.1057 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa karena gugatan dalamrekonvensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi melainkanberdiri sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalamKonvensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam Rekonvensi menjadiikut tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan rekonvensi Tergugat ,Majelis mencermati bahwa inti Gugatan Rekonvensi adalah mengenai AktaNotaril No.9 tanggal 14 November 2015 tentang kerelaan/persetujuan suamidan Akta Notaril

Tentang sah tidaknya Akta Notaril No.9 tanggal 14 November 2015tentang kerelaan/persetujuan Suami dan Akta Notaril No.07 tanggal 14November 2015 tentang kerelaan tanah sardonohardjo, yang dibuatoleh Notaris Emanuel Retinanto,SH.2. Siapakah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan atas objeksengketa, yang terdiri dari : Sertifikat Hak Milik No.02749/Margoluwih, Desa Margoluwih,Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Surat Ukur No.00038/Margoluwih/98, tanggal 16 April 1998, seluas 69M2.

Sertifikat Hak Milik No.02751/Margoluwih, Desa Margoluwih,Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Surat UkurNomor : 00040/Margoluwih/98, tanggal 16 April 1998, seluas 1.825 M2.Menimbang, bahwa Mejelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulupokok sengketa pertama mengenai sah atau tidaknya Akta Notaril No.9tanggal 14 November 2015 tentang kerelaan/persetujuan Ssuami dan AktaNotaril No.O7 tanggal 14 November 2015 tentang kerelaan tanahsardonohardjo, yang dibuat oleh Notaris Emanuel Retinanto

dibuktikan di Laboratoriumforensik (pro justisia), sehingga satu keterangan saksi yang tidak diperkuatbukti lain tidak mempunyai kualitas pembuktian.Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan saksisaksi fakta yang dapat membuktikan dalildalil bantahannya, terkait adanyakekeliruan, paksaan, pemalsuan ataupun penipuan dari proses pembuatanakta kerelaan yang dibuat oleh Notaris Emanuel Retinanto,SH.Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensidapat membuktikan bahwa Akta Notaril

No.9 tanggal 14 November 2015tentang kerelaan/persetujuan suami dan Akta Notaril No.O7 tanggal 14November 2015 tentang kerelaan tanah sardonohardjo, dibuat secara sah dansesuai prosedur, maka Majelis Hakim menilai bahwa terjawab sudah pokoksengketa pertama dan terbukti akta kerelaan tersebut sah secara hukum.Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokoksengketa kedua mengenai sengketa kepemilikan SHM No.02749, SHMNo.02750 dan SHM No.02751/Desa Margoluwih.Menimbang, bahwa untuk membuktikan

Bahwa Akta Notaril tersebut dibuat dan ditandatanganidikantro Terlawan Il yakni Kantor PT. BTN (persero) Tbk,Banyuwangi yang dahulunya statusnya KCP PT. BTN(Persero) Tok, Banyuwangi (kantor cabang pembantu Jemberdi Banyuwangi);10.

Sebagai jaminanhutangnya,Tergugat telah memberikan sertifikat hak guna bangunan No.517/Kelurahan Kujangsari, seluas 158m2, setempat dikenal sebagai komplekperumahan buah batu regensi Kav B5 8 (jalan terusan buah batu bandung)kemudian dengan surat kuasa (akte notaril) Tergugat telah mengquasakankepada Penggugat untuk menjual atau dengan secara apapunmengalihkan/memindahkari/melepaskan hak atas tersebut; "Menimbang, babwa oleh karena telah diakul. atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum

SKMA (Surat Kuasa MenjualAgunan) non notaril atas SuratPelepasan Atas Tanah denganGanti Rugi Nomor 07/W/VI/R/2014Tanggal 21 Juni 2014c. Apa yang diperjanjikan di dalamperjanjian tersebut ?= Tergugat mengakui menerimauang sebagai pinjaman/kreditKupedes dari Penggugat sebesarRp.40.000.000, (Empat puluh jutarupiah).# Pokok pinjaman berikut bunganyaharus dibayar kembali oleh e Perbuatan Melawan Hukuma. Perbuatan apa yang dilakukantergugat kepada anda? b.

