Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-12-2009 — Putus : 13-10-2010 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 490/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Oktober 2010 — Y. HARYO UNGGUL ,Cs >< Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Menteri Pertahanan Republik Indonesia
98 — 67
  • TNI AD telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum .Bahwa untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melangar hukumharus memenuhi unsur unsur perbuatan melanggar hukum yaitu :a Perbuatan Melawan Hukumb. Adanya KerugianCc Adanya Kesalahand Hubungan kausal antara perbuatan dankerugian Ad. a.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 10-06-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Tjb
Tanggal 8 Juni 2017 — - GUNAWAN ALIAS SIGUN
37 — 9
  • sebagaimana dakwaan yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu alternatif kKesatu melanggar Pasal 114ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga melanggar Pasal 113ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika atau kKeempat melangar
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
I NYOMAN ADIWIJAYA, S.SOS.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
137 — 55
  • Bahwa demikian pula terhadapdijadikannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu dasar hukummengigat dalam obyek sengketa sudah tepat dan benar, karena padasaat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yaitu pada tanggal 29April 2019 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 2huruf c angka 3) yang intinya menyatakan bahwa berlaku surutnya obyeksengketa telah melangar pasal
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 27-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 26 Agustus 2020 — Pemohon:
RONY ARMES TORISIA BIN ARMAN
Termohon:
1.Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kota Bandung
2.Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri sipil.
3.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
110 — 27
  • panggilan pada Pemohon untuk di dengar sebagai saksi/tersangkatanggal 10 september 2020, T.1 31 Berita acara pemeriksaan pemohon sebagaitersangka tangal 11 September 2020yang kesemuanya juga tercantum berkasperkara penanganan perkara terhadap pemohonter sangka telah terbuktibahwa sejak tanggal 10 September 2020 pemohon telah ditetapkan olehTermohon selaku Penyidik PPNS atas koordinasi dan pengawasan dariTermohon Il selaku Penyidik Korwas ,sebagai tersangka karena disangkamelakukan tindak pidana melangar
    thn 2016 hal yang paling pokok untuk menetapkanHalaman 99 dari 103 Putusan Nomor 29/ Pid/ Prap/2020/PN Bdg.seseorang sebagai tersangka minimal harus ada dua alat bukti yang sahmenurut undang undang ;Menimbang bahwa alat bukti yang sah berdasakan pasal 184 ayat 1KUHAP adalah :1.ao fF wo DNketerangan saksiketerangan ahlisuratpetunjukketerangan terdakwaMenimbang bahwa apakah penetapan pemohon tanggal 10 September2020 sebagai tersangka diduga melakukan tindak pidana disangka melakukantindak pidana melangar
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama Perceraian
Register : 03-09-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PA SELONG Nomor 1072/Pdt.G/2014/PA.Sel.
Tanggal 4 Maret 2015 — Pemohon VS Termohon
54 — 12
  • Lagi pula tidak adabukti bahwa keluarnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi darirumah untuk kegiatan yang bertentangan atau melangar hukum;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi yang menyatakanPenggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak mengurus suami dananakanaknya karena sibuk dengan urusannya, sehingga keluarga Pemohonyang mengurus rumah tangganya, seperti mencuci, memasak dan merawatanakanak.
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 08-12-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Tim
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.PAULINUS YAROK
2.DAVID BABNOCHEM
3.URIAS SIMAGAE
4.PAULUS MANEWOP
Tergugat:
1.JOEL DANIEL LUHUKAY,SE
2.MICHAEL AMAPIYAWAU
3.ALEXANDER OMALENG
4.SEBASTIANUS MAPAREYAU
Turut Tergugat:
1.WENS MITORO Kepala Distrik Iwaka
2.ANTONIUS ALOMANG
3.KLETUS KEMONG
218 — 55
  • adalah jugabidang Tanah Sengketa oleh Tergugat IV terhadap turut Tergugat III tanpahak dan cacat hukum maka perbuatan Tergugat IV dan turut Tergugat IIIadalah perbuatan melanggar hak dan melangar hukum. onrecht maatigedaad lihat pasal 1365 KUH Perdata.12.
Pengadilan PN SIGLI Perdata Tanah
Putus : 22-05-2013 — Upload : 19-09-2013
Putusan PN SIGLI Nomor 16/Pdt.G/2012/PN-SGI
Tanggal 22 Mei 2013 — HALIMAH BINTI UMAR, DKK. LAWAN MARYAM, DKK.
155 — 31
  • hukum adalah para penggugatyang menimbulkan kerugian puluhan tahun terhadap tergugat I, II dan III ;Halaman 21 dari 63 halaman Putusan No. 16/Pdt.G/2012/PNSGI2d,19.Bahwa para penggugat menyebutkan dan meminta pada Pengadilan NegeriSigli sewaktuwaktu untuk meletakkan sita jaminan itu merupakan hak ataupermintaan dari para penggugat dan menurut para tergugat itu sahsah sajasejauh dibenarkan oleh hukum ;20.Bahwa para penggugat menyatakan oleh kerena tindakan ini timbul olehtindakan sewenangwenang dan melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
Dr. ELISABETH EDITHA WINOKAN, SH.MSi
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
176 — 91
  • Oleh karena Tergugat telahbertindak tidak adil, maka sudah seharusnya Objek Gugatan yangdikeluarkan Tergugat dinyatakan telah melangar asas keadilan.4. Asas Larangan Bertindak Sewenangwenang;Asas Larangan bertindak sewenangwenang atau larangan willekeur,yakni tindakan sewenangwenang. Jika dihubungkan dengan gugatan inlitis, atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidakmemperhatikan kepentingan orang lain, dan secara kongkrit merugikan,dalam hal ini adalah Penggugat.
Pengadilan PN SINTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-11-2016 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN SINTANG Nomor 35/Pdt,G/2016/PN Stg
Tanggal 22 Juni 2017 — Ny. SURYATI L. MELAWAN Direktur PT. RAFI KAMAJAYA ABADI (A Subdiary of Tom Berhad a Company Listed in Bursa Malaysia) Cq. Pimpinan PT. RAFI KAMAJAYA ABADI.
134 — 30
  • Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undangundang HukumPerdata, bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melangar hukumyang membawa kerugian seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu mengganti kKerugian itu.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 23-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 2/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
PAULUS TAMPANG
Tergugat:
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAWIJAYA
4.KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI PAPUA
131 — 50
  • Dimana tergugattidak melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai riwayattanah sebelum tergugat menerbitkan objek sengketa demikian jugapenetapan batasbatas tanah)Bahwa oleh karena perbutan tergugat dalam menerbitkan objeksengketa dengan tidak didasarkan atas pertimbanganpertimbanganyang cukup kepada penggugat sebagai pemohon prona tahun 1993atas tanah penggugat dan jelas sangat merugikan hakhak penggugatdan jelas tergugat telah melangar asasasas umum pemerintahan yangbaik, terutama melanggar
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-07-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 171/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 25 Juli 2017 — Yayasan TUNAS HARUM HARAPAN KITA melawan Perkumpulan SIANG BOE dkk
85 — 54
  • Gang Tengah No.73, secara tanopa hak dan melawan hukum.Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi dilakukan dengan cara dan tujuanyang bersifat melanggar hukum, melangar hak subyektif PenggugatHal 30 Putusan No.171/Pdt/2017/PT SMGUNTUK DINASRekonpensi, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonpensi,dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku serta sikap kehatihatianyang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat, sebagaimana diuraikan berikut ini:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-08-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1043 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — DESMAWATI, VS NURHUDA, DKK
92 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai Penjual Termohon Kasasi telahmemperjualbelikan tanah yang masih dalam sengketa dan/atau. masih tidak pasti kepemilikannya, namun telahmenyatakan bahwa tanah objek jual beli didalam AktaPerikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 11 April 2012, adalahsebagai miliknya, maka fakta hukum ini membuktikan adanyapelanggaran hukum ketentuan didalam pendaftaran danperalihan hak atas tanah, yang ternyata tidak cukup mendapatpertimbangan hukum didalam Putusan aquo, sehingga Putusanaquo adalah putusan yang melangar
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 15-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 67/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
1.SUPRAPTI
2.MAHANANI NURSIASIH
3.ACHMAD TAUFAN
Tergugat:
KEPALA BADAN PENDAPATAN KAB. KEDIRI
162 — 91
  • AUPB; terutama telah melangggar asas bertindakcermat, maka obyek sengketa tersebut beralasan untuk dinyatakan tidaksah atau dibatalkan dan selanjutnya mewajibkan Tergugat untuk mencabutobyek sengketa dan selanjutnya menerbitkan SURAT PEMBERITAHUANPAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SPPT PBBP2 atasnama Penggugat.Bahwa Tergugat dalam menetapkan obyek sengketa telah melangar asasbertindak cermat, yaitu Ssuatu asas yang menghendaki agar setiap tindakandari badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
Terdakwa:
1.Joniar M. Nainggolan
2.Benni Eduward Hsb
476 — 317
