Ditemukan 3977 data
1.SUKARNO, SH.,MH
2.ADI PUTRA GRAHA, SH
3.MUHAMAD REZA RUMONDOR, SH
4.MUHAMMAD YUSUF INDRA KELANA,SH,MH
Terdakwa:
1.JHONLY BERTY LUMAPOW Alias JHONLI
2.ROBBY RARANTA Alias BI
186 — 88
JHONLY LUMAPOW adalah perbuatandengan sengaja tidak memiliki izin edar atas minuman beralkohol jeniscaptikus yang diperdagangkan tersebut;Bahwa Terdakwa JHONLY BERTY LUMAPOW melangar ketentuanpasal 8 huruf (g) dan (i) UndangUndang No 8 Tahun 1999 Tentangperlindungan konsumen, yang berbunyi : Pasal 8 Pelaku usaha dilarangmemproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : (g)tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ Hakim Hakim HakimParaf Ketua Anggota Anggota
65 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
.06/2013 Tahun 2013 masih diakui sebagai peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga jelas Peraturan MenteriKeuangan adalah bukan Perundangundangan adalah penafsiran yangsangat keliru;Disamping hal tersebut di atas, bahwa proses lelang eksekusi Haktanggungan oleh Pemohon Keberatan sudah memenuhi semuapersyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku sehingga Lelang dapatdilaksanakan oleh KPKNL walaupun tidak ada peminat sah secarahukum dan tidak melangar
YUTINDARA MULYADI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
182 — 42
BuktiT25 Ep.1/11/2018 atas nama MAYKEL YONATHAN yang disangka melangar, Pasal 378 dan atau 372 KUHP untuk dilengkapi (P19) kepadaKapolrestabes Bandung, tanggal 30 November 2018;Foto copy Pengiriman Kembali Berkas Perkara Nomor : B / 148.a/1/ 201926. Bukti T 26 / Reskrim, tanggal 06 Januari 2019 atas nama tersangka MAYKELYONATHAN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;Foto copy Pengembalian Berkas perkara ke dua Nomor : B568 /97.
1.DESI ULANTATARI.S.H.
2.RIKA SUSTRI, S.P.
3.Dian Burlian, S.H
Tergugat:
1.1. PENJABAT KEPALA DESA LUBUK RUSO
2.Desniati, S.E
3.M.Amin, S.E, MM
245 — 171
Melangar asas kepatutan dan kelayakan sebagai seorangpemimpin :1. Seorang pemimpin harus bersikap arip dan bijaksana.Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.2. Seorang pemimpin harus adil dan jujur pada semuabawahannya.3. Seorang pemimpin harus memiliki Komunikasi yang baik padabawahan4. Seorang pemimpin memiliki sikap membina dan menginspirasi.5. Selalu bisa menghargai orang lain.B.
145 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri Lamongan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)terhadap tanah dengan Nomor persil 3b yang saat ini berada di bawahpenguasaan dan digarap Tergugat;Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, makadimohonkan kepada Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa putusanyang dijatunkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipunada bantahan (verzet), banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melangar
Terbanding/Tergugat : YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I
Terbanding/Turut Tergugat : PIMPINAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I
61 — 32
Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KitabUndangUndang Hukum Perdata gugatan a quo telah melangar AsasNe Bis In Idem.
131 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau melanggar hukumyang berlaku, dilinat pada dasarnya para Terdakwa dihadapkan di mukapersidangan bukan dengan suatu peraturan perundangundangan yangberlaku di Indonesia, karena Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara a quo merujuk kepada dakwaan yang salah atau keliru, karena jikadilihat dari surat dakwaan sebagaimana dibacakan oleh Jaksa PenuntutUmum di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepadapara Terdakwa dengan dakwaan perbuatan para terdakwa sebagaimanadiatur dan melangar
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
RISKY SAPATNASE anak dari WAKSEN
61 — 22
bahwa sample obat shabushabu tersebutyang di kirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristalberwarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanamanjenis Shabushabu karena mengandung ZAT METHAMPHETAMINE; Bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danobat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , dan apa bilaada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atauHak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orangtersebut telah melangar
Terbanding/Tergugat I : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kec. Cikole Kota Sukabumi
Terbanding/Tergugat II : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Sukabumi
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMABAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SUKABUMI
Terbanding/Turut Tergugat II : Forum komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat III : Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat IV : SEKRETARIAT FORUM KOTA SUKABUMI SEHAT
Terbanding/Turut Tergugat V : RUMAH MAKAN IBU IDA
Terbanding/Turut Tergugat VI : RUMAH MAKAN BAKSO WONG SOLO
63 — 35
Berdasarkan kondisi diatas bahwa terbukti Penggugat tidak pernahdillbatkan dalam proses penerbitan sertifikat hak Pakai No. 25 denganPutusan Nomor 225/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 12 dari 59demikian jelas terbukti Tergugat IV telah melangar ketentuan hukumsebagaimana tersebut diatas olen karenanya penerbitan sertifikat HakPakai No. 25 atas nama Tergugat III adalah cacat hukum dan tidakmengikat dan harus dibatalkan serta dicoret dari buku tanah;e.