DrijowasitoPengurus Ketua Pusat KoperasiKopra (PKK) Gelombang Kabupaten Banggai, Luwuk, tanggal 16 Mei1969, hal mana dalam surat/bukti tersebut terbaca jelas seluruh aset/kekayaan yang berasal dari Yayasan Kopra telah dijual oleh JajasanKopra melalui Panitia Urusan Penyelesaian Pembubaran (PUPM)Jajasan Kopra dan menjadi milik PKK Gelombang Kabupaten Banggai,tanggal 16 Mei 1969, (Bukti P.5); Berdasarkan Surat Kuasa Menjual, yang dibuat secara Notaril olehNotaris N.R.

., pada tanggal 21Januari 2009 dengan Nomor Akta 5, yang dibuat secara Notaril di hadapanNotaris Mardiana Karlini Hutagalung, SH., berkedudukan di Jakarta yangaslinya disimpan oleh Nitaris tersebut di atas (selanjutnya berikut segalaperubahanperubahannya dan penambahanpenambahannya disebut "S KUPK").

hukum karena sewaktuwaktu Termohon Kasasi dapat semaunya mengubah isi dari Akta Nomor 5tanggal 21 Januari 2009 tentang SKUPK.Bahwa Hakim Banding menyandarkan pendapatnya kepada SuratPerjanjian Kredit Nomor 0000379SPK73871110, berdasarkan Pasal 5disebutkan "perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredityang dibuat Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. pada tanggal 21Januari 2009 dengan Nomor Akta 5, yang dibuat secara Notaril

Tbk., pada tanggal 21 Januari2009 dengan Nomor Akta 5 yang dibuat secara notaril di hadapan NotarisMardiana Kariini Hutagaiung, S.H., berkedudukan di Jakarta yang aslinyadisimpan oleh Notaris tersebut di atas (selanjutnya berikut segalaperubahannya dan penambahanpenambahannya disebut "SKUPK").Dengan demikian jelas Hakim Banding salah menerapkan hukum danmelanggar hukum pembuktian karena menjatuhkan putusan berdasarkankepada Akta Nomor 5 tanggal 21 Januari 2009 tentang SKUPK yang yangtidak pernah

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT 1 danTERGUGAT 2 tersebut, PARA PENGGUGAT juga telah mengalamikerugian imateriil berupa rusaknya nama baik dan reputasi PARAPENGGUGAT dalam dunia bisnis dan di mata partner kerja knususnyadalam bidang penyediaan infrastruktur fiber optik, serta hilangnyakepercayaan PARA PENGGUGAT atas suatu akta notaril, kerugianimmateriil mana yang tidak dapat diukur nilainya, namun agar kerugiandimaksud dalam gugatan ini konkrit, maka apabila dinilai jumlahnyatidaklah

perkara a quo.Tentang kerugian Imateriil10.11.12.Bahwa TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil PARAPENGGUGAT pada angka 37 dalil Gugatannya, yang pada intinyamenyatakan Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT danTERGUGAT Il, menyebabkan PARA PENGGUGAT telah mengalamikerugian Imateriil berupa rusaknya nama baik dan reputasi PARAPENGGUGAT dalam dunia bisnis dan di mata partner kerja khususnyadalam bidang penyediaan infrastruktur fiber optic, serta hilangnyakepercayaan PARA PENGGUGAT atas suatu akta notaril

yang dibuat oleh TERGUGAT II yakni Akta Notaril No.26/2020 adalah hasil kesepakatan dari PARA PENGGUGAT denganTERGUGAT , terbukti dengan ditandatanganinya Berita Acara RUPSpada Akta, sehingga dalil PARA PENGGUGAT haruslah ditolak.Halaman 54 dari 118 putusan Nomor 393/PDT/2021/PT BDG13.

Bahwa tuntutan PARA PENGGUGAT tersebut tidak jelas mengenaipendaftaran atas Akta Notaril yang mana yang dimintakan oleh PARAPENGGUGAT kepada Majelis Hakim untuk dilaksanakan oleh TURUTTERGUGAT, sehingga layak Tuntutan Provisi yang dimintakan oleh PARAPENGGUGAT tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksaGugatan a quo.Dalam Tuntutan Pelaksanaan Putusan Serta Merta6.

