Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Umum Pencurian
Register : 15-08-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN BANYUMAS Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bms
Tanggal 26 September 2017 — Penuntut Umum: ACHMAD ARIS MUGIANDONO, SH. Terdakwa: KURNIAWAN als. WAWAN bin. KURTAM
91 — 16
  • Pasal 53ayat (1) KUHP;hal. 20 dari 29 PUTUSAN Nomor 74/Pid.B/2017/PN BmsSubsidiair, melangar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP jo.
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 01-09-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 188-K/PM.III-19/AD/IX/2021
Tanggal 26 Oktober 2021 — Oditur:
Yunus Ginting, S.H., M.H.
Terdakwa:
Suhardi
81 — 27
  • tanggal 12 April 2006.AtauKedua :Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan April tahun 2021atau waktuwaktu lain, setidaktidaknya dalam tahun 2021bertempat di warung atau kios rumah Saksi I, di KelurahanBokon Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya ProvinsiPapua, atau di tempat lain, setidaktidaknya di Ssuatu tempatyang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Ill19Jayapura, telah melakukan tindak pidana Barangsiapa dengansengaja dan terbuka melangar
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-04-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Plw
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
MULYONO Als. MUL Bin TARYANTO
30 — 36
  • masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlahmerupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakaninsttumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagiTerdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melangar
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-09-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN MALANG Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Mlg
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD BAYANULLAH, S.H.
Terdakwa:
AGIEL WARA RAMADHAN
34 — 8
  • didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
Pengadilan PN SUKABUMI Pidana Umum Penipuan
Register : 20-02-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN SUKABUMI Nomor 41/Pid.B/2017/PN Skb
Tanggal 26 April 2017 — REI Als. ABAH AYI Bin HADIMI
136 — 19
  • beberapaperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanKesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Plw
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SYAFRIDA
Terdakwa:
RIAN ADI UTAMA Als RIAN Bin SULAIMAN
36 — 18
  • PDM45/PLW/02/2019 tanggal 04 Maret 2019adalah benar identitas dirinya Terdakwa;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihnat dalam keadaansehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampumembedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampuuntuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelahdipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Melangar
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 18-07-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sak
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
AZMI KARDO Alias AZMI Bin ZAKARIA Alm
33 — 31
  • yang setimpal denganperbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya,sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkanmaupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal44 s/d Pasal 52 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan semua unsurunsur dari perbuatan pidana yangdirumuskan dalam dakwaan tunggal melangar
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 14-08-2009 — Putus : 17-09-2009 — Upload : 16-03-2012
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 140-K/PM.III-19/AD/VIII/2009
Tanggal 17 September 2009 — TERDAKWA
91 — 44
  • ./ UnsurUnsur kedua : Melangar Kesusilaan seBahwa yang dimaksud dengan Melanggar kesusilaanadalah perbuatan yang melanggar kesopanan dibidang kesusilaan yang berhubungan dengankekelaminan dan atau bagian tertentu lainnya yangpada umumnya dapat menimbulkan perasaanjijik,perasaan malu,atau dapat menimbulkanrangsangan nafsu birahi orang lain.Bahwa berdasarkan' keterangan keterangan Terdakwa,keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barangbukti yang diajukan ke persidangan dan setelahmenghubungkan satu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-03-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 58/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 27 Juli 2016 — HADI POERNOMO ; INSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
76 — 56
  • Melangar Prosedur yakni:Penggugat tidak dikonfirmasi sampai terbitnya produk atauhasil dari Keputusan Tergugat berupa LHAI BI yangmenyebut nama Penggugat antara lain dalam halaman 1 dan4;2.
Pengadilan PA PAMEKASAN Perdata Agama Hibah
Register : 15-12-2011 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 19-11-2012
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 1131/Pdt.G/2011/PA Pmk.
