• Penggugat:
  1.SAININ NJ
  2.Siti Yohana
  3.Edward Suhendra
  4.Edwar Suhendar
  Tergugat:
  1.Pengurus Koperasi Tenaga Kerja Muat, Koperasi TKBM
  2.Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang

• Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjuan Kembali: PIMPINAN UNIT KERJA FSPTI KSPSI KOPERASI TKBM PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA tersebut;

  PIMPINAN UNIT KERJA FSPTI KSPSI KOPERASI TKBM PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA VS 1. ABDUS SALAM,DK

  Nomor 2B,RT 001 RW 002, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, KotaSurabaya, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pimpinan UnitKerja FSPTI KSPSI Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung PerakSurabaya, berkedudukan di Jalan Kalimas Baru, Nomor 107,Surabaya;2.

  Nomor 79 PK/Pdt.SusPHI/2018Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari2017;Para Termohon Peninjauan Kembali;danKOPERASI TKBM PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA,berkedudukan di Jalan Kalimas Baru, Nomor 107, Surabaya;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, Penggugattelah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

  Nomor 79 PK/Pdt.SusPHI/2018TKBM dan PUK.FSPTI KSPSI adalah 1% (satu persen) dari total karyawanKoperasi TKBM;5 Menyatakan jumlah anggota persentase anggota serikat pekerja/serikat buruhantara Penggugat dan tergugat adalah sah sejak tanggal putusan ini dibacakan;6 Memerintahkan Tergugat Il untuk membayar dana operasional organisasiSerikat Pekerja/Serikat Buruh sesuai jumlah anggota dan persentase jumlahanggota;7 Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dalam

  Menyatakan pada Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terdapat2 (dua) serikat pekerja/serikat buruh yaitu PUK FSPMI KSPSI Koperasi TKBMPelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan PUK FSPTI KSPSI Koperasi TKBMPelabuhan Tanjung Perak Surabaya;3.

  Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjuan Kembali:PIMPINAN UNIT KERJA FSPTI KSPSI KOPERASI TKBM PELABUHANTANJUNG PERAK SURABAYA tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari,Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agungyang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DwiTjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr.

• PELABUHAN SAMUDRA PALARAN (PT.PSP) VS KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SAMUDRA SEJAHTERA (KOPERASI TKBM KOMURA), dkk.

• Menyatakan pada Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terdapat 2 (dua) serikat pekerja/serikat buruh yaitu PUK FSPMI KSPSI Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan PUK FSPTI KSPSI Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;3.

  ABDUS SALAM, DKK MELAWAN PIMPINAN UNIT KERJA FSPTI KSPSI KOPERASI TKBM PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA, DKK

  Lampiran KM No.35 Penjelasan Perhitungan angka 6, bahwapiaya administrasi serikat perkerja/serikat buruh berasal dari dana yangdialokasikan untuk Administrasi Koperasi TKBM, yang terdiri dari : Administrasi operasional TKBM; Admistrasi penyelenggaraan kesejahteraan TKBM; Biaya administrasi serikat pekerja TKBM/serikat buruh TKBM;Bahwa, dengan demikian, besaran biaya administrasi serikat perkerja/serikat buruh adalah sebesar : maksimal 1% (satu prosen) dari 7,5%(tujlun koma lima prosen) yang dialokasikan

  Program jaminan sosial TKBM (Jaminan Kecelakaan Kerja,Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian);7.4.

  Lampiran KM No.35 Penjelasan Perhitungan angka 6, bahwapiaya administrasi serikat perkerja/serikat buruh berasal dari dana yangdialokasikan untuk Administrasi Koperasi TKBM, yang terdiri dari : Administrasi operasional TKBM; Admistrasi penyelenggaraan kesejahteraan TKBM; Biaya administrasi serikat pekerja TKBMW/serikat buruh TKBM;Bahwa, dengan demikian, besaran biaya administrasi serikat perkerja/serikat buruh adalah sebesar : 1% (satu prosen) dari 7,5% (tujuh koma limaprosen) yang dialokasikan untuk

  Menyatakan pada Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Perak Surabayaterdapat 2 (dua) serikat pekerja/serikat buruh yaitu PUK FSPMI KSPSIKoperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan PUK FSPTIKSPSIKoperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;3.

• Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PRIMER KOPERASI TKBM UPAYA KARYA UNIT USAHA JASA BONGKAR MUAT (UUJBM) PELABUHAN BELAWAN tersebut;

  PRIMER KOPERASI TKBM UPAYA KARYA UNIT USAHA JASA BONGKAR MUAT (UUJBM) PELABUHAN BELAWAN VS HORAS HUGO GULTOM

  Gidion Samosir, Lahir di Pematang Siantar/7Agustus 1945, Pekerjaan Anggota Primkop TKBM Upaya Karya PelabuhanBelawan sekaligus selaku salah seorang Pengelola Unit Usaha Jasa BongkarMuat (UUJBM) Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, AgamaKristen, bertempat tinggal di Jalan T. Damai 11, Nomor 189, Blok 1 GM,Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, (3).

