Ditemukan 3977 data
107 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
DKI tentang Provisi, terbukti telah melangar hukum danharus dibatalkan, karena Permohonan Provisi Pemohon Kasasi memintaagar dapat dipertimbangkan yang menyangkut objek milik absolut PT.Golden Deer yang tidak termasuk sengketa karena tidak pernah dibataikanoleh Putusan berkekuatan Hukum Tetap No. 497/PDT/1988/PT.
Bahwa karena yudex facti Pengadilan Tinggi Jakarta No. 574/Pdt/2001/PT.DKI ,telah SALAH MENERAPKAN HUKUM dan telah MELANGAR HUKUMYANG BERLAKU, dan telah melampaui wewenang dalam menafsirkan katakata dalam amar Putusan yang berkekuatan tetap secara APRIORI ACONTRARIO, yang seharusnya berdasarkan AZAS ACTORIINCUMBITPROBATIO (Vide pasal 1865 KUHPerdata/ 163 HIR ) yaitu Azas yangmengandung HUBUNGAN HUKUM, HAK SUBJEKTIF dan IKTIKAD BAIK,menurut Penafsiran SISTEMATIKA, karena Pejabat NOTARIS dalampembuatan
126 — 22
disampaikan oleh petugas Bapas dan juga daripetugas Peksos yang pada pokoknya menyatakan bahwa petugas peksos anaksiap membantu biaya anak untuk pulang kekampung halamannya dimana anaksangat ingin pulang kekampungnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Anak diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal anak didakwa melangar
VERRA WELLYANA,S.H.
Terdakwa:
KASIYANTO
63 — 5
alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap denganberpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memangterbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan faktafaktahukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan danberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakimmemilin perbuatan terdakwa melanggar pasal dalam dakwaan alternatif kesatuyaitu 378 KUHP, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan PerbuatanTerdakwa telah melangar
394 — 10
membutuhkan bimbingan dari kedua orang tuanya; e Terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan halhal tersebut di atas menurut MajelisHakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amarputusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 83 UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkanbahwa apabila melangar
358 — 335
bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukansuatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktafakta hukumyang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sepertidalam dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kombinasialternatif Subsideritas yakniDakwaan pertamaPrimair : Melanggar pasal 35 UU no. 44 tahun 2008 tentangpornografiSubsidair : Melanggar pasal 29 UU No. 44 tahun 2008 tentangfornografiAtauDakwaan Kedua : Melangar
94 — 46
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar :Primair : Pasal 2 ayat (1)UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UUNo.20 Tahun 2001 ;Subsidair : Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20Tahun 2001 ;Lebih Subsidair : Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraSubsidaritas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebihdahulu, yaitu melangar
BURHAN, SH. MH
Terdakwa:
H. MUHAMMAD TANG
110 — 19
Muhammad Tang tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dalam Dakwaan Pertama Melanggar Pasal110 Jo pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2014Tentang Perdagangan, Maupun Dakwaan Kedua Melangar Pasal 106 JoPasal 24 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2014Tentang Perdagangan, sehingga Majelis Hakim tidak perlumempertimbangkan pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka
43 — 5
dan menjadi bagian dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa PenuntutUmum yang menuntut terdakwa dengan Dakwaan melangar
140 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1023 K/Pdt/2014masingmasing atau bersamasama, bertanggungjawab secarapribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan DanaPensiun akibat tindakan Pengurus yang melangar atau melalaikantugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalamPeraturan Dana Pensiun dan Peraturan Perundangundangantentang Dana Pensiun serta wajib mengembalikan kepada DanaPensiun segala Kenikmatan yang diperoleh atas atau darikekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum;c.
Melangar azas Ultra Viresa.
46 — 18
dakwaankombinasi antara subsidairitas dan alternatif, maka berdasarkan faktafakta dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaanyaitu Dakwaan Kedua Primair dari Penuntut Umum dan apabila unsurpidananya terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaanKedua Subsidair, namun bila Dakwaan Kedua Primair tidak terpenuhi makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Subsidair;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Kedua Primar melangar
1.DEVI SAFLIANA SH
2.DEARTY PUSPITASARI SH
Terdakwa:
NANDI RIZALDI Bin M NASIR
43 — 10
perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan atau tidak, sehingga Terdakwa dapat atau tidakdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang bahwa, karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwahal 18 dari 27 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Bna haldengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas yaitu Primer melanggar Pasal112 ayat (1) Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika danSubsidair melangar
INDRAYANI, SH.MH
Terdakwa:
DIAH AMELIA Alias AMEL
147 — 21
orang yangmengambil barang keseluruhan dari sisa modal sekitar 70 % yang masuk keterdakwa dengan cara terdakwa tagih sendiri dan ada melalui orang lainyang tertagih dan dibayarkan dari sekitar 10 %;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melangar
YULI WIDIOWATI, SH.
