• ;

  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 339944/A2.5/KP/2003 tanggal 30 Desember 2003

  tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun.;

  3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.161.000,- (Satu juta seratus enam puluh satu ribu

  ribu rupiah.

• ., MT. adalah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (9) huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001 ; ---------------------------------------------------------------------------- 3. Menyatakan tidak sah Hasil Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mataram (FT. Mataram) tertanggal 31 Desember 2010 khususnya atas nama Muhamad Irwan, ST., MT. ; -------------------------------------------------------------------------------------4.

  Bahwa Penggugat adalah Dosen Negeri yang telah mengabdi/mengajar di Fakultas Teknik UNRAM telah berlangsung selama 2tahun berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RINomor 31916/A4/KP/2009 tertanggal 24 April 2009 dan Nomor11308/HI8/KP/2009 tertanggal 28 Agustus 2010 i2. Bahwa sekitar bulan November 2010 Penggugat telahmengajukan usulan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditdari Jabatan Penata Muda Tk. menjadi Asisten Ahli kepadaRektor UNRAM melalui Dekan Fakultas Teknik UNRAM Cq.

  ,tanggal 31 Desember 2010 ; Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No.088/0/2003, tanggal 4 Juli 2003, tentang StatutaUniversitas Mataram, dan Surat Keputusannya ; Surat dari Dekan Fakultas Teknik kepada Ketua JurusanTeknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram, No.00114/H18.6/KP/2011, tanggal 4 Januari 2011, perihalPembinaan Dosen atas nama Muhamad Irwan, M.T. ; Rancangan Daftar Penilaian Pelaksanaan PekerjaanPegawai Negeri Sipil bulan Januari s/d Desember 2010atas nama Muhamad Irwan

  Menteri Pendidikan Nasional RINomor 36/D/0/2001 Pasal 1 ayat (9) huruf d tersebut dibuktikandengan berita acara itu Syarat ; Bahwa dekan yang akan memutuskan terhadap usulan yang telah melalui rapat Senat tersebut ; Bahwa saksi tidak tahu usulan Penggugat diteruskan oleh dekanatau tidak ; 2.

  /Institut atau Senat Perguruan Tinggibagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi (dalam hal ini SenatFakultas Teknik Universitas Mataram) dalam menjalankankewenangannya untuk mempertimbangkan seorang Dosen telahmemiliki atau tidak memiliki kinerja yang bagus, integritas, tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus,demikian pula dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 088/0/2003 pada lampirannya mengenai statutaUniversitas Mataram dalam Pasal

  Mataram)tertanggal 31 Desember 2010 khususnya atas nama MuhamadIrwan, ST., MT. adalah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (9) hurufd Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001 ;. Menyatakan tidak sah Hasil Rapat Senat Fakultas Teknik UniversitasMataram (FT. Mataram) tertanggal 31 Desember 2010 khususnyaatas nama Muhamad Irwan, ST., MT. ;. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk mencabut Hasil RapatSenat Fakultas Teknik Universitas Mataram (FT.

• M E N E T A P K A N

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3302-LT-04062024-0008 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 4 Juni 2024 dari nama Wasito menjadi bernama Ito Wasito sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 275/Kep.Dikti/IJLN/98 tertanggal 23 Maret 1998 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

• 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: SK-KEM-DIKNAS-10041201304-IV-BKN-2013 An. I DEWA GEDE SUKEDIARSA, tertanggal 29 Nopember 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

SUSILA DJELANTIK. 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RINomor: SKKEMDIKNAS10041201304IVBKN2013 An. DEWAGEDE SUKEDIARSA, tertanggal 29 Nopember 2012.Tetap terlampir dalam berkas perkara.4. Menetapkan agarTerdakwa Ir. AAA.

Menteri Pendidikan Nasional RI atas nama DEWA GEDE SUKEDIARSA yang asli Sampai sekarang belum keluardari BKN pusat dan Kementerian Aparatur Negara Republik Indonesiadan sampai saat ini DEWA GEDE SUKEDIARSA belum diangkatmenjadi CPNS; Bahwa uang sebesar Rp. 167.500.000 (seratus enam puluh tujuh jutalima ratus rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan kepada DEWAGEDE SUKEDIARSA; Bahwa Terdakwa berniat mengembalikan uang tersebut kepada DEWAGEDE SUKEDIARSA tetapi menunggu hasil penjualan tanah milikterdakwa

SUSILA DJELANTIK; 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RINomor: SKKEMDIKNAS10041201304IVBKN2013 An. DEWAGEDE SUKEDIARSA, tertanggal 29 Nopember 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa sekitar tahun 2012 di rumah Terdakwa di JI.

