Ditemukan 355 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : harus hapus hatul halus haris hagus hatas hatun
Pengadilan PN PRAYA Perdata Tanah
Putus : 14-06-2017 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 37/PDT.G/2016/PN.Pya
Tanggal 14 Juni 2017 — - SURYO, Sebagai Penggugat Melawan : -PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT / GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, DKK. Sebagai Para Tergugat.
170 — 88
  • Mupasal dan yang tinggaldisana hatus adaijin dari pimpinan.Bahwa saksi tidak kenal dengan Jhon Van Leeuween.Bahwa saksi datang di Lombok tahun 1980 dan pertama kali tinggal diMataram di dekat Rumah Sakit Islam dan 2 (dua) tahun kemudian saksiditugaskan ke Desa Puyung dan tinggal di Perkapasan (PTPN 12).Bahwa setahu saksiketika saksi pindah ke Lombok tanah sudah ada.Bahwa waktu saksi datang ditempat/lokasi saksi bekerja, bangunanlapangan Tenis, Tower dan perumahan sudah ada tapi saksi tidak tahusiapa
Pengadilan PA TANJUNG PINANG Perdata Agama
Register : 27-02-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 0184/Pdt.G/2018/PA.TPI
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 1
  • tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensimaka Penggugat Rekonvensi akan marah dan membatasi TergugatRekonvensi untuk bermain dengan anaknya dan PenggugatRekonvensi tidak akan melayani Tergugat Rekonvensi.Jika kita melihat Pasal 50 Jo Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, yang berbunyi Dalam halteyadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalamperkaraperkara sebagaimana yang dimaksud dalam Psal 49, makakhusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut hatus
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-01-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/ PN. Dps
Tanggal 12 Mei 2015 — IDA BAGUS KT. DARMA PUTRA, S.Pd.
40 — 49
  • Pengambilan dana tidak diharuskanmelalui sejenis rekomendasi / persetujuan dari pihak manapun;2) Dana BOS hatus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidakdiperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biayaapapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun; Bahwa benar pengertian penyalangunaan kewenangan dalamHukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu :1.
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Perbankan
Register : 16-03-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pti
Tanggal 5 Agustus 2021 — JPU : FIRMAN WAHYU OCTOVIAN, S.H., M.H. dan PURWONO, S.H. Terdakwa ; SUWADI, S.H., M.H. bin DJAYAT
354 — 131
  • laporan, sedangkan yang sudah ada izintidak laporan;Halaman 83 dari 142 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pti.Bahwa simpanan merupakan dana dari masyarakat umum kepada bankdalam bentuk, Giro, Deposito, sertifikat deposito, tabungan atau yangdipersamakan dengan itu;Bahwa kriteria bunga salah satunya dari perbankan adalah dari simpananmasyarakat, atau buku tabungan persentasinya dilihat dari jumlahnominal tabungan atau simpanan, kalau bentuk bunga dalam koperasiAhlikurang paham tapi kalau di bank hatus
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-01-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 20/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 10 Juli 2013 — HENDRIK HAKIM Cs lawan GUSTI SJAIFUDDIN, S.H Cs
92 — 26
  • Bahwadalil ini hatus ditolak karena putusan Mahkamah Agung R.Il.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 13 September 2017 — Liza Heriani, A.Md Binti Mardin
99 — 33
  • (FK) atas nama YUNANDO.89 Bahwa berdasarkan PTO PNPM MPD Tahun 2010 bahwa item kegiatanyang hatus dilelang dalam pelaksanaan kegiatan program PNPM MPdMPSKI di Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014 adalah apabilanilai barang/bahan yang tercantum dalam RAB diatas Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah). Bahwa yang melaksanakan lelang semestinya adalah Pokja Lelang yangtelah dibentuk dengan musyawarah desa sebelumnya, Yaitu. : BAKRIdan GUSTIAN.
