Ditemukan 419 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : m.si musi misi moni mori mesi masi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 19-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 K/TUN/2015
Tanggal 19 Maret 2015 — SYIRAJUDDIN, AB., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
29 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut diterbitkanmaka beberapa anggota DPRK Aceh Tengah terdiri dari beberapa fraksiyang mendapatkan laporan dari elemen masyarakat dan peserta yangmengikuti test tersebut bahwa telah terjadi sebuah proses fit and propertest yang tidak sesuai dengan perintah Qanun Nomor 7 Tahun 2007tentag Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Aceh dan sebagaimanaproses fit and proper test sebagaimana yang dilakukan pada tahun 2008maka segera di respon dengan mengajukan keberatankeberatan danmegirim surat resmi perihal: mosi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-07-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 168/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Tim Pembela Kehormatan FORKABI
Tergugat:
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
543 — 448
  • (Fotokopi dari fotokopi);: Surat Perihal Mosi Tidak Percaya DPD Forkabi Kota Bekasi,Nomor 11/MSFB/XI/2020 tertanggal 19 November 2020(Tidak ada asli);: Surat Perihal Mosi Tidak Percaya DPD Forkabi KabupatenBekasi, Nomor 022/MSF/XI/2020 tertanggal 15 November2020.
    (Fotokopi dari fotokopi);Halaman 85 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT68.69.70.71.72.73.7A.75.76.tf.78.TII Intv35TII Intv36TI Intv37TII Intv38TII Intv39TI Intv40TI Intv41TI Intv42TI Intv43TI Intv44TI Intv45: Surat: Surat Perihal Mosi Tidak Percaya DPD Forkabi Jakarta Barat,Nomor 022/UPFORKABI/JB/2020 tertanggal 10 November2020. (Tidak ada asli);: Surat Perihal Menolak Pemberhentian Dan PermohonanKeadilan Hukum, tertanggal 6 November 2020 oleh H.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 11-06-2012 — Putus : 10-07-2012 — Upload : 17-07-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 23/G.TUN/2012/PTUN.JPR
Tanggal 10 Juli 2012 — 1. MARIUS YEIMO, S.E.; 2. Drs. ANSELMUS PETRUS YOUW, M.Si.; VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI
186 — 30
  • penyelenggaraanNegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;a.Asas kepastian hukum; bahwa tindakan tergugat dalammelakukan tahapantahapan Pemilukada telah menimbulkanketidak pastian hukum~ bagi Para Penggugat' tentangkeikutsertaannya sebagai calon tetap yang seharusnya menurutjumlah surat dukungan terhadap Para Penggugat telah memenuhisyarat dan atau kuota jumlah pendukung yang telahditentukandantentunya hal ini dapat berakibat buruk bagi iklim demokrasi diKabupaten Paniai karena adanya mosi
Pengadilan PN LANGSA Perdata
Putus : 22-08-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN LANGSA Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lgs
Tanggal 22 Agustus 2019 — - YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA, berkedudukan di Jalan Banda Aceh-Medan, KM. 447 Gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. MARJOKO, SH., 2. ELISABETH JUNIARTI, SH. dan 3. AGAM ISKRANEN SANDAN,SH., Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum JMT & ASSOCIATES, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri- sendiri, beralamat kantor di Jalan Kenanga Sari No. 20, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Telp./fax. 061-822325, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2018 (terlampir) sebagai Penggugat ; Lawan: ANISA RAHMAH KARIM, S.H..,M.Kn, beralamat di Jl. Panglima Polem No. 100 G Kota Langsa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Asnaullah, SHI., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Muhammad Asnaullah, SHI. & Partners, dan memilih domisili hokum dialamat kuasanya di Jl. Mon Kuta Lr. Seruni No. 19 A Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2018 sebagai Tergugat ; YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM, beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh Km 477 Desa Alue Pineung Kec. Langsa Timur Kota Langsa, dimana Drs. H. Faisal Hasan, Dede Gustian, SPd.I., dan H. Muzakkir AA, SE, MM., bertindak selaku pengurus yayasan atas nama mewakili Yayasan Dayah Bustanul Ulum (YDBU), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Asnaullah, SHI., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Muhammad