Bahwa pencabutan hibah oleh WATI ( Alamrhumah ) / PemberiHibah tersebut dilakukan di Kantor Desa Grobogan sertadihadapan aparat Desa Grobogan.12.8.

Mulkani," Sebelah Timur : Syamsi Yacob;12.8 Sebuah Ruko yang berdiri di atas sebidang tanahseluas 84 M2 terletak di Jalan Panglima BaturBlok J Pertokoan Awiyah Graha Kencana Banjarbaru,dengan SHMNo. 3306, dengan batas batas" Sebelah Utara : Jalan PanglimaBatur," Sebelah Selatan : SyarifahZainab, Sebelah Barat : Ahmad Rifani,Hal 7 dari 49 No. 134/Pdt.P/2011/PA.Mtp" Sebelah Timur : Erli;12.9Sebuah Ruko yang berdiri di atas sebidang tanahseluas 56 M2 terletak di Jalan Panglima BaturKavling Belakang

Apabiladalam batang tubuh belum memberikan kejelasan bunyi pasalnyamaka dapat dilihat dalam penjelasan pasal tersebut.Bahwa dengan demikian untuk memahami Pasal 16B ayat (3)maka harus dilihat dahulu Pasal 16B ayat (1) dan penjelasannya.12.8.Bahwa Pasal 16B ayat (1) UU PPN menyatakan bahwa Pajakterutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskandari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupunselamanya, untuk:ab. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahanJasa Kena Pajak

Jumlah suara yang hadir telah memenuhi syarat kuorumkehadiran, yaitu lebih dari % (satu perdua) dan lebih dari 2/3 (duapertiga) sehingga RUPSLB telah sah untuk dilangsungkan sesuai Pasal86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) UUPT No. 40/2007 dan Pasal 12 ayat 1huruf a dan Pasal 22 ayat 1 huruf a Akta No. 26 tertanggal 26 Oktober2010; Keputusan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 adalah sah sesuai Pasal 87 ayat (1) dan(2) dan Pasal 88 ayat (1) UUPT No. 40/2007 serta Pasal 12.8. dan Pasal 22 ayat 1huruf a Anggaran

Pasal 12.8. Akta No. 26tertanggal 26 Oktober 2010 menentukan bahwa syarat kuorum votingdalam RUPSLB terkait agenda pemberhentian dan pengangkatananggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah Y% (satu perdua) dari seluruh jumlah suara yang hadir;Turut Tergugat mengutip Pasal 87 ayat (1) dan (2) UUPT No. 40/2007jo. Pasal 12.8.

26 Oktober 2010 sebagai berikut:Pasal 87 ayat (1) dan (2) UUPT No. 40/2007:(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusanadalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah suara yang dikeluarkan kecuali UndangUndang dan/atauanggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jikadisetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.Pasal 12.8

Akta No. 26 tertanggal 26 Oktober 2010:12.8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untukmufakat tidak tercapai maka keputusan diambil denganpemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari V2 (satuperdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sahdalam RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar iniHalaman 177 dari221 Putusan No.65/PDT.G/2016/PN.JKT.PST.ditentukan lain.

pertiga) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakilidan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.83 Kesimpulan : Keputusan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 tentangpemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah sah sesuaidengan Pasal 87 ayat (1) dan (2) dan Pasal 88 ayat (1) UUPT No.40/2007 serta Pasal 12.8

Kerugian untuk biaya operasional dari tahun 2017 s/d tanggal7 Agustus 2020 sebesar Rp. 291.650.000 (dua ratus sembilanpuluh satu juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah;12.8.

Kerugian immateril (non fisik) meliputi:12.8.a Solatium adalah sejumlah uang yang harus dibayarkanpemerintah karena hubungan psikologis parapenggarap dengan Objek Pengadaan Tanah sebesarRp 34.288.437/pihak x 12 pihak PARA PENGGUGATsebesar Rp.411.461.244 (empat ratus sebelas jutaempat ratus enam puluh satu ribu dua ratus empatpuluh empat rupiah);12.8.6.

