumumkannya kepada masyarakat umum / khalayak ramaiselama waktu tertentu sebagaimana diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan demikian sertipikat tersebut adalah tidaksah dan haruslah dibatalkan;Bahwa berdasarkan permohonan penerbitan Sertipikat Hak milik dalamperkara a quo adalah atas nama Doddy Anugerah, (TERGUGAT IV),sedang