Ditemukan 393 data
39 — 11
arah belakang dalamposisi merangkul dan karena pegangan tersebut sangat kuat (mencengkeram)mengakibatkan HP yang dipegang terjatun dan hal tersebut menyebabkanmemar dan luka lecet pada tangan saksi korban Irma Faridah;Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2016/PN SdaMenimbang, bahwa memar dan luka lecet yang dialami saksi korbanIrma Faridah bukanlah tergolong luka berat dan saksi korban juga tidakterhalang untuk melakukan kegiatannya seharihari;Menimbang bahwa hal tersebut diperkuat pula adaanya
SETIYADJI SETYAWIDJAJA, SH
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA c.q. H. PRABOWO SUBIANTO, selaku KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2.MAJELIS KEHORMATAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA c.q. HABIBUROKHMAN, S.H., selaku KETUA MAJELIS KEHORMATAN DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA JAWA TENGAH c.q. H. ABDUL WACHID, selaku KETUA DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PROVINSI JAWA TENGAH
124 — 69
Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Tidak Jelas);Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat tersebut di atas adayang menyangkut mengenai Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri, makaakan diputus secara tersendiri (Pasal 136 HIR);Menimbang bahwa dalam eksepsi kKewenangan absolut tersebut, antarapara Tergugat mendalilkan antara lain;a. bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadiligugatan Penggugat in casu secara absolut, karena adaanya aturan dalamUndangundang Parpol, Surat
112 — 12
Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/1288/2008,tanggal 30 April 2008 kepada Penggugat , dengan ketentuan sebagai berikut :e Nama pekerjaan : Pembuatan/Pembangunan Water Boome Volume : 1 (satu) pakete = Lokasi : Objek Wisata Pantai Widurie Biaya : Rp. 15.993.835.000, (Lima belas milyar Sembilan ratusSembilan tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah )Sumber Dana =: APBD Kab.Pemalang Tahun anggaran 2008.Bahwa adapun rincian pekerjaan yang harus dilaksanakan PenggugatSehubungan dengan adaanya
1.BAGUS ADI PRADITA, SH.
2.ARIEFULLOH, SH
Terdakwa:
Ramlan alias Allang bin Muturra
63 — 21
dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yangdisidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keteranganpara saksi, Surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa Ramlanalias Allang Bin Mutura yang dalam pemeriksaan di persidangan terbuktisehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semuaperbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan olehperaturan perundangundangan yang berlaku dengan tanpa adaanya
81 — 42
Kerugian Materiil.Dikarenakan adaanya persoalan dugaan tindak pidana hingga gug atan ini diajukan, maka Penggugat telah menggunakan jasa penasihathukum untuk membantu Penggugat dalam mencari keadilan dan atasjasa hukum tersebut Penggugat mengeluarkan uang sejumlahRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan b. Kerugian Imateriil .
40 — 12
ITV untuk membagi tanah danrumah terpekara dengan bauk dan kemudian menyerahkan bagian masingmasingkepada para Penggugat sesuai dengan porsinya setelah ada putusan pengadilan atasperkara tersebut sangat diragukn dan dimungkinkan tidak akan menyerahkannyadengan baik, makan Penggugat merasa perlu aagar pengadilan menghukum Tergugat1,0, dan IV untuk menbayar uang perkasa (dwangsom)sebesar Rp.200.000, (duaratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah dn rumahterpekara setelah adaanya
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Jujur Nainggolan
131 — 40
Putusan Nomor 63K/PM.101/AD/VIII/2021MenimbangBahwa yang dimaksud Lebih lama dari tiga puluhhari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangkawaktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannyaselama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturutturuttaanpaa adaanya penggal waktu.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawahsumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan sertaalatalat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satudengan lainnya maka diperoleh faktafakta sebagaiberikut:
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
76 — 87
Bekasi Sah milik Penggugat.Mengingat terkait Penetapan Ahli Waris BUKANLAH KEWENANGANPENGADILAN NEGERI lagi, terlebinh Penggugat selaku Ahli waris yangberagama Islam sudah sepatutnya penetapan itu dilakukan di PengadilanAgama apakah betul Penggugat sebagai ahli waris,Dengan digabungkannya perkara Gugatan Contentiosa danvoluntair/permohonan kewenangan di Pengadilan Agama menimbulkankerancuan hukum dan mengandung cacat formil sebagai dasar formalgugatan, oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan dan adaanya
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini menunjukkan adaanya ketidakcermatanpanitia karena tidak mempersiapkan petugas medis atau alat medis yangsesuai dengan standar sehingga mampu menangani keadaan daruratdengan tepat. Penanganan pertama terhadap' korban FIKRIDOLASMANTYA SURYA yang salah dan membahayakan jiwa korbantersebur sesuai dengan keterangan ahli dr. BAYU DHARMA SHANTI, Sp.PD bahwa pemberian minum pada orang yang mengalami dehidrasidapat memperbaiki kondisi dehidrasinya.
Ruth Luntulalo
Tergugat:
1.Sukri Mangantjo SH
2.Marfuah Giasi
3.Tauqik Bafadal
4.Sri Wahyuni
5.Senang
6.Kepala Kantor ATR BPN Kab Banggai
150 — 13
Bahwa tanah tersebut diperoleh dari Tergugat selaku Lurah pada saat itudan telah diberikan kepada Tergugat II melalui Surat SKPT dari sebagiantanah milik Tergugat maka dengan adaanya legalitas yang diperoleh olehTergugat Il berupa SKPT tersebut merupakan dasar serta alas hukumterbitnya sertifikat olen Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai;.
