29 September 2012Halaman 2 dari 58 halaman, Putusan Nomor 21/PIDTPK/2019/PT.SMR.dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembebasanalahan tahun 2012 bedasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasama dengan DIMASSAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK Sekda KotaBontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis

SuratPernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1221/BKD.02 tanggal 29September 2012 dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)pada pembebasan lahan tahun 2012 bedasarkan Surat Keputusan WalikotaBontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasamadengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwa dalampenuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

821.2/1221/BKD.02 tanggal 29 September 2012dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembebasanalahan tahun 2012 bedasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasama dengan DIMASSAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembebasan lahantahun 2012 berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

SuratPernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1221/BKD.02 tanggal 29September 2012 dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan Surat KeputusanWalikota Bontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasama dengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwadalam penuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun2012 berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Dimana berdasarkanPeraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : Permenhut P.33/MenhutV/2005tanggal 1 November 2005 tentang Standard Harga Bibit untuk GerakanNasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2005 untuk bibit Karet Okulasiyang berumur antara 36 bulan berkisar (Rp.3200 s/d Rp. 3700) perbatangyang dari standar harga bibit tersebut di dalamnya juga sudah dihitungkeuntungan perusahaan, dengan demikian adanya bibit Karet Okulasi yangtidak memenuhi standar spesifikasi tekhnis dan masih tetap saja diajukanTerdakwa

Dimana berdasarkan Peraturan Menteri KehutananRl Nomor : Permenhut P.33/MenhutV/2005 tanggal 1 November 2005tentang Standard Harga Bibit untuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutandan Lahan Tahun 2005 untuk bibit Karet Okulasi yang berumur antara 36bulan berkisar (Rp.3200, s/d Rp.3700,) perbatang yang dari standar hargabibit tersebut di dalamnya juga sudah dihitung keuntungan perusahaan,dengan demikian adanya bibit Karet Okulasi yang tidak memenuhi standarspesifikasi tekhnis dan masih tetap saja diajukan

Dimana berdasarkan PeraturanMenteri Kehutanan RI Nomor : Permenhut P.33/NenhutV/2005 tanggal : 1November 2005 tentang Standard Harga Bibit untuk Gerakan NasionalRehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2005 untuk bibit Karet Okulasi yangberumur antara 36 bulan berkisar (Rp.3200, s/d Rp. 3700,) perbatangyang dari standar harga bibit tersebut di dalamnya juga sudah dihitungkeuntungan perusahaan, dengan demikian adanya bibit Karet Okulasi yangtidak memenuhi standar spesifikasi tekhnis dan masih tetap saja

Kalingga Kencana.Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009, Group GTI (Departemen Card Center)membuat Nota Dinas kepada Direksi Nomor. 223/GTI/X/2009 PerihalPelaksanaan Tekhnis perluasan ATM PT. Bank DKI di Lokasi Alfamart danlainnya, yang isinya meminta persetujuan Direksi terhadap persiapan lokasisebanyak 96 (Sembilan puluh enam) lokasi di Alfamart agar dapat memenuhitarget perluasan ATM Tahun 2009;Bahwa pada Tanggal 15 Oktober 2009, Terdakwa ILHAMSYAH JOENOESselaku Direktur Operasional PT.

Karimata Solusi Padu dinyatakanLulus sedangkan 4 (empat) perusahaan lainnya dinyatakangugur karena tidak memenuhi persyaratan tekhnis yaitu lokasi100 ATM, pengalaman perusahaan dan harga ahli yangdipersyaratkan pada TOR;b. Berdasarkan hasil pelelangan tersebut pada butir a, makasesuai dengan Keputusan Direksi PT.

No. 2073 K/Pid.Sus/2015Wakil Ketua II : Yugo Suparto (GTI);Sekretaris : Akhirudin Siregar (GTR);Koordinator Bidang Tekhnis : Dechy Zamiranda (GTI);Anggota : Nono Taryono (GTI);Budi Djoko (GTI);Deny Fadhli (GTI);Sachril (GTI);Syamsudin (PKA);Agus Wismo (GSY);Koordinator Bidang Bisnis : Zulfarsyah (GTR);Anggota : Listya Widada (GKS);Siti Ambar Sayekti (GKS);Jerianto M (GPC);Dewayani Susanti (GMH);Gunawan Aming (GKM);Harlyn Thayani (GTR);Widuk Menzil (CabangUtama Balaikota);Yuwirda Amir (CabangPembantu