Asnaullah, SHI. & Partners, dan memilih domisili hokum dialamat kuasanya di Jl. Mon Kuta Lr. Seruni No. 19 A Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2018 sebagai Turut Tergugat I ; KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said. Kav. 6-7, Jakarta 12940, Yasonna H. Laoly, selaku Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cahyo Rahadian Muzhar, Daulat Pandapotan Silitonga, Hendra Andy Satya Gurning, Amien Fajar Ocham, Hadaris Samulia, Fajar Ari Saputra, Daniel Duardo Noorwijonarko, Prihantoro Kurniawan, Harry Gunawan, Fitra Kadarina, Khairun Nisa, Ilham Nur Akbar, Dharmawan Hendarto dan Ibreina Saulisa Agitha Pandia, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor M.HH.HM.07.04-02 tanggal 28 Januari 2019 sebagai Turut Tergugat II ;
348 — 95
  • Syarbaini danKetua Yayasan Dayah Bustanul Ulum juga membuat Mosi tidak percayaterhadap Kepengurusan Yayasan ;Bahwa Mosi tidak percaya tersebut dilakukan akibat pergantian pengurustidak sesuai dengan ketentuan dimana salah satu aturan pergantianpengurus Perguruan Tinggi terlebih dahulu harus ada rapat Senat , namunpada waktu itu tidak ada susunan Senat yang terorganisasikan ;Bahwa senat mulai terbentuk setelah Dr.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 25-03-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 10 September 2015 — ASEP NURIMAN; DKK; LAWAN; PT. KARYA BAHANA BERLIAN
66 — 18
  • Hendra Butar Butar yang mana mempunyaiYayasan sebagai Ketua, outshorcing, kemudian melakukan mosi tidakpercaya ;Bahwa yang menjadi sebab dilakukannya mogok kerja, pertama adanyaSurat Keputusan tentang serikat pekerja yang baru, kedua pihakmanagmen tidak ada respon terhadap tuntutan dari serikat pekerja,Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.BdgPerjanjian Kerja Bersama (PKB) yang kadaluwarsa, menuntut bonusdan kenaikan upah baru ;Bahwa bipartit sudah dilaksanakan akan tetapi
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-08-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 28/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 3 Januari 2019 — Penggugat:
Dr. H. Asnar, M.Si
Tergugat:
Ketua Panitia Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman
139 — 89
  • Jelawat Gang Mosi RT/RW020/000, Kel/Desa Karang Asam Ilir, Kecamatan Samarinda llir,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.Halaman 75 dari 123 halaman Putusan Nomor : 28/G/2018/PTUN.SMDSaksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak adahubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidakkenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubunganpekerjaan;Bahwa saksi bertugas di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanDaerah Kota Samarinda;Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Sub Bidang Kepangkatan;Bahwa
    Suryanata Perum BukitPinang Jelawat Gang Mosi RT/RW 012/000, Kel/Desa BukitPinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Pekerjaan Pegawai BukanPegawai Negeri SipilSaksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak adahubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenalTergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubunganpekerjaan; Bahwa saksi pernah menjadi moderator pada saat penyampaian Visi Misipemilihan Bakal Calon Rektor Universitas Mulawarman yang dilaksanakanpada tanggal 10 Juli 2018 Pukul 08.00 Wita
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-12-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 167/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 11 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : AGUSLAM Diwakili Oleh : AGUSLAM
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR UTAMA PT PILAR ARSY NUSANTARA
Terbanding/Tergugat II : TEGUH CAHYONO
105 — 58
  • Pilar arsy Nusantara baik Mater maupun /materiil;Kerugian yang luar biasa dan tidak dapat di nilai dengan uang karenarusaknya nama baik dari Penggugat Rekonvensi, sampai diperingatkanoleh Owner melalui Surat Peringatan, bahkan dipanggil secra khususuntuk menerima mosi tidak percaya, dan dianggap tidak cakap bekerja,hal ini tentu talah membunuh karakter dan mata pencaharian dariHalaman 16 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMRPenggugat Rekonvensi sehingga nilai yang Penggugat uraikan dalamkerugian