SUSILA DJELANTIK. 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor:SKKEMDIKNAS10041201304IVBKN2013 An.

SUSILA DJELANTIK.Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Dps 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RINomor: SKKEMDIKNAS10041201304IVBKN2013 An. DEWAGEDE SUKEDIARSA, tertanggal 29 Nopember 2012.Tetap terlampir dalam berkas perkara.;6.

• DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 21 November1998; Bahwa pada tahun 2012 nama KARMAN RAJAB berganti menjadiHERMAWAN PUTRA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7403LTHalaman 1 dari 9 halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/Pn Rah2902201210019 tertanggal 29 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna; Bahwa setelah pergantian nama anak Pemohon menjadi HERMAWANPUTRA sebagaimana tersebut diatas berbeda dengan yang tertulis dalamSurat Keputusan

  Menteri Pendidikan Nasional Nomor :37/B123.1.3/KP/2001 yang dikeluarkan Menteri Pendidikan Nasional melaluiDepartemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah Propinsi SulawesiTenggara sehingga mempengaruhii kepentingan anak Pemohon sebagaiAnak Penerima Pensiun; Bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :37/B123.1.3/KP/2001 mencatat bahwa anak penerima pensiun terdiri dari (1).KARMILA PUTRI, (2).

  Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohondalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 37/B123.1.3/KP/2001, yang dikeluarkan Kemeterian Pendidikan Nasional melaluiDepartemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah Propinsi SulawesiTenggara yaitu KARMAN RAJAB menjadi nama HERMAWAN PUTRA;3.

  Bahwa setelah pergantian nama anak Pemohon menjadi HermawanPutra sebagaimana tersebut diatas berbeda dengan yang tertulis dalamSurat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 37/B123.1.3/KP/2001 yang dikeluarkan Menteri Pendidikan Nasional melaluiDepartemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah Propinsi SulawesiTenggara;6. Bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :37/B123.1.3/KP/2001 mencatat bahwa anak penerima pensiun terdiri dari (1).Karmila Putri, (2). Karman Rajab (3).

• Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai PimpinanPerguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas, sebagaimana diakui dantercantum dalam Keputusan Tergugat/objek sengketa dalam perkara inipada bagian mengingat angka 11.

  Putusan Nomor 162 PK/TUN/2017Pasal 9 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008menyatakan:(1) Pemberian pertimbangan Calon Dekan pada Pembantu Dekandilakukan melalui rapat senat fakultas yang diselenggarakan khususuntuk maksud tersebut selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelummasa tugasnya berakhir;(2) Hasil pertimbangan senat untuk Calon Dekan sebagimana dimaksudpada ayat (1) selanjutnya disahkan oleh senat perguruan tinggi;(3) Penetapan nama calon didasarkan atas peringkat perolehan

  suara 2(dua) nama Calon Dekan dan Pembantu Dekan;(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat senat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan senat fakultas;Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor026/0/2005, tentang Statuta Universitas Khairun, tanggal 4 April 2005.

  Tata cara Pemilihan Dekan/Pimpinan Fakultas menurut Pasal 6 ayat (2)jJuncto Pasal 9 ayat (4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor67 Tahun 2008 ditetapkan oleh Senat Fakultas, dan bukan PeraturanRektor;4.2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tidakmengatur Tergugat dalam hal ini Rektor Universitas Khairun memilikihak 35% (tiga puluh lima persen) dalam pemilihan Dekan. DemikianHalaman 3 dari 22 halaman.

  Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 sebagaimana telahdisebutkan berulangulang, demi hukum tidak dapat digunakan sebagaipayung hukum dalam Pemilinan Dekan Fakultas teknik maupun fakultasfakultas lain di lingkungan Universitas Khairun karena bertentangandengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008,Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/0/2005, sertaperaturanperaturan lain yang relevan.

• .;1 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan pertimbangansebagaiberikut:; Menimbang,bahwa berdasarkan:a SuratT ergugat Nomor 46182/A4.6/KP/2009 tanggal 3 Agustus 2009, Hal :Penyampaian Keputusan Menteri Pendidikan Nasional mengenai hukuman disiplinyang ditujukan kepada Bupati Tanah Datar pada pokoknya mohon untukmenyampaikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46181/A4.6/KP/2009 tanggal 3 Agustus 2009 kepadaPenggugat;b Tanda Terima tertanggal 2 Desember 2009, Keputusan

  Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46181/A4.6/KP/2009 tanggal3 Agustus 2009 tentang Penetapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPNS Sdr.

