Ditemukan 2282 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengurangan pangerang pencuran pengang pengudang pengurung pengoreng penanrang
Pengadilan PA BADUNG Perdata Agama
Register : 25-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PA BADUNG Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Bdg
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 39
  • Putusan No.113/Pdt.G/2020/PA.Bdgcocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebutmenjelaskan mengenai pemotongan dan pengurang penghasilan atau gajiPemohon sebagai General Manager di Villa Air Bali akibat Covid19 danketerangan gaji Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syaratformal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 dan P.19
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 17-03-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 17 Maret 2016 — PT PURNA KARYA SEJAHTERA (PKS) VS BAMBANG EDYSAPUTRA MARBUN, DKK
40 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat ) memotong langsung uang saldo JHTPenggugat, sebesar 65 % sebagai pengurang dari hak pesangonPenggugat sedangkan saldo JHT Penggugat timbul berdasarkankewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkanketentuan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tanggal 17 Februari1992 Tentang Jamsostek dan sepenuhnya hak normatif Penggugatdan dalam hal ini Penggugat bukan sebagai peserta Dana Pensiunsebagaimana diatur oleh UndangUndang Nomor 11 Tahun 1992tanggal 29 April 1992 tentang Dana Pensiun
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-04-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 159/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM
Tanggal 4 Februari 2016 — PT.BAHANA CONVEXINO UTAMA melawan 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero)Cq.PT.Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk.Sentra Kredit kecil- Jatinegara 2. PT.DUTA PRIMA SANTOSA 3. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq.Kantor Wilayah DKJN DKI Jakarta, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) Jakarta III 4. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DKJN Jawa Barat , Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor 5. PT. BALAI LELANG INTERNUSA
72 — 10
  • .= Adapun setoran yang telah dilakukan olehPenggugat tetap akan diperhitungkansebagai pengurang outstanding hutangpokok.14 Dari ketiga Surat Teguran/Peringatan tersebut, jelaslah bahwa Tergugat I sudah sangat15bijaksana dalam melakukan langkahlangkah penyelamatan fasilitas kredit Penggugatnamun Penggugat berkalikali ingkar janji/wanprestasi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1607/B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PACIFIC PRESTRESS INDONESIA
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • namaPemohon Banding sehingga koreksi pemeriksa harusdibatalkan.Bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas perkara, dokumen dankesaksian para pihak, serta Berita Acara Uji Kebenaran Materialdalam persidangan, Majelis berkesimpulan sbb: Bahwa Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp.67.100.000,00adalah benar biaya notaris untuk keperluan akte atas namaPemohon Banding (a.l. akte jaminan fidusia), namundokumen tersebut baru ditunjukkan saat uji bukti; Bahwa Biaya Notaris untuk kepentingan akte PemohonBanding, dapat menjadi pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-10-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1541 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 2 Oktober 2013 — KARTINI HUTAPEA
138 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • naik atauturun tentu nilai rupiahnya akan berubah pula, jadi turun naiknya biaya hargadolar sewaktuwaktu tidak dapat dijadikan alasan untuk menghitung kerugianNegara, jika harga dolar turun Negara dirugikan kalo dolar naik tentu Negaradiuntungkan sebagaimana rumus yang digunakan oleh Ahli BPKP, dengandemikian pendapat ahli dalam menghitung kerugian Negara tidak dapatditetapkan ;Menimbang, bahwa Ahli dari BPKP dalam kasus ini hanya melihat titik transaksimana yang dianggap wajar disitulah sebagai pengurang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-07-2020 — Putus : 09-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 466/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 9 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : PT HARTAKIE EKSPRES INDONESIA
Terbanding/Tergugat : PT TRUST LINE MARINE,
Terbanding/Turut Tergugat I : PT ANDROMEDA SENTRAL PASIFIK
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PONTIANAK,
143 — 438
  • Pasal 11 huruf e menyatakan jumlah hari selama Off Hire akan dihitungsecara prorata sebagai pengurang biaya sewa.Bahwa terkait kondisi Off Hire sejak tanggal 17 November 2018 tersebut,sebelumnya melalui surat elektronik (email) tertanggal 12 November 2018perihal Rencana Switch TB Trust 36 dengan TB Trust 77, Tergugat (melaluiSdr.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 24-02-2016 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/PDT/2016/PT SMDA
Tanggal 30 Maret 2016 — Pembanding/Tergugat : Bachtiar
Terbanding/Penggugat : PT. DHARMA PUTRA KARSA
118 — 119
  • Bahwa adapun realisasi dari Perjanjian Kerjasama Kegiatan OperasionalPertambangan dan Penjualan Batubara No. 080/CEMDPK/VIII/2013 diatas adalah sebagai berikut ;Sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d 30 April 2014, jumlah penerimaanyang masuk ke rekening bersama (Joint Account/escrow account) darihasil penjualan batubara adalah sebesar USD 7.545.635,46 dan yangsudah masuk ke rekening Penggugat (DPK) adalah sebesar USD6.606.574,16 dan harus dihitung sebagai pengurang kewajibanpembayaran CEM kepada Penggugat
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Khusus
Register : 02-07-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Sbs
Tanggal 22 September 2021 — Penuntut Umum:
1.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
2.Salomo Saing, S.H., M.H.