79 — 5
Hakimberpendapat Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI Bin MUHAMMAD DIAtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum sehingga MajelisHakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair penuntut umum aquo;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaansubsidair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanlebih subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umummendakwa terdakwa melangar
52 — 28
sekelompok orang tidak bisa melakukanpenebangan atau pengambilan satwa dalam kawasan tersebut baik ituuntuk kepentingan pribadi mapun untuk kepentingan umum dan tidak adaijin untuk itu semua hanya saja ijin yang ada adalah ijin melakukanpenelitian ataupun ijin rekreasi yang dikeluarkan oleh Balai BesarKonservasi Sumber Daya Alam pada masingmasing daerah ;Bahwa para terdakwa melakukan penebangan pohon jati dalam kawasanHutan Konservasi Tuti Adagae itu adalah tidak memiliki ijin dari KSDA NTTdan telah melangar
43 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikelilingi warna menghitam pada seluruh kaki kirisisi depan ;Sehingga saksi korban MARLENA alias LENA mengalami trauma seumurhidupnya ;Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya telahberpendapat bahwa segala alasanalasan yang telah dikemukakan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama di dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya yangmenyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum secara alternatif dalamdakwaan Kesatu Primair melangar
PT. BPR LSE Manggala /Peace & Justice Law Firm
Tergugat:
1.AHMAD HAMBALI HUTASUHUT
2.ADE HIDAYANI
165 — 95
perbuatan melawanhukum;13) Bahwa tindakan yang Kepala KPKNL Batam lakukan adalah mencederairasa keadilan saya yang masih melakukan upaya Kasasi di MahkamahAgung dan tindakan tersebut berpotensi melanggar HAM karena HakDasar saya sebagai manusia diabaikan;14) Bahwa diduga telah terjadi Prosedur Lelang yang tidak prosedural, telahterjadi penyelundupan hukum, tidak menghargai proses hukum yangmasih berlangsung, pemaksaan kehendak atas nama jabatan / Abuse ofPower dan menegakkan hukum tetapi dengan melangar
123 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 2 Maret 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut padapokoknya sebagai berikut:Keberatan Pertama:Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Atau Melangar
1.YULIANTO
2.Drs. H. SUROSO
3.KATEMAN
4.A. LUCAS WITANTO W
5.ANDRI SUSILO
6.SABUARI
7.NOVIDA SETIYANINGSIH
8.MOH. TAUCHID
9.Hj. LILEK MASLIKHAH, S.Ag
10.AMRIZAL
11.SABARUDIN BASO, SH
12.FARLY RIRICHANA
13.TAN HADIYANTO
14.MULYONO, S.AB
15.DWI HERI SETIYONO
16.HADI KRISIANTO
17.HERMAWAN YUDHA SAPUTRA
Tergugat:
1.Primer Koperasi Darma Putra MAWWAT alias Yon Bekang dua MWJ Koperasi
2.Pemerintah RI Cq Kepala Staf Angkatan Darat Cq Kodam V Brawijaya Cq Kepala Devisi Infantri dua Kostrad Cq Komandan Batalyon Bekang II MWJ Kostrad
141 — 36
Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakanapabila Perbuatan Melawan Hukum menurut Wirjono Prodjodikoro,perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang langsungmelanggar hukum, melainkan juga merupkan perbuatan yang secaralangsung melanggar kesusilaan , Keagamaan dan sopan santun secaratidak langsung juga melangar hukum;b. Berdasarkan rumusan pasal tersebut suatu perbuatan dikatakanmelawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu :1.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MAYLANY WUWUNG, SH., MM., MH
206 — 361
dari 51 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan pada adanya faktafakta hukum yang terbuktidipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam putusannya padapokoknya menyatakan bahwa Terdakwa SUGENG KA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Memakai Surat Palsu YangDilakukan Secara Berlanjut , sebagaimana didakwakan kepadanya dalam DakwaanAlternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum, yaitu melangar
176 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 69 PK/TUN/2015Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan KepalaDesa berhenti atau diberhentikan Bupati atas usul BadanPermusyawaratan Desa (BPD) karena melangar larangan sebagimanadimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentangTata Cara Pemilinan, Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian KepalaDesa, ini adapun bunyi dari Pasal 35 adalah sebagai berikut:Kepala Desa dilarang:a.
1.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
2.NIKY JUNISMERO, SH
3.REZA RIZKI FADILLAH, S.H.
Terdakwa:
RUDY HARTONO Alias RUDY
551 — 426
Menyatakan terdakwa RUDY HARTONO Als RUDY terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan dengan sengajadan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasielektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandangsebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Kesatu Melangar pasal 27Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016
96 — 81
diserahkan oleh pihak Penggugat kepada Tergugatsebagai jaminan pelunasan hutangnya, sehingga jika objek jaminandilelang jelas tidak melanggar hak subjektif Para Penggugat.Tergugat tidak melakukan perbuatan yang melanggar kaidah susila.Tindakan melakukan lelang eksekusi jelas bukan perbuatan susila, akantetapi adalah merupakan perbuatan atau tindakan hukum dibidangkeperdataan, sehingga Tergugat dapat dan diperkenankan oleh hukumataupun undangundang melakukannya;Tergugat tidak melakukan tindakan yang melangar
29 — 6
Pihak Penggugat dihamparan objek tanah Hak Milik Orang Tuadari Pihak Para Tergugat I, II dan II oleh sebab itu atas adana pernyataan dalildalil alasan dasar Pihak Penggugat yang menyatakan : adapunbatasbatastanah milik Penggugat tersebut tidak ada silang sengketa dengan sepadanharus dinyatakan ditolaksecara hukum juga, karena sudah barang tentumembuat masalah baru nantinya, dan Pihak Para Tergugat I, II dan II merasakeberatan atas perbuatan dan ataupun tindakan Pihak Penggugat tersebut,sehingga melangar