  • Nainggolan dan TerdakwaIi Benni Eduward Hsb telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama Melanggar Pasal 45 A ayat 2UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun2008 tentang ITE atau Kedua Melanggar Pasal 45 ayat 3 dari UU RI nomor 19tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITEatau Ketiga Melangar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 TentangPeraturan Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 10/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. FAAHRUL ANUGRAH RAZVITA
Termohon:
Bupati Morowali
359 — 205
  • ada padanya untukHalaman 24 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor: 10/P/FP/2021/PTUN.PLkepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggar aturan peraturanperundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanBahwaAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif,dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penipuan
Putus : 11-02-2014 — Upload : 21-03-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 223/PID.B/2013.PN.GTLO
Tanggal 11 Februari 2014 — MARYAM BIYA
58 — 14
  • berita acara persidangandianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusanini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksiSsaksi,keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barangbarang buktiyang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebutdipandang terbukti atau tidak terhadap diri terdakwa; Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwadengan dakwaan Pertama Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP Atau Kedua Melangar
Pengadilan PN MASOHI Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
1.Yance Wurlianty
2.Jonas Wurlianty, SH
3.Ir. Barnabas Wurlianty, MSI
Tergugat:
1.Saniri Negeri Watludan
2.Matarumah Amrosila
196 — 144
  • PETITUM1.2.Mengabulan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Perbuatan Tergugat (Saniri Negeri Watludan) dan Tergugat II(Matarumah Amrosila) dalam Tahapan Proses Pembuatan Peraturan NegeriWatludan Tentang Penentuan Matarumah/Keturunan yang berHak menjadiKepala Pemerintahan Negeri Watludan telah Bertentangan dengan HukumAdat Negeri Watludan;Menyatakan Perbuatan Tergugat (Saniri Negeri Watludan) adalahPerbuatan Melangar Hukum Adat;Menghukum Tergugat (Saniri Negeri Watludan) Untuk Menetapkan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 21/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
Ahmad H. Batalipu
Tergugat:
BUPATI BUOL
172 — 60
  • Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 18, angka 19 angka20, dan angka 22 yang menyatakan pokoknya bahwa dalam penerbitanObjek Sengketa, Tergugat telah melangar prosedur dengan tanpa usulan dariPyB (Pejabat yang Berwenang), adalah dalil gugatan yang tidak benar,disebabkan karena penerbitan Objek Sengketa telah mendasarkan adanyausulan saran dari Pejabat yang Berwenang i.c.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 15-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Kdr
Tanggal 15 Desember 2015 — HERDIANTO SIGIT WIBOWO, direktur HUTAMA PT HUTAMA WAHYU KARYA,dkk
lawan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kediri

67 — 17
  • batal demi hukum (Nietig atau Nulland Void);Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181tanggal 30 Juni 2011 tidak menyesuaikan klausula baku sesuai dengan UndangUndang Perlindungan Konsumen Vide Pasal 18 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen sehingga Perjanjian Kredit Batal demi hukum,maka Perjanjian Kredit tersebut Batal Demi Hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181tanggal 30 Juni 2011 telah melangar
    di mukapengadilan, baik sebagai penggugat dan Penggugat sendiri berhak menentukansiapa saja yang akan di gugat sebagai pihak materiil, karena mereka mempunyaikepentingan langsung di dalam perkara, sehingga penggugat adalah orang yangmerasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggarhaknya itu sebagai para Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim.Perkataan merasa dan dirasa dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, olehkarena belum tentu yang bersangkutan sesungguhsungguhnya melangar
Pengadilan PN PALANGKARAYA
Register : 15-08-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Plk
Tanggal 13 Maret 2017 —
89 — 24
  • Kemudian Yurisprudensi MA RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21November 1970 Jo Putusan MA RI No. 897/K/Sip/Pdt/1997 padapokoknya menyatakan bahwa gabungan gugatan PMH dan Wanprestasidalam suatu gugatan melangar tata tertib beracara karena keduanyaharus diselesaikan secara sendiri sendiri sehingga berdasarkan haltersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang sepertiitu adalah kabur ;3.
    Kemudian Yurisprodensi MA RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal21 November 1970 Jo Putusan MA RI No. 897/K/Sip/Pdt/1997 padapokoknya menyatakan bahwa gabungan gugatan PMH danWanprestasi dalam suatu gugatan melangar tata tertib beracara karenakeduanya harus diselesaikan secara sendiri sendiri sehinggaberdasarkan hal tersebut maka menurut majelis hakim gugatanPenggugat yang seperti itu adalah kabur ;3.