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 15-05-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Hi. Latif Hatala
3.Abdillah Hatala
Tergugat:
Saniri Negeri Batumerah
Intervensi:
1.NURDIN NURLETTE
2.RABEATINNUR NURLETTE
280 — 668
  • Bahkan terhadap objeksengketa Keputusan Tergugat telah mendapat penolakan/keberatandan mosi ketidak percayaan terhadap Anggota Saniri NegeriBatumerah dari Mata Rumah Parentah/keturunan Hatala atas namaAbdullah Hatala dan diganti oleh Amir Hatala dengan KeputusanWalikota Ambon Nomor 78 Tahun 2020 tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri BatumerahHalaman 19 dari 92 halaman Putusan Nomor 12/G/2020/PTUN.ABN20.21.Kecamatan Sirimau Mnasa Bakti 20142010, Dan PeresmianPengangkatan
    Selanjutnya terhadap objek sengketaKeputusan Tergugat tersebut, juga telah mendapatpenolakan/keberatan dan mosi ketidak percayaan terhadap AnggotaSaniri Negeri Batumerah dari Mata Rumah Parentah/keturunanMasawoe (Masawoy), Lebeharia, Waliulu, dan Hunsouw tertanggal18 Desember 2019;Bahwa berdasarkan uraian dan alasan (posita) gugatan di atas, makadalam hukum adat, Saniri Negeri sebagai salah satu unsur InstitusiAdat merupakan dewan musyawarah negeri yang digolongkan kedalam tiga kelompok yaitu :1)
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-03-2017 — Putus : 03-07-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 217/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel
Tanggal 3 Juli 2017 — 1. Nama : H. HAFIDZ TAFTAZANI Alamat : Jl. Jend. Basuki Rahmat No.12 RT 11 RW 1 Kp. Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur Jabatan : Direktur PT. Al Anshar Asbihu Tama Sejahtera Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I; 2.Nama : H. ALI MAKKI Alamat : Jl. Jend. Basuki Rahmat No 21 RT 11 RW 1 Kp. Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur Jabatan : Direktur PT. Al Haramain Jaya Wisata Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II; 3.Nama : AHMAD YANI Alamat : Jl. Proklamasi No. 61 DD Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat Jabatan : Direktur Utama PT. Sindo Wisata Travel Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III; 4.Nama : SUPRATMAN ABDUL RAHMAN S. Alamat : Jl. Proklamasi No. 61 DD Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat Jabatan : Direktur PT. PT. Sindo Wisata Travel Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; L A W A N 1. H. SYAM RESFIADI, selaku orang yang mengaku dirinya sebagai Ketua Umum ASPHURINDO beralamat di Jl. Casablanca No. 45 Lantai 3 Tebet Selatan, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. H. AGUS SOFYAN selaku orang yang mengaku dirinya sebagai Sekretaris Jenderal ASPHURINDO beralamat di Jl. Casablanca No. 45 Lantai 3 Tebet Selatan, Jakarta Selatan Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;
177 — 56
  • Bahwa atas terpilinnya PENGGUGAT REKONVENSI sebagai KUmum ASPHURINDO dengan cara yang sah dan konstitusional (tcacat hukum) tersebut, tidak ada sama sekali catatan keber(mainderheits note) ataupun mosi tidak percaya dari PARA TERGUREKONVENSI termasuk saudara Magnatis Chaidir. Semua ptermasuk didalamnya PARA TERGUGAT REKONVENSI dan sauMagnatis Chaidir menyatakan menerima, menyetujui bahkanmengesahkan PENGGUGAT REKONVENSI sebagai Ketua UIASPHURINDO terpilin dalam Munas Bogor;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 25-07-2013 — Upload : 07-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/Pdt.Sus-PKPU/2013
Tanggal 25 Juli 2013 — PT. ARTHA LUMINA CAPITAL, DKK VS PT. BERLIAN LAJU TANKER, Tbk, DK
786 — 413 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SBLT mengajukan Memorandum of Law untuk mendukungSS mosi untuk menolak.(2z%Februat BLT mengirimkan rencana perdamaian kepada seluruha kreditor.5 Februari Presentasi Rencana kepada seluruh Kreditor diSs Pengadilan. 7B. Gambaran Umum:1. Revisi syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Rencana inibersifat final dan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagiPara Kreditor dalam sidang PKPU yang akan dilaksanakan pada tanggal8 Maret 2013;Hal.13 dari 81 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 31-01-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 K/PDT.SUS/2011
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN TANAH BUMBU MASA BAKTI 2005 - 2010; PANITIA PELAKSANA KONFERCAB III DAN RAKERCABSUS PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN TANAH BUMBU, DKK.
