Bahwa atasrekayasa hukum yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampittersebut Pembanding dan Pembanding II dalam waktu dekat akanmelaporkan Majelis Hakim dan Panitera tersebut kepada Ketua MahkamahAgung, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan ke KomisiYustisia agar pendekar Hukum tersebut diberi sangsi;Bahwa tuduhan yang Para Pembanding pada point 15 dan 16 tersebut di atasbukan tanpa alasan dan bukan pula hanya sekedar mendugaduga, hal itudapat kami buktikan dengan seyakinyakinnya

Bahwa tindakan kekerasan oleh prajurit TNI dirasakan menjadisorotan masyarakat dan mass media, dan keadaan ini sangat tidakmenguntungkan posisi dan citra INI oleh karenanya guna memberikanefek jera bagi para Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit INI yanglain, maka Majelis akan memberikan sangsi yang keras dan tegasterhadap kejahatan seperti ini.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik

Menyatakan Terlawan telah melanggar Undang Undang perlindungankonsumen, Peraturan Otoritas jasa keuangan dan Peraturan Bank IndonesiaMenghukum Terlawan membayar sangsi administrasi kepada Otoritas jasaKeuangan sesuai aturan yang ditetapkanMenyatakan perjanjian pokok dan perjanjian accesoir atas pembiayaan no415101901607 antara Pelawan dan Terlawan batal demi hukum dan tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat.

PengesahLaporan Hasil Produksi, Kepala Bagian Pemangkuan Hutan, KomandanPos Pengawasan Lalu Lintas Kayu, Kursus Kursus atau Diklat yangpernah diikuti yaitu Diklat PPKBRI, Diklat PolHut, Diklat Kebakaran Hutan; Bahwa, ahli menerangkan perbuatan mengangkut kayu olahan tanpadilengkapi dengan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu KayuOlahan (SKSHHKKO) maka perbuatan tersebut tidak sesuai denganperaturan perundanganundangan dan dapat dikenai sanksi hukumpidana, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sangsi

dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi

selalu antar jemput mereka sekolah;Bahwa Tergugat kurang memperhatikan dan sering memarahi kedua anaknya,sehingga kedua anaknya lebin dekat dengan Penggugat, maupun kakek danneneknya, hal ini dapat dibuktikan, karena sejak kepergian Tergugat taggal 21April 2021 hingga saat ini, kedua anaknya biasabiasa saja dan tidak mencaricari ibunya/Tergugat;Bahwa oleh karena sanksi adat cerai dalam putusannya telah disetujui olehTergugat, mengenai Hak asuh kedua anak mereka dipercayakan kepadaPenggugat dan Bahwa sangsi

halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2020/PN Kismeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi

Semesti harus melewatitahapantahapan tersebut diatas, termasuk kepada Penggugat Rekonvensi;Namun dalam kenyataannya, ketika Penggugat Rekonvensi terindikasimelakukan pelanggaran disiplin, ternyata Tergugat Rekonvensi tidakmelakukan tahapantahapan sangsi/nukuman disiplin sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) di atas yang kemudian dijabarkan lebihlanjut dalam ketentuan Pasal 11 tentang penjatunan hukuman disiplinberupa peringatan tertulis, Pasal 12 tentang hukuman disiplin berupateguran

atau Direktur Utama dalam membuat suatu keputusanatau kebijakan selalu harus mengacu pada UndangUndang yang berlaku, iaharus bisa memahami dan juga melaksanakan amanat dari undangundangdalam kegiatannya termasuk pada saat ketika melaksanakan kegiatan usahasecara konvensional dan atau berdasarkan prinsip bank syariah semua adaaturan mainnya, ada SOP, ada peraturan OJK ada peraturan bank Indonesiasemua aturan itu harus dilaksanakan dan setiap melakukan tindakanpenyimpangan atau pelanggaran pasti ada sangsi

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/ PN PrgBahwa Rapat Umum Pemegam Saham akan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(Satu) tahun kecuali ada direksi yang melakukan pelanggaran sehingga harusmengganti pengurus yang baru jadi walaupun belum sampai 1 (Satu) tahun itubisa dilakukan Rapat Umum Pemegam Saham;Bahwa jika anggota komisaris melakukan kepengurusan dalam suatu bankmaka itu melanggar larangan kalau melanggar larangan tentunya adasangsinya tetapi siapa yang berhak memberi sangsi pada komisaris tentunyaDewan

tentunya akan merugikan Pemegam Saham maka oleh Pemegamsaham setidaknya 1/10 dari pemegam saham maka tentu akan dilakukanRapat Umum Pemegam saham untuk memintai pertanggung jawabankomisaris yang melanggar larangan;Bahwa Sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas itu. tidakmungkin kalau hanya satu pemegam sahamnya karena perseroan terbatasdidirikan atas dasar perjanjian dan yang namanya perjanjian tentu lebih darisatu orang;Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki kKewenangan untukmemberi Sangsi

pada direksi atau komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)hanya dapat memberi sangsi pada perusahaan yang bersangkutankatakanlah dengan mencabut izin usahanya tapi untuk memberhentikananggota dewan komisaris atau anggota direksi tidak memiliki kewenangantetapi ketika suatu bank dalam kondisi tidak sehat dan ditempatkan dalampengawasan khusus maka oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyarankanagar salah satu langkah penyelesaian adalah mengganti anggota Direksi ataumengganti anggota Komisaris, kapan