Rp.30.000.000, untuk setiapbulannya terhitung sejak tanggal gugatan ini sampai dengan adanyaPutusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht).Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari Terbanding 1 danTerbanding 2 tersebut, Para Pembanding juga telah mengalami kerugianimateriil berupa rusaknya nama baik dan reputasi Para Pembandingdalam dunia bisnis dan di mata partner kerja khususnya dalam bidangpenyediaan infrastruktur fiber optik, serta hilangnya kepercayaan ParaPembanding atas suatu akta notaril

TentangPenyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasukInformasi Elektronik, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai denganayat (4), Informasi Teknologi merupakan alat bukti hukum yang sah, sebagaiperluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku diIndonesia, sepanjang Informasi Elektronik tersebut menggunakan sistemelektronik yang sah menurut UU ITE dan bukan alat bukti yang menurutUndangUndang wajib dibuat di dalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalambentuk akta notaril

pada umumnya menggunakan kekerasan, premanisme, intimidasi,terror terhadap konsumen maupun keluarganya itu adalah perbuatan melawanhukum padahal kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha yang telahterwujud sebagaimana dikehendaki dalam Undangundang no. 8 tahun 1999tentang perlindungan konsumen, sanksinya adalah (pasal 62) undangundangperlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 pidana 5 (lima) tahun atau denda Rp2.000.000.000, (Dua millyar rupiah);10 Bahwa hutang piutang kebendaan bergerak wajib notaril

EXCEPTIONON ADIMPLETI CONTRACTUS1.Bahwa sebagaimana diakui oleh PARA PENGGUGAT dalam positanyaangka 8 dan 9 yang menyebutkan antara PENGGUGAT denganTERGUGAT telah sepakat untuk membuat dan menandatangani suatuAkta Notaril atas fasilitas kredit yang diterima oleh PENGGUGAT I, yaknia. Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 9 Juli 2002 yang dibuat oleh dandihadapan Notaris Sumardilah Roosdilan, SH beserta Addendumnyadengan total plafond kredit adalah sebesar Rp. 9.000.000.000,(sembilan milyar rupiah).b.

(Notaril)Bukti T6, Fotocopy Addendum VI No. 52/KMK/GKMBHL/X/07 tanggal31 Oktober 2007 atas Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 9 Juli 2002yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ny. Sumardiiah Oriana Roosdilan;Bukti T7, Addendum VII No. 24/KMK/GKMBHL/VI/08 tanggal 02 Juni2008 atas Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 9 Juli 2002 yang dibuat danditanda tangani oleh Ny.

DKI kepada PT Tri Perkasa Agro Coco No. 163V/SP/GSK/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 perihal Surat Peringatan I.Bukti T24, Surat Bank DKI kepada PT Tri Perkasa Agro Coco No.1676/SP/GSK/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Surat Peringatan Il.Bukti T25, Surat Bank DKI kepada PT Tri Perkasa Agro Coco No.2034/SP/GSK/VV2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal Surat Peringatan Ill.Bukti T26, Surat TERGUGAT kepada PT Tri Perkasa Agro Coco No.254/SP/GPA/V/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal Peringatan.Bukti T27, Akta Notaril

Benny Efran, SH No. 03 tanggal 3 September2008 tentang Pemberian Jaminan Secara FidusiaBukti T28, Akta Notaril Benny Efran, SH No. 04 tanggal 3 September2008 tentang Pemberian Jaminan Secara FidusiaBukti T29, Akta Notaril Benny Efran, SH No. 11 tanggal 8 Januari 2009tentang Pemberian Jaminan Secara Fidusia.Bukti T30, Surat Bank DKI kepada Kan tor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung No. 645/GPA/I/2017perihal Pennohonan Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang HakTanggungan dan

;Fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Perubahan ke terhadapPerjanjian Kredit Nomor 83 (notaril) tanggal 18 Maret 2005 AntaraPT. Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT.

Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.PERBUATAN MELAWAN HUKUM KELIMATERGUGAT Il selaku Presiden Direktur dari TERGUGAT Ill telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGATKARENATERGUGAT Il selaku Presiden Direktur dari TERGUGAT Ill telahmenuangkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 11 Juni 2010 ke dalamAkta Notaril berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 23tanggal 11 Juni 2010, melalui TURUT TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT Il.

TERGUGAT Il telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebabTERGUGAT Il selaku Presiden Direktur dari TERGUGAT Ill telahmenuangkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 11 Juni 2010 ke dalamakta notaril berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 23 tanggal11 Juni 2010 (Vide BUKTI P18), melalui TURUT TERGUGAT dan/atauTURUT TERGUGAT IL.1).Adanya Perbuatan yang melanggar hukumTERGUGAT Il telah melakukan perbuatan melawan hukumdengan menuangkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 11 Juni2010 ke dalam akta notaril

Ataudengan kata lain, dengan hadirnya pemegang 65% saham, maka jumlahpemegang saham yang hadir dalam, RUPSLB saat itu telah melebihiminimal kuorum yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Tergugat Ill.C.3.Penuangan Hasil Keputusan RUPSLB Ke Dalam Akta Notaril BukanPerbuatan Melawan Hukum Karena Dilakukan Sesuai Ketentuan UUPT.17.

Tindakan Tergugat Il yang menuangkan hasil. keputusan RUPSLB ke dalamakta notaril adalah bukan perbuatan melawan hukum karena dilakukansesuai perintah ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUPT. Untuk lebih jelasnya,berikut kutipan ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUPT:Hal 107 dari 129 Hal. Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.18.19."Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)diingat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia".Lebih lanjut, ketentuan Pasal 14 jo.

Pengesahan BadanHukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta PenyampaianPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan DataPerseroan Terbatas ("Permenhukham 2011") mempertegas ketentuanPasal 21 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa pemberitahuanperubahan anggaran dasar ke Kementrian Hukum dan HAM diajukandengan dilengkapi tembusan akta perubahan anciggran dasar PerserQanVang dikgtahui oleh notarlis sesuai aslinya.Dengan demikian, maka dituangkannya hasil keputusan RUPSLB ke dalamakta notaril

Semarang, sehingga berdasarkan akta perubahan yang terakhir ini,fasilitas kredit yang dinikmati Penggugat, Legowo Budiyanto dan IwanBudiyanto menjadi pokok sebesar Ro 2.000.000.0000,00 (dua milyar rupiah)dengan jangka waktu 36 (tiga pulun enam bulan) terhitung mulai tanggal 13Juni 2014 sehingga harus dilunasi oleh Penggugat selambatlambatnya padatanggal 13 Juni 2017Selurun Akta Peraniian Kredit tersebut di atas dibuat secara notaril sehinggamerupakan Akta Otentikyang memiliki kekuatan pembuktian

Karenadalam pasal 37 UndangUndang no.1 tahun 1974 tentang pembagian hartagono gini jelas dan tegas mengatur dan menerangkan apabila terjadiperceraian maka harta gono gini/narta bersama harus dibagi dua.Jangankan harta bersama/harta gono gini,harta bawaan saja pun jikaterjadi perkawinan maka harta bawaan tersebut secara hukum sudahmenjadi harta gono gini/harta bersama sepanjang pihak suami danpihak istri tidak membuat perjanjian pemisahan harta atau perjanjiankawin secara notaril apalagi dalam perkara

Tinggi Gorontalo telahmelakukan kekeliruan dan telah salah menerapkan hukum atau tidak diterapkansebagaimana mestinya; Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena tidakmempertimbangkan tentang kedudukan Tergugat dan Tergugat XII sebagaiPembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi menurut hukum, karenaperolehan dan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat dan TergugatXII telah memenuhi syarat formal dan tata cara perolehan hak atas tanahdengan cara pembelian yang sah dengan akte notaril

mengumumkan/memperbanyak/memperdagangkan DVD/VCD/MP3 lagulagu yang didugahasilpenggandaan ilegal/bajakan, maka terhadap pelaku yang dilakukanpenangkapan dalam operasi kepolisian di wilayah Hukum PolresSingkawang ini telah memenuhi unsur delik tindak Pidana padaPelanggaran Hak Cipta dan ljin yang harus dipenuhi adalah penjualharus menjual DVD/VCD/MP3 yang diperbanyak dengan ijin dari12pemegang hak cipta atau menjual DVD/VCD orginal atau resmi/legal dan izin tersebut harus tertulis dengan atau tanpa akta notaril

Halini membuktikan bahwa Penggugat tidak cermat dan sudahHalaman 7 dari 38 Putusan Nomor 206/PDT/2021/PT SMRselayaknya majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya;Bahwa Penggugat mendalilkan pada butir ke1 dalam gugatannyatelah terjadi kesepakatan dan atau perjanjian tetapi tidak dapatmenyebutkan secara pasti mengenai waktu kapan terjadinyaperjanjian, isi perjanjian,bentuk perjanjian di bawah tangan ataupunakta notaril, serta mengenai hak dan kewajiban masingmasingpihak.

Hal ini menandakan bahwaPenggugat tidak cermat dan bingung dalam gugatannya;Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan dan/atau mengikatkan diridalam bentuk perjanjian dengan Penggugat, baik itu perjanjian di bawahtangan maupun akta notaril.

EXEPTIOIN PERSONAIKELIRUPIHAK YANG DITARIKSEBAGAI TERGUGATBahwa PENGGUGAT keliru) menarik TERGUGAT sebagaiTERGUGAT dalam gugatannya, dalam dalil gugatannyaPENGGUGAT juga mendalilkan adanya jual beli lahan antaraPENGGUGAT dengan Pihak Lain (Tuan Aneng) sebagai Pembeli,dalam perjanjian jual beli tersebut, TERGUGAT hanyalah sebatasmembuatkan Akta Notaril sebagaimana tugas TERGUGAT sebagaiNOTARIS.

Trah Putra Utama adalah direktur yaitu TuanDedy, bahwa Exeptio in persona / keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat,karena Tergugat hanyalah sebatas membuatkan Akta Notaril sebagaimanatugas Tergugat sebagai notaris, sehingga Tergugat tidak mempunyaihubungan hukum dengan Penggugat, dan bahwa gugatan Penggugat kurangpihak / tidak lengkap (exceptio plurium litis consurtium), karena Penggugatseharusnya mengikutsertakan pihak lain sebagai Tergugat yaitu Tuan Anengsebagai pembeli dalam transaksi jual

Makaberdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjianpembiayaanmenurut hukum dibuat dengan akta notaril sebagai akta otentik yang artinyaakta yang didalam bentuk yang ditentukan undangundang yang dibuat ataudihadapan pegawai yang berkuasa (pegawalumum) untuk itu, ditempatdimanaaktanya dibuat (vide: Pasal 1868 KUHPerdata).

Menyatakan pembuatan akta notaril jaminan secara fidusia terhadapbarang yang dibeli dengan angsuran yang dilakukan tidak dihadapan Notarisadalah bertentangan dengan hukum;7. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan yang di buat antara Penggugat danTergugat Batal Demi HUKUM;8. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulumeskipun ada upayaverzet, banding, kasasi, atau peninjauanKenn bal lissacseseeeecseeceence9.

YUNGIN PRIMA SENTOSA tersebut agarmemberikan kuasa untuk menjual kapal tersebut kepada pihak keduasecara notaril " ;Bahwa dari kalusule Pasal 6 Akta pengakuan Hutang, tertanggal 22 Maret2001, No. 5 yang dibuat oleh Notaris Yance Adolf Victor Mangare, SH. (BuktiP.11), sewajibnya secara materiil dibuktikan terlebih dahulu tentang halhalberikut ini :Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 460 PK/PDT/2007a.

YUNGIN PRIMASENTOSA (Termohon Peninjauan Kembali Il) kepada PemohonPeninjauan Kembali untuk menjual kapal tersebut kepada pihak keduasecara notaril ", akan tetapi di depan persidangan sama sekali tidakterbukti tentang tidak adanya suatu Surat Kuasa dari PT.