Kalingga Kencana.Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009, Group GTI (DepartemenCard Center) membuat Nota Dinas kepada Direksi Nomor.223/GTI/X/2009 Perihal Pelaksanaan Tekhnis perluasan ATM PT.Bank DKI di Lokasi Alfamart dan lainnya, yang isinya memintapersetujuan Direksi terhadap persiapan lokasi sebanyak 96(sembilan puluh enam) lokasi di Alfamart agar dapat memenuhitarget perluasan ATM Tahun 2009.Bahwa pada Tanggal 15 Oktober 2009, Terdakwa ILHAMSYAHJOENOES selaku Direktur Operasional PT.

KukarNomor : 128 / 800 / II / 2010, tanggal 02 Maret 2010, tentang penunjukanpejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) kegiatan APBD Kab.

Kukar;Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi bahwa permintaantersebut dari PPTK (Pejabat pelaksana tekhnis kegiatan) dari kantor Dinas PUKab.Kukar berdasarkan surat Nomor : 174 / 611 /IKJ/VI/2010, tanggal 21Juni2010 yang di tanda tangani oleh Sdr. C.

Kutai Kartanegara sejak tahun 2003 sampai sekarang denganjabatan selaku Kepala Seksi Sarana Tekhnis Irigasi, dan sebagai Pejabat PelaksanaTehnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten KutaiKertanegara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor : 128/800/III/2010 Tanggal 02 Maret2010;Menimbang, bahwa orang yang karena memiliki suatu jabatan ataukedudukan tersebut sehingga ia memiliki kewenangan atau hak untukmelaksanakan

KukarNomor : 128 / 800 / If / 2010, tanggal 02 Maret 2010, tentang penunjukanpejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) kegiatan APBD Kab.

Bahwa, saksi Efi Suherlan selaku Ketua UPK yang menggantikan saksi Deni KusmayadiBin Sahron (Almarhum) melakukan Penelusuran tentang Tunggakan atas pinjamankelompok masyarakat berdasarkan Petunjuk Tekhnis Operasional ( PTO) PNPM MandiriPerdesaan penjelasan 10 Pengelolaan Dana bergulir, angka 2 Panduan Fasilitator, angka2 Pengelolaan Pinjaman Bermasalah, huruf e Mekanisme Pengelolaan, angka 1Indentifikasi dan laporan yang menyatakan bahwa identifikasi dilakukan sesuai dengandata kondisi kelompok peminjam

Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Bendahara UPK bersamasama dengan Saksi DENIKUSMAYADI Bin (Alm) SAHRON selaku Ketua UPKnya tersebut bertentangan dengan102PTO ( Petunjuk tekhnis Operasional ) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 dan SOP ( Standar Oprasional Prosedur )UPK Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur tanggal 20 September 2007 yaitusebagai berikut :Penjelasan IX Pendanaan

Sukanagara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2012 yang ditetapkan olehSurat keputusan Camat Sukanagara Nomor : 414.2/SK.06/PMD/2012, tanggal 23 Mei 2012.Tugas dan peranan saksi selaku BKAD sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Oprasional ( PTO)PNPM mandir adalah :Menjadi Pimpinan MusyavarahPembuatan Standar Oprasional Prosedur ( SOP ) Unit Pengelola Kegiatan ( UPK )Program PNPM Mandiri bidang ekonomi dan Fisik.Membentuk BPUPK ( Badan pengavas Unit pelaksana Kegiatan) berikut SOP nyaMembentuk Tim Penyehat

Sukanagara Tahun 2007 s/d Februari 2012 adalah:Ketua : DENI KUSMAYADIBendahara : DADANGWAHYUDINSekretaris :AGUS NUROHMANStaf : EFISUHERLAN.122Bahvea yang menjadi dasar adalah Petunjuk Tekhnis Oprasional (PTO ) PNPM Mandiri bahwaUPK diwajibkan membuat laporan pengelolaan keuangan di tingkat UPK kepada Tim FasilitatorKabupaten dan di Validasi oleh saksi selaku Fas Keu yang dilakukan per bulan, dan sejakbertugas selaku Fas Keu UPK Kec. Sukanagara selalu membuat laporan tersebut.

