Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tersebut ; Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 September 2013 Nomor. 53 / Pid.Sus / 2013 / PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; 1.

Hakim PN Tipikor Semarang sejak tanggal 8 Mei2013 s/d 6 Juni 2013 ; 6. Perpanjangan Wakil Ketua PN Tipikor sejak tanggal 7Juni 2013 s/d 5 Agustus 2013 ; 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TipikorSemarang sejak tanggal 6 Agustus 2013 s/d 4September 2013 ; 8. Perpanjangan kKetua Pengadilan Tinggi TipikorSemarang sejak tanggal 5 September 2013 s/d 4Oktober 2013 ; 9.

Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 23 September 2013 s/d 22Oktober 2013 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TipikorSemarang sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d 21Desember 2013 ; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas' perkara dan Suratsuratyang terlampir di dalamnya, serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 17 September2013 Nomor : 53/Pid.Sus

/2013/PN TIPIKOR Smg.dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;Hal.2 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaanJaksa Penuntut Umum, tertanggal 7 Mei 2013, denganSurat Dakwaan No.

PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal23 September 2013 sebagaimana ternyata dari aktapermohonan banding Nomor. 111/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan dengan caraseksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 September2013 j 222 n oon nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnnMenimbang, bahwa dalam permohonan bandingnyaJaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 30 September 2013 yang diterima diPengadilan Tindak

No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UndangUndang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi serta peraturan Perundangundangan lainyang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tersebut ; e Merubah putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 17 September 2013 Nomor.53 / Pid.Sus / 2013 / PN TIPIKOR Smg. yangdimintakan banding

Putusan No. 22/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLKtersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penesihat Hukumnyapada tanggal 28 Nopember 2017;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telahmenyerahkan memori banding tertanggal 12 Desember 2017 yang diterimaoleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Rayapada tanggal 13 Desember 2017 dan memori banding tersebut telahdiserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum

juga telah menyerahkanmemori banding tertanggal 14 Desember 2017 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 15Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepadaTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 15 Desember 2017;Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkasberkas perkara kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal12 Desember 2017 Nomor : 49/Pid.SusTPK/2017/PN.Plk dan kepada JaksaPenuntut Umum

,MH, Hakim Tinggi TIPIKOR dan GATUTSULISTYO, SH.

,MH Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggimasingmasing selaku HakimHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 Desember 2017 Nomor :22/Pid.SusTPK/2017/PT.PLKdan putusan tersebut diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 oleh KetuaMajelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelistersebut, dibantu oleh WAYAN WASTA, SH Panitera

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru : sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 09 Mei 2014;. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru : sejak tanggal 10 Mei 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014; . Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru : sejak tanggal 09 Juli 2014 s/d tanggal 07 Agustus 2014; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : ASEP RUHIAT, S.Ag., SH.MH.

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 02/Pid.B/04/2014dari Kepala Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 18 April 2014, atas nama TerdakwaPAZWIR, S.Sos;Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 26/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR, tanggal 10 April 2014 dalam perkara atas nama TerdakwaPAZWIR, S.Sos;Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 26/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR,tanggal 10 April 2014 tentang Hari Sidang ; Surat Penunjukan Panitera Pengganti Untuk Mendampingi Majelis/Hakim Nomor:26/PID.SUS

Halaman 16 dari 251 Putusan No : 26/Pid.SusTPK/2014/PN.Pbr76) 1 (satu) buah Spanduk Bertuliskan BIMBINGAN SOSIAL DAN PELATIHANBERUSAHA PEMBUATAN TENDA TAHUN 2012;Dikembalikan kepada Dinas Sosial Kota Dumai; 77) Uang sebesar Rp. 10.088.520, (Ssepuluh juta delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;78) 1 (satu) lembar slip Formulir Setoran Rekening bank BNI 46 tanggal 18September 2013 ke Nomor Rekening 0159893832 Rekening lainlain KejariDumai Barang Bukti Tipikor

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan SelaHalaman 53 dari 251 Putusan No : 26/Pid.SusTPK/2014/PN.PbrNomor : 26/Pid.Sus/Tipikor

Indragiri Hilir Tahun 2011 di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPKPekerjaan Trio Tata Air dan Pekerjaan Pengaturan Trio Tata Air Tanggul Mekanikpada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2008.

kekeliruan dan kesalahan dalam pengelolaandana duka di FISIP, maka Inspektorat menurunkan Tim untuk memeriksa ;e Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut terdakwa diberi sanksi adminstrasiberupa penurunan pangkat dan pengembalian kerugian negara sesuai denganKepres No. 42 ;e Bahwa terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.105.000.000, yang disetorkan ke kas negara, sehingga ahliberpendapat sudah tidak ada kerugian negara karena sudah kembali ;e Bahwa pengembalian kerugian negara menurut UU TIPIKOR

(Hakim AdHoc TIPIKOR) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado,masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari : SELASA tanggal 27 Maret 2012, oleh Majelis Hakimtersebut, dibantu oleh : DETJE D.