  (fotokopi dari fotokopi);Bukti PXIV: Surat dari Ombudsman Republik Indonesia kepada DrsYusriwan Syahar tertanggal 6 Januari 2012 mengenai Tindak Lanjut Penyelesaianlaporan Terkait keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46181/A4.6/KP/2009 Ter Tanggal 03 Agustus 2009. (fotokopi dari fotokopi );Bukti PXV: Buku Panduan Ombudsman Halaman 7 Poin 3. (fotokopi darifotokopi);Bukti PXVI: Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46181/A4.6/KP/2009 Tanggal 03 Agustus 2009.

  Menteri Pendidikan Nasional Nomor:46181.A4.6/KP/2009, tanggal 3 Agustus 2009, Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yusriwan Syahar, BSc.

  (Bukti SuratP16); Menimbang, bahwa dalam Perlawanan Pelawan mendalilkan bahwa, SuratKeputusan Objek Sengketa baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Januari 2012,berdasarkan Surat dari Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 0008/SRT/02.02.2010/PBP31/1/2012, Tanggal 6 Januari 2012, Perihal: Tindak LanjutPenyelesaan Laporan Terkait Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:46181.A4.6/KP/2009, Tanggal 3 Agustus 2009, Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

• yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/T ergugat, dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:Objek Gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah:Tidak dijawab/Fiktif Negatif Sikap Diam Tergugat Atas Surat KeberatanPenggugat kepada Tergugat Kemenristek Dikti tanggal 7 Desember 2015Perihal Keberatan atas Surat Keputusan

  Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009 tentangPemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;Halaman 1 dari 15 halaman.

  Bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 17994/A4.6/KP/2009 tanggal 28 April 2009, yangmemutuskan menetapkan Saudara Drs.

  Menyatakan batal Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diamTergugat atas Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 179.94/A4.6KP/2009, tanggal 28 April 2009 danmohon keadilan dengan tidak dijawabnya Surat Keberatan Penggugat;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Surat KeberatanPenggugat kepada Kemenristek Dikti tanggal 7 Desember 2015 PerihalKeberatan atas Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikHalaman 6 dari 15 halaman.

  Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor17994/A4.6/KP/2009. tanggal 28 April 2009 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil; Atas dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor17994/A4.6/KP/2009. tanggal 28 April 2009 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitungmulai akhir bulan Agustus 2005, diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan yang

• Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 91078/A4.5/KP/2009 tanggal 30 Desember 2009, diberi tanda P. 7;8. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54644/A2/KP/2003tanggal 4 Maret 2008, diberi tanda P. 8;9.

  Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 227/J12.15/KP/2004 tanggal 25 Pebruari 2004, diberi tanda P. 9;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat tersebut yakni P.1 sampaidengan P.7 telah diteliti dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.8dan P.9 tidak ada aslinya.

• Putusan Nomor 117 K/TUN/2017Mejlis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:6/G/2016/PTUNKPG, tanggal 31 Mei 2016;Bahwa dengan tegas Pemohon Kasasi /Penggugat menolakpertimbangan tersebut pada point 1 tersebut di atas ini karena MajelisHakim Tingkat Banding tidak cermat menilai dan telah salah kelirumemutuskan sengketa ini:Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnyamemperhatikan keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 132/U/2014 tentang Program Paket C

  Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan blankoyang disiapkan oleh Direktorat Jenderal dan diterbitkan sertaditandatangani oleh kepala Dinas Kabupaten /Kota atau pejabat yangdi tunjuk;Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 132/U/2004 tentang Program Paket C Pasal ayat 3tersebut, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang memilikikewenangan untuk menandatangani serta menerbitkan ljazat paket Cterhadap peserta ujian yang telah dinyatakan lulus dalam

  ujian NasionalPaket C adalah sudah sesuai mekanisme dan prosedur peraturan yangberlaku:Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat dalammempertimbangkan dalil dari Penggugat yang telah mengikuti seluruhproses dan tahapan sesuai mekanisme yang diatur yaitu bahwa sebelumPenggugat mengikuti ujian paket B dan tahun 2004 Penggugatdinyatakan lulus ujian nasional Paket C sehingga ijazah paket C atasnama Penggugat adalah asli dan tidak bertentangan dengan hukum;Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan

  Menteri Pendidikan Nasional RINomor 132/U/2004 tentang program Paket C, yang menyatakan bahwalembaga yang berwenang untuk mengeluarkan surat tanda lulus danijazan Badan Pelatinan dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan ,Kementerian Pendidikan Nasional sehingga ljizah paket dari Penggugatatas nama Muhidin Haji Syamsudin adalah sesuai dengan ketentuanyang berlaku;Bahwa ljazah paket C yang dimiliki oleh Penggugat adalah asli dan tidakbertentangan dengan aturan hukum manapun sehingga bahwa tindakanTergugat