Merangin Karya Sejati dikenakan tiga sangsi yaitu :a. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Kab. SolokSelatan.b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh PT. Merangin Karya Sejati (pinak kedua)atau jaminan uang muka dicairkan.c.

JHON KENEDY dan pengawas lapanganRAHMAT SYUKRI dan disetujui oleh HANIF RASIMON, ST selaku PPTK, dokumen/surat yang Saksi sebutkan dimaksud ada dalam buku pemutusan kontrak Nomor :620/01/SKBM/DPU/XI2011 tanggal 28 Desember 2011.Bahwa Sangsi yang diberikan sesuai pemutusan kontrak dengan Surat KeputusanNomor : 620/01/SKBM/DPU/XI2011 tanggal 28 Desember 2011 sudahdilaksanakan oleh PT. MKS yaitu:a. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Kab.

Merangin Karya Sejati diberikan sangsi yaitu1) Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas daerah Kab. SolokSelatan;1232) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PT. Merangin Karya Sejati (pihak kedua)atau jaminan uang muka dicairkan.3) Pihak kedua dikenakan sangsi berupa pengenaan daftar hitam untuk jangkawakiu selama 2 (dua) tahun.Bahwa benar semua sangsi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)sdr. BURAHMAN,SST kepada PT.

Merangin Karya Sejati belum dilaksanakansemuanya, sangsi yang telah dilaksanakan PT. Merangin Karya Sejati adalah :a) Jaminan pelaksanaan sepengetahuan Saksi sudah dicairkan namun Saksitidak tahu berapa jumlahnya.b) Pihak kedua dikenakan sanksi pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2(dua) tahun.Bahwa bobot pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh PT.

Merangin Karya Sejatidikenakan tiga sangsi yaitu :a. Jaminan pelaksanaan dicairkan.b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh PT. Merangin Karya Sejati (pihak kedua)atau jaminan uang muka dicairkan.c. Pihak kedua dikenakan sanksi pengenaan daftar hitam jangka waktu 2 (dua)tahun143Bahwa sebelum PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan PT.Merangin Karya Sejati, Terdakwa selaku Direktur PT.

Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUNPTKTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :A Melewati batas yang telah ditentukan;BCMembuang atau mencabut Tanda Batas;Menebang Pohon Kayu TandaBatas;Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut diatas.2 22222228 22222 == ===Akan dikenakan Sangsi

selakuTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :E Melewati batas yang telah ditentukan;F Membuang atau mencabut Tanda Batas;G Menebang Pohon Kayu TandaBatas;H Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut dialAS. = 222 nn noone nn nnn nnn none nn nnn anneAkan dikenakan Sangsi

yang bersifat menentukan (Novum) yangdimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah :1.Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali1 (PPK1) yaitu : PutusanNomor 01/XIII/2008/Dewan Penilai MAPPI;Bahwa selengkapnya isi putusan Dewan Penilai adalah sebagai berikut:Putusan Dewan Penilai :Sesuai dengan kesimpulan dan pendapat atas dugaan pelanggaran SPIyang telah diuraikan di atas, baik yang merupakan pokok aduan maupunyang terungkap dalam pemeriksaan, Dewan Penilai MAPPI,memutuskan:1) Memberikan sangsi

Pelaksanaanpemberian sangsi dilakukan oleh Pengurus Pusat MAPPI palinglambat 22 hari kerja sejak diterimanya putusan ini oleh PengurusPusat MAPPI;Bahwa dengan mendasarkan kepada Bukti Novum PPK1, makapenilaian kerugian negara yang dibuat oleh Penilai tersebut adalahjuga cacat hukum dan oleh karenanya cukup beralasan hukum untukdinyatakan batal demi hukum, karena Penilai yang menyatakanbahwa pengadaan peralatan teknik di TVRI tidak memiliki izin dalammenjalankan pekerjaannya sebagai penilai, maka

administratif;Bahwa tadi ahli sudah menjelaskan ketika membandingkan ketentuan PermenLHK 71 tahun 2016 dengan Permen 39 tahun 2008, didalam ketentuan PermenLHK 71 tahun 2016 hanya ada satu pasal yaitu pasal 16 yang menyinggungtentang denda eksploitasi hutan, denda eksploitasi hutan yang dimaksud dalampasal 16 mengenai tekhnis bagaimana BAP nya tadi harus merifer padaketentuan peraturan yang lainnya yaitu Permen 39 tahun 2008;Bahwa pelanggaranpelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14pelanggarannya apa sangsi