Premium adalah Hadiah atau penghargaan kepadapenggarap dengan dukungan dukungan terhadapprogram pemerintah RI sebesar Rp.7.100.000/pihak x12 pihak PARA PENGGUGAT sebesar Rp.85.200.000(delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);12.8.c.

. ;12.8. Muhamad Windu Angka alias Mohamad Windhoe binAngka Nitisastro alias Angka alias Angkanitisastro alias AngkaNitisastro Dr. alias Dr. Angka Nitisastro (Anak Kandung/Pemohon Ill).Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 0455/Pdt.P/2019/PA.Sby12.9. DR. Moerdjajati Angka W alias Moerdjajati Angka Wiyantoalias Moerdjajati Angka binti Angka Nitisastro alias Angka aliasAngkanitisastro alias Angka Nitisastro Dr. alias Dr. Angka Nitisastro(Anak Kandung/Pemohon IV). ;12.10.

Surat Perjanjian No.12.8.PJ/133/UIP/JJB/2011, tanggal 28 Oktober 2011,(diberi tanda P24);25. Surat Pernyataan tanggal 04 Januari 2012, (diberi tanda P25);Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut diatas berupa foto copy dantelah dibubuhi meterai yang cukup, dimana buktibukti bertanda:a. P1 s/d P12, P17, P23 dan P24, tidak ada aslinya dan menurutpihak Penggugat, surat aslinya ada pada Tergugat;b. P14 s/d P16, P18 s/d P22 dan P25, sesuai dengan surat aslinya;c.

PUTUSANNomor 102/Pid.B/2017/PN.MpwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini,terhadap para terdakwa:Terdakwa 12.8.. Nama lengkapTempat lahir. Umur/tanggal lahir. Jenis kelamin. Kebangsaan. Tempat tinggal. AgamaPekerjaanTerdakwa II1.2.8.Nama lengkapTempat lahir. Umur/tanggal lahir. Jenis kelamin. Kebangsaan. Tempat tinggal.

. fotokopi Rekening Tagihan Listrik September 2016 atasnama pelanggan UD.Cipta Karya;12.4. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Oktober 2016 atas namapelanggan UD.Cipta Karya;12.5. fotokopi Rekening Tagihan Listrik November 2016 atasnama pelanggan UD.Cipta Karya;Halaman 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY12.6. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Desember 2016 atasnama pelanggan UD.Cipta Karya;12.7. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Januari 2017 atas namapelanggan UD.Cipta Karya;12.8

Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;12.8 1 (satu) bundel asli:1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dariDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset(DPPKA) Kota Banjar No. SPM: 932/315/LSHibah/1.20.5.2/2013 tanggal 23 Desember 2013 kepadaKuda Lumping Kantil Mekarsari uang sejumlahRp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);2. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 07344 Kode Rek. 5.1.4.06.01Hal. 23 dari 36 hal. Put.

Agus Ria Ramadhani Binti Abdullah Hanafi (anak perempuan dari Abdullah Hanafi);

selanjutnya setelah adanya putusan ini selamamenjabat sebagai operator Utama ; Berhak atas perubahan Golongan/grade.semula 6 A menjadi 6 C ; Berhak atas penyesuaian upah pada golongan/grade 6 C ;12.7 Deni Ade Kurnia : Berhak atas tunjangan jabatan operator sebesar Rp.300.000, (tigaratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sejak tanggal 10Agustus 2014 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatanhukum tetap dan selanjutnya setelah adanya putusan ini selamamenjabat sebagai operator Mesin Slitting Besar ;12.8

sangatlah tidak beralasan dalil Penggugat yang meminta Tergugat I danTergugat II untuk mengosongkan lahan dimaksud sebagaimana didalilkan olehPenggugat pada halaman 3 poin 14, sehingga gugatan Penggugat patut ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.7 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah error in objecto, maka sangatlahtidak beralasan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadaptanah sebagai objek sengketa sebagaimana didalilakan Penggugat pada halaman3 poin 12.8