Terdakwa:
ROBBI FAJAR ISKANDAR, S. H.
203 — 127
  • BPR telah melakukan inventarisasi agunan dan telahberupaya untuk melakukan pemecahan sertifikat agunandebitur baik melalui notaris maupun melalui pihak ketigalainnya namun mengalami kendala dalam proses pemecahansertifikat sehingga agunan debitur tidak dapat dilakukanpengikatan sesuai ketentuandan agunan tersebut tidak dapatdiperhitungkan sebagai pengurang PPAP.b.
    BPR telah berupaya untuk melakukan pemecahansertifikat agunan debitur baik melalui notaris maupun melaluipihak ketiga lainnya namun mengalami kendala dalam prosespemecahan sertifikat sehingga agunan debitur tidak dapatdilakukan pengikatan sesuai ketentuan dan agunan tersebuttidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPAP.c.
    BPR telah berupaya untuk melakukan pemecahansertifikat agunan debitur baik melalui notaris maupun melaluipihak ketiga lainnya namun mengalami kendala dalam prosespemecahan sertifikat sehingga agunan debitur tidak dapatdilakukan pengikatan sesuai ketentuan dan agunan tersebuttidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPAP.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-11-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 890 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dk ; PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN, dkk
131 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ayat (1)disampaikan kepada Menteri Keuangan;(5) Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber DayaAlam untuk masingmasing daerah paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis;(6) Perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan/atauGas Bumi untuk masingmasing Daerah ditetapkan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknissebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkiraan bagian Pemerintah,dan perkiraan unsurunsur pengurang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
SAANAH, dkk
Tergugat:
PD DELICO
60 — 14
  • Hakimadalah adil dan patut Para Penggugat berhak menerima uang pisahsesuai penghargaan masa kerja sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat(3) UU No. 13 Tahun 2003 yaitu masingmasing Penggugat sebesar 7(tujuh) bulan upah;Menimbang, bahwa sesuai bukti T5a dan bukti T5b seluruhnyaberupa Tanda Terima Pembayaran, dari bukti tersebut didapat faktabahwa Penggugat 2 dan Penggugat 3 masingmasing telah menerimauang pisah sebesar Rp. 12.500.000,, selanjutnya uang pisah yang telahditerima tersebut menjadi faktor pengurang
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Umum
Register : 22-02-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN SRAGEN Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Sgn
Tanggal 22 Maret 2017 — RADEN PANGGIH MULYARTO Alias PANGGIH Alias NEGRO Bin MOCH BANANI ,Alm
35 — 4
  • Obat jenis TRAMADOL, termasuk Golongan Obat daftar G (dalamkategori jenis obat keras), digunakan untuk pengurang rasa nyeri(Analgetik).2. Obat jenis TRINEXYPHENIDYL (HOLY), termasuk Golongan Obatdaftar G (dalam kategori jenis obat keras), digunakan untuk penyakitParkinson.3.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 04-12-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Mnd
Tanggal 1 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ALEXANDER SULUNG.SH
Terdakwa:
TAN JHONY TANSIL
218 — 43
  • Demikian pulasebaliknya Pajak Masukan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPNpembeli secara online tercatat sebagai Pajak Keluaran bagi penjual.Hal. 132 dari 271 Putusan No. 493Pid.Sus/2020/PN.MndApabila penjual tidak lapor SPT Masa PPN, sedangkan pembelimelaporkan faktur pajak atas pembelian tersebut maka akan tercatatjuga sebagai penjualan pada direktori penjual.Kredit Pajak untuk PPN adalah faktor pengurang dalam menghitungPPN yang harus disetor.