ADE SUTAJI, S.Sos, Tempat/Tanggal Lahir, Majalengka, 21121974, JenisKelamin: LakiLaki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, AlamatPERUM BUMI SAWALA BARU BLOK C RT/RW 001/007, Kel/DesaDawuan, Kecamatan Dawuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat maupun kuasahukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan,Saksi kenal Tergugat maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungankeluarga; Bahwa saksi mengetahul dasar pengenaan sangsi denda administrasi

Inhutani Il dasarnya adalah Permenhut 39 tahun 2008 tentang tata caraHalaman 113 Putusan Nomor : 71/G/2019/PTUN.SMD.pengenaan sangsi terhadap pemberian izin IUPKH kemudian Permen LHK 71tahun 2016 kaitannya dengan tindak pelanggaran juga setau kami dasarhukumnya selain itu ada Permen LHK terkait besaran tarif dan disitu adapatokan harga selain itu bisa juga sebab terjadinya denda itu atau latarbelakang pengenaan denda itu kalau dasar awalnya kan memang ada timpemeriksa dan saya masuk dalam anggota

melaksanakantugas sesuai dengan tupoksi yang diperintahkan untuk melakukan monitoringdan evaluasi terhadap pembinaan produksi/pemanenan hutan di wilayahPT.Inhutani Il, tapi Sesuai dengan sertifikasi dan kompetensi yang ahli milikimungkin lebih fokus dan lebih berkompeten, dalam hal ini memang saksimelakukan perhitungan penetapan luasan bersama tim yang lain dan saksi yangmenetapkan volume kayu dengan tahapantahapan metode yang memangsesuai dengan regulasi yang ada dan berlaku;Bahwa saksi tidak ikut menetapkan sangsi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi

No.295 K/Padt/20154.3.4.4.4.5.4.6.e Bahwa Kasir toko itu adalah Ma (26) perempuan yang tinggal dijalan RTA Milono Komplek Bama Raya;e Bahwa Hj.Juairiah telah membuat Pengaduan kepada DewanPers yakni Pengaduan mengenai Hajjah Juairiah yang merasatelah diperdayai oleh saya sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) dan Perbuatan saya yang tidak mengklarifikasi terlebihdahulu kepada Saudari Maulidah sebelum menerbitkan beritatentang Kasir Toko dilaporkan ke Polisi;e Bahwa Saya telah mendapat sangsi dari

132 pada angka (1) yang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan syah dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan SetiapSKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuktujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;e Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakaudan sangsi

Pasal 132 pada angka (1) yang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan syah dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan SetiapSKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuktujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD, Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakaudan sangsi

.86/Pid.Sus/2013/PN.Sbyyang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah dan Pasal 122angka (9) yang menyebutkan Setiap SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yangtelah ditetapkan dalam APBD, e Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13Februari 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri KeuanganNomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi HasilCukai hasil tembakau dan sangsi

Bahwa Terdakwa seharusnya patut menduga sepedamotor yang diterimanya yang tidak dilengkapi dengan plat nopolapalagi tanpa suratsurat yang sah seperti STNK, BPKB adalahmerupakan perobuatan yang melanggar hukum dan bagipelakunya dapat dikenakan sangsi berupa penjatuhan pidana,namun Terdakwa tetap melakukannya apalagi sebelumnyapada tahun 2011 Terdakwa pernah dijatuhi pidana olehPengadilan Militer I10 Semarang namun Terdakwa tidak jeraatau seharusnya bersikap lebih hatihati dalam bertindak.2.

normanorma agama kita,tapi awal tahun 2017 justru dia ingkar, masih jalinbisnis haram memperjual belikan TKW dengan sponsor laki ntersebut yang sekarangsudah ada bukti otentik dua warga Desa Juranalas diberangkatkan secara illegal tampamemikir nasib TKW/pekerja diluar negeri bagaimana perlindungan kerja karena tidaksesuai dengan aturan DINAKERTRANS atau pemerintah yang selalu melindungi nasibTKI diluar negeri namun penggugat menghindar, tidak memikirkan akibatnya bahwamemperdagangkan TKI itu berat sangsi

Demikian pula TermohonKonvensi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sekalipun telah diberikesempatan untuk memperoleh Surat Keterangan Perceraian dari atasannya,namun Termohon tidak keberatan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengantanpa surat keterangan atasannya dan siap menerima sangsi apapun ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratpermohonan Pemohon Konvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon Konvensi;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut

Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya atau batalnya tindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali juga tindakanmelanggar itu diancam pula dengan pidana kurungan atau denda....,(dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo,SH berjudul: PengantarPerburuhan.. Edisi Cetak Ketiga Belas, 2003 pada halaman 1112);1.