Tanggal 2 Mei 2012 — PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT I, II
177 — 47
  • untukmenghindari konflik antar anakanaknya, maka perbuatanpembatala atau pencabutan hibah Tergugat I tersebut telah sesuai dengan hadits RasulullahSAW tersebut di atas;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 76 K/AG/1999 tanggal 23 Oktober 1999 antara lain dalam pertimbangannya menyatakanBahwa hibah yang lebih dari 1/3 harta yang dimiliki, bertentangan dengan ketentuanhukum;Menimbang, bahwa perbuatan hukum hibah Tergugat I kepada Tergugat II atassebidang tanah obyek sengketa telah melangar
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Perjudian
Putus : 28-09-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 215/Pid.B/2016/PN Gto
Tanggal 28 September 2016 — - 1. HERNA MADONSA alias ERNA - 2.USMAN DJAFAR alias MANI
31 — 3
  • untukmencukupi kebutuhan sehari hari keluarganya sebab salah satu tanganterdakwa Il telah terpotong (telah menderita cacat seumur hidup) dan sejakitu tidak bisa bekerja berat lagi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan PRIMAIR para terdakwa didakwa melangar
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 12-12-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 17-02-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn
Tanggal 23 Januari 2020 — JUHARTO Bin DELE;
308 — 71
  • melakukanpembakaran lahan; Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwatidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan atauyang lain lain, pada saat itu Terdakwa memberikan keterangan dipenyidikan memberikan keterangan sesuai dengan yang disampaikanoleh Terdakwa; Bahwa saksi ada memberikan penjelasan kepada Terdakwamengenai pasal yang didakwakan oleh Terdakwa yaitu mengenaiundangundang perkebunan dan perda yang mengatur tentangpembakaran lahan dan konsekuesi apabila melangar
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 15-07-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 425/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 5 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : MISNATI
Pembanding/Penggugat II : MARHAMA
Pembanding/Penggugat III : SAH DIYA
Pembanding/Penggugat IV : SUYATI
Pembanding/Penggugat V : MARYANI
Pembanding/Penggugat VI : HOLIPA
Terbanding/Tergugat : SRI REDJEKI
Terbanding/Turut Tergugat I : I KETUT KARIANA, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PROBOLINGGO
72 — 47
  • Sedangkan untukgugatan perbuatan melawan hukum (PMH), seharusnya didasarkan padapasal 1365 KUHPerdata:Tiap perbuatan yang melangar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewayjibkan orang orang yang menimbulkan kerugianitu karena kesalahanya untuk menganti kerugian tersebut,Bahwa, Apabila gugatan perdata diajukan oleh Para Penggugat dengandasar Perbuatan Melawan Hukum, mengapa dalam isi posita7,17,18,22,24, secara jelas disebutkan adanya hubungan hukum Utangpiutang / terdapat kekurangan bayar
Pengadilan PTUN SAMARINDA
Register : 10-03-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 08/G/2016/PTUN-SMD
Tanggal 30 Juni 2016 —
104 — 51
  • ;Maka sudah seharusnya maka jabatan Penggugat dapat diperpanjang 1(satu) kali masa jabatanOleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan telah mengabaikandan melangar Asas Azas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness),atau Asas Kecermatan, maka sudah seharusnya Keputusan ObyekSengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah; 23. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa aquo telah melanggar peraturan perundangundanganyaitu:23.1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 05-03-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 K/TUN/2012
Tanggal 5 Maret 2012 — MOHAMAD ISA Bin ALI IBRAHIM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, DKK
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diterbitkan Tergugat menyebabkan pendaftaran yang telah dilakukandan Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat menjadi tidak berarti;Bahwa untuk itu nyatalah dan tepatlah apabila tindakan Tergugat menerbitkanKeputusan TUN Obyek sengketa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 23 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar Pokok Agraria berikut penjelasan Angka IV mengenai Dasardasaruntuk mengadakan kepastian Hukum;Keputusan TUN Obyek sengketa juga melangar
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 16-12-2013 — Upload : 11-02-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 110 / PDT / 2013 / PT.PLG
Tanggal 16 Desember 2013 — 1. FIRMANTO dk vs 1. DIAN KUMARI Binti SAIFUL BAHRI dkk
63 — 31
  • Ataukah keseluruhanpenggugat itu yang bertindak sebagai para penggugat dalam perkara ini.Jadi siapakah yang bertindak sebagai penggugat tidak jelas atau kabur.Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata bahwa seseorang wajibbertanggugung jawab secara perdata untuk menganti kerugian kepada oranglain yang karena salahnya melangar hukum (onrechtmatigdaad) membuatkerugian pada orang itu.
Pengadilan PN Pulang Pisau Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-02-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 18-03-2020
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pps
Tanggal 12 Maret 2020 — Penuntut Umum:
BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.
Terdakwa:
RUSTAM EFENDI Als INDI Bin TABRI Alm
77 — 56
  • Pasal 132 (ayat) 1 UndangUndang No.35 tahun 2009 atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 Tahun2009 tentang Narkotika atau ketiga melangar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotikaPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umumberbentuk alternatif, maka sesuai dengan due process diberikankewenangan kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang
Pengadilan PN PALU Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-04-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN PALU Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PL
Tanggal 14 April 2014 — Terdakwa
64 — 16
  • dengantetap berpegang teguh pada adagium tiada pidana tanpa kesalahan;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :Kesatu : melanggar Pasal 285 KUHP;Atau;Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan salah satu dari kedua dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaankesatu, yaitu melangar
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-09-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN SORONG Nomor 102/PID.B/2011/PN.SRG
Tanggal 26 September 2011 — - YULIUS RAMANDEY Alias ULIS
96 — 40
  • didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Penuntut Umum berbentukSubsidairitas;Primair : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair : Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP.Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Lebih Subsidiair lagi : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum di susun secara subsidaitas, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih yaitu melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 09-07-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 506 B/PK/PJK/2013
Tanggal 7 Januari 2014 — BUT GEARBULK AG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
82 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalah :e Menyuruh/memerintahkan Penerima Kuasa Nuryadi Mulyodiwarno untukmelegalisasi Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemberi Kuasa Arthur EdwardMorgan Jones tersebut oleh Perwakilan RI setempat,e tidak tepat Majelis Hakim mempersulit, apalagi langsung menyatakan Surat KuasaKhusus tersebut cacat formil tanpa menyuruh / memerintahkan lebih dahulu untukmenyempurnakannyaDari penjelasan di atas, tindakan Majelsi Hakim yang tidak mengikutipedoman yang digariskan yurisprudensi tersebut, nyatanyata melangar