dapatberbuat seperti terdakwa apabila tidak mempunyai kewenanganberdasarkan jabatan dan kedudukan dimaksud;Menimbang, bahwa Terdakwa BERLIN UHADI, SP adalah PegawaiNegeri Sipil pada Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana PenyuluhanPertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Katingan yangberdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan DanPelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan KabupatenKatingan Nomor : 222/BKP5K/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 diangkatsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan (PPTK) dalam kegiatanLomba Cipta Menu 3 B (Bergizi, Beragam dan Berimbang) TahunAnggaran 2013 ;Menimbang, bahwa karena jabatan Terdakwa selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) tersebut terdakwa mempunyaiTugas :e Mempersiapkan pelaksanaan dalam bentuk rencana kegiatan(Kerangka Acuan Kerja);e Melaksanakan kegiatan tepat waktunya sesuai jadwal yang telahditentukan; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;e Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;e Melaporkan perkembangan pelaksanaan

rupiah) ;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ir.Yan ElvinoAngga dan Terdakwa sendiri bahwa untuk melaksanakan Kegiatan LombaCipta Menu B 3 (Bergizi,Beragam Dan Berimbang) Tingkat KabupatenTahun Anggaran 2013 yang dananya bersumber dari APBD KabupatenKatingan sebesar Rp. 97.840.000,(Sembilan puluh tujuh juta empat ratusdelapan puluh ribu rupiah) dimana saksi menerbitkan Surat KeputusanNomor : 222/BKP5 K/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 tentang Penunjukandan Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor050/256/2010 tentang Penunjukanpimpinan, Pengawas lapangan, Staf Teknik dan Staf Administrasi Keuangan diLingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber daya Mineral kegiatanAPBD Tahun 2010 beserta lampirannya tanggal 15 Pebruari 2010 terdakwaditunjuk sebagai staf administrasi keuangan dimana tugas staf tekhnik dan stafadministrasi keuangan adalah melaksanakan dan membantu kelancaranpelaksanaan kegiatan baik secara tekhnis

Kepala Dinas Pekerjaan Umumdan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/256/2010tentang Penunjukan pimpinan, Pengawas lapangan, Staf Teknik dan StafAdministrasi Keuangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan EnergiSumber daya Mineral kegiatan APBD Tahun 2010 beserta lampirannya tanggal15 Pebruari 2010 terdakwa ditunjuksebagai staf administrasi keuangan dimanatugas staf tekhnik dan staf administrasi keuangan adalah melaksanakan danmembantu kelancaran pelaksanaan kegiatan baik secara tekhnis

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber DayaMineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/256/2010 tentang Penunjukan Pimpinan,Pengawas lapangan, Staf Teknik dan Staf Administrasi Keuangan di LingkunganDinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber daya Mineral kegiatan APBD Tahun2010 beserta lampirannya tanggal 15 Pebruari 2010 terdakwa ditunjuk sebagaistaf administrasi keuangan dimana tugas staf tekhnikdan staf administrasi keuangan adalah melaksanakan dan membantu kelancaranpelaksanaan kegiatan baik secara tekhnis

kegiatanperkebunan di kawasan hutan tersebut;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan semua keterangan Saksi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :1 ADE OFFERIN dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa Ahli bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIXsebagai PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) Pelaksana BPKH WilayahXIX Riau bertugas sebagai pelaksanaan penataan batas dan pemetaankawasan hutan dan penilaian tekhnis

Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2021/PA Una.Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;2.

danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 269/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 02 Agustus 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMANomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi MasyarakatMiskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014tentang petunjuk tekhnis

Selain itu, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalupun terdapat upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi dariTergugat (Uitvoerbaar Bij Voorad), Permohonan ini adalah sesuai denganPasal 191 ayat (1) RBG dan Pedoman Tekhnis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum dan Perdata Knusus Mahkamah Agung RI (BukuIl, edisi 2007), halaman 86 butir 4 huruf a dan b.Berdasarkan fakta, bukti, dan dasar hukum yang telah

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendabaik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itusepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri olehTerdakwa atau telah berpindah tempat.

permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Adl. tanggal 10 Juni 2020, jo SuratKeputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama Andoolo NomorW21A6/343/KU.01/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, hal mana telah sesuaidengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

orang yangmelakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaanpemiliknya, baik seluruhnya maupun sebahagian dengan demikian barang ituharus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupanekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara menentukan : Tergugat adalah badan ataupejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkanwewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkannya kepadanya yangdigugat oleh orang atau bandan hukum perdata.Menimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2dapat diberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatanPerangkat Desa secara tekhnis

Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 24 Mei 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis

Ruppa Anggota Tekhnis Hukum Balai Harta PeninggalanMakassar, berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Perintah Penugasanmasingmasing tertanggal 20 Desember 2011 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dibawah register No:53/SK/Dal/Pdt/X11/2014 /PN. Maros tanggal 23 Desember 2011; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT, DAN1.

MM.dalam Bimbingan Tekhnis Ekonomi Syariah di Balai DiklatPemerintah Propinsi Jambi Tanggal 4022015, selain menjelaskanasas personalitas kelslaman H. DR. Amran Suadi, SH. M.Hum.MM. juga menguraikan seluk beluk mengadili dan memutusHal. 10 dari 37 Hal. Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT BTNperkara sengketa ekonomi syariah.

Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT(Kreditor) dengan PENGGUGAT (Debitor) sebagai pihak yang telahmenerima dan menikmati uang kredit pembiayaan dari TERGUGAT yangdidasarkan Perjanjian Pembiayaan danguna menjamin pengembaliankredit pembiayaan dimaksud, PENGGUGAT telah secara sadarmemberikan beberapa jaminan dan telah dibebani Hak Tanggungan; yangsecara hukum tekhnis eksekusinya telah tertuang didalam Akta PemberianHak Tanggungan.

diterima, termasuk biaya penggandaan SPPB danpemasangan bowplank (semacam pembatas yang dipakai untukmenentukan titik bidang kerja pada sebuah proyek pendirian bangunanatau rumah, bowplank juga dapat berfungsi sebagai tempat penetuantitik membuat dan meletakkan ukuran bangunan yang akn didirikan dansebagai media bantu bagi proses pembuatan pondasi).Bahwa sebenarnya RAB dan gambar teknis untuk Semua pekerjaan DAKmasingmasing sekolah di Aceh Barat Tahun Anggaran 2018 dibuat olehsaksi RUSLI selaku Tim Tekhnis

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimanadimaksud dalam pasal 3, diwajibkan menyusun rencana kegiatandan membuat daftar kebutuhan yang diperlukan besertaspesifikasinya, jumlah dan perkiraan harga yang menjadi bagian/lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini denganHalaman 37 dari 98 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PN Bnamengacu kepada petunjuk Tekhnis DAK Fisik dan petunjukOperasional:;d.

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimanadimaksud dalam pasal 3, diwajibkan menyusun rencana kegiatandan membuat daftar kebutuhan yang diperlukan besertaspesifikasinya, jumlah dan perkiraan harga yang menjadi bagian/lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini denganmengacu kepada petunjuk Tekhnis DAK Fisik dan petunjukOperasional:;d.

Aceh Barat tahun 2018 dan Saksijuga tidak pernah mengikuti rapat ataupun pertemuan mengenaipembentukan tim tersebut;Bahwa kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan T.A 2018 Pada kegiatanrehabilitasi dan pembangunan' sekolah/SKB dilaksanakan denganketentuan swakelola yang artinya dikerjakan oleh masingmasing kepalasekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan T.A 2018 sesuai denganPeraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atasperatutan presiden nomor 123 tahun 2016 tentang petunjuk tekhnis

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.

wilayahjayapura adalah balai laboratorium kesehatanjayapura di jalan kesehatan dok ii jayapuradan balai pemeriksaan obat dan makananbadan pengawasan obat dan makananpropinsi papua di jalan gurabesi nomor 63jayapura;2) Bahwa proses/prosedur pengambilansampel urine sebagai barang bukti dalamperkara Terdakwa Prada Alexander PetrusBabingga TIDAK SESUAI PROSEDUR DANSYARAT FORMAL YANG BERLAKUsebagaimana diatur dalam KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober2009 tentang Petunjuk Tekhnis

170201Wamena Kodim1702/Jayawijaya Korem 172/Praja WiraYakthi berdasarkan pembuktian dari BerkasPerkara Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor BP19/A19/III/2021tanggal 4 Maret 2021 tersebut TIDAKTERBUKTI, yang dengan dihadapkanperaturan perundangundangan yang adadalam hal ini pasal 183 dan pasal 184KUHAP, pasal 173 ayat 1) dan pasal 175ayat 1) Undang Undang RI Nomor 31 tahun1997 tentang Peradilan Militer, KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentangPetunjuk Tekhnis

Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, Peraturan KepalaBadan Narkotika Nasional (BNN) RI Nomor11 tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011tentang Perubahan atas Peraturan KepalaBadan Narkotika Nasional (BNN) RI Nomor 5tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentangPedoman Tekhnis Pelayanan LaboratoriumPengujian Narkoba pada Badan NarkotikaNasional (BNN).d.

MAK PAR sebagaimana termuat dalam suratdakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan danmengakui sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis barangsiapa menunjukkepada terdakwa SYAFARUDIN pgl.

dibawah kekuasaanorang yang melakukan atau yang mengakibatkan barangberada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harusditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilaididalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain,yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifatnilai tekhnis

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sediaanfarmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika,sedangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 56 (limapuluh enam) butir obat jenis carnophen, dan 15 (lima belas) butir obat jeniscarnophen, berdasarkan Surat Laporan Pengujian NomorLP.Kar.K.17.1369 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DiBanjarmasin tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh DeputiManajer Tekhnis

terdakwa menjual Aquaproof palsu untuk ukuran 4 kg sehargaRp.135.000, (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga jauh dibawahharga resmi dari agen dan untuk ukuran 1 kg menjualnya dengan hargaRp.35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) harga tersebut jauh lebih rendahdari harga agen ;Bahwa sebagai seorang pedagang seharusnya terdakwa melakukan surveyharga pasar dari Aquaproof dipasaran, karena tidak mungkin sebagaipedagang menjualnya lebih rendah dari agenBahwa setelah dilakukan pengujian secara tekhnis