Bahwa, kemudian hubungan kerja tidak berlanjut karena pihak perusahaanberanggapan perjanjian berakhir, maka ketika jasa pekerja tidakdipergunakan lagi atau dengan kata lain pihak perusahaan sudah tidakmempekerjakan lagi para pekerja, maka dalam masalah ini pihakperusahaan dikategorikan melakukan tindakan efisiensi;12.8.Bahwa, apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap para pekerja dengan kategori tindakan efisiensi, maka para pekerjamasih berhak atas pesangon yang besarnya berpedoman

Posita angka 12.8, 12.9 dan 12.1 sebenarnya hanya satu bidang tanahyang terdiri dari 3 SHM, karena pembeliannya adalah sedikit demisedikit;d. Posita angka 12.14 berupa truk dan angka 12.15 berupa sepeda motorTossa, keduanya adalah alat transportasi toko.Bahwa pembagian harta bersama bisa dilakukan dengan cara membagibarangnya dan bisa juga dibagi berdasar nilai rupiahnya.

eksekutorial, makaoleh karena dalam gugatan rekonpensi mengenai gugatan harta bersama inimasih terdapat 7 (tujuh) obyek harta tidak bergerak yang belum dilaksanakanpemeriksaan setempat, maka majelis hakim perlu melakukan pemeriksaansetempat terhadap 7 (tujuh) obyek sengketa tersebut, dan selanjutnya telahdilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016terhadap 7 (tujuh) obyek sengketa yaitu obyek sengketa dalam posita gugatanrekonpensi pada point 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12,7, 12.8

Dengan demikian, selainmerupakan persoalan tanggung jawab renteng, sengketa faktur PajakMasukan juga merupakan masalah kebenaran yang diragukantransaksinya sendiri;12.8.

Objek perkara telah melebar keluar ke tanahwarisan Muhamad Isa bin Yahya sementara di persidangan baikPenggugat maupun Tergugat Ill, IV, V, VI dan VII tidak pernahmenerangkan dan membuktikan bahwa tanah perkara yang digugatPenggugat adalah tanah warisan Muhamad Isa bin Yahya;12.8.

Bahwa terhadap tanah dan bangunan sebagaimanatersebut pada angka 12.8 dan angka 12.9 dalam Gugatan ParaPenggugat, harta tersebut merupakan harta bawaan dari Tergugat yang perolehannya dari jual beli sekira tahun 1998, dan hartatersebut juga merupakan pemberian ikhlas suami Tergugat yaituAlmarhum pewarissemasa hidupnya kepada Tergugat sebagaihadiah ulang tahun yang ke41 (empat puluh satu) dan hadiah ataskesetiaan selama Almarhum Pewarisbekerja di luar negeri (Nigeria)pada saat itu;Hal ini sesuai sebagaimana

Pdt.G / 2011 / PN.Mab tanggal 21 Desember 2011, diberi tanda (buktiT25) ;e Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 21 / PDT / 2012 /PT.JBI tanggal 17 April 2012, diberi tanda (bukti T26) ;e Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2389 K / PDT / 2012tanggal 19 Agustus 2013, diberi tanda (bukti T27) ;e Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 595 Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia, diberi tanda (bukti T28) ;Menimbang, bahwa tentang bukti surat bertanda T2.2 sampai denganbukti bertanda 12.8

/18/A/Agr/gin sebesar Rp. 12.925, tertanggal 2431980, diberi tanda T.12.4a Fotokopi surat keterangan pembayaran uang gati rugi atas tanahredistribusi atas nama Nori tertanggal 24 Maret 1980, diberitanda T.12 .5; Fotokopi Tanda setoran dari Bank BRI tertanggal 24 Maret 1980diberi tanda T.12.6; Fotokopi permohonan sertifikat tanah redistribusi tertanggal 2Desember 1981 atas nama Pemohon Nori diberi tanda T.12.7; Fotokopi Tanda penyetoran tertanggal 24 Januari 1968, atasnama lI Nori diberi tanda T.12.8