Ditemukan 1589 data
53 — 28
kepada pemohon agarmelaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan pemohon dengan termohon, dimana secara substansialperkawinan pemohon tersebut dilaksanakan sebelum administrasi pencatatanperkawinan berlaku dengan baik dan teratur, yang selanjutnya putusanpengadilan a quo atas perkawinan pemohon dengan termohon tersebut berlakusurut atas surutnya
ABD. MANAN, S.Pd
Tergugat:
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
147 — 80
Apalagi, jika dalam rentang waktudiberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikanamanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, makatindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapan yang telah dibuat dan/atauHalaman 37 dari 41 HalamanPutusan Perkara Nomor:26/G/2018/PTUN.JBI.dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum, khsusunya dibidang administrasi pemerintahan;Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P1= bukti T8 = buktiT9, maka diperoleh
AZHAR ASARI, S.E.
Tergugat:
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
147 — 49
Apalagi, jika dalam rentang waktudiberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikanamanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, makaHalaman 38 dari 42 HalamanPutusan Perkara Nomor: 23/G/2018/PTUN.
18 — 8
dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendengarkanketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah didasarkan bahwasaksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal danmengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara sertapasang surutnya
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 186 PK/Pdt/2014Peraturan Daerah TKI, Provinsi Sumatra Utara, Nomor 01 Tahun 1990,dan yang dipertegas oleh Surat Pemerintah Daerah TKIl, KabupatenToba Samosir/Bupati Tosamosir Dalam suratnya Nomor 508/pem/2003petikan kalimatnya berbunyi: Peraturan Daerah Provinsi Sumatra UtaraNomor 01 Tahun 1990, tentang Penataan Kawasan Strategi DanauToba sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 ayat 1; Yangmenyebutkan, bahwa tanah timbul yang terdapat di sepanjang pantaiDanau Toba sebagai akibat surutnya permukaan
70 — 16
Februari2017, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,namun buktibukti surat tersebut bukan merupakan bukti autentik ataupunakta di bawah tangan, dan hanya berisi data pemasukan saja, tidak ada datapengeluaran, sedangkan suatu usaha ada pasang surutnya sehinggadiragukan dan menjadi tidak jelas.
58 — 48
tetapi Huta Situngkirpunya Sijabat yang mana saksi mengetahui bahwa Amar JapatikSijabat memiliki tanah disitu karena saksi dulu memancing lewat darisitu;Bahwa saksi ada memiliki tanah di sekitar objek perkara;Bahwa saksi memperoleh tanah dari anak Amar Japatik Sijabat yaituUsman Sijabat;Bahwa sepengetahuan saksi Usman Sijabat saat itu tahu suratmenyurat;Bahwa luas tanah yang diberikan Usman Sijabat kepada saksi padasaat itu kirakira 40 M (empat puluh meter) namun sekarang sudahbertambah lebar karena surutnya
Hasiana Sijabat,Sudirman Manihuruk, Marga Simarmata dari Sihusapi dan Nai Rusli;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah terperkara pernahdipinjamkan kepada orang tua Senang Sijabat;Bahwa saksi pernah berjumpa dengan orang tua Senang Sijabat padasaat sedang berjualan, dan pernah juga bertemu dengan SenangSijabat dan Senang Sijabat itu adalah seumuran dengan saksi;Bahwa saksi tidak pernah ke objek perkara pada tahun 1976;Bahwa air Danau Toba bisa surut dan pada tahun 1993 atau 1994 airDanau Toba surutnya
16 — 2
Sering terjadi perselisihnan paham dan perbedaansikap. (000000 00000000000 000000000 0000000000000 000000 0000000000 00000000000 0000000000000Bahwa perselisinan paham yang sering terjadi antara Tergugatdengan Penggugat terkait dengan pasang surutnya kondisikeuangan perusahaan keluarga yang dikelola Tergugat. # (000000 00000000000 000000000 0000000000000 000000 00000000 0000000000000 0000000000000Bahwa bentuk persoalan keuangan yang terjadi atau dialamiperusahaan keluarga yang dikelola Tergugat, yaitu
43 — 27
jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya
73 — 8
tersebut dibuat dan ditanda tangani padatanggal 28 Maret 2014, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal17 Maret 2014, sehingga pada saat Penggugat mengajukan gugatan dalamperkara agquo, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan tersebut belum dibuat atau diterbitkan, berdasarkan hal tersebut,maka dengan mendasarkan pada asas tidak berlaku surutnya
Terbanding/Tergugat I : Kantor Cabang KOSPIN JASA JAKARTA Tanah Abang
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangKPKNL Jakarta V
Terbanding/Turut Tergugat : Kadafi Yahya
39 — 23
Bahwa pada mulanya pembayaran angsuran terhadap kredittersebut berjalan dengan baik dan lancar, dimana Penggugat setiapbulannya melakukan pembayaran terhadap Tergugat , akan tetapi olehkarena pasang surutnya kegiatan usaha dari Penggugat yang sudahhampir sekitar beberapa bulan lamanya usaha Penggugat menurun, makapembayaran terhadap Tergugat agak terhambat, namun demikianPenggugat masih beritikad baik untuk berusaha menyelesaikankewajibannya ;4.