32 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbedaan yang tajam adalah dalam PutusanMahkamah Agung Nomor 880 K/Pdt/2003 duduk permasalahanperkaranya adalah adanya semacam Musda tandingan ( Musda VII )terhadap Musda legal ( Musda VII) atas dasar "mosi tidak percaya" darisebagian besar Pimpinan Golkar Kecamatan ;Sedangkan duduk perkara yang terjadi di PDIP adalah perampasan hakuntuk melaksanakan Konfercab dan hilangnya hak untuk memilih dandipilin sebagai Ketua DPC ;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas kami berkesimpulan : Bahwa Majelis
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 29-03-2006 — Putus : 26-04-2006 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 79-K/PM.II-09/AD/IV/2006
Tanggal 26 April 2006 — Lettu Inf MOHAMAD SODIQ
51 — 72
  • Padapembelaan tersebut Oditur Militer ber kesimpulan bahwa telahadanya mosi tidak percayaan dari Penasihat Hukum terhadappersidangan ini.GC. Dalam hal putusan sela Penasihat Hukum ~ yang intinyamengatakan Penasihat Hukum tetap menghormati dan loyalkepada Majelis Hakim, hal ini kami (Oditur Militer) tidaksependapat mengingat ketentuan persidangan sudah diatursedemikian rupa, dan apabila Penasihat Hukum tidak menerima putusan sela ada jalur yang ditentukan.d.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 16-10-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 179/PDT/2014/PT-MDN
ST. TORUS SAHAT HALOMOAN MANIK X HASIHOLAN MANURUNG
17 — 7
  • wewenang meneliti catatan yang ada pada Koperasi danmendapatkan segala keterangan yang diperlukan (Pasal 39 ayat 2huruf a dan b) yang ternyata tidak menjalankan tugas dan fungsinya ;Bahwa menurut hemat Penggugat bahwa selama Penggugatmenjabat Ketua pada Turut Tergugat telah melaksanakan tugas dantanggungjawab sesuai dengan UU, AD/ART ;Bahwa justru) Penggugat melihat ada upayaupaya untukmenjatuhkan Penggugat dari jabatan Ketua pada Turut Tergugatl ;Bahwa pada bulan Juli 2011 Penggugat ada menerima mosi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-08-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 410/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 23 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : I Ketut Uliana
Terbanding/Tergugat I : Seo Seong Joon
Terbanding/Tergugat II : Han spouse of Seo Hyeon Suk
Terbanding/Tergugat III : Diki Wahyu
Terbanding/Tergugat IV : Destalia Asari
Terbanding/Tergugat V : Ruslan Sudjaja
Terbanding/Turut Tergugat : Dr. H. Wira Franciska, SH., MH
Turut Terbanding/Penggugat II : Bernawati
84 — 41
  • Adanya mosi tidak percaya dari sebagian besar karyawan;28.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-07-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 03-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 411/PDT.G/2013/PN.MDN
Tanggal 17 Desember 2013 — Yusril Darus, Sopian, Eka Putra Z, SH, Arianto Tambunan, Safaruddin, Darwaman Putra, Fadillah, Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT dalam hal ini diwakili oleh FARID WAJDI, SH, M.Hum, dkk yang tergabung dalam Persaudaran Advokat Konsumen (PERAK), L A W A N 1. PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumut - Aceh - Riau, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; 4. PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ; 5. Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ; 6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ; 7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII ; 8. Menteri Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII ; 9. Gubernur Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX ;
470 — 221
  • Pada prakteknyasomasi ini harus diajukan selambat lambatnya 60 hari atau 2 bulansebelum gugatan didaftarkan ;Bahwa waktu pemberitahuan ini menjadi suatu hal penting dalam prosedurpengajuan gugatan Citizen Lawsuit karena pelanggaran terhadap bataswaktu pemberitahuan ini akan dapat dipergunakan sebagai dasar alasanuntuk mengajukan mosi penolakan Citizen Lawsuit ;Bahwa faktanya mengenai syarat notifikasi ini belum dipenuhi oleh ParaPenggugat.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 426/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 14 Desember 2017 — dr. H. Daliman, SpOG (K) dkk melawan Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H. dkk
52 — 21
  • Seharusnya para pengurus melarang okupasi yangdilakukan Tergugat XII, Tergugat XIll dan Tergugat XIV dan jugamengajukan mosi tidak percaya kepada Tergugat , Tergugat Il danTergugat Ill sebagai Para Pembina yang nyatanyata tidak beritikadbaik dalam menjalankan tugasnya.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Perijinan
Register : 04-01-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 03-05-2016
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 01/G/2016/PTUN-BNA
Tanggal 28 April 2016 — 1. M. DAUDSYAH ; 2. MUHAMMAD,S.E.I.; 3. 3. H. NASIR lawan BUPATI ACEH UTARA.