Panitera Pengganti,( Hakim Ad Hoc TIPIKOR )Detje D. Wior, SH65

34/TIPIKOR/2013/PTY

putusanNo. 34/TIPIKOR/2013/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : UTAMI DEWL S.T.Tempat lahir : SlemanUmur/Tgl.

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta, dari tanggal 20 September 2013. sampai dengan 18November 2013 ;Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;Telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta tanggal 19 September 2013 Nomor: No: 34/ TIPIKOR/ 2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

Faktur pajak Nomor : 020.00418.44650781Menimbang, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan barang buktisebagai berikut:T.1 Kartu Identitas Penduduk atas nama SRI WALUYA (Copy dari Asli).T.2 Surat No. 12010/TIPIKOR/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019 dariPenasihat Hukum Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri KlatenT.3 Surat No.

B2305/M.3.19/Fd.1/12/2019 tertanggal 31 Desember 2019dari Kejaksaan Negeri Klaten kepada Penasihat Hukum TerdakwaT.4 Surat No. 12011/TIPIKOR/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019 dariPenisahat Hukum Terdakwa kepada Inspektorat Kab. KlatenT.5 Surat Nomor : 700/001/11.1II/2020 tertanggal 2 Januari 2020 dariInspektur Kab.

Hal ini didasarkan pada salah satupertimbangannya antara lain menyatakan bahwa kerugian negara merupakanimplikasi dari : 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalamHalaman 69 dari 91 Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2020/PN Smgpasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan 2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 UU Tipikor.

Tipikor/2011/PN.JPRDEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadiliperkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaanbiasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:Nama lengkap : Drs.

Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2011 s/d tanggal 12 Juni 2011;Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 12 Juni 2011 s/dtanggal 21 Juli 2011,Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 22 Juli 2011 s/dTanggal 20 Agustus 2011 ;4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak 21 Agustus 2011 s/d, 19September 2011;5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Sepetember 2011 s/d tanggal 08 Oktober2011;6.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 09 Oktober 2011s/d 07 Nopember 2011 ;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak 08 Nopember 2011 s/d tanggal07 Desember 2011 ;8. Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 15 Nopember 2011 sampai dengan 14Desember 2011;9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 15Desember 2011 Sampai dengan 12 Pebruari 2012 ;10.

Register : 516/2014 tanggal 20 Oktober 2014;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut1Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Oktober 2014 Nomor : 33/Pid.SusTpk/2014/PN.Amb. tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini ;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan NegeriAmbon tanggal 14 Oktober 2014 Nomor : 33/Pid.SusTpk/2014/PN.Amb.tentang Penetapan Hari Sidang ;Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa

Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP,namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkanfakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor dalam setiap penangananperkara tindak pidana korupsi ;Menimbang,

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut ; Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Mei 2013 Nomor. 5/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg. sekedar mengenai rumusan diktum amar putusan point ke-2 dan ke-3 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; 1.

Hakim Pengadilan Tipikor PN Semarang sejaktanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Pebruari5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor PN Semarangsejak tanggal 15 Pebruari 2013 s/d 15 April 2013 ;6. Perpanjangan (Il) Wakil Ketua Pengadilan TipikorPengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 April2013 s/d tanggal 15 Mei 2013 ;7. Perpanjangan (Il) Wakil Ketua Pengadilan TipikorPengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Mei2013 s/d tanggal 14 Juni 2013 ;8.

Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor PengadilanTinggi Semarang sejak tanggal 28 Mei 2013 s/dtanggal 26 Juni 2013 ;9.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan TipikorPengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Juni2013 s/d tanggal 25 Agustus 2013 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas' perkara dan Suratsuratyang terlampir di dalamnya, serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Mei 2013Nomor : 5/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg. dalamperkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas mohon kepada Majelis Hakim TipikorPengadilan Tinggi Semarang untukmenjatuhkan putusan Nomor. 5/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg, tanggal 23 Mei 2013sebagaimana tuntutan pidana yang telahdiajukan ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan MemoriBanding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwamengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Juli2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.

No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasalHal.61 dari 68 Halaman Put.No.52/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.64 ayat (1) KUHP serta peraturan Perundangundanganlain yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut ; Merubah putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 23 Mei 2013 Nomor. 5/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg. sekedarmengenai rumusan diktum

SUDIRO,SH.MHum, Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan TinggiJakarta tanggal 17 Maret 2014 Nomor : 14/Pid/TPK/2014/PT.DKI ditunjuk menjadiMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal16 April 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggotatersebut, serta dibantu

/WNSARYIO09/2015, Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri/ Tipikor Yogyakarta dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN :KESATU :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa HADI SUGITO Bin PAWIRO REJO selaku KepalaDukuh Besari, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidulberdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Siraman Nomor : 01/KPTS/2007tanggal 11 Mei 2007 tentang Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris BPDdan Pengangkatan Perangkat Desa SeDesa Siraman, Kecamatan Wonosari,Kabupaten Gunungkidul