yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talakbain shugro, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harusmelangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam masaiddah jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupangdiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

Kompilasi Hukum Islam) ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka untuk tertibadministrasi terkait dengan perkawinan dan perceraian, buku asli kutipan akta nikahPenggugat dengan Tergugat harus ditarik yang untuk selanjutnya diterbitkan aktacerai bagi Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkanuntuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract

Dengandemikian, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepadaPemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Waingapu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untukmengirimkan salinan putusan tanpa bermeterai yang telah berkekuatan hukum tetap(inkract van gewijsde) kepada Pegawai Pencatat Nikah

IslamTahun 1991;Menimbang, bahwa thalak yang dijatunkan oleh Pengadilan adalahthalak bain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak ruju tetapi Tergugatharus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanyabermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi HukumIslam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Manadodiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

Bahwa semenjak Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:37/PUUIX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus tetapmembayar gaji Para Pengugat sampai dengan putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) yang jumlahnya akanditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

Bahwa semenjak Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:37/PUUIX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus tetapmembayar gaji Para Pengugat sampai dengan putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) yang jumlahnya akanditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas Tergugat II mohon kepada YangTerhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksaperkara a quo agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karenagugatan Penggugat dalam pemilihan kualifikasi perbuatan Tergugat tidak jelas;EKSEPSI RELATIF DEKLINATOIRE1Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mana Obyek Sengketanya aquodalam perkara yang sama masih dalam proses pemeriksaan pengadilan dan belumada putusan Inkract dari pengadilan

Pekara yang diajukandengan obyek sengketa yang sama dengan perkara ini yaitu perkara dengan nomorpokok perkara 53/Pdt.G/2012/PN PKL tanggal 27 Agustus 2012 yang mana saat inimasih dalam proses Kasasi dan belum ada kekuatan hukum tetap atas putusanperkara dimaksud;Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak perkara inikarena terdapat perkara dengan obyek sengketa yang sama masih dalam prosespemeriksaan pengadilan dan belum ada putusan inkract dari pengadilan yangmemeriksa perkara;

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari terhitung Tergugat lalai/tidakmelaksanakan putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (Inkract).9.

untukmempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula;TENTANG HAK PENGGUGAT.Penggugat Berhak atas Uang Proses.Bahwa merujuk ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU 13 Tahun 2013 tentangKetenagakerjaan, para pihak diharuskan melaksanakan kewajibannya sampaidengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);Halaman 9 dari 51, Putusan Nomor 95/Pat.SusPHI/2019/PN.

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar UpahProses kepada Penggugat sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap(inkract van gewijsde) sebesar Rp. 51.030.000,(Lima Puluh Satu Juta Tigapuluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:= Lukman Hakim : 2.430.000 x 21 bulan = Rp.51.030.000Dalam hal Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusanyang berkeadilan substantif sebagaimana asas ex aequo et bono.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan

Bahwa dalam Petitum gugatannya butir 2 (dua) Penggugat memintakepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmenyatakan bahwa Penyerahan pekerjaan Tergugat kepada Tergugat IIdan Tergugat III bertentangan dengan hukum, namun dalam Petitum butir6 (enam) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat secaratanggung renteng membayar upah proses kepada Penggugat sampai adaputusan berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde

Menolak Gugatan Primair point 6 perihal perhitungan pembayaran upah proseskepada Penggugat sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkract vangewijsde) secara tanggung renteng sebesar Rp51.030.000, (lima puluh satujuta tiga puluh ribu rupiah ) karena tidak beralasan dan berlandaskan ketentuanhukum yang berlaku.Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan keputusanyang seadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Reflik dan ParaTergugat

Raya,Kalimantan Tengah.Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankanlebih dahulu (jut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasimaupun verzet.Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk menetapkanuang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hariyang harus dibayar Tergugat bila tergugat lalai dalam melaksanakanputusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkract

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari terhitung Tergugat lalai/tidakmelaksanakan putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (Inkract);8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalamperkara ini;9.

Bahwa Tergugat haruslah di Hukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) per hari apabilaTergugat lalai melaksanakan isi putusan Perkara ini yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (Inkract van gewijds) sampai Putusan dalam Perkaraini dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat;17.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) per hariapabila Tergugat lalai melaksanakan isi dari putusan Perkara ini yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract van gewijds) sampaiPutusan dalam Perkara ini dilaksanakan dengan sempurna olehTergugat;13. Menyatakan Hukum putusan perkara ini dapat dijalankanterlebin dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupunPeninjauan Kembali (uitvoerbaar bij voorraad);14.

Put.Nomor 239 K/Pdt.SusPHI/201510.11.gaji Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract van gewisjde) yang jumlahnya akan ditentukanoleh Majelis Hakim dalam perkara a quo. Namun jika dihitung sejakpenggugat di PHK sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilanmaka upah yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesarRp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rinciansebagai berikut:a. Gaji Bulan April 2014 = Rp 1.500.000,00b.

Bahwa agar Tergugat bersedia melaksanakan putusan atas perkara ini, makaPenggugat mohon kepada mejelis Hakim yang mulia, yang memeriksa danmengadili perkara ini agar Tergugat dihnukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah))setiap hari, apabila lalai Tergugat memenuhi isi putusan tersebut terhitung sejakdibacakan sampai putusan berkekuatan hukum tetap (Inkract van gewisjd).10.Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan putusan perkara

yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra,maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akadnikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jika keduanya bermaksud kembalirukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract

Bahwa Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II dan TurutTergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,00(Sepuluh juta rupiah) /nari apabila Tergugat Rekonvensi I, TergugatRekonvensi Il dan Turut Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isiputusan dalam Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkract van gewijds) baik sendirisendiri ataupun secara tanggungrenteng, sampai dilaksanakan dengan sempurna oleh

Menghukum Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi I, TurutTergugat Rekonvensi untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) kepadaPenggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/nari apabila Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II dan TurutTergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan dalam Perkara iniyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract van gewijds) baiksendirisendiri ataupun secara tanggung renteng, sampai dilaksanakandengan sempurna oleh Tergugat Rekonvensi

talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talakbain sugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harusmelangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddahjika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupangdiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara aquo seminggu setelah berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);4.

Menghukum Pembanding semula Tergugat untukmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatanmelaksanakan putusan perkara aquo seminggu setelahberkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);4.

Memerintahkan Pejabat kantor Urusan Agama DesaTerak KABUPATENBANGKA TENGAH untuk segera mendaftar perceraian ini setelah adanyaputusan cerai yang telah mempunyai kekuaran hukum tetap (inkract);11. Membebankan biaya perkara menurut hukum.SUBSIDAIR :Apabila Ketua Pengadilan Agama Sungailiat c/q.

kepada Mediator sampai dengan batas waktu yang telahditentukan dalam pasal 13 ayat ( 2 ) huruf c Undangundang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa semenjak Pengugat di PHK tanpa kesalahan, maka berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUUIX/201 1terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Tergugat harus tetap membayar gaji Pengugat sampaidengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract

yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bainsugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkanakad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jika keduanya bermaksudkembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract