Ditemukan 3977 data
156 — 99
HakGuna Bangunan atas nama Penggugat adalah salah bentuk cacat hukumadministratif dalam penerbitan sertipikat sebagaimana dimaksudketentuan pasal 62 ayat (2) huruf e Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, selain itu tindakanTergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketain litis juga melanggar Azas Kepastian Hukum dalam Pasal 19 ayat (1)UndangUndang Pokok Agraria, pasal 3 huruf (a) Jo pasal 4 ayat (1) PPNo. 24 Tahun 1997 serta telah melangar
sekaligus telahmelanggar AzasAzas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)diantaranya adalah Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan AzasAkuntabilitas; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugatdan Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat dalildalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Pokokpokok dalil bantahan Pihak Tergugat: 1.1 Bahwa terbitnya kedua Sertipikat objek sengketa in litis (vide Bukti T1, T6= Bukti TIIlINT1, TIIINT3) tidak melangar
SUDIYONO, WS
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 3
denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar AsasBertindak Cermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;25.Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan poko perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehinggaoleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan denganDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melangar
107 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 785 K/Pdt.Sus/PHI/201616.17.Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Judex Factitelah melangar asas audi et alteram partem dan asas imparsialitas,sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Putusan PHISurabaya tersebut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis HakimMahkamah Agung yang memeriksa dan memutus PerkaraHubungan Industrial a quo;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, telah jelas terbuktibahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan dan telahmelanggar ketentuan hukum
91 — 23
mengakui adanyauang yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri tetapijumlahnya tidak sebanyak yang disebutkan dalam dakwaan, oleh karena itupembelaan terdakwa ini patutlah dikesampingkan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanPrimair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar
SALVATORI WANSONI, ST
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN LEBONG
166 — 110
Tanggal 20 Juni 2014 (vide Bukti P16 = T4)dimana perbuatan Penggugat sebagai Terdakwa II pada halaman 136 telahmemenuhi unsurunsur pada dakwaan subsidair melangar Pasal 3 Jo. Pasal 18UndangUndang Nomor 301 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.
ENDAH VITRI PUSPITO SARI, SH
Terdakwa:
1.ERIK PRASETYO Bin SUPRIYANTO
2.LUKMAN HAKIM Bin SARJONO
78 — 12
27 dari 39 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN MigMenimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling Sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RINo. 35 Tahun 2009, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
Terbanding/Penggugat I : Bani Safari, selaku Direktur CV. Lafasa Agrochem
Terbanding/Penggugat II : Bani Safari, selaku Direktur PT. BYP Technologi Utama
Terbanding/Penggugat III : Charlie Kosasi, selaku Direktur PT. Tugumas Karyasukses
Terbanding/Penggugat IV : Lily Sujadi, selaku Direktur CV. Citra Pratama
Terbanding/Penggugat V : Hendry Heng, selaku Direktur PT. Trio Reka Krida
Turut Terbanding/Tergugat II : Asep Suryadi
Turut Terbanding/Tergugat III : Soleman
Turut Terbanding/Tergugat IV : PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, Persero
156 — 100
Syaratsyarat yang harus dipenuhi yakni:1)2)3)Lokasi harus tertutup di dalam bangunan dengan standard industri,tidak dipinggir jalan raya yang melangar hak pengguna fasilitasumum;Menggunakan alat industri Sesuai peruntukkannya.
31 — 6
urine terdakwa danterdakwa II berkesimpulan bahwa barang bukti berupa urine para terdakwa adalahpositif mengandung metampetamina termasuk Narkotika Golongan Nomor Urut 61Daftar Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Bahwa para terdakwa mengkonsumsi/menyalahgunakan Narkotika Golongan bukantanaman jenis shabu bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaanyang disusun secara alternatif yaitu kesatu melangar
1.I NYOMAN HENDRA OKTAFRIADI,SH.
2.Tioriska Sinaga
3.Meirita Pakpahan, SH.
