Kubu Raya adalah melakukanmontoring pada saat pemungutan suara Pileg 2019;Bahwa Sdr. MUHAMMAD MARLI yang merupakan Ketua Panitia PemilinanKecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan sdr. BAMBANGSUDARMONO, S.A.P Als BENGBENG yang merupakan Ketua PanwascamKec. Sungai Raya Kab.

Kubu Raya secara logika tidak dapat merubah ataumenambah surat suara karena surat suara tersebut disimpan dan dijagasecara ketat oleh pihak kepolisian;Bahwa Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh PPK atauPanwascam harus dilakukan sidang etik terlebin dahulu dan dikoordinasikandengan Gakkumdu dan tidak boleh dilimpahkan ke kepolisian karena hal initerkait dengan masa Pileg atau pemilu;Bahwa ada beberapa proses pelanggaran kode etik bersifat temuan danlaporan harus memenuhi syarat dan harus

Kubu Raya yaitu SdrSOLEHUDIN, S.H tersebut masuk dalam tugas dan tanggung jawab sayaselaku Panwascam dimana hal tersebut masuk dalam hal memastikanproses pemilu Jurdil;Bahwa yang terdakwa lakukan dengan menghadiri rapat pleno perhitungansuara di kantor Kecamatan, secara umum saya mengawasi jalannya rapatpleno dan perhitungan pilpres, pileg DPR RI, DPRD PRov, DPRKota/Kabupaten dan DPD teknisnya apabila Hologram C1 yang dipegangPPK, Panwascam dan Para Saksi sudah sesuai, maka tidak perlu dilakukanperhitungan

Dari Konsultan IndividualUntuk tahun2 sebelumnya mulai pada bulan april/mei, karenaterkait APBN dan adanya pileg dan pilppres, kontrak dariKonsultan Perseorangan cuma selama 4 bulan dan barudimulai pertengahan agustus 2014 s/d pertengahan desember2014 dan gaji sering tidak tepat waktu, adapun rincianya adalahsebagai berikut;e Gaji bulan 2, yang 2,5 juta rupiah oleh Tergugat dipakai membayarcicilan menggadaikan BPKN sepeda motor, 2 juta rupiah untuk Penggugat, 1,5rupiah untuk mengganti kalung dan

Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekira pukul 07.00 Wibsaat dilaksanakan apel pagi (apel siaga1 dalam rangkapengamanan pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun 2019 diMakodim 0726/Skh) dimana Terdakwa bergabung dalam SSKpemukul Kodim 0726/Skh Peleton1 Regu1, Terdakwa tidakhadir tanpa keterangan yang sah.Him. 3 dari 26 Him. PUTUSAN Nomor 60K/PM II10/AD/IX/20195. Bahwa kesatuan melalui Saksi3 (Serka Agus Arianto)telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahmertuanya di Dk.

Selanjutnya PENGGUGAT juga dimintai keterangan oleh Panwaslu Kab.Solok Selatan terkait dengan kasus tertukarnya Surat Suara tersebut.Menindaklanjuti pemeriksaan terhadap PENGGUGAT beserta jajaran tersebut,Panwaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 08/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 14 April 2014, perihal Rekomendasi PemungutanSuara Ulang di TPSTPS yang Surat Suaranya tertukar.

Solok Selatan dan sejumlah intel jugamendatangi kantor PENGGUGAT dan meminta PENGGUGAT beserta jajaranuntuk tidak melakukan PSU ; Ketua Panwaslu mengatakan kepada PENGGUGAT, untuk membalas RekomendasiPanwaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor 08/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 14 April2014 tersebut, PENGGUGAT cukup hanya membuat sebuah kronologis kejadianyang menceritakan telah digantinya surat suara yang tertukar dengan surat suarayang sesuai dengan Dapil I pada hari H pencoblosan, kemudian memberikannyakepada

Kekeliruantersebut PENGGUGAT jelaskan sebagai berikut :1 Bahwa Panwaslu Kabupaten Solok Selatan melaluiSurat Nomor 08/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 14April 2014 Perihal Rekomendasi PSU, pada pokoknyamerekomendasikan kepada KPU KabupatenSolokSelatan di mana PENGGUGAT menjabat sebagaiKetua untuk melaksanakan PSU karena alasanterjadinya suara suara tertukar 2 Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPUKabupaten Solok Selatan (PENGGUGAT) karenatelah menyelesaikan masalah surat suara tertukarmenjawab rekomendasi

Fotocopy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum KabupatenSolok Selatan Nomor : 08/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 14 April2014 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (fotocopy 12.13.14.15.16.17.

Bahwa mengingat dalam perkara ini tidak terdapat kepentinganumum yang mendesak untuk proses Penggantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat karena semua proses demokrasi(Pilkada, Pilpres, maupun Pileg) untuk wilayah Kabupaten Kolakatelah diselenggarakan sehingga beralasan secara hukum objeksengketa ditetapkan untuk ditunda pelaksanaannya;14.3.

Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu peserta Calon AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli dariPartai Golkar yang telah tercatat di dalam Daftar Calon Tetap (DCT)Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar Daerah Pemilihan2 (dua) Gunungsitoli pada Pemilihnan Anggota Legislatif (PILEG)Periode 20142019;2.

Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu peserta Calon AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli dariPartai Golkar yang telah tercatat di dalam Daftar Calon Tetap (DCT)Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar Daerah Pemilihan2 (dua) Gunungsitoli dengan nomor urut 5 (lima) pada PemilihanUmum Anggota Legislatif (PILEG) Periode 20142019;2.

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untukmenutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyaiharta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut,maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :1 (Satu) bendel foto copy RAB;1 (satu) bendel foto copy yang berisikan : Nota Kesepakatan, Surat Pernyataandan Daftar Kegiatan Pilgub yang sudah dilaksanakan Dananya disepakatiuntuk menunjang kegiatan Pileg

,Bin (Alm) Bejo Santoso dan Terdakwa Ill Lilikh Maslikah, S.P.dl BintiAbdurrohim, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa lI, II dan III tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa :1 (Satu) bendel foto copy RAB;1 (satu) bendel foto copy yang berisikan : Nota Kesepakatan, Surat Pernyataandan Daftar Kegiatan Pilgub yang sudah dilaksanakan Dananya disepakatiuntuk menunjang kegiatan Pileg 2014;1 (Satu) lembar Rincian Pengeluaran Riil;1 (Satu) lembar Surat Pernyataan SANHARI

: Surat dari KPU Kabupaten Sampang kepada Ketua DPRD Sampang No.548/KPU.Kab014.29872/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, perihal PenggantianAntar Anggota DPRD Kabupaten Sampang dari PPP.TT3 : Berita Acara Pleno No. 31/BA/KPUSPG/2013 tentang PermohonanPemenuhan Persayaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRDKabaupaten Sampang hasil pemilihan umum.TT4 : SK 32/Kpts/KPUKab014.329872/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentangPenetapan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sampang.TT5 : DCT Pileg

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalamGugatan pada point 13 dan 14haiaman 4 sid yang pada intinyaPengggugat diberi penghargaan dalam penyelenggaraan Pileg danPilpres 2014 serta selalu menjalankan tugas dan fungsinya denganbaik sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang.

Drs.Bambang Margono, seluruh Kassubangdiantaranya Achirowati, Hadinur, WanAlbahari dan Bendahara Pileg, Pilpres danPemilukada, Sdr. Robby M. Nur,Bendahara Hibah APBD, Sdri.

Drs.Bambang Margono, seluruh Kassubangdiantaranya Achirowati, Hadinur, WanAlbahari dan Bendahara Pileg, Pilpres danPemilukada, Sdr. Robby M. Nur,Bendahara Hibah APBD, Sdri. SantiLestari dan Bendahara APBN Rutin,Sdr.

Bahwa atas dasar perintah secara lisan dan nota dinas tanggal 13Februari 2004 dari Bupati Kapuas Hulu tersebut kepada Pemohon PK,dengan dasar pelaksanaan mendesak kerusakan Jalan dan JembatanKabupaten dan adanya desakan dari warga masyarakat Nanga Bunutketika menghadap Bupati Kapuas Hulu tanggal 13 Februari 2004, agarpelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan sebelum pemilu legislatif(pileg) pada bulan Mei 2004, dan jika pekerjaan tersebut tidakdilaksanakan segera, maka masyarakat Nanga Bunut akan memboikottidak

tanggal 13 Februari 2004, memerintahkan segera/secepatnyapembangunan Jalan Kabupaten BunutMangin, yang telah ditampungdalam APBD II KH sebesar Rp. 1,5 Milyar dengan menggunakan sistempenunjukan langsung dengan pertimbangan desakan anggotamasyarakat yang menginginkan pelaksaaan pembangunan jalan BunutMangin yang telah lama direncanakan segera dilaksanakan demikepentingan umum dan pertumbuhan ekonomi rakyat dapat segeratercapai, serta tekanan politis dalam bentuk memboikot pelaksanaanpemilu legislatif (pileg

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014, atas Laporan dari Para Penggugat kePanwaslu terhadap proses Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik danPenetapan Caleg Terpilin Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan YapenMenindaklanjuti laporan tersebut Panwaslu melalui surat Nomor: 022/PILEG/IV/Tahun 2014 tanggal 20 Mei 2014 merekomendasikan PeninjauanKembali terhadap hasil Penetapan perolehan Kursi Partai Politik danPenetapan Caleg Terpilin sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2)dalam Peraturan KPU Nomor 29 Tahun

Bahwa Mahkamah Partai denganPutusannya No.penyelesaian perselisihan066/DPPPHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 telah dapatmenyelesaikan perselisihan internal partai terkait dengan Pileg 2014atas dasar pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pakta Integritas PartaiDemokrat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harusmenyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini;3.3.

Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya No.066/DPPPHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 telah dapat menyelesaikanperselisihan internal partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasarpelanggaran terhadap Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrattersebut, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakandirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini;3.3.