88 — 29
  • (fotocopy dari fotocopy);FotocopySurat Warga Gampong Gunci Kecamatan SawangPerihal Mosi tak percaya terhadap M. Daudsyah selakuKetua Koperasi Wareh Nanggroe Bina Nusantara tanggal 29Januari 2014. ( fotocopy dari fotocopy );FotocopySurat Kolompok Tani Mandiri Gampong GunciNomor : 10/GC/MDR/2014,perihalpermohonan menjadiPendamping. tanggal 11 Agustus 2014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-02-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3183 K/PDT/2016
Tanggal 16 Februari 2017 — Drs. H. JUMLI SUTISNAWIJAYA, SH., M.Pd., dk. VS YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA, dk.
55 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan Tergugat II telah mengambil alih kebijakan sekolahserta menampar salah satu siswa sekolah dengan buku (Bukti P15);Bahwa atas tindakantindakan Tergugat II yang bertindak otoriter di tulbuhyayasan melakukan tindakan refresif kepada seluruh unsurunsur yayasanyaitu memecat para guru yang tidak Tergugat II;Bahwa atas tindakan Tergugat Il yang sagat super power dan arogan danlebih berorientasi pada kentungan dari pada mengembangkan pendidikan diKota Tasikmalaya membuat seluruh Guru SMK BPN membuat mosi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Parpol
Register : 27-02-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 88/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 April 2015 — AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H.: Ketua Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) DPP PPP Periode 2011-2015 >< H. SURYADHARMA ALI, M.Si,Cs
168 — 102
  • Bahwa adanya dua Muktamar VIII PPP tersebut dikarenakan adanya konflikdan perpecahan antara kubu H.Suryadharma Ali cs. dan kubuRomahurmuziy cs. keduanya merupakan Ketua Umum dan SekretarisJenderal DPP PPP hasil Muktamar VII yang diselenggarakan di Bandungpada tanggal 03 sampai dengan 06 Juli 2011;Bahwa konflik berawal ketika beberapa pengurus DPW PPP yangberkumpul di Sentul Bogor membuat mosi tidak percaya kepadakepemimpinan Suryadarma Ali karena dianggap menyalahi aturan partaiterkait kehadiran
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 02-03-2020 — Putus : 26-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 11/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 26 Juni 2020 — Penggugat:
M.ASFIA
Tergugat:
Bupati Nagan Raya
204 — 141
  • maupunLaporan Hasil Pemeriksaan secara tertulis dari tim Inspektorat,serta setelah mencermati kondisi serta situasi pemerintahanHalaman 20 dari 51 HalamanPutusan Perkara Nomor 11/G/2020/PTUN.BNA1.9.Gampong Gunong Kupok semakin tidak stabil dan pada faktanyapihak Masyarakat Gampong Gunong Kupok juga menyarankankepada Ketua Tuha Peut Gampong Gunong Kupok untukdilakukan usulan pemberhentian kepada TERGUGAT untukdilakukan pemberhentian dan pergantian keuchik di gampongGunong Kupok;Bahwa berdasarkan Surat mosi