awalnyasebagai pegawai biasa dan mulai tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2013 terdakwasebagai Kasir ;Bahwa system Transaksi keuangan di Hero Swalayan menggunakan Aplikasi POS(Aplikasi untuk Kasir) ;Bahwa setiap Kasir pada Hero Swalayan mempunyai User ID dan Passwor masingmasingyang bersifat rahasia ;Bahwa Hero Swalayan melayani pengembalian barang oleh pembeli ;Bahwa selama saksi menjadi Kepala Lorong pada Hero Swalayan pernah mengalamiadanya pengembalian barang dari konsumen seperti susu ;Bahwa pada saat adaanya

dan sepeda motorjuga tidak kembali; bahwa setelah menerima uang tersebut, lalu Terdakwa pergi dari tempattersebut, namun Terdakwa tidak menebus sepeda motor yang digadaikantersebut, melainkan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018 saksi DimasGios Purwanto melaporkan hal ini kepada Polsek Johar Baru, JakartaPusat; Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst8.10.bahwa setelah mendapat informasi tentang adaanya

barang siapa dalam perkara yangdisidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keteranganpara saksi, Surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa RusmanHalaman 16 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN UnhAlias Marpel Alias Man Bin Daeng Rahman yang dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapatmempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlakudan tidak dikecualikan oleh peraturan perundangundangan yang berlakudengan tanpa adaanya

atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek JaminanFidusia.Adapun yang dimaksud unsur Pemberi Fidusia dalam perkara yangdisidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keteranganpara saksi dan keterangan terdakwa adalah terdakwa NGATEMIN Bin KASBIyang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani sertadapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yangberlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundangundangan yangberlaku dengan tanpa adaanya

dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yangdisidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keteranganpara saksi, surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa Rusdialias Baila bin La Ndau yang dalam pemeriksaan di persidangan terbuktisehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semuaperbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan olehperaturan perundangundangan yang berlaku dengan tanpa adaanya

juga,sehingga dapat diyakini terdakwa telah adanya sita eksekusi tersebut;Menimbang, bahwa tentang dalil terdakwa yang mengatakan bahwa pemilikan9 unit Apartemen telah dilakukan sebelum dilakukan sita eksekusi dan dibuatnyaPPJB hanya untuk urusan administrasi penghuni, hal pernyataan terdakwa tidak dapatditerima dengan alasan terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapunterhadap objek sita eksekusi setelah dilakukan sita eksekusi tanggal 4 Februari 2002karena bertentangan dengan maksud adaanya

perbuatan Terdakwatelah melanggar ketentuan pidana 378 jo 64 (1) KUHP dan ternyataperbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendakdilindungi yaitu) perlindungan terhadap H.Santarja maka perbuatanTerdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formal danmateriil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif ataupertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkanpula apakah pada sekitar dri Terdakwa ditemukan adaanya

Undangundang nomor18 tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 56 ke1 KUHP dan ternyataperbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendakdilindungi yaitu. perlindungan terhadap masyarakat, maka perbuatanTerdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formal dan materiil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telahterbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawabanpidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar driTerdakwa ditemukan adaanya

dugaanpemalsuan surat yang diduga dilakukan Dian Ruspandi terkait denganbukti surat yanag diajukan dipersidangan dalam perkara yang diputusoleh Pengadilan Tinggi Samarinda No. 65/PDT/2009/PT.KT.Smda yangdiduga dipalsukan oleh Dian Ruspandi ; Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut ternyata PengadilanTinggi Samarinda belum menerima perkembangan kasus tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena laporan dugaan pemalsuantersebut belum ditindak lanjuti dengan proses ;peradilan, padahal untukdinyatakan terbukti adaanya

bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiaporang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohaniserta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.Menimbang, bahwa frase kata Barang siapa pada hakekatnya bukanlahmerupakan suatu unsur dari perbuatan pidana yang dilarang dan diancam denganpidana, akan tetapi Barang siapa dalam pembuktian suatu perkara pidanaadalah merupakan bagian unsur bunyi suatu pasal yang lebih ditujukan untukmenghindari adaanya

Bahwa dengan adaanya hal tersebut diatas sebagaimana pada Nomor. 2,bahwa Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi telah terbukti berbuatNusyuz, sehingga tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi tebebas dariTuntutan yang berupa Nafkah Iddah, Mut'ah maupun Kiswah , sebagaimanadiatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat 1 Isteri dapat dianggapnusyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajibankewajiban sebagaimanadimaksud dalam pasa 83 ayat 1, kecuali dengan alasan yang sah danKompilasi Hukum Islam pasal