Agoes Boedy Santoso yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Gideon Her Krigantanto sejak Pilpres dan Pilegtahun 2019 karena sama sebagai simpatisan Partai PDI Perjuangan;Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Aji sejak Pilpres dan Pileg tahun 2019 karenasama sebagai simpatisan Partai PDI Perjuangan dan sesama Anggota BSM;Bahwa Saksi hanya sebatas tahu dengan Santang Als Gonteng sejak Pilpresdan Pileg tahun 2019 karena sama sebagai simpatisan Partai PDI Perjuangandan

Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014 Pembuatan Pamflet, Leaflet, dan Poster) PILEG. 46. SK hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Teguran Tertulis, Pernyataan Tidak Puas dan Usulan pelepasan Jabatan sebagai Kasubbag Hukum) atas nama Sdr. ANTON YULIONO, SH; 47. SK Hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Tertulis, Pernyataan Tidak Puas) atas nama Sdr. ACH.

Temprina Media GrafikaSurabaya)DESOMMA n non nnn nnn nn nnn no nnn nen nnn con nnn non nee nee no nnn nen nnn nen nne nnn nne nnnAsli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota ; BAPP Nomor : 18/BAPP/PPHPIIII/2016 ; BAST Nomor : 14/BAST/PPHP/III/2016 ; Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014 PembuatanPamflet, Leaflet, dan Poster) PILEG ; SK hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin TeguranTertulis, Pernyataan Tidak Puas dan Usulan pelepasan Jabatan sebagaiKasubbag Hukum

Penduduk asli dan ber KTP elektronik dalam Pilbup, Pileg dan Pilpresyang mempunyai hak pilih, dalam pilkades desa Ceweng kali ini justrutidak masuk dalam DPT dan ditolak ketika akan memberikan suarapada saat pemungutan suara dengan menunjukkan KTP elektroniknya;b. Penduduk yang sudah pindah domisili lebih dari 3 (tiga) tahun masihmendapatkan surat undangan;c.

memberikankeberatan disampaikan kepada Sekretariat Bupati, dan diterima keberatankita dan undangan kita, tetapi tidak ada Jawaban;Bahwa, punya saksi bukti yang menunjukkan bahwa calon Kades pernahmengajukan keberatan ke Bupati;Bahwa, pada waktu mengajukan keberatan Suasana desa kondusif;Bahwa, pada saat pendaftaran ada satu hal yang sangat tidak layak padasaat diminta surat keterangan calon tidak pernah dipidana, yang sayaherankan kenapa ini dibuat oleh calon sendiri bukan otoritas Pengadilanseperti Pilkada atau Pileg

Syarat yang diajukan keluarga Termohonkemudian disetujui olen keluarga Pemohon termasuk biaya resepsisebesar ratusan juta rupiah dan acara resepsi yang akan berlangsungpada bulan Februari 2013 dengan alasan Pileg Prov. Maluku, tetapioleh lou Termohon minta untuk diundur hingga bulan April 2013 karenaalasan gedung;Bahwa setelah acara lamaran, Pemohon ke Jakarta menemui orang tuadan keluarga Termohon.

BUKTI P4 ;Foto Copy Surat Edaran KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 138/KPUKab002.434832/IV/2014 tanggal 09 April2014, Perihal : Penyampaian Berita Acara dan SertifikatPerolehan suara Pileg Tahun 2014 kepada Saksidan Pengawas Pemilu, selanjutnya diberi tandaveseeeeeeeeeesBUKTIP5 Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan PerolehanSuara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRDKabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten /Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model

Ditolaknya 31 (tiga puluh satu) orang untuk memberikansuaranya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pulau Kayu Aro,padahal ke31 (tiga Puluh satu) orang itu. tercatat dalam DPTPilpres, Pileg, Pilgub dan Pilbup;bene vide posita Gugatan pada halaman 5 angka 4 huruf d;b.

Bahwa untuk selanjutnya, jawaban dalam pokok perkara dariTergugat akan kami ajukan dengan dalildalil sebagai berikut:a) Mengenai dalil Gugatan pada angka V.1 s/d V.4Bahwa dalildalil posita gugatan pada angka V.1 s/d V.4 ini adalahdalildalil terkait ditolaknya 31 (tiga puluh satu) orang yang terdaftardalam DPT Pilpres, Pileg, Pilguo dan Pilbup oleh Panitia PemilinanKepala Desa Pulau Kayu Aro;Bahwa dalil posita ini bersifat imajiner, karena TAK SATU ORANGPUNDAPAT MENJAMIN SEANDAINYA KE 31 (TIGA SATU

pemberhentian status keanggotaan PKP Indonesiaatas nama SARJONO diberi tanda Bukti P 21 (copy sesuaiaslinyai);22 Fotokopy Bukti SMS antara Penggugat dan tergugat III(MarceliusUthan) tentang permintaan uang sebesar seratus lima puluh jutarupiah kepada penggugat diberi tanda Bukti P22, (foto copi VoneSMS HP Nokia 0812574602).23 Fotokopy Nomor Telpon Tergugat II dalam Daftar Calon Tetap PKPIDaerah Pemilihan Kalimantan Barat diberi tanda Bukti P23, (sesualaslinya);24 Fotokopy tanda bukti Laporan No.030/LP/PILEG