  Samuel Dima;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena PutusanJudex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor132/U/2004 tentang Program Paket C pada Pasal 4 angka (2), Pasal 7,Pasal 8 untuk memperoleh izin penyelenggaraan Program paket C terlebihdahulu penyelenggara

• Rusdi/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008), sehingga Tergugat telahHalaman 4 dari 23 halaman Putusan perkara PerdataNomor : 477/Pdt.G/2010/PN JKT PST.menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 71/D/O/2009, tentang Pemberian Ijin Alin PembinaanAkademi Fisioterapi, Akademi Keperawatan dan Akademi Analis KesehatanYRSU Dr.

  Penyelenggara perguruanaYang merupakan syarat yang bersifat limitatif, sehingga tanpa dipenuhinyasalah satu syarat maka permohonan untuk mendirikan/merubah perguruantinggi tidak akan dikabulkan ; 200 noon nne nnn nn nnn nn nnes11. a).Bahwa akan tetapi walaupun tidak semua persyaratan vide Pasal 4 huruf as/d. i Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggiterpenuhi, Tergugat II telah mengajukan permohonan mengenaa : 1.

  Menyatakan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 71/D/O/2009, tanggal 17 Juni 2009, batal dengansegala akibat hukumnya ; 20m enn nn nn enon nnne4. Menyatakan ljin Penyelenggaraan Akademi Fisioterapi, AkademiKeperawatan dan Akademi Analis Kesehatan Dr. Rusdi Medandinyatakan tetap berlaku ; 20200 nero ne non>5.

  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tenting Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (Bukti T.I2) ;Suatu gugatan harus memuat tuntutan hak yang mengandung kepentinganhukum dan hubungan hukum. Seseorang yang mengajukan tuntutan hukumkepada orang hn, tetapi tidak menderita kerugian atas perbuatan orang laintersebut dan sama tidak mempunyai hubungan hukum apapun, maka tuntutanhukum itu tidak berdasar pada adanya kepentingan.

  Hubungan hukum yangterjadi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor71/D/O/20094a1ah hubungan hukum antara Menteri Pendidikan Nasionaldengan Yayasan Si Dr. Rusdi di Medan, bukan dengan Para Penggugat,sehingga yang mempunyai kepentingan hukum atas keputusan tersebut adalahYayasan RSU Dr.

• Natalie JaneLekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P24;Foto copy Kartu Peserta Taspen atas nama Vanessa Natalie JaneLekahena, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P25;Foto copy Kartu PNS Elektronik atas nama Vanessa Natalie JaneLekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuaidengan aslinya, selanjunya diberi tanda bukti P26;Foto copy Surat keputusan

  Menteri Pendidikan Nasional Nomor :13278/A2/KP/2005 tanggal 19 April 2005 tentang pengangkatan VanessaNatalie Jane Lekahena sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, bukti Surattersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberi tanda bukti P27;Foto copy Surat keputusan Menetri Pendidikan nasional RepublikIndonesia Nomor : 163/012/SK/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentangpengangkatan Vanessa Natalie Jane Lekahena sebagai Pegawai NegeriSipil, bukti Surat tersebut telah diberi

  meterai cukup dan sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P28;Foto copy Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 419/012/SK/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentangPengangkatan Dalam jabatan Tenaga Pengajar perguruan Tinggi atas namaVanessa Natalie Jane Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meteraicukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P29;Foto copy Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi SwastaWilayah XII Maluku, Maluku

  Dosen atas nama Vanessa NatalieJane Lekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuiadengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P31;Foto copy Keputusna Menteri Pendidikan Nasional Republic IndonesiaNomor 310.B/L12/SK/2009 tanggal 30 November 2009 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi atasnama Vanessa Natalie Jane Lekahena, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P32;Foto copy Surat Keputusan

  Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor: 19/012/SK/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentangkenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Vanessa Natalie JaneLekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P33;Foto copy Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 129/K12/SK/2012 tanggal 24 April 2012 tentangKenaikan Pangkat pegawai Negeri Sipil atas nama Vanessa Natalie JaneLekahena, bukti Surat tersebut

• KOESBANDRIJO, SH No. 22 tanggal 20-11-1995 tentang Pendirian Yayasan VISA KINASYA;

• 1 (satu) bundel photocopy Akta Notaris HERI HENDRIYANA,SH.MH Nomor 244 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan VISA KINASYA;
• 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 202/D/0/2001 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program program studi dan pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK

• Sultan tanggal lahir 30 tahun, sedang yang sesuai denganKartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu Wiwik Istichoroh tanggal lahir 04071955 dan nama suami Pemohon sesuai dengan KARIP (Kartu IdentitasPensiun) dan Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional yaitu MochSultan tanggal lahir 31121940 Nomor: 300/86/409.52.1/2017, tanggal 18Oktober 2017 mengurus Dana TASPEN suami Pemohon;3.