Lease or accept where covered by sub paragraphs (a) to (),management of the object;a Negara Peserta memastikan bahwa kreditur yang membawa bukitmemadai adaanya wanprestasi dari debitur dapat, sementara menunggudikeluarkannya penetapan final atas tuntutannya dansejauhdebiturtelahmenyetujuihaltersebutpadasaatapapun, mendapatkan suatutindakan dari pengadilan dengan cepat dalam bentuk salah satu ataubeberapa dari perintah berikut ini sebagaimana yang diminta oleh kreditur :a.

juga,sehingga dapat diyakini terdakwa telah adanya sita eksekusi tersebut;Menimbang, bahwa tentang dalil terdakwa yang mengatakan bahwa pemilikan9 unit Apartemen telah dilakukan sebelum dilakukan sita eksekusi dan dibuatnyaPPJB hanya untuk urusan administrasi penghuni, hal pernyataan terdakwa tidak dapatditerima dengan alasan terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapunterhadap objek sita eksekusi setelah dilakukan sita eksekusi tanggal 4 Februari 2002karena bertentangan dengan maksud adaanya

Dan oleh karena pembetulan/perbaikan tersebut tidakmengubah pokok dan tidak mengubah makusd dari gugatan serta adaanya mengenai Aktapengikatan Jual Beli dari Para Tergugat, tidak menyebabkan gugatan gelap atau kabur.4. Bahwa Pengikatan Jual beli antara Penggugat dan Para Tergugat sudah jatuh tempo,sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Akta Pengikatan Jual Beli tersebut semestinyamenjadi Jual beli pada saat Sertifikat Hak Milik No.559/Jelutung An.

Kardi bin Labala dan Terdakwalll Firman bin Saida yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehatjasmani dan rohani' serta dapat mempertanggungjawabkan semuaperbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan olehperaturan perundangundangan yang berlaku dengan tanpa adaanya alasanpembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatanyang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,makaunsur barang siapa telah

bagi seseorang untuk mencairkan cek apabila seseorang yang bukanpemilik lansung cek tersebut karena tentunya pihak bank juga akan ekstramenjalankan prinsip kehatihatian.Menimbang bahwa apalagi dalam perkara ini, sesuai bukti surat P.1 yangmencairkan cek dimaksud adalah atas nama Hans Yudhian yang berarti bukannama salah satu diantara para tergugat.Menimbang bahwa bukti cek yang diajukan oleh pihak penggugat adalahberupa foto copy tanpa aslinya, maka dalam sistem hukum pembuktian perdatabukti tanpa adaanya

Unsur Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau atau uang kertas yangdikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidakdipalsu atau waktu diterima diketahui tidak asli atau palsu ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dari keterangansaksisaksi dan keterangan terdakwa sendiri, dengan dikuakan adaanya barang bukti yangdiajukan kepersidangan, bahwa benar terdakwa memperoleh uang palsu pecahan Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) sebanyak 110

PeradilanTata Usaha Negara, sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor 9 Tahun = 2004, makakeputusan tata usaha negara dalam perkara aquo patut untuk dinyatakan batal atau tidaksah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutkeputusan tata usaha negara tersebut' sertamembayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini :Bahwa, demi terciptanya suasana serta iklimkepastian hukum dan ketertiban hukum= yangberintikan keadilan, lagi pula untuk menjaminpersamaan kedudukan warga masyarakat dalamhukum, maka dengan adaanya

Indonesia tidak dalamkeadaan perang yang berarti dalam keadaandamai.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaUnsur Ketiga Dalam waktu damai, telah terpenuhi.Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama daritiga puluh hari tersebut Majelis Hakimmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Bahwa yang dimaksud Lebih lama dari tiga puluhhari adalah bahwa unsur ini merupakan batasanjangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) diKesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh harisecara berturutturut taanpaa adaanya

arah belakang dalamposisi merangkul dan karena pegangan tersebut sangat kuat (mencengkeram)mengakibatkan HP yang dipegang terjatun dan hal tersebut menyebabkanmemar dan luka lecet pada tangan saksi korban Irma Faridah;Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2016/PN SdaMenimbang, bahwa memar dan luka lecet yang dialami saksi korbanIrma Faridah bukanlah tergolong luka berat dan saksi korban juga tidakterhalang untuk melakukan kegiatannya seharihari;Menimbang bahwa hal tersebut diperkuat pula adaanya