Bahwa tanah tersebut diperoleh dari Tergugat selaku Lurah pada saat itudan telah diberikan kepada Tergugat III melalui Surat SKPT dari sebagiantanah milik Tergugat maka dengan adaanya legalitas yang diperoleh olehTergugat Ill berupa SKPT tersebut merupakan dasar serta alas hukumterbitnya sertifikat olen Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai;.
FAISAL ADHYAKSA, SH
Terdakwa:
ASEP INDRA LESMANA Als ASEP Bin H. DODO HERMAWAN
134 — 132
Pasal 91 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun2012 tentang Pangan dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentinganhukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap masyarakat, makaperbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formal danmateriil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,telahterbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidanatersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwaditemukan adaanya alasan
61 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini menunjukkan adaanya ketidakcermatanPanitia karena tidak mempersiapkan petugas medis atau alat medis yangsesuai dengan standar sehingga mampu menangani keadaan daruratdengan tepat. Penanganan pertama terhadap korban FIKRIDOLASMANTYA SURYA yang salah dan membahayakan jiwa korbantersebut sesuai dengan keterangan ahli dr. BAYU DHARMA SHANTI,Sp.PD bahwa pemberian minum pada orang yang mengalami dehidrasidapat memperbaiki kondisi dehidrasinya.
62 — 5
dan Kaffeine, barang bukti dengan No. 7190/2013/NOF berupakaplet warna biru muda logo ZP dan No. 7191/2013/NOF berupa tablet warna kuning logoETA adalah benar kaplet dengan bahan aktif Dekstrometorfan;e Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NUZULA ELVA RAHMA, S.Si.AptBinti BAHRUN (Alm) untuk obat jenis dextro dapat dijual secara bebasterbatas dan hanya bisa diperoleh di toko obat dan apotik yangmempunyai ijin dari pihak yang berwenang sedangkan untuk obat jenisCarnophen hanya dapat diperoleh dengan adaanya
Erson Bin Hamzah
Tergugat:
1.Ali Hasan Bin Kabul
2.Alimudin Bin Zazuli
3.Sukrilah Bin Misron
4.Mustafa Bin Agus Cik
5.Komarudin Bin Jajuli
6.Hairul Bin Jajuli
9.Fauzi Bin Mahbur
10.Toni Bin Ali Hasan
71 — 28
Adaanya Kesalahaan dan kelalaian adanya kesalahaan yang dilakukan oleh para Tergugat.5.
Terbanding/Terdakwa : Ir. JUSDI RAHMAN LATUCONSINA, MM
79 — 36
TIPIKOR/2014/PT.AMB )factor yang berkembang dalam masyarakat khususnya masyarakatNamlea yang mengikuti penanganan dan penyelesaian proses, danmerasakan adaanya perlakuan khusus untuk para koruptor dengandijatunkan pidana penjara relative ringan. Dengan demikian PutusanPengadilan Negeri Ambon sangat tidak mencerminkan rasa keadilan.5.
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberadaan Terdakwa berperansebagai penghubung dalam hal terjadinya transaksi jual beli tersebut.Hal ini dapat diketahui adaanya komunikasi Terdakwa dengan DayatdanTerdakwa M. Ali dan Terdakwa Bambang berkaitan dengan kegiatantransaksi narkotika;Pertimbangan tersebut sejalan dengan keterangan saksi Muhammad Aliyang berperan sebagai penjual, telah ditangkap lebih dahulu karenamenjual narkotika kepada petugas sdr. HASBI yang berperan sebagaipembeli under cover buy.
72 — 29
Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon atas terdakwa Ir.JUSDIRAHMAN LATUCONSINA, sama sekali tidak mempertimbangkanfactor yang berkembang dalam masyarakat khususnya masyarakatNamlea yang mengikuti penanganan dan penyelesaian proses, danmerasakan adaanya perlakuan khusus untuk para koruptor dengandijatuhkan pidana penjara relative ringan. Dengan demikian PutusanPengadilan Negeri Ambon sangat tidak mencerminkan rasa keadilan..
Terbanding/Tergugat I : Soetrisno Suharto.
Terbanding/Tergugat II : Siti Chomsiyati.
94 — 40
Kerugian Materiil.Dikarenakan adaanya persoalan dugaan tindak pidana hingga gugatan ini diajukan, maka Penggugat telah menggunakan jasa penasihathukum untuk membantu Penggugat dalam mencari keadilan dan atasjasa hukum tersebut Penggugat mengeluarkan uang sejumlahRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan b. Kerugian Imateriil .
MALIKUL ADIL, SH
Terdakwa:
BAGUS PRAYOGO alias AGUS Bin BAMBANG HARYO
46 — 12
jawabkan kepadanya menurut hukum ;Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yangdisidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keteranganpara saksi, Surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa BagusPrayogo alias Agus bin Bambang Haryo yang dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapatmempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlakudan tidak dikecualikan oleh peraturan perundangundangan yang berlakudengan tanpa adaanya
74 — 20
scientific authority)sedangkan satwa yang tidak dilindungi adalah semua jenis satwayang keberadaannya masih dalam tingkat pertumbuhan tertentusehingga keberadaannya belum ditetapkan sebagai satwa di lindungi.Bahwa saksi menerangkan berdasarkan kerentuan pasal 5 ayat (1)dan ayat (2) peraturan pemerintah RI no. 7 tahun 1999 tentangpengawetan jenis tumbuhan dan satwa, bahwa satu jenis satwa liardapat ditetapkan dalam golongan dilindungi, apabila telah memenuhikreteria : mempunyai populasi yang kecil, adaanya