    AHLI mengingatkan bahwa Penyidik berwenangmenghitung kembali nilai kerugian pada pendapatan negaraberdasarkan bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.Data yang berasal dari bank pemberi pinjaman merupakan data nilaiperedaran usaha yang seharusnya terutang PPN dan PPh Pasal 4ayat (2) sedangkan data setoran pajak merupakan pajak yang telahdisetor oleh Wajib Pajak yang merupakan unsur pengurang untukmenghitung besarnya kerugian pada pendapatan negara.
    Jadi secara material setoran pajak tersebut dapatdiakui sebagai faktor pengurang kerugian pada pendapatan negara.1. Pajak Pertambahan Nilai tahun 2012 s.d. 2014: No Uraian Rupiah 25.693.000.000, 1 Peredaran usaha 22 PPN terutang (10%) 2.569.300.000,2 Kredit Pajak (Setoran PPN) NIHIL3PPN masih harus dibayar / kerugian negara 2.569.300.000, Hal. 147 dari 271 Putusan No. 493Pid.Sus/2020/PN.Mnd 2.
    Kewajiban pelaporan SPT Masa PPNsudah dimulai sejak Maret 2006.Berdasarkan data yang berasal daribank pemberi pinjaman merupakan data nilai peredaran usaha yangseharusnya terutang PPN dan PPh Pasal 4 Ayat (2) sedangkan datasetoran pajak merupakan pajak yang telah disetor oleh Wajib Pajakyang merupakan unsur pengurang untuk menghitung besarnyakerugian pada pendapatan negara.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
Tanggal 14 Februari 2017 — Sylvia Kunthie Mustika,A.SSi,MM.
112 — 48
  • Data datadari server utama di transfer ke server perantara kemudian diaktifkan fiturprosentase pengurang, dengan cara fitur nuul untuk memilih plat kendraanyang tidak dilaporkan( sebesar hasil pendapatan parkir yang diserot ke PT PSBdan ke rekening Cris Sridana) dan fitur X memilih plat kenderaan yang akandilaporkan ke PT.
    Data data dari server utama di transferke server perantara kemudian diaktifkan fitur prosentase pengurang pendapatan,dimana dengan cara fitur nuul untuk memilih plat kendraan yang tidak dilaporkan(sebesar hasil pendapatan parkir yang disertor ke PT PSB dan ke rekening CrisHalaman 105 dari 138 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN DpsSridana) dan fitur X memilih plat kenderaan yang akan dilaporkan ke PT.
    Data data dari server utama di transferke server perantara kemudian diaktifkan fitur prosentase pengurang pendapatan,dimana dengan cara fitur nuul untuk memilih plat kendraan yang tidak dilaporkan (sebesar hasil pendapatan parkir yang disertor ke PT PSB dan ke rekening CrisSridana) dan fitur X memilih plat kenderaan yang akan dilaporkan ke PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101/B/PK/PJK/2014
Tanggal 26 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PFIZER INDONESIA, (d/h PT. PHARMACIA INDONESIA)
91 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 3.500.000.000 11.000.000.000Desember 3.500.000.000 Total 39.000.000.000 11.000.000.000Ratarata perbulan 3.250.000.000 916.666.667 Bahwa berdasarkan penelitian tersebut diketahui rataratadeposito lebin besar daripada ratarata pinjaman dan dalampersidangan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak dapat menunjukkan bahwa penempatan depositoatau tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modaldan sisa laba setelah kena pajak, maka seluruh biaya bungatidak dapat dibebankan sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-07-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 901 B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PDM INDONESIA;
83 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah merupakan biaya alokasiriset(pembebanan biaya pengembangan produk) yang dilakukan olehPapeteries De Mauduit SAS France untuk kepentingan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukanpengembangan produk yang diproduksi.Bahwa Biaya Other Profesional & Financial Services sebesarRp 152.882.392,00 tersebut bukan merupakan biaya yangdikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan atau sebagai Pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1592/B/PK/PJK/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ISTANA KENTEN INDAH
68 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB Pajak PenghasilanTahun Pajak 2008 Nomor 00009/206/08/308/10 tanggal 04 Agustus 2010, atasnama: PT Istana Kenten Indah, NPWP: 01.669.190.9308.000, Jenis Usaha:Developer, beralamat di Jalan Lingkaran Nomor 946 RT 013.D1, 15 llir,Palembang, sehingga perhitungan PPh Tahun Pajak 2008 yang masih harus(lebih) dibayar menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Peredaran Usaha 28.580.572.7002 Harga Pokok Penjualan 17.172.731.0313 Laba Bruto (12) 11.407.841.6694 Pengurang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-05-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 299/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 29 Nopember 2016 — RAMAWATY >< FAIZAL ISKANDAR MOTIK
170 — 32
  • Adapun uang sewa fiktif tersebut sebenarnya akandiperhitungkan (menjadi pengurang) atas pengembalian keseluruhanpinjaman dari Tergugat kepada Penggugat.19.Bahwa pada bulan April 2015 Penggugat telah meminta uang sewafikti?
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Register : 02-12-2009 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43022/PP/M.XII/15/2013
Tanggal 30 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
433 — 1913
  • Selain itu, Pemohon Banding wajibmembayar royalti dari batubara (Dana Hasil Produksi Batubara atau DHPB) kepadaPemerintah RI setiap triwulan;bahwa untuk meneliti kebenaran pembayaran royalti Pemohon Banding kepadaPemerintah RI Tahun 2006, Tim Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK") telahmelakukan Pemeriksaan dan perhitungan ulang terhadap penghasilan usaha (revenue)termasuk biayabiaya penjualan sebagai pengurang penghasilan.
    Menurut Pemohon Menurut Menurut Majelis Koreksi (Ro)Uraian Banding (Rp) Terbanding (Rp) (Rp)Peredaran Usaha 1.646.041.336.670 2.063.851.703.981 1.646.041.336.670 (417.810.367.311)Harga Pokok Penjualan 1.505.963.091.058 1.505.963.091.058 1.505.963.091.058Penghasilan Bruto dari Usaha 140.078.245.612 557.888.612.923 140.078.245.612 (417.810.367.311)Pengurang Penghasilan Bruto 68.390.216.778 68.390.216.778 68.390.216.778Penghasilan Neto dari Usaha 71.688.028.834 489.498.396.145 71.688.028.834 (417.810.367.311
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-11-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/Pdt/2011
Tanggal 21 Nopember 2011 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. BANK INDONESIA (BI) ; ANDI FAISAL
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 105 PK/Pdt/201 1ribu lima ratus satu rupiah) per bulan, hal ini mengacu pada perbandingan nilaigaji pensiun yang diterima Bapak Wiardi yang juga sebagai mantan DirekturMuda BI (Bukti P9), dengan perincian sebagai berikut :Gaji pokok pensiunan Bank Indonesia (Bl) dengan jabatan Direktur MudaSebesar : Rp. 13.732.600,U.P.Veteran Andi Faisal(in casu Penggugat) Rp. 526.000,Penghasilan dasar pensiun Penggugat : Rp. 14.258.600,Manfaat Pensiun (MP) = 0,023704 (factor pengurang) x masa kerja xpenghasilan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-01-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 20 April 2020 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
JIMMY CHANDRA
197 — 106
  • Uang Cash senilai Rp 250.000.000, (Dua Ratus Lima Puluh JutaRupiah).Total Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah)Diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda denganperhitungan sebagai berikut : Uang Denda yang harus dibayar olehterdakwa sebesar 2 x Rp. 1.116.082.800 = Rp. 2.232.165.600dikurangi uang terdakwa sebagai barang bukti sebesar Rp.2.000.000.000, sehingga uang denda yang masih harus dibayar olehterdakwa adalah sebesar Rp. 232.165.600, (dua ratus tiga puluh duajuta serratus enam puluh