Terdakwa:
Agus Tiandi Alias Agus Bin Tajuin
27 — 18
apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam SuratDakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslan memenuhiseluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan disusun secara kombinasi alternative subsidairitas, yaitumelanggar : KesatuPrimair;Melangar
1.JUAN BANGUN WICAKSANA,SH
2.WAWAN KURNIAWAN,SH
3.RAMDHANI,SH
Terdakwa:
HERRY HARIANTO ALIAS HERI BIN ISKANDAR ABU
74 — 26
TBKtidaknya pohon yang seharusnya dapat dinikmati hasilnya sudah tidak dapatdinikmati lagi hasilnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaanalternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 160 KUHP atau kedua melangar Pasal 170Ayat (1) KUHP, atau Ketiga melanggar Pasal 406
82 — 7
Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata bahwa seseorang wajibbertanggugung jawab secara perdata untuk menganti kerugian kepada orang lain yangkarena salahnya melangar hukum ( onrechtmatigdaad ) membuat kerugian pada orangitu. Secara acontrario bahwa seseorang tidak berhak untuk menggugat orang lainkalau secara hukum siPenggugat tidak ada dirugikan. Dalam hal ini Tergugat Imenjual tanah miliknya sendiri.
103 — 7
akibatnya Rizal merasa dirugikan karena tidak diterima sebagai siswa padaSMA Negeri Enrekang;41Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatatdalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang bahwa Para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengansusunan Dakwaan berbentuk Dakwaan Kombinasi yakni :Dakwaan Pertama :Primair : Melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;Subsidair : Melangar
Arpho Riheru, S.T., M.M
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
220 — 63
denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar AsasBertindak Cermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan pokok perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehinggaoleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan denganDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melangar
1.Dr. MUIDAH RAHMAN
2.DRA. MUIDAH RAHMAN
Tergugat:
1.SUTRISMIN ROSWATY
2.KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI CQ. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA CQ. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN. CQ. SATUAN KERJA INVENTARISASI DAN PENGADAAN JL. TOL PALEMBANG-INDRALAYA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMSEL CQ. PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG - INDRALAYA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina marga
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA SELATAN
63 — 7
PenyerahanBahwa Turut Tergugat II, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya, telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlaku danasasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak pernah Melakukan perbuatan melangar Hukum;Bahwa dilihat dari dafttar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya Taha Dua Nomor : 2565/1016/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014,
SOFIANA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MATARAM
72 — 45
keterangannyaseperti tersebut di atas;Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama suratpermohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti Suratsurat dan saksisaksiyang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, makaselanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam petitum kedua pada permohonanPemohon,Pemohon mohon agar dinyatakan Tindakan penyidikan oleh Termohonyang memberikan status Tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah secarahukum karena melangar
151 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padapokoknya sependapat Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melangar Pasal3jo. Pasal 18 UndangUndang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.
106 — 27
atributatribut dari badanKepegawaian Negara, sehingga saksi korban dan anaknya percaya akanperkataan dan perbuatan Terdakwa, namun kenyataannya anak saksi korbantidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim akanmemilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan dan mendekatipada pembuktian perkara ini, yaitu sebagaimana didakwakan dalam dakwaanKesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama, terdakwa didakwa telahmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dalam Melangar
71 — 31
107Permen Pemberian dan Pembatalan adalah (i) kesalahan prosedur, (ii)kesalahan penerapan peraturan perundangundangan, (iii) kesalahan subyekhak, (iv) kesalahan objek hak, (v) kesalahan jenis hak, (vi) kesalahanperhitungan luas, (vii) terdapat tumpang tindih hak atas tanah, (viii) data yuridisHalaman 12 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 106/G/2014/PTUNJKT.39.40.41.atau data fisik tidak benar, atau (ix) kesalahan lainnya yang bersifathukum administratif ; Bahwa selain dibuat dan/atau diterbitan secara melangar
99 — 75
Berdasarkanhaltersebut maka tidak sepantasnya Penggugat menyatakan Tergugat danTergugat Il melakukan perobuatan melangar hukm dan menuntut ganti rugi.Bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka tidak benar sama sekalikarenanya harus ditolak dalil Penggugat :e bukti 6 dan 7 yang menyatakan Tergugat II tanpa persetujuan dan izintelah mengambil jalan alternative diluar jalan tol Jagorawi;e butir 9 yang menyatakan Tergugat II berputar putar tanpa arah;e butir 10 yang menyatakan Tergugat II melewati jalur
35 — 8
April 2015 ;Pengadilan Negeri tersebut;e Setelah membaca berkas perkara ini;e Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum;e Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dalam persidangan;e Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;e Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwasebagai berikut :1234Menyatakan terdakwa AHMAD JONI BIN DAMKRAH terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melangar