Dokumen penawaran tekhnis yang terdiri6. Dokumen isian Kualifikasi Bahwa pada tanggal 28 oktober 2011 panitia pengadaan melakukanevaluasi dokumen penawaran sebagai berikut:A. Untuk Fakultas Teknik :(1) Hasil pembukaan surat penawaran dengan kesimpulan sebagai berikut No Nama perusahaan Harga Keteranganpenawaran(Rp)4. CV.SWAKARSA PRIMA 28.437.000.000, Lengkap9 PT.OSCARINDO PERSADA 29.475.000.000, Lengkap3.

Spesifikasi tekhnis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh,Orosur sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan inib. Jadwal waktu penyerehan sebagaimana ditetapkan dalam Idpc. Identitas (jenis ,tipe dan merk ) yang di tawarkan tercantum denganlengkap dan jelas)d. jaminan purna jual@Tenaga teknis+jadwal pelaksanaan pekerjaang. Surat dukungan dari principlebrosurbrosurh. sertifikat garansii. Dokumen penawaran tekhnis yang terdiri6.

Spesifikasi tekhnis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh,orosur sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan inib. Jadwal waktu penyerehan sebagaimana ditetapkan dalam LDPc. Identitas (jenis, tipe dan merk ) yang di tawarkan tercantum denganlengkap dan jelas)d. jaminan purna juale. Tenaga teknis+jadwal pelaksanaan pekerjaang. Surat dukungan dari principlebrosurbrosurh. sertifikat garansii. Dokumen penawaran tekhnis yang terdiri6.

secara elektronik, kKemudian panitia melakukanevaluasi terdiri dari evaluasi administrasi, tekhnis dan pembuktian kualifikasikemudian penetapan pemenang dengan ketentuan bahwa penyedia jasalulus evaluasi administrasi, tekhnis dan pembuktian kualifikasi dan semuaproses pelelngan tersebut sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010.

Bahwa yang menyusun HPS untuk pengadaan peralatan laboratoriumFakultas MIPA, pengadaan alat lab Fakultas Teknik, pengadaan alat labFakultas Kedokteran dan pengadaan mebelair Universitas LambungMangkurat Banjarmasin TA 2011 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dibantu dengan Tim Tekhnis dari Unlam yang telah ditunjuk oleh Rektor.Tim Teknis seperti Terdakwa Ir. SYAHRIEL TAUFIK, M.Sc. Eng.

Tergugat lebih memilih tetap tinggal dirumah orang tuanya dan tidak ada sikap yang nyata dalam mempertahankankeutuhan rumah tangganya, demikian pula penggugat lebih memilih untukbercerai daripada mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat,sehingga antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain,sikap masingmasing pihak yang tidak saling memperdulikan itu secara jelastidak disebabkan oleh suatu hambatan geografis atau tekhnis karena baikpenggugat maupun tergugat tinggal di wilayah

keberatanterhadap tuntutan Penggugat dan menurut Majelis Hakim jumlah tersebutadalah wajar oleh karena itu maka Majelis Hakim sepakat menghukumTergugat untuk memberikan nafkah bagi kedua anak Penggugat denganHal 13 dari 15 hal Putusan No 170/Pdt.G/2019/PA.Prm.Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai keduaanak tersebut dewasa;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atasdikabulkannya tuntutan Penggugat, menurut Majelis Hakim dipandang logisdan rasional serta menyangkut tekhnis

orang yangmelakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaanpemiliknya, baik seluruhnya maupun sebahagian dengan demikian barang ituharus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupanekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Musi Rawassejak tahun 2004 sampai saat ini. saksi saat ini di Sekretariat bertugas dibagian Tekhnis dan Hubungan Partisipasi masyarakat pemilu. Danmendapatkan Surat Tugas dari kepala Sekretariat yaitu Sdr NAILULAZMI S.Psi., M.Si di Staf Tekhnis.Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah dibagian tekhnis meliputipenginputan data, dan hubungan antar kelembagaan.Bahwa saksi menjelaskan Pleno rekapitulasi tingkat KPU Kab.

Musi rawas.Komisioner KPU tersebut adalah Sebagai Ketua yaitu EFRAN ERIYADISYAHRIL S.Sos Divisi Tekhnis adalah M. HIDAYAT, Divisi Logistikadalah DASRIL ISMAIL, S.E, Divisi Hukum ACH. ZEIN, Div. Sosialisasiadalah SUPRIADI S.P.Bahwa saat pelaksanaan Pleno tersebut, tugas saksi hanya membawadokumen yang sudah dibuat oleh Operator kemudian dokumen tersebutsaksi bawa kepada Komisioner untuk ditandatangani. Setelah itu saksijuga meminta tandatangan kepada saksisaksi.