Terdakwa:
HENDRI RUDIAWAN Bin ARIFIN
402 — 27
Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan usahapenambangan pengolahan batu menjadi batu split dan abu tanpa dilengkapidengan IUP, IPR maupun IUPK, maka oleh karena itu unsur ini telahterpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan Kesatu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, yaitu melangar
40 — 27
Bahwa karena pengaruh pergaulan Terdakwa dalam dunia luar dimanaTerdakwa sering mendapatkan jasa dari sdr Estu Ragil maupun sdr Mozakir alis Mozauntuk bermain biliard yang sering dibayar oleh temanteman Terdakwa sehinggaTerdakwa timbul rasa simpati kepada sdr Estu Ragil untuk membantu sdr Estu Ragiluntuk mendapatkan dan memiliki sepeda motor, tanpa berpikir panjang bahwa perbuatantersebut merupakan perbuatan yang melangar hukum.4.
143 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perpanjangan PerjanjianPenggunaan Tanah Industri (PPTI) Diatas Hak Pengelolaan (HPL) di PTKawasan Berikat Nusantara (Persero) tanggal 24 April 2013 yangmengubah Surat Keputusan Direksi PT Kawasan Berikat Nusantara(Persero) Nomor 021/SKD/DRT.7.1/03/2012 tentang Tarif PerpanjanganPerjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) Diatas Hak Pengelolaan(HPL) PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tanggal 14 Maret 2012yang menentukan besaran tarif untuk memperoleh RekomendasiPerpanjangan HGB di atas, telah melangar
39 — 6
Tpg.Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternaitif,maka Majelis Hakim akan langsung memilinh membuktikan dakwaan dariPenuntut Umum berdasarkan faktafakta di persidangan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan kedua melangar Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya sebagaiberikut:1.
65 — 22
ada ijin untuk membeli, menawarkan atau menjadi perantara jualbeli narkoba golongan I;Bahwa Tedakwa menguasai barang narkoba tersebut hendak dijual kembali ;Bahwa terdakwa mengaku salah, merasa salah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala uraianyang ermuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkandalam putusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :Kesatu : melangar
NGURAH GEDE BAGUS JATIKUSUMA, S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD ABI DARDA Alias A'AN
238 — 91
uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenaitindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindakpidana itu dilakukan dan bagaimana cara terdakwa melakukan pidana tersebutBahwa dikarenakan Terdakwa adalah Pemilik UD Parewa yang beralamat diDesa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan rekomendasi pembukaangudang yang di usulkan oleh terdakwa adalah berlokasi di Desa Lepadikecamatan Pajo Kabupaten Dompu serta terdakwa tidak pernah melakukanmelegalkan kayu sepeeti yang dituduhkan melangar
258 — 193
melawan hukummelakukan pengukuran tanah milik Para Penggugat dengan cara yang tidakmemenuhi unsur Perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365Kitab UndangUndang Hukum Acara Perdata yang diuraikan dalam UnsurMelawan Hukum maka telah terpenuhi tindakan yang sifatnya PerbuatanMelawan Hukum.15.Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat Il, Il, Ill, IVdan Tegrugat V sangat merugikan Para Penggugat, sebagaimana yangdiatur dalam pasal 13865 KUH Perdata yang menyatakan "tiaptiapperbuatan melangar
Pembanding/Tergugat III : Yahna, U, Diwakili Oleh : Hj. Hane HP
Pembanding/Tergugat IV : Muhammad Ikhsan Diwakili Oleh : Hj. Hane HP
Pembanding/Tergugat V : Muhammad Mukhsin Diwakili Oleh : Hj. Hane HP
Pembanding/Tergugat VI : Hj. Siti Nafsiah Diwakili Oleh : Hj. Hane HP
Pembanding/Tergugat VII : Abdul Muthalib Diwakili Oleh : Hj. Hane HP
Pembanding/Tergugat VIII : Noor Lina Diwakili Oleh : Hj. Hane HP
Pembanding/Tergugat IX : Muhammad Qosim Diwakili Oleh : Hj. Hane HP
Pembanding/Tergugat X : H. Airillah Diwakili Oleh : Hj. Hane HP
Terbanding/Penggugat I : Makmur
Terbanding/Penggugat II : H. Nurdin
Terbanding/Penggugat III : Hj. Hartikah
Terbanding/Penggugat IV : Nursiah
Turut Terbanding/Tergugat I : M. Syarifudin
Turut Terbanding/Tergugat XI : Kepala Desa Mattone Kampung Baru
133 — 150
Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat sangat keberatan denganpertimbangan judex factie yang menolak eksepsi Para Pembanding/ParaTergugat mengenai gugatan kabur, alasan judex factie menolak eksepsitersebut dikarenakan didalam perbuatan melangar hukum yang merugikanHalaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT.BJMkepentingan subyek hukum tercakup pula pengertian adanya sengketakewarisan atau peristiwa lainnya serta mengenai silsilah dan tukar menukartanah serta tidak jelas obyek yang disengketakan