  Sultan tanggal lahir 30 tahun, sedang yang sesuaidengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu Wiwik Istichoroh tanggal lahir04071955 dan nama suami Pemohon sesuai dengan KARIP (KartuIdentitas Pensiun) dan Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional yaituMoch Sultan tanggal lahir 311219404. bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus DanaTASPEN suami Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangatmembutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Blitar guna dijadikansebagai alas hukum

• Keberatan Penggugat tanggal 18 Juni 2001 dan surat Kepala DinasPendidikan Nasional dan Olahraga No.21/A2.Ras/Dikpora tanggal 24 Juli2001 (Bukti P6), atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: No.80818/A2.1.5/2000 tanggal 26 Desember 2000, sehingga apabila Tergugatcermat, maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut yang secaranyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan dansewenangwenang tidak akan dikuatkan oleh Tergugat dengan Keputusan(Bukti P1) dengan alasan;Sesuai

  Sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) huruf b PP No. 30 tahun 1980 jo SuratEdaran Kepala BAKN nomor : 23/SI/1980, tanggal 30 Oktober 1980 RomawiVill angka 5 huruf c, maka selama atasan pejabat yang berwenangmenghukum dalam hal ini Tergugat, belum mengambil keputusan ataskeberatan Penggugat terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RINo. 80818/A2.1.5/2000 tanggal 26 Desember 2000 (Bukti P3), makaPenggugatdianggap tidak bersalah dengan kata lain tetap berstatus sebagaiPegawai Negeri Sipil serta berhak

  menerima hakhak kepegawaian misalnya: GAJI DAN HAKHAK LAINNYA YANG SAH (Bukti P9) akan tetap ip telahdipindahkan dari SLTP Negeri 6 Dompu ke SLTP Negeri 5 Kempo denganKAWAT SURAT Bupati Dompu tanggal 13 Juni 2002 No. 8212/118/PEG(Bukti P10) sedangkan pada ketika itu Penggugat masih dalam prosesKEBERATAN atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.80818/A2.1.5/2000 tanggal 26 Desember 2000.

• Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor: 234/ K.8.R / KP.1.17.b/ 2009, tertanggal 03 Februari 2009 ;2.

  Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Penggugat awalnya sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil (CPNS) ditempatkan sebagai Pramu Kantor pada Politeknik NegeriBandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 5656/A4/KP/2008 pada tanggal 04 Maret 2008, dalam masa kerja tersebut Penggugattelah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku dan mendapat prestasi yang baik, sehinggasetelah pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akhirnya

  No. 87/G/2015/PTUNBDGe Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 131/0/2002tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung ;e Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung ;e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi WewenangPelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu diLingkungan Kementerian

  Menanggapi angka 1 gugatan Penggugat, Penggugat adalah Pegawai Negeri SipilPusat (Kemendikbud yang sejak tanggal 16 April 2015 berubah menjadiKemenristek Dikti) yang ditempatkan di Politeknik Negeri Bandung, bernamaSetiono Hadi, NIP 197211302007011001, Pangkat Pengatur Muda, Golongan II/a,berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/K8.R/KP.I.17.b/2009, tanggal 3 Februari 2009 ; 4.

  copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/K.8.R.KP.1.17.b/2009 tertanggal 03 Februari 2009 Tertanggal 3 Februari 2009(sesuai dengan photkcopynya) ; Photo copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 5656/A4/ KP/2008 pada tangga04 Maret 2008 (sesuai dengan photo copynya) ; Photo copy Surat Izin Belajar Nomor 2714/K8.R/KP.IV/2009 tertanggal 09 Oktober 200(sesuai dengan photo copynya) ; Photo copy Surat Tugas Penempatan Kerja No. 1668/PL1/KP/2014 tertanggal 1september

• Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor11.0287/101.C3/C/2000 tertanggal 12 Mei 2000, diberi tanda bukti: P10;11. Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor :11.0287/101.C3/C/2000 tertanggal 12 Mei 2000, diberi tanda bukti: P11;12. Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I.