Ditemukan 673 data
91 — 29
Bapak Faisol sebesra Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah);16.4. Bank Jatim sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus limapuluh juta rupiah);17. Bahwa maksud para penggugat mengajukan gugatan ini,memohon untuk harta peninggalan termasuk dan tidak terbatas sebagaimilik dari almarhum ANAK VII yang diperoleh selama pernikahan antaraalmarhum ANAK VII dengan tergugat sebagaimana dimaksud pada poin15 ditetapkan sebagai harta waris yaitu objek sengketa 1 sampai denganobjek sengketa 28;18.
Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum ANAK VIImeninggalkan utang sebagaimana yang disampaikan dalam gugatanpenggugat pada poin 16.2, dan poin 16.4;Menimbang, bahwa adapun dalil para penggugat yang diakui secaraberklausula, tergugat mengakui selama perkawinan almarhum ANAK VII binK.H. Abdulloh A Fatah dengan tergugat tidak memperoleh keturunan, tetap!
H. ASRUL HARUN, S.H., M.Kn.
Tergugat:
1.- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.RAYMOND ADJIE PUTRA
206 — 132
(yangsemula Turut Tergugat VI dalam pututan PN JakartaSelatan) dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta TimurHalaman 16 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 106/G/2019/PTUNJKT(yang semula Turut Tergugat VII dalam putusan PN JakartaSelatan) untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;16.4.
233 — 173
No.682/Pdt/2018/PT.DKI. 16.4. Bahwa berdasarkan Yurisprudesnsi Putusan Mahkamah AgungNo. 1038/K/Sip/1972 yang berbunyi Terhadap perkara yang telahdiputus oleh Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatanpasti tidak mungkin diadakan keputusan perdamaian.16.5.
50 — 30
., M.M. dariAnggota Dewan Pengawas LPDBKUMKM.16.4.
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : Dr. Med. Hardi Susanto, Sp.OG
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Dr. DIANI NAZMA
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Kedoya Adyaraya
288 — 183
Oleh karena itu putut untuk ditolak.16.4.
80 — 32
Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam Jabatan Struktural, berikut lampirannya dan berita acara serahterima jabatan yang bersangkutan (BUKTI P6);16.4. Pada tanggal 25 Maret 2015 Calon Gubernur Nomor Urut 2 (Prof. Dr.Irwan Prayitno, Psi., M.Sc) melakukan Penggantian Pejabat pada BadanDiklat Sumatera Barat (BUKTI P7);16.5. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah lalai dan keliru dalamkajian laporannya, karena tidak memperhatikan keterangan Terlapor(Prof. Dr.
80 — 31
Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, olehkarenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Surat Keterangan Jual BeliLemari Barang) merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses peralihan kepemilikan padaobyek sengketa angka 16.4.
43 — 25
Domisili Terlampin;16.4. Sakir Paji Bin Sadik Paji, Lakilaki (Surat Domisili Terlampin;16.5. Nursin Paji Binti Sadik Paji, Perempuan (Surat DomisiliTerlampin;17. Bahwa Almarhum Kiguru Paparang telah meninggal dunia diDesa Pandanga sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 422.5/58/2017,yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandanga tanggal 10 April 2017, danmeninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam (terlampin;Hal. 14 dari 50 Pen. No. 10/Pdt.P/2017/PA.MORTB18.
112 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Transfer ke DK Daewon Kitchen (Korea) sebesarRp163.800.000,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus riburupiah);16.3.Pembayaran beras untuk Restoran A Mi Rang sebesarRp18.428.840,00 (delapan belas juta empat ratus dua puluh delapanribu delapan ratus empat puluh rupiah);16.4.Pembayaran ikan untuk Restoran A Mi Rang sebesarRp3.526.400,00 (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratusrupiah);Bahwa oleh karena adanya itikad buruk yang dilakukan oleh Para Tergugatuntuk mengelabui Penggugat
87 — 49
ISTIQOQMAH SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);16.4. YUSNAR SYUKUR Bin ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);16.5. MINARNI SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung)Dari kelima anak tersebut NINGRUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKURmeninggal ketika masih kanakkanak;Bahwa pada tahun 1983, ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH (Alm)meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris masingmasingsebagai beikut:17.1. HABIBAH ABDUL SYUKUR (isteri)17.2.UMI KALSUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (AnakKandung/Tergugat II);17.3.
ISTIQOMAH SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);16.4. YUSNAR SYUKUR Bin ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);16.5. MINARNI SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung)Dari kelima anak tersebut NINGRUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKURmeninggal ketika masih kanakkanak;17. Bahwa pada tahun 1983, ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH (Alm)meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris masingmasingsebagai beikut:17.1. HABIBAH ABDUL SYUKUR (isteri)17.2. UMI KALSUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (AnakKandung/Tergugat II);17.3.
79 — 23
Hal ini mempertegasfakta bahwa Penggugat telah mencampuradukkan 2 (dua)permasalahan yang berbeda yaitu permasalahan wanprestasi /ingkar janji dengan permasalahan pencemaran nama baik yangseharusnya diselesaikan dalam pemeriksaan perkara secaraterpisah;16.4 Dengan merujuk pada fakta bahwa selain tidak menguraikan secarajelas tindakan mana yang menurut Penggugat sebagai tindakanwanprestasi / ingkar janji, Penggugat secara prematur juga telahmendalilkan bahwa tindakan wanprestasi tersebut (yang menurutkami
18 — 11
TERGUGAT IV (anak);16.4. TERGUGAT II (anak).16.5. PENGGUGAT (anak).16.6. Ir. Andi Bima Putra bin Drs. Massafaila (anak), meninggal duniatanggal 5 September 2010;16.7. PENGGUGAT II (anak).Halaman 7 dari 5517.18.20.21.22.16.8. TERGUGAT (anak).16.9. PENGGUGAT Ill (anak).Bahwa harta yang ditinggalkan sebagai warisan almahum ALMARHUMadalah :17.1.
SUWANDI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 27
Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
MUFLIHUN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 25
Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : Vinod Kumar Chandra Kumar
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : PT Vink Indonesia
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : PT Magna Praxis Indonesia,
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : Fitriola Nadiah
Terbanding/Pembanding/Tergugat V : Gadis Aditya Siregar
Terbanding/Pembanding/Tergugat VI : Imran Karim Bachtiar S
Terbanding/Pembanding/Tergugat VII : Denny Tanuwijaya
Terbanding/Pembanding/Tergugat VIII : Jessica Budiwarman
820 — 605
Wajid patuh menaati peraturan perundangundangan (statutoryduty), di mana anggota direksi dalam melaksanakan pengurusanperusahaan wajib menaati hukum yang berlaku, termasuk peraturanperundangundangan dan anggaran dasar perusahaan;16.4.
ASIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
44 — 25
Oleh karena itu, TindakanPutusan Nomor 80/G/2017/PTUN.MTR Halaman 14Tergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
HURMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 25
Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4 Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret2014 dan 21 Maret 2014 tersebut melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang
BURHAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 28
Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
BUDI SETIAWAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
51 — 25
Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
MARDONA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
36 — 29
Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.