Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 23-07-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 120-K/PM I-04/AD/VII/2018
Tanggal 9 Agustus 2018 — KOPTU DELFIAN
111 — 90
  • Bahwa Saksi menerangkan keterangan lain sudah tidak ada lagi,namun memohon dengan dengan sangat agar kendaraan ToyotaAvanza warna putih Nopol BM 1762 NZ milik Saksi, dapatdikembalikan kepada Saksi karana Saksi hanya masyarakat kecil dantidak mengetahui kalau kendaraan Saksi akan di gunakan untuk halyang melangar hukum.Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor : 120K/PM 104/AD/VII/
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 25-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/TUN/2013
Tanggal 25 September 2013 — PT. NUSANTARA RIMBAYU COAL VS WALIKOTA SAMARINDA, DK
75 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Taufik Sumawinata (Tergugat II Intervensi) telah membuat surat (buktiP11) yang ditempelkan pada papan pengumuman tempat Pemohon Kasasi/Penggugat bekerja, dimana surat tersebut meresahkan masyarakat sekitarpertambangan;4 Objek Sengketa Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;1 Bahwatindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan berupa:e Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/205/HKKS/ II/2012,tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Keputusan Walikota SamarindaNomor 545/405/HKKS/VII/2010 tentang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 167/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 5 Februari 2020 — Penggugat:
ROSA SABINA J. ALIANDOE. DKK, Selaku Warga Taman Pluit Putri dan Ketua Forum Warga Taman Pluit Putri;
Tergugat:
- KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
311 — 193
  • Pihak penanggung jawab pembangunan/pemrakarsa tidak pernah menjalinkomunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat atau masyarakatsetempat tetapi tibatiba dilaksanakan pekerjaan proyek pembangunan gedungsehingga melangar surat rekomendasi UKLUPL dan Izin Lingkungan;Halaman 89 dari 99 halaman.
    ruang dan peraturan zonasi tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa KRKyang diterbitkan oleh Tergugat sebagai syarat untuk IMB objek sengketa tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil para Penggugat yangmenyatakan bahwa Pihak penanggung jawab pembangunan/pemrakarsa tidakpernah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat ataumasyarakat setempat tetapi tibatiba dilaksanakan pekerjaan proyekpembangunan gedung sehingga melangar
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 22/PDT.G/2016/PN Yyk
Tanggal 1 Juni 2016 — KPH. H. ANGLINGKUSUMO disebut juga KANGJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYA PAKU ALAM IX melawan RADEN MAS WIJOSENO HARIO BIMO atau disebut juga KANGJENG BENDORO PANGERAN HARIO (KBPH) PRABU SURYODILOGO
175 — 40
  • tersebut tidak memiliki dasar hukum / cacat hukum;Bahwa tindakan dari KPH AMBARKUSUMO yang menobatkan dirinyasebagai Paku Alam KX adalah tidak patut, tidak sesuai dengan paugeranprojo kejawen dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, lebihdaripada itu perobuatan KPH AMBARKUSUMO telah menimbulkanperpecahan di antara sesama ahli waris dari KGPAA Paku Alam VIII dilingkungan Pura Paku Alaman; Bahwa perbuatan dari KPH AMBARKUSUMO yang menobatkan dirinyasecara sepihak sebagai Paku Alam IX jelasjelas telah melangar
    Kerugian Immateriil.Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGATdengan melanggar asas kepatutan, ketelitian, melangar haksubyektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan sertasikap kehatihatian sebagaimana disebutkan di dalam Gugatan ini,PENGGUGAT juga telah mengalami penderitaan psikologis sertatraumatik dan mengalami kerugian Immateriil yang tidak dapatdihitung dengan uang, namun Penggugat menetapkan Ganti RugiImmateriil sebesar Rp. 100, (seratus rupiah); TUNTUTAN PROVISI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-03-2012 — Upload : 13-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 27 Maret 2012 — PT LOTTE SHOPING INDONESIA, diwakili oleh Young Pyo Moon, selaku Presiden Direktur PT LOTTE SHOPING INDONESIA, dalam perkara ini diwakili oleh Byung Hwa Jung dalam jabatannya selaku Direktur PT LOTTE SHOPING INDONESIA vs DRS. N.P. BASUKI ISMAEL, M.Si
71 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DALAM KONPENSIA PUTUSAN PHI No. 140/PHI.G/2011/PN.JKT.PST PATUT UNTUKDIBATALKAN KARENA MELANGAR KETENTUAN HUKUM YANGBERLAKU DENGAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANGTIDAK SEMPURNA (ONVOLDOENDE GEMOTIVERD)1 Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim AgungYang Terhormat untuk membatalkan seluruh Putusan PHI No. 140/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst karena Majelis Hakim Judex Facti dalam perkaraini telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak menyeluruh dantidak Iengkap sehingga putusan dalam perkara
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Putus : 29-04-2016 — Upload : 04-11-2016
Putusan PN SEKAYU Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.SKY
Tanggal 29 April 2016 — PENGGUGAT :PANHAR Bin UMAR TERGUGAT I : ZULFAHMI BIN ZAINAL ABIDIN TERGUGAT II : OTZA RIZAL BIN MARJONI TERGUGAT III : JASMAN BIN MUKHTAR TERGUGAT IV : YUSDIANA ALS CIK BINTI SA’ARI TERGUGAT V : DONI ALBAKI BIN ISHAK ABDULLAH TERGUGAT VI :SUNGKONO BIN WIRONO TURUT TERGUGAT :KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
89 — 7
  • tersebut diatas terpenuhimaka telahterpenuhi pula syarat untuk bisa dikatakan suatu perbuatan tersebutmelanggar hukum ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan sebelumnya telahdipertimbangkan mengenai status kepemilikan tanahtersebut adalah sah milikPenggugat maka dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akanPutusan Perdata No. 26/Pdt.G/2015/PN.SKY Hal 40 dari 45mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasaitanah tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan telah melangar
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus
Putus : 19-05-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN LUMAJANG Nomor 98/Pid.Sus/2014/PN.Lmj
Tanggal 19 Mei 2014 — SUDARSO Bin SATUHAR
34 — 6
  • N8903UZ tersebutadalah milik saksi MUHAMMAD LEPAS dan saksi mengemudikan truk tersebutsejak tahun 2011 dengan system setoran sebesar Rp.6.000.000, per bulan ;e Bahwa selama saksi mengemudikan truk tersebut, saksi MUHAMMAD LEPASmempercayakan sepenuhnya kepada terdakwa tentang pengoperasian truktersebut dan saksi MUHAMMAD LEPAS selalu mengigatkan terdakwa agarberhati hati dan tidak menggunakan truk tersebut mengangkut barang barang yang melangar hukum ;e Bahwa kayu damar yang terdakwa angkut pada saat
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-07-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN MALANG Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Mlg
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
WANTO HARIYONO, SH
Terdakwa:
SUBAIRI alias ARIS Bin Yusuf
46 — 7
  • didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 15-05-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
MARZUKI
Tergugat:
BUPATI PIDIE JAYA
152 — 155
  • diberhentikan sebagaimana maksud dariayat (1) huruf c karena dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatanmaka perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatanKeuchik Gampong Bale Musa Kecamatan Bandar Baru;Bahwa sebelum Surat Pemberhentian Nomor 179 Tahun 2018 tersebutPenggugat tidak melakukan kesalahan apapun yang berhubungandengan jabatan Pengggugat dan tidak ada juga tahapan prosedur yangsah hingga Camat Bandar baru bisa mengeluarkan Rekom yangsedemikian, dengan alasan Penggugat telah melangar
Pengadilan PN BREBES Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-08-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PN BREBES Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Bbs
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
DION GUNAWAN BIN DARWANTO
81 — 9
  • menyerahkan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 UU no. 35tahun 2009 tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dengan demikian pasal114 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti sehingga terdakwaharuslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 114 UU RIno. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka majelisakan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melangar
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor -07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam.
Tanggal 2 Juli 2015 — -RAMADHAN,S.Si
124 — 57
  • suatu tindakPidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakPidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikandibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik JaksaPenuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dari PenasihatHukum terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR : Melangar
    Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor.20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1.e KUHP;;SUBSIDAIR: Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan .UndangUndang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1kele KUHP
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 27-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 26 Agustus 2020 — Pemohon:
RONY ARMES TORISIA BIN ARMAN
Termohon:
1.Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kota Bandung
2.Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri sipil.
3.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
110 — 27
  • panggilan pada Pemohon untuk di dengar sebagai saksi/tersangkatanggal 10 september 2020, T.1 31 Berita acara pemeriksaan pemohon sebagaitersangka tangal 11 September 2020yang kesemuanya juga tercantum berkasperkara penanganan perkara terhadap pemohonter sangka telah terbuktibahwa sejak tanggal 10 September 2020 pemohon telah ditetapkan olehTermohon selaku Penyidik PPNS atas koordinasi dan pengawasan dariTermohon Il selaku Penyidik Korwas ,sebagai tersangka karena disangkamelakukan tindak pidana melangar
    thn 2016 hal yang paling pokok untuk menetapkanHalaman 99 dari 103 Putusan Nomor 29/ Pid/ Prap/2020/PN Bdg.seseorang sebagai tersangka minimal harus ada dua alat bukti yang sahmenurut undang undang ;Menimbang bahwa alat bukti yang sah berdasakan pasal 184 ayat 1KUHAP adalah :1.ao fF wo DNketerangan saksiketerangan ahlisuratpetunjukketerangan terdakwaMenimbang bahwa apakah penetapan pemohon tanggal 10 September2020 sebagai tersangka diduga melakukan tindak pidana disangka melakukantindak pidana melangar
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-03-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Plw
Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum:
REZA FIKRI DHARMAWAN,SH
Terdakwa:
ILHAM SUARDI Als. ILHAM Bin H. SAMSUARDI Alm
29 — 19
  • PDM50/PLW/02/2019 tanggal 28 Maret 2019adalah benar identitas dirinya Terdakwa;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaansehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampumembedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampuuntuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelahdipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Melangar
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 17-07-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 215 / Pdt.G / 2013 / PN. Sda.
Tanggal 17 Juli 2014 — ANNA TUNING SITANGGANG M e l a w a n SITANGGANG TUMPAL ABDUL ADHIPUTRA Als. TUMPAL SITANGGANG
109 — 24
  • , dan tidak berdasar, oleh karena itudalil gugatan Penggugat tersebut mohon untuk ditolak atau tidak diterima.9 Bahwa, tanggapan atas dalil gugatan Penggugat pada Halaman 4 angka 10Gugatan a quo yang pada intinya yakni :Bahwa, perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakansutau kejadian yang berulang ulang dan menjadi suatu kebiasaan sejak tahun2000 dan telah seijin dari Direktur PT Hati Muatiara Cabang Pusat, makaperbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibenarkan dan tidak melangar
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 04-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 69/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
SETIAWAN PUTRA, S.Pd.SD.
Tergugat:
BUPATI KAUR
84 — 44
  • hukum yaitu Ketertiban danKeadilan, yang berakibat kurang kondusifnya masyarakatdan PNS/ASN yang saat ini ada dilingkup Pemerintahandaerah Kabupaten Kaur dan umumnya semua ASN/PNSyang ada di Provinsi Bengkulu;Asas KeterbukaanAdalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umumdengan cara Yang aspiratif,Akomodatif danSelektif, dalamhubungan dengan Putusan A quo, Tergugat Dalammenjalankan tugasnya Tidak aspiratif dan tidakakomodatif dalam menyelengarakan Pemerintahan, dalamPutusan Aguo Tergugat telah melangar
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Pencurian
Register : 29-04-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 72/Pid.B/2014/PN Mkd
Tanggal 17 Juli 2014 — LEONARDUS HARPA PRADANA anak dari MARCELINUS RAGIL RIYANTO
44 — 7
  • Dengan demikianTerdakwa bersama Edi dan Wahyudi telah melangar hak subyektif saksiMuhammad Syarif atas kepemilikan dan penguasaan barangbarang tersebutsehingga merupakan perbuatan melawan hukum.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 08-11-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 163/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
EDHY HARYANTO
Tergugat:
Kepala Desa Bonangrejo
56 — 30
  • tersebut tidak diketahuioleh Pimpiman Universitas Indonesia dan tidak sesuai ketentuan yangberlaku di Universitas Indonesia Seperti yang tercantum dalamperaturan Rektor Ul Nomor 020 Tahun 2016 Tentang PedomanPetunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama, dan Surat KeputusanRektor Univeersitas Indonesia Nomor 0037/SK/R/UI/2018 TentangProsedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesankerja sama di Universitas Indonesia; Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat dalam obyekgugatan a quo telah melangar
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 95/PDT/2019/PT TJK
Tanggal 20 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat I : Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Cq. DirJen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Kepala Balai BPKH Wilayah Bandar Lampung
Pembanding/Tergugat III : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Cq. Dirjen Bina Marga Cq. Dirjen Jalan Bebas Hambatan, Jalan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar II
Terbanding/Penggugat I : MAHYUDIN
Terbanding/Penggugat II : Sutarji
Turut Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
Turut Terbanding/Tergugat IV : Negara Republik Indonesia C.q. Presiden RI C.q. Pemerintah Provinsi Lampung
107 — 52
  • Sah karena sudah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku;Telah Memenuhi Norma Kepatutan;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak SewenangWenang;Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);Auf ONSertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kKekuatan hukummengikat;c. Menetapkan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawanhukum;d.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-01-2020 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 19 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : OMAH ROHMAH BINTI NAWAWI Diwakili Oleh : Herry A. Yusuf, SH
Terbanding/Penggugat : SOFFIE Alias WARTI Diwakili Oleh : DEDE SUNARYA TP, S.H,MH.
Terbanding/Turut Tergugat I : Camat Pamanukan selaku PPAT
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kepala BPN Subang
Turut Terbanding/Tergugat II : MUYINAH Alias INAH alias SUMANAH Diwakili Oleh : SUTARNO SIRAIT, SH.
Turut Terbanding/Tergugat III : UMYATI Diwakili Oleh : SUTARNO SIRAIT, SH.
165 — 115
  • dijual oleh Tergugat II dan AWING Bin WASTIR tahun 1987, sehinggaHalaman 30 dari 38 halaman putusan Nomor 25/Pdt/2020/PT.BDG14.sejak tahun 1987 tanah tersebut milik Penggugat), Sejalan denganYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal01 agustus 1983;Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat point 18 dan 19 hal 17 dan 18bahwa dalil gugatan tersebut adalah benar karena tindakan Turut Tergugat IIsebagai PPAT dalam pembuatan AJB No 281/ JB/IV/1994 tanggal 30 april 1994telah melangar
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Khusus Anak
Register : 29-10-2015 — Putus : 04-01-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PARIAMAN Nomor 180/PID.SUS/2015/PN Pmn
Tanggal 4 Januari 2015 — Drs. DASTAR GURU SINGA panggilan Guru Singa
156 — 44
  • Pasal 64 Ayat (1)KUHP Atau Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan yang lebih dekat dengan perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa PenuntutUmum, selanjut setelah Majelis perhatikan maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Alternatif ke dua yaitu melangar