21 — 5
, namun bukan usaha propertysebagaimana dimaksud oleh Penggugat Rekonpensi, usaha yang dijalani olehTergugat Rekonpensi senyatanya adalah sebagai jasa penghubung antara pihakpenjual dan pihak pembeli yang akan melakukan transaksi jual beli tanah maupunrumah (atas jasa tersebut Tergugat Rekonpensi memperoleh komisi), selayaknyabidang usaha apapun tidak pernah bisa lepas dari keadaan pasang surut terhadapusahanya, demikian juga yang saat ini sedang dialami oleh Tergugat Rekonpensisedang mengalami surutnya
15 — 1
Bahwa sejak itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudahmengalami keributan dan pasang surutnya kehidupan rumah tangga yang ditandaidengan seringnya terjadi perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran mulutyang sangat hebat. bahkan pertengkaran tersebut dipicu oleh persoalan kecil berupaperbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sendiri dalampertengkaran tersebut sering mengusir Penggugat dari rumah tempat kediamanbersama;8.
BADAR, S. Pd.
Tergugat:
Bupati Lombok Timur
108 — 47
Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtrharus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukunglegalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehinggaKeputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermatsebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau diterbitkan;Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalammemberlakukan surutnya surat keputusan Objek Sengketa a quo telah melanggarketentuan peraturan perundang undangan
9 — 4
dan atau orangorang yang dekat dengan Pemohon danTermohon, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yangmendengarkan keterangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan19atau orangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon tersebutadalah didasarkan bahwa saksi keluarga atau orang dekatlah yangdianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian keduabelah pihak yang berperkara serta pasang surutnya
1307 — 1440 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk menjawab soal ini, ada yangmengajarkan, bahwa berlaku surutnya pembatalan itu, suatu halHal. 67 dari 74 hal. Put. No. 601 K/Pdt/201570.71.72.yang dapat dilepaskan oleh penggugat (pemilik barang yangdisewa). Juga diajarkan bahwa pemilik barang yang disewa itumenuntut pembatalan perjanjian untuk waktu yang akan datang,untuk hari depan dengan tidak menengok ke belakang. Menurutpendapat kami, ajaranajaran ini diperlukan dalam suatu alampikiran yang abstrakteoritis.
Berlaku surutnya pembatalan itu adalah suatu pedoman yangharus dilaksanakan, jika itu mungkin dilaksanakan;Dalam hal suatu perjanjian jual beli atau tukarmenukar, baranghak milik dapat dengan mudah dikembalikan kepada pemilik asli.Tetapi dalam hal sewamenyewa, bagaimanakah si penyewadapat mengembalikan kenikmatan yang sudah diperolehnya daribarang yang disewa itu. Dan karena kenikmatan itu tidakmungkin dikembalikan, tentunya pemilik barang dapat tetapmemiliki uang sewa yang sudah diterimanya.
Drs. MUSTAHIR EDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI TANA TORAJA
318 — 239
Hubungannya dengan berlaku surutnya objek sengketa tersebut mengakibatkan penghasilan Penggugat selama 5(lima) tahun terhitung mulai tanggal 30 Juni 2014 sampai tanggal27 April 2019 yang jumlahnya lebih dari Rp. 300.000,000 (Tigaratus juta rupiah) menjadi tidak sah dan berpotensi jadi tuduhankorupsi.
26 — 3
jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya
Drs. A. MIUS, M.Si
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
224 — 101
58 ayat (6) UndangundangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwaKeputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugianyang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat;Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 58/G/2019/PTUN.PBRMenimbang, bahwa mencermati objek sengketa yang diterbitkan padatanggal 26 Desember 2018 sedangkan dalam diktum keputusannyadisebutkan berlaku sejak tanggal 29 Pebruari 2016, maka sebagaikonsekuensi hukum dari telah berlaku surutnya
5001 — 8524 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk menjawab soalini, ada yang mengajarkan, bahwa berlaku surutnya pembatalan itu, suatuhal yang dapat dilepaskan oleh penggugat (pemilik barang yang disewa).Juga diajarkan bahwa pemilik barang yang disewa itu menuntut pembatalanperjanjian untuk waktu yang akan datang, untuk hari depan dengan tidakmenengok ke belakang. Menurut pendapat kami, ajaranajaran ini diperlukandalam suatu alam pikiran yang abstrakteoritis. Sebenarnya, soalnya mudahsaja!
Berlaku surutnya pembatalan itu adalah suatu pedoman yang harusdilaksanakan, jika itu mungkin dilaksanakan;Dalam hal suatu perjanjian jual beli atau tukarmenukar, barang hak milikdapat dengan mudah dikembalikan kepada pemilik asli. Tetapi dalam halsewamenyewa, bagaimanakah si penyewa dapat mengembalikankenikmatan yang sudah diperolehnya dari barang yang disewa itu. Dankarena kenikmatan itu tidak mungkin dikembalikan, tentunya pemilik barangdapat tetap memiliki uang sewa yang sudah diterimanya.