Tekhnis dan penyelenggaraan pemilu).e Bahwa Terdakwa menjelaskan Rapat Plenorekapitulasi suara di KPUKab. Musi rawas, pada hari Senin tanggal 21 April 2014 di Gedungserbaguna Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas.e Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada saat Pleno rekapitulasi suaratingkat KPU Kabupaten Musi Rawas, KPU disaksikan oleh saksisaksiparpol dan saksisaksi DPD, PANWASLU Kab.

Lalu KPU Musi rawas mendapatkan jadwal Pleno dimulai lagipada tanggal 25 April 2014 jam 15.00 Wib, lalu dikarenakan masih adakeberatan saksi parpol, lalu KPU provinsi memerintahkan saksi parpol,panwas Mura dan KPU Musi Rawas untuk melakukan pencocokan diruang khusus di lantai bawah KPU Provinsi Sumatera Selatan, dengandihadiri saya sendiri, Sdr MUHAMAD HIDAYAT, Sdr SUPRIYADI dan SdrMERI selaku Staf tekhnis, dengan mencocokkan DA1 dengan DB yangada, saat itu ternyata cocok.

Ali HebatHalaman 103 dari 95 halaman Putusan Nomor 598/Pid.Sus/PN Llgmenjabat sebagai Divisi Tekhnis, telah melakukan perbuatan karenakelalaiannya Mengakibatkan hilang atau berubahnya Berita AcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan atau sertifikatRekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuatdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

HARUN tanggal 11 Juli 1982 tidak dapat dipenuhi atau dilaksanakan karenamerupakan produk foto copy, sehingga tidak memenuhi tekhnis laboratories kriminalistik. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dengan mengakui miliknya tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Desa BalaiMakam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan telah menggunakan Surat Keterangan Tanah diatas segel bermaterai Rp.25, (dua puluh lima rupiah) tahun 1982 An. KH. USMAN dan H.

ataumembahayakan kepentingan umum;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 103 PP Nomor 36 Tahun 2015Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang BangunanGedung, disebutkan jika masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilanapabila dari hasil penyelenggaraan bangunan gedung telah terjadi dampak yangmengganggu/merugikan yang tidak diperkirakan pada saat perencanaan,pelaksanaan, dan/atau pemanfaatan;Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

gedung.Pasal 1 ayat 38: Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan denganpenyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yangmewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiridan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta ataudasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.Menimbang, bahwa kemudian dalam Bagian V huruf C Lampiran PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedungmenyatakan bahwa yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedungadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupater/Kota kepada pemilikbangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

yangmenjadi kewenangan daerah otonom;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 UU Nomor 28 Tahun 2002 TentangBangunan Gedung, menyatakan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerahadalah kepala daerah kabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yanglain sebagai badan eksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khususloukota Jakarta adalah gubernur;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Pemerintah daerahmenurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

KimiawiHalaman 28 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN PlwAyat (3) berbunyi PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan pedoman da/atau petunjuk tekhnis yangdikeluarkan instansi tekhnis terkait.Pasal 5 ayat (1) berbunyi Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanyang memanfaatkan lahan gambut wajib:a. Menerapkan standart tekhnik pengelolaan air; danb.

Memiliki rencana kerja tahunan.Ayat (2) berbunyi Standart tekhnik pengelolaan air sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh instansi tekhnis terkait.Ayat (3) berbunyi Rencana Kerja Tahunan, sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b memuat:a. Peta lokasi dan peta kerja;b. Peta kerja yang menunjukkan lahan yang akan dibuka;c. Rencana pembangunan dan/atau pemeliharaan system kanaltertetutup dengan pintu air untuk menjaga tinggi muka air; dan;d.

Rencana pembangunan dan / atau pemeliharaan sumur bor dantendon air;Artinya Pembukaan dan/atau pengelolaan lahan hanya dapat dilakukandengan mempedomani pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan pada lahan gambutdengan mempedomani pasal 5 ayat (1), (2), (3) dimaksud denganmemperhatikan situasi dan kondisi lahan yang akan dibuka/dikelola;Kemudian peraturan tekhnis terkait salah satunya adalah sesuai denganPeraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor : 05/Permentan/KB.410/1/2018, tanggal 15 Januari 2018 tentang

: Rp. 40.599.288,15, ; Pasangan pipa PVC 2 : Rp. 302.400, ; Urukan sirtu : Rp. 410.339.522,7, ; Pasangan Filter Cloth : Rp. 51.765.580, ;Harga Kontrak Rp. 973.645.000, bahwa saksi yang membuat laporan harian perkembangan pembangunan pelabuhanrakyat yang kemudian diserahkan ke Konsultan Pengawas untuk diperiksa dan dibuatdalam bentuk laporan oleh Konsultan Pengawas ; bahwa yang membuat laporan mingguan perkembangan pembangunan Pelra adalahKonsultan Pengawas ; bahwa yang bertanggung jawab secara tekhnis

Pengerukan RI sejak tahun 2002 s/d Juli 2006 ; bahwa ada usulan proyek Causeway di Kalianget kirakira Rp. 10 Milyard sampaiselesai termasuk dermaga;bahwa pekerjaan Causeway untuk tahap I 250 m x 7 m= 1.750 m2 dengan dana Rp. 2Milyard dan untuk tahap II ABT panjang kiri 55 m, panjang kanan 50 m dan lebar 20 m= 1.050 m2, sesuai gambar disetujui oleh Dirjen Perhubungan Laut dengan dana Rp. 1Milyard gambar terbaru ;bahwa sampai saat ini tidak ada pengajuan perubahan anggaran pada tahun 2005,maupun dasar tekhnis

gambar jadi pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sesuai gambardan RKS serta anggaran yang tersedia ;bahwa kontraktor tidak bisa merubah gambar dan kontrak tanpa ada persetujuan daripihak pemerintah pusat tetapi apabila ada perubahan kontraktor dilapangan harusmelaporkan kepada KPA sebagai pengguna anggaran ;bahwa secara tekhnis pekerjaan Causeway ada pasangan batu kosong sisi kanan, kirikalau ditengah jalan adalah urukan sirtu, pasangan batu kosong yang ada fungsinyasebagai dudukan pasangan batu

DJOKO PRAMONO :50 bahwa saksi sebagai Direktur Pelabuhan dan Pengerukan di Ditjen Perhubungan Lautsejak Januari tahun 2001 sampai 20 Desember 2005 ; bahwa saksi pernah menandatangani desain gambar proyek fisik Pelra Kalianget padatanggal 14 Juni 2005 dan 04 Oktober 2005 tentang persetujuan tekhnis gambar RKSPelabuhan Kalianget Kab.

Sumenep ; bahwa saksi menandatangani desain gambar proyek fisik Pelra Kalianget dua kalikarena ada penambahan biaya dari APBNP 2005 dan turun Desember 2005 ; bahwa setelah APBNP turun bentuk kontrak yang disetujui oleh saksi adalah Cause waypanjang 250 m x 7 m dengan biaya Rp. 2 Milyard ; bahwa dengan biaya Rp. 2 milyard dan desain yang disetujui oleh saksi sesuai dengankontrak harus dilaksanakan sesuai persetujuan tekhnis dari Direktur Pelabuhan danPengerukan ; bahwa dengan biaya APBNP Rp.

Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upayapenanggulangan kemiskinan pedesaan; Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalah sebagaiberikut :a. Sosialisasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;b. Musyawarah Distrik Sosialisasi; Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);= Pelaksanaan Musdis;c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);d. Pelatihan pelaku;e.

Rekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Kobakmadengan nomor rekening : 1540 0110 10109;Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa YAFET YIKWAbersamasama pengurus TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKDDistrik Kobakma tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Pencairan danpenggunaan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan ProvinsiPapua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012, karena seharusnya setiap TPKDmembuka minimal 2 (dua) rekening yaitu Rekening

KUBUGI POLONAuntuk TPKD Distrik Kobakma, yang seharusnya dalam pembukaan rekening TPKDharus ada spesimen tanda tangan salah satu wakil masyarakat dan 2 (dua) orangPendamping Distrik yaitu Pendamping Distrik Pemberdayaan dan PendampingDistrik Teknik, sehingga pembukaan rekening oleh Terdakwa YAFET YIKWAbersama dengan pengurus TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKDDistrik Kobakma tidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Pencairan dan penggunaanDana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan

Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskanoleh masyarakat;Melembagakan pengelolaan dana bergulir;Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa;Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upayapenanggulangan kemiskinan pedesaan; Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri RespekTahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalah sebagai berikut :a.

Rekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Kobakmadengan Nomor Rekening : 1540 0110 10109;Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa YAFET YIKWAbersamasama pengurus TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKDDistrik Kobakma tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Pencairan danpenggunaan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan ProvinsiPapua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012, karena seharusnya setiap TPKDmembuka minimal 2 (dua) rekening yaitu Rekening

Prima Lestari ; Bahwa benar, ada pesan yaitu Pak Maman Sulaeman, dimana beliau sebagaiPPTK ( Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) yang mengatakan Pak Purganatitip CV.

proses pemberian uang dalam proyektersebut, hanya saya pernah mendengar ada pemberian uang dalam proyek31tersebut yaitu pada saat di konfrontir ketika diadakan pemeriksaan diKepolisian;e Bahwa Yang saksi dengar ketika dikonfrontir di Kepolisian jumlah uang yangdiberikan Terdakwa sebesar Rp. 30 juta untuk Kepala Dinas ;e Bahwa Pada saat Pelelangan, 3 (tiga) perusahaan dinyatakan gugur yaitu : 2(dua) perusahaan gugur dalam tahap Kelengkapan Administrasi dan 1 (satu)perusahaan gugur dalam tahapan Tekhnis

Prima Lestari, adalah yang dapat memenuhi persyaratan baik secarakelengkapan Administrasi dan Kelengkapan secara Tekhnis ; e Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa AyiSolehudin ; e Terdakwa didengar atas keterangan saksi tersebut diatas menerangkan, bahwaketerangan saksi tersebut pada dasarnya benar ; e Adapun yang menjadi keberatan Terdakwa yaitu : Bahwa ia (terdakwa) tidakpernah memberikan uang sebesar Rp. 30 juta untuk Kepala Dinas ; 2.

Prima Lestari muncul sebagai pemenang tender karena lulussecara Administrasi dan Tekhnis ; 33Bahwa alasan CV lainnya digugurkan saksi tidak tahu ; Yang saya tahu, anggaran proyek pengadaan kolam ikan sebesar kurang lebihRp. 254 juta ;=Bahwa Ya, dalam proyek tersebut harus ada dana pendamping ;Bahwa Yang menjadi acuan dalam penawaran proyek berdasarakan kepadaacuan SK Bupatt ;Bahwa CV.

Prima Lestari menjadi pemenang tender karena secaraAdministrasi dan Tekhnis telah memenuhi syarat dan harga penawarannyawajar sesual PAGU :Bahwa benar, semua kelengkapan yang ada pada Perusahaan harus sesuaidengan aturan ; Bahwa Pada saat dilaksanakan Pelelangan saksi tidak pernah berhubungandengan Terdakwa ;Bahwa Pada saat diadakan Pelelangan tidak pernah ada pemberian berupauang kepada Panitia Lelang ; Terdakwa didengar atas keterangan saksi tersebut diatas menerangkan, bahwaketerangan saksi tersebut

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara menentukan : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negarayang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atauyang dilimpahkannya kepadanya yang digugat oleh orang atau bandan hukumperdata.Menimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2 dapatdiberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :Hal 11 Putusan No. 242/B/2018/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan PerangkatDesa secara tekhnis

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohontidak disebabkan oleh kendala tekhnis atau geografis, akan tetapi lebin padaadanya kerenggangan psikologis yang menyebabkan keduanya tidak memilikiniat atau dorongan hati untuk bertemu, berkomunikasi, apalagi untuk hidupbersama, sehingga secara sengaja Penggugat dan Tergugat melakukanperbuatan tidak saling mempedulikan;Menimbang, bahwa dalam rentang waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulantersebut

Sikap masingmasing pihak yang tidaksaling memperdulikan itu secara jelas tidak disebabkan oleh suatu hambatangeografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baik penggugatmaupun tergugattinggal di wilayah Kabupaten Jeneponto, yang sangatterjangkausekalipun dengan alat transportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugat dalamrumah tangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebut ditunjukkandengan tidak adanya suatu usaha nyata kedua belah pihak untuk dapat

kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milikorang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis