Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor1/Pid.Pra/2018/PN Sbr tanggal 10 Agustus 2018tentang Penunjukan Hakim;2. Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sbrtanggal tentang Hari Sidang;Berkas perkara permohonan praperadilan antara:Edwin Maulana; Dan kawankawan, beralamat di Blok Pon Rt.003 Rw. 004 Desa Patapan Kec.

Beber Kabupaten Cirebon ;sebagai Pemohon;Lawan:Kepala Kepolisian Sektor Beber Kab Cirebon; Dan kawankawan, beralamat di Kec Beber Kab Cirebon ;sebagai Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor1/Pid.Pra/2018/PN Sbr tanggal 20 Agustus 2018 ternyata perkara ParaTerdakwa yang dimohonkan praperadilan telah dicabut oleh Kuasa Hukum ParaTerdakwa sebagaimana suratnya tertanggal 20 Agustus 2018 PerihalPencabutan Perkara Pra Peradilan maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf dUndangUndang

, XXXXX,terhadap Penggugat, XXXXX;,;a: Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yangberlaku;Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil danpatut menurut hukum;Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan Penggugatdengan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agarkembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa, untuk menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor1

Tergugat, guna memastikanapakah Penggugat memiliki /egal standing mengajukan gugatannya terhadapTergugat ;Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkaiterat dengan pihakpihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahanyang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukumagama dan kepercayaannya masingmasing, dan perkawinan tersebut harusHal. 8 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skgtercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) UndangUndang Nomor1

Pasal 76 ayat 1 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi (XXXXX,)atas dalildalil bantahannya yang berkaitan dengan

Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil.Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim perlumengemukakan pendapat hukum bahwa sebuah rumah tangga yang rukun danharmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyatadimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu kediaman bersama;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir;9ail 05Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencarikemaslahatan.Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka alasan perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta,dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2020 jo.

., para Advokat/Penasehat Hukumyang beralamat di kantor di Jalan raya BloraCepu Km 4 Blora, Jawa Tengah berdasarkansurat kuasa Khusus tertanggal 27 Maret2018, selanjutnya menurut surat gugatansederhana dalam perkara nomor1/Pdt.G.S/2018/PN.RDQ.........::::0:2008 sebagaiPenggugat;MelawanPARDI, Tempat lahir : Rembang tanggal 23 Maret 1966, Jenis kelamin: Lakilaki, Tempat tinggal : Desa Banggi,RT.02, RW.02, Kecamatan Kaliori,Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah,Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS

),selanjutnya menurut Surat gugatansederhana dalam perkara nomor1/Pdt.G.S/2018/PN Rbg disebut...sebagaiTergugat;Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatantersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi, dan untuk itu telahmengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan Perdamaian secaratertulis pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 yang isinya adalah sebagaiberikut:KESEPAKATAN PERDAMAIANYang bertanda tangan dibawah

AMIN MANSYUR yang memberikan kuasa hukumAdvokat ZAINUDIN, SH.MH Dan Rekan, berdasarkan surat kuasakhusus Nomor : 18/Advokat ZAINUDIN, SH.MH& REKAN/Pdt/VII/2018, tanggal 27 Maret 2018 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagaiPIHAK KEDUA;Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah sepakat untukmenyelesaikan dengan damai atas perkara perdata Nomor1/Pdt.G.S/2018/PN Rbg perkara antara Perusahaan Daerah BPR BankPasar Kabupaten Rembang melawan PARDI, dengan ketentuan sebagaiberikut :1.

Kelurahan Berngam KecamatanBinjai Kota, Kota Binjai Sumatera Utara, HP 0812 6960 1738 0813 7049 2692, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15Desember 2017, sebagai Pemohon' Konvensi/Tergugatrekonvensi ;Melawanee, mur 52 tahun,agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal ci JBB Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, sebagai TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi;Pengadilan Agama tersebut;Halaman 1 dari 35 halamanPutusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Bji.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Binjai Nomor1

/Pdt.G/2018/PA.Bji tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memeriksaalatalat bukti di persidangan.DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2018yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register Nomor1/Pdt.G/2018/PA.Bji tanggal 24 Juli 2018 yang telah dilakukan perubahantanggal 24 Januari 2018 mengajukan

.::.6:0eeeee = TERGUGAT;Hal 1 dari 12 halaman Putusan Keberatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bit2 Nama : Esterlin CieTempat/Tanggal Lahir 3 okAlamat : PERUM NAVIGASIASRI 1 NO. 8MANEMBONEMBO BITUNGJenis Kelamin : PerempuanPekerjaan : ASN GURUSelanjutnya disebut Sebagal : ............cccceeeee cee TURUTTERGUGAT;Menimbang,bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukanmemori keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor1/Pdt.GS/2020/PN Bit yakni sebagai berikut :Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri

Bitung nomor1/Pdt.GS/2020/PN.Bit, adalah sebagai berikut :Mengadili :1.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai saatini ditaksir sebesar Rp.1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah)Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor1/Pdt.GS/2020/PN.Bit yang diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada rabu tanggal 20 Mei 2020, saya John F Kolang,SH selakukuasa hukum dari pemohon keberatan pada hari ini jumat tanggal 29 Mei2020 telah menyatakan keberatan sekaligus mengajukan memori keberatanatas putusan tersebut, maka dengan demikian permohonan keberatansekaligus

Bahwa kami penasehat hukum Penggugat/pemohon keberatan tidaksependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Bitung nomor1/Pdt.GS/2020/PN.Bit, dimana dalam pertimbangan hukumnyasebagaimana tertulis pada halaman 12 alinea ke 2 danke 3 yangberbunyi : Menimbang bahwa berdasarkan tersebut hakimberpendapat bahwa berdasarkan posita dari Penggugat yang mengakulbahwa Tergugat telah menjual rumah dan tanah di blok D no.2/Eperumahan asri Il Kelurahan Manembonembo Kecamatan MatuariKota Bitung miliknya kepada

Menimbang, bahwa atas Memori Keberatan tersebut,Tergugat danTurut Tergugat tidak mengajukan kontra memori keberatan sebagaimanaketerangan tidak mengajukan kontra memori keberatan perkara perdataNo.1/Pdt.GS/2020/PN Bit tertanggal 10 Juni 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Perikanan Bitung;Menimbang, bahwa dalam memori keberatan Penggugat padapokoknya memohon agar Majelis Hakim menerima permohonan keberatandari Pemohon dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor1

Sei Rampah.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Pegajahan.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Dolok Merawan.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec.

Bandar Khalifah.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Kotarih.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Silida.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec.

Serba Jadi.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Sei Bamban.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Perbaungan.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec.

Sei Rampah.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Pegajahan.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Bandar Khalifah.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec.

Sei Bamban.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Perbaungan.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Pantai Cermin.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec.

Akan tetapi Penggugat sangat kecewamengetahui ternyata uang ganti rugi tanah milik Penggugat tersebut telahdibayarkan kepada PT Keumala Prima Kencana pada tanggal 10 Desember2010 selaku Pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor1 Tahun1997 an. PT Keumala Prima Kencana.

Karena Tergugat dan Tergugat IIselaku Pemilik SHGB Nomor1 Tahun 1997 tidak pernah menguasai dan ataumengusahai tanah milik Penggugat tetapi dikuasai dan diusahai secara terusmenerus oleh Penggugat.

Akan tetapi TergugatIll telah keliru menerbitkan SHGB Nomor1 Tahun 1997 an. PT KeumalaPrima Kencana dan hanya didasarkan pada Gambar Situasi Nomor 97Tahun 1997 tanggal 19 April 1997 seluas 93,30 Ha (sembilan puluh tigakoma tiga puluh hektare) tanpa Surat Ukur. Oleh karenanya Penggugatmohon agar Pengadilan Negeri Sabang menyatakan Sertipikat Hak GunaBangunan (SHGB) Nomor1 Tahun 1997 an.

Dalam hal ini Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/Paya Keunekai diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotamadyaSabang pada tanggal 19 April 1997, sedangkan gugatan a quodisampaikan oleh Termohon Kasasi ke Pengadilan Negeri Sabangpada tanggal 20 Nopember 2014.

Dengan mendasarkan kepadatanggal penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/PayaKeunekai dengan tanggal pendaftaran gugatan a quo ke PengadilanNegeri Sabang, maka gugatan a quo disampaikan oleh TermohonKasasi ke Pengadilan Negeri Sabang setelah 17 (tujuh belas) tahunSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/Paya Keuneukai diterbitkan;Bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut kemudian disandingkandengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

mencabut Gugatannyatersebutdenganalasanadanya sesuatu dan lain hal yang berkaitan denganperkara tersebut, dan Pencabutan tersebut akan diajukan secara tertulispada persidangan berikutnya,mohon agar persidanganditunda ;Menimbang, bahwapadapersidanganselanjutnyahadirKuasaPenggugat dan para Tergugat datang menghadap dipersidangan diwakilioleh kuasanya, selanjutnyadipersidanganKuasaPenggugatmengajukansuratpencabutan Gugatansecaratertulisberdasarkan Surattertanggal 13 Maret2017perihalPencabutanGugatan Nomor1

Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, dalam register perkaraperdata Nomor1/Pdt/G/2017/PN.Cjrdinyatakan dicabut ;5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoretperkara Nomor1/Pdt/G/2017/PN.Cjrdari dalam buku register perkara ;6.

Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman;2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaFatchur Rohman dengan pidanapenjara masingmasing selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dandenda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masingmasing selama 2 (dua) bulan;3.

Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016putusannya yang telah diuraikan di atas. Tentunya apabila mendasari faktapersidangan tentunya Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya tidak akanmenerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junctoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP,karena tidak sesuai dengan:1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentangPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;2.

Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016A.

Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016 Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 15.30Terdakwa ditangkap di rumah Sdr.

Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika PecanduNarkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanaNarkotika;(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi PecanduNarkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf adiperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;Bahwa Pasal 127 Undangundang Narkotika, mengatur tentang:(1) Setiap Penyalah Guna:a.

LAMPIRAN XVIModel AktaPerdamaianPasal 27 ayat (4)danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 16/Pdt.G.S/2017/PN BekPada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, dalam persidanganPengadilan Negeri Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:PT.

isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruhisi Kesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayangmenjatuhkan Putusansebagaiberikut:PUTUSANNomor 16/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Bahwa menilik Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28 Agustus 2018 dan Berita Acara SitaEksekusi Hak Tanggungan Nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 26September 2018, sebagai pemohon adalah Putu Udyana Arjasa Putra danEdya Maulana, bertindak untuk dan atas nama : PT. BANK SYARI'AH,berkedudukan di Jakarta Pusat, oleh karena ternyata dalam hal iniPenggugat mempunyai hubungan hukum dengan PT.

Bahwa atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28 Agustus 2018 tersebut Tergugat akanmelakukan eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek jaminan berupaSertifikat Hak Milik (SHM) No. 8212, Luas : 140 M2, Atas Nama :Penggugat, yang terletak di Jalan Murai Komplek Griya Ulin Permai RT.03RW.03, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, KotaBanjarbaru Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanNasional Kota Banjarbaru yang akan

Trikora No. 4BanjarbaruAtas Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28 Agustus 2018 dan sebagai pelaksanalelang adalah Tergugat II;Putusan Nomor 199/Pat.G/2019/PA.

Bjb Halaman 3 dari 15 halaman6.10.Bahwa lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat II atas Penetapan KetuaPengadilan Agama Banjarbaru Nomor 1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28Agustus 2018, Penggugat tidak diajak bermusyawarah untuk menentukanharga limit lelang sehingga terhadap limit lelang yang ditetapkan sebesarRp. 261.250.000, sehingga Penggugat merasa dirugikan;Bahwa lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat II tersebut berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb

MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutuskan:dL.2.3.Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan Lelang tanggal 26 Maret 2019 yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjbtanggal 28 Agustus2018melalui Kantor Tergugat Ildan bertempat lelang di Pengadilan AgamaPutusan Nomor 199/Pat.G/2019/PA.

berdasarkan surat kuasa khusustanggal 4 Februari 2020 sebagai Turut Terbandingsemula Turut Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telanh membaca berkas perkara tersebut ;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor :65/PDT/2020/PT BJM. tanggal 27 Agustus 2020, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1

Pdt.G/2020/PN.Mrh tanggal 19 Agustus 2020 oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Tangerang ;Menimbang, bahwa sehubungan memori banding tersebut TurutTerbanding semula Turut Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 18 Agustus2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan dan Kontra Memori Bandingtersebut telan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimanaRelaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor1

Bahwa alasan alasan serta keberatan keberatan Pembanding terhadappertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan PengadilanHalaman 4 dari 17 halamanPutusan Nomor 65/PDT/2020/PT BJMNegeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke satu,PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P1A, P1B danP2 dihubungkan dengan Bukti P4 yaitu.

Bahwa alasan alasan serta keberatan keberatan Pembanding terhadappertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan PengadilanNegeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke dua,PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P4 yaituPutusan Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM, Gugatan Tata Usaha NegaraBanjarmasin, adalah Putusan Bukti P4 berbunyi : dalam Pokok perkaraMajelis Hakim menolak gugatan para penggugat dan menghukum

Bahwa alasan alasan serta keberatan keberatan Pembanding keberatanterhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan PengadilanNegeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke tiga,PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P4 bahwamajelis hakim menilai terhadap putusan Gugatan tata usaha negara tidakdapat dijadikan sebagai alas hak kepemilkan bidang tanah bagi pembanding,sehingga dengan demikian petitum nomor

AgungNomor 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, yang dimohonkan eksekusioleh Pemohon Eksekusi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 14 November 2017diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2017 sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor1

yang sudahberkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Mahkamah Agungberalasan untuk mempertimbangkannya; Bahwa Penetapan tersebut telah melanggar tata tertib HukumAcara Perdata, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut dan membatalkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor1

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MENTERILINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIAtersebut: Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor1

Cipto No. 93 RT.04 RW.11DesaBedalikKecamatanLawang, Kabupaten Malang, disebutsebagai.Lecce ee ee eee ee eee eee ec eceeeeee esses eceeeeeeeeeeneeeeeeneeeeeees TERGUGAT;PengadilanNegeritersebut.SetelahmembacaPenetapanKetuaPengadilanNegeriKepanen,Nomor1 43/Pdt.G/2017/PN.Kpn, tanggal4Oktober2017tentangPenunjukanMajelis Hakim untukmemeriksadanmengadiliperkaraini .SetelahmembacaPenetapanKetuaMajelis Hakim,Nomor1 43/Pdt.G/2017/PN.Kpn, tanggal4Oktober2017tentangpenetapanharisidang.Setelahmembaca berita

suratsurat dalam berkas perkara Permohonan yangbersangkutan;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan untukmemperbaiki atau mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir dalam PasporRepublik Indonesia Nomor AL 201380 atas nama SUHNAN, namun pada harihari sidang pertama yang telah ditentukan pada hari Senin tanggal 11 Januri2021, Pemohon telah menyampaikan secara lisan dalam persidangankepada Hakim yang mengadili Permohonanan Pemohon, yang padapokoknya Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Perkara Nomor1

Mengabulkan Permohonan Pemohon, untuk mencabut Perkara Nomor1/Pdt.P/2021/PN.Sel ;2. Memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selonguntuk Mencoret Perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sel, dalam BukuRegister Perkara Perdata Permohonan;3.

Pemohon dan Pemohon II telah hadir di persidangan;Bahwa majelis telah berusahna memberi nasihat kepada Pemohon danPemohon II agar mempertimbangkan kembali permohonannya;Bahwa atas nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon danPemohon Il secara lisan telah menyatakan pada persidangan tanggal 27Januari 2021 untuk memohon mencabut perkara isbat nikah yang telahdiajukannya pada tanggal 06 Januari 2021, yang telah terdaftar diregisterKepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor1

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimanaharus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimanadiatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat PerkawinanPasal 14 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanyalarangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 11 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dankemudian diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalampersidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon danPemohon Il, atas nasihat Majelis tersebut Pemohon dan Pemohon Ilmenyatakan mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemhon Il telahmencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untukmelanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakanbahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II dengan Register Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.P/2021/PA.Pst dari Pemohon dan Pemohon II;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pst3.

Bahwa sejak tanggal 18 Februari Terlawan (Kreditur) mengajukan Eksekusi kePengadilan Negeri Purworejo dan didaftar dalam register dengan Nomor1/Pdt.Eks/2015/PN.Pwr berdasarkan lampiran lampiran yang dilampirkandalam permohonan tersebut antara lain perincian Hutang sebagai berikut: Sisa pinjaman 32 x angsuran ...............++ Rp 51.600.000,00 Deda ....... 0. cece ce cece cece eee e eect ee ee ee ee ee eeaaaees Rp 40.039.400,00 Lainlain 2.2... eee eee e cece eee ee ee ee eee eeeeees Rp 40.000.000,00TiO

Nomor 819 K/Pdt/20163.5.Menetapkan bahwa sisa hutang Pelawan selaku Termohon Eksekusi kepadaTerlawan selaku Pemohon Eksekusi adalah 32 x Angsuran = Rp51.600.000,00(Lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah biaya eksekusi Nomor1/Pdt.Eks/2015/PN.Pwr;Menetapkan menunda/ menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi Nomor1/Pdt.Eks/2015/PN.Pwr sampai adanya Putusan perkara ini yang telahberkekuatan hukum tetap;Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;Atau: Memberikan Putusan lain yang dianggap

adil;Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan NegeriPurworejo telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/Plw/2015/PN Pwr. tanggal14 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:1.2.a:Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;Menetapkan bahwa sisa hutang Pelawan selaku Termohon Eksekusi kepadaTerlawan selaku Pemohon Eksekusi adalah 32 x Angsuran = Rp51.600.000,00(Lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah biaya eksekusi Nomor1

;Menetapkan menunda/menangguhkan Pelaksanaan lEksekusi Nomor1/Pdt.Eks/2015/PN Pwr., sampai adanya Putusan perkara ini yang telahberkekuatan hukum tetap;Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawanputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiSemarang dengan Putusan Nomor 421/PDT/2015/PT SMG. tanggal 8 Desember2015 dengan amar sebagai berikut

Nomor 2630 K/Pdt/2015Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat II:19,20.21.22.23.Bahwa pada tanggal 13 November 2001, tanpa setahu dan seizin ParaPenggugat,Tergugat Il memberikan Hak Pengelolaan Lahan (untukselanjutnya disebut sebagai HPL) kepada Tergugat berdasarkan SertifikatHak Pengelolaan Nomor1 tanggal 13 November 2001 atas tanah seluas1.100.736 m?

Menghukum Tergugat Il untuk membatalkan Sertifikat Hak PengelolaanLahan Nomor1 tanggal 13 November 2001 atas nama Tergugat dengansegala akibat hukumnya;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengembalikan danmengeluarkan seluruh tanahtanah Para Penggugat dari Sertifikat HakPengelolaan Nomor1 tanggal 13 November 2001;6.

Menghukum Tergugat HI untukmembatalkanSertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor1 tanggal 13November 2001atas nama Tergugat dengan segala akibathukumnya; Petitum angka 5. Menghukum Tergugat dan Tergugat Iluntukmengembalikan dan mengeluarkan seluruh tanahtanahParaPenggugat dari Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor'tanggal 13November 2001; Petitum angka 6.

Untuk mendukung dalilnyatersebut, Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat mengajukan buktiberupa peta rincik tahun 1988 (bukti T.I3 dan T.I10), Surat Ukur Nomor09.02.05.04.00201/2001 yang merupakan lampiran Sertifikat HPL Nomor1/Marunda tanggal 13 November 2001 (bukti T.I2), dan buktibuktipembebasan tanah berupa surat penyerahan/pelepasan hak dengan gantirugi (bukti T.I11 s.d.

Nomor 2630 K/Pdt/2015Dalam hal nantinya telah terdapat putusan perdata yang berkekuatan hukumtetap menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ParaPenggugat adalah pemilik tanah yang sah, maka barulah Para PemohonKasasi/Para Terbanding/Para Penggugat memiliki kapasitas hukum untukmengajukan gugatan pembatalan Sertifikat HPL Nomor1/Marunda tanggal 13November 2001 kepada PTUN.

Tanjung Redeb, 21 Agustus 1982, Agama Islam,Pendidikan SMA, pekerjaan Guru, Alamat Kelurahan KarangAmbun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnydisebut Pemohon Il; Untuk selanjutnya disebut para Pemohon) Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa berkas perkara; Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan; Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tanggal 3 Januari 2017 yang telah didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam Register Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor1/Pdt.P/2017/PA.TR dari para Pemohon:Hal. 2 dari 4 Pent. No1/Pdt.P/2017/PA.TR2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutGEAIEAIT) PEQUUEIET UG TCE ~~ ~~~

Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota C.q.Kepala Kepolisian Sektor Pohjentrek,Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor1/Pid.Pra/2020/PN Psr tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelah mendengar Permohonan Pencabutan Perkara di persidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan

terhadap permohonanPemohon dan jika Termohon sudah memberikan Tanggapan atau Jawabanmaka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutanperkara gugatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktuyang ditentukan undangundang dan Termohon belum memberikan tanggapanatau Jawaban terhadap Permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Hakim berpendapat jika permohonan pencabutan perkara Nomor1