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 12-08-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn
Tanggal 12 Agustus 2015 —
60 — 129
  • oleh Kabag keuangan, padahal dokumennyabelum lengkap, pada wakiu di Polres ada 2 saksi lihat, Nota Dinasderi Kepala Dinas saksi menyebutnya Nota Dinas palsu bahwaBapak Sekda tidak ada uang untuk ini,tidak dicairkan karenadokumennya belum lengkap tanggal 07 bulan Maret,yang keduasurat tanggal 11 disebutkan bahwa apabila Bapak Sekdamemalsukan pencairan maka tanda tangan ini rekomendasipencairan, saksi katakan ini palsu karena tidak pernah sampai kesaya surat itu, ini sudah menjadi kasus kata merak hatus
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor Kitab Undang-undang Hukum Dagang Tahun 1847
477 — 622
  • Tentang : Kitab Undang-undang Hukum Dagang
  • ., 68110.)Pasal 258Untuk membuktikan adanya perjanjian itu, harus ada bukti tertulis; akan tetapi semua alatbukti lain akan diuzinkan juga, bila ada permulaan bukti tertulis.Namun demikian janji dan syarat khusus, bila timbul perselisihan tentang hal itu dalamwaktu antara pengadaan perjanjian dan penyerahan polisnya, dapat dibuktikan dengansemua alat bukti; akan tetapi dengan pengertian bahwa hatus ternyata secara tertulis syaratyang pernyataannya secara tegas diharus dalam polis, dengan ancaman
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SENOPATI, SH
Terdakwa:
RISALASIH, S.P Bin alm JASWI
336 — 55
  • TPGkesalahannya dilakukan secara kesengajaan untuk menguntungkan dirisendiri atau kelompoknya atau keluarga sehingga rugi perseroantersebut, dalam hal ini hatus dibuktikan, tetapi kalau hanya bersifatkelalaian dalam konteks bisnis maka ahli berpendapat harus Ditekturbertanggungjawab secara perdata;Bahwa melawan hukum dalam konteks perdata itu ada dua yang pertamawanprestasi yang kedua perbuatan melawan hukum biasa dilakukansecara ganti rugi sedangkan perbuatan hukum dalam konteks pidanayang merugikan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 18 Januari 2016 — Ir. IMAM BONILA SOMBU, M.Sc Bin SOMBU
76 — 25
  • PN.SRGtersebut adalah sebesar Rp. 3.374.546.824,78, (Tiga milyar tiga ratustujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu delapanratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh delapan sen).Bahwa apapun yang telah dihasilkan oleh Penyedia jasa setelah habismasa kontrak menurut ahli tidak mempunyai nilai sama sekali, karenaseharusnya kontrak tersebut diputus;Bahwa ketika masa kontrak habis dan pekerjaan belum selesai makaseharusnya Jaminan Bank (Bank garansi) BANK DKI Nomor397/JB.50XZR3/MTR/XII/2013 hatus
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SENOPATI, SH
Terdakwa:
TEDDY RIDWAN, A.Md Bin alm JONI IMRAN
309 — 46
  • kesalahandan kelalaiannya disitu disebutkan tidak mengurangi tuntutan yang di aturdalam undangundang pidana jadi dalam konteks sebuah indangundangyang baik yang jelas dan transparan sebenarnya pasal 155 ini tidak bisaditafsirkan ketika Direksi melakukan kesalahan dan kelalaian langsung dipidana harus di buktikan terlebih dahulu apakah kelalaian dankesalahannya dilakukan secara kesengajaan untuk menguntungkan dirisendiri atau kelompoknya atau keluarga sehingga rugi perseroantersebut, dalam hal ini hatus
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 18 Januari 2016 — LAILY DWIYANI Binti H. MARHADI
90 — 19
  • 2013tersebut adalah sebesar Rp. 3.374.546.824,78, (Tiga milyar tiga ratustujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu delapanratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh delapan sen).Bahwa apapun yang telah dihasilkan oleh Penyedia jasa setelah habismasa kontrak menurut ahli tidak mempunyai nilai sama sekali, karenaseharusnya kontrak tersebut diputus;Bahwa ketika masa kontrak habis dan pekerjaan belum selesai makaseharusnya Jaminan Bank (Bank garansi) BANK DKI Nomor397/JB.50XZR3/MTR/XII/2013 hatus
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/PID.SUS/TPK/2014/PN PBR
Tanggal 23 Maret 2015 — ARMAINI SEVANTI
364 — 113
  • pernah; Bahwa saksi ada menyampaikannya kepada Notaris Dewi Farni Djafar,SH dan Supriadi kalau lahan yang diproses peningkatan haknya tidakbisa diproses karena kawasan hutan, itu. setelah saksimemberitahukan hasil survei itu kepada Tengku Darmizon beberapahari setelah itu Dewi Farni Djafar, SH dan Supriadi datang kerumahmenanyakan proses SKT itu, saksi katakan kalau SKT itu tidak bisadiproses lokasi itu kawasan hutan; Bahwa kalau hutan lindung ditanami sawit boleh, untuk pengurusansuratsuratnya hatus
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
263 — 134
  • kenyataanpenguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh)tahun atau lebih secara berturutturut oleh pemohon pendaftaran danpendahulupendahulunya;Selanjutnya, atas fakta hukum a quo dalam bukti surat pipil No 601 dansurat pipil No 602 dan surat pipil No. 603 a quo yang didalamnyamencantumkan nama Wayan Medri dan Nag Jageri yang merupakan hasilrekayasa dari Wayan Medri sendiri, sebagai bukti kepemilikan ParaPengggugat atas Tanah Sengketa a quo adalah tidak beralasan secarahukum, makanya hatus
Pengadilan PN TEGAL Pidana Khusus
Register : 22-11-2013 — Putus : 11-04-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 37/PID.SUS/2013/PN.TGL
Tanggal 11 April 2014 — H. PARMANTO bin SURADI
121 — 29
  • Bahwa syarat harus memenuhi syarat formal sebagai berikut: nama"Cek'harus termuat dalam teks :Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu ;Nama pihak yang harus membayar (tertarik) ;Penunukan tempatdimana pembayaran hatus dilakukan;Pernyataan tanggal beserta tempat Cek ditarik ;Tanda tangan orang yang mengeluarkan Cek (penarik).