  Ardin Silalahi, Gidion Samosir, RintonSitorus, Bismar Gultom);Bahwa Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan bukanlahPerusahaan Bongkar Muat yang memiliki barangbarang untuk dibongkarmuat oleh para anggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan,sedangkan yang memiliki barangbarang untuk dibongkar muat olehHalaman 31 dari 42 hal. Put.

  Nomor 386 K/Padt.SusPHI/201713.anggotaanggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan adalahbarangbarang milik Perusahaan Bongkar Muat (PBM) pihak ketiga, danperusahaan milik pihak ketiga itulah yang memberikan Upah Borongankepada anggotaanggota Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawansecara langsung dan tunai, tanoa melalui Pemohon Kasasi selaku PengurusPrimkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan (vide tanda bukti T1 s/dT18 juncto keterangan saksi Drs.

  Nomor 386 K/Padt.SusPHI/2017Utara;Bahwa di Pelabuhan Utama Belawan benar ada Tenaga Kerja BongkarMuat (TKBM) yang telah bersekutu dan kemudian mendirikan badanhukum yang bernama Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawansebagai wadahnya yang mempunyai anggota ribuan orang, dan untukmewakili koperasi dimaksud dalam bertindak ke dalam dan ke luarPengadilan guna untuk mempertahankan segala hak dan kepentinganPrimkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan oleh Rapat AnggotaTahunan (RAT), kemudian diangkatlah

  kesehatan, Jamsostek, perumahan dariPrimkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan (H.I.K) (vide tandabukti T1 s/d T18 juncto keterangan saksi Drs.

• Penggugat:
  SUHADI Dkk
  Tergugat:
  Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel Panjang

• Penggugat:
  Norhayati Daeng Baji
  Tergugat:
  1.Hamsar
  2.TENAGA KERJA BONGKAR MUAT TKBM KOMURA

  Norsulak bukanlahPimpinan yang berhak mewakili seluruh TKBM yang berjumlah hampir +1200 orang dan bukanlah pihak yang berhak mewakili Koperasi TKBMSamudera Sejahtera Pelabuhan Samarinda;Bahwa Tergugat menjadi TKBM terdaftar dan terdaftar menjadi anggotaKoperasi TKBM Samudera Sejahtera Pelabuhan Samarinda adalah padatahun 1996 semula berdasarkan permohonan pendataan ulang olehKomura dan KSOP Samarinda, yang mana awal masuknya Tergugatmenjadi TKBM dan Anggota Koperasi TKBM Samudera SejahteraPelabuhan

  Pembinaan dan Penataan KoperasiTenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan (SKB3 Menteri) yangmenyebutkan:(1) TKBM merupakan anggota Koperasi TKBM Pelabuhan setempat sertaterdaftar di kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;(2) TKBM di Pelabuhan sebagaimana di maksud ayat (1) harus memenuhipersayaratan administrasi dan Teknis berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan;Dan menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992tentang Perkoperasian khususnya pasal 19 ayat (3) telah ditegaskan

  suatu kekeliruandari Penggugat dalam hal ini Penggugat memposisikan TKBM KOMURAsebagai Turut Tergugat oleh karenanya jika Penggugat menggugat TKBMKomura, maka gugatan Penggugat tidak dimaksudkan pada Lembaga atauBadan Hukum Koperasinya melainkan ditujukan kepada para Personalyang telah terdaftar sebagai TKBM dan anggota Komura;Bahwa Jika berbicara mengenai Tenaga Kerja Bongkar dan Muat (TKBM)pada Koperasi maka terdapat 2 hal yang harus dipahami terlebin dahuluyakni TKBM yang diartikan sebagai para

  Bahwa Turut Tergugat dalamhal ini Koperasi TKBM Samudera Sejahtera Pelabuhan Samarinda tidakpernah mengetahui terlebin menandatangani Perjanjian yang di buat antaraPenggugat dan Tergugat karena Tergugat menjadi TKBM dan menjadianggota Koperasi TKBM Samudera Sejahtera Samarinda PelabuhanSamarinda bukan didasarkan pada Perjanjian tertanggal 14 Mei 1991 yangdibuat antara Penggugat dan Tergugat melainkan berdasarkan padaPendaftaran Ulang Anggota TKBM Komura Pelabuhan Samarinda yang diajukan oleh Tergugat

  adalah merupakan urusan intern kedua belah pihak antaraPenggugat dan Tergugat yang tidak ada hubungan hukumnya dengan turutTergugat karena kapasitas Turut Tergugat hanya memberikan hakhakkepada TKBM yang telah terdaftar dan sebagai anggota yang namanyatercatat pada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera Pelabuhan Samarinda;MENGENAI DALIL GUGATAN PADA POINT 3:Bahwa untuk dapat menjadi TKBM dan anggota Koperasi TKBM SamuderaSejahtera Pelabuhan Samarinda/ Turut Tergugat harus berdasarkan padaSurat Keputusan

• Pembanding/Tergugat : Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel. Panjang
  Terbanding/Penggugat : Ferry Yohansyah.

  TKBM Pel. Panjang),berkedudukkan di JI. Laks. Yos Sudarso, No. 317, WayLunik, Panjang, Bandar Lampung, dalam hal inidiwakili oleh Agus Sujatma selaku Ketua Koperasiyang telah memberikan kuasa kepada Supriyanto,SH., dan Rekan, para Advokat pada Kantor Advocat &Legal Consultant AD70Supriyanto, S.H. & Partnersyang beralamat di Jl. Prof M.

• Penggugat:
  NURYADI DKK
  Tergugat:
  Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel Panjang

• KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM)SAMUDERA NUSANTARA PELABUHAN BANJARMASIN DKK VS ABDUL GAFAR, Drs. S.H., M.H., H.,

  ) Pelabuhan Martapura Baru pada Koperasi TenagaKerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Nusantara PelabuhanBanjarmasin, berkedudukan di Jalan Cempaka Raya Nomor 6,RT 25, RW 3, Kecamatan Banjarmasin Barat, KotaBanjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;H.

  MUHAMMAD YUSUF, sebagai Wakil Ketua Unit UsahaPengerah Jasa (UUPJ) Pelabuhan Martapura Baru padaKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) SamuderaNusantara Pelabuhan Banjarmasin, berkedudukan di JalanCempaka Raya Nomor 6, RT 25, RW 3, KecamatanBanjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi KalimantanSelatan;RIJANI LUFTI, S.E., sebagai Sekretaris Unit Usaha PengerahJasa (UUPJ) Pelabuhan Martapura Baru pada KoperasiTenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera NusantaraPelabuhan Banjarmasin, berkedudukan

  dan Pengurus Unit UsahaPengerah Jasa (UUPJ) Pelabuhan Martapura Baru pada KoperasiTenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera NusantaraPelabuhan Banjarmasin yang sah secara hukum berdasarkan SuratKeputusan Nomor 062/KOP.TKBM/V/2015 tentang SusunanPengurus Unit Usaha Pengerah Jasa TKBM Martapura Baru danPembentukan Unit Usaha Pengerah Jasa Tenaga Kerja BongkarMuat (TKBM) tanggal 5 Mei 2015:Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat

  Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan PengurusKoperasi TKBM Samudera Nusantara Nomor 063/KOP. TKBM/IV/2018tentang Susunan Pengurus Unit Usaha Pengerah Jasa (UUPJ)TKBM Pelabuhan Martapura Baru Khusus Batu Bara in Bag Periode2018 2023 yang dibuat oleh Tergugat kepada Tergugat II, TergugatHalaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2020Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,Tergugat IX dan Tergugat X;3.

  Menyatakan Penggugat adalah Ketua dan Pengurus Unit UsahaPengerah Jasa (UUPJ) Pelabuhan Martapura Baru pada KoperasiTenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera NusantaraPelabuhan Banjarmasin yang sah secara hukum berdasarkan SuratKeputusan Nomor 062/KOP.TKBM/V/2015 tentang SusunanPengurus Unit Usaha Pengerah Jasa TKBM Martapura Baru danPembentukan Unit Usaha Pengerah Jasa Tenaga Kerja BongkarMuat (TKBM) tanggal 5 Mei 2015;4.

• ., ME.AK
  Tergugat:
  KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) TANI INDAH RAYA KONAWE

• Koperasi Tunas Bangsa Mandiri Bungkutoko mulai januari 2018 sampai dengan Desember 2018;

• 1 (satu) eksamplar invoice penggunaan dana Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri tahun 2018 - 2021;
• 1 (satu) eksamplar invoice penggunaan dana Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri tahun 2018;
• 1 (satu) eksamplar invoice TKBM Tunas Bangsa Mandiri tahun 2018 dan bukti pembayaran upah buruh Koperasi Tunas Bangsa Mandiri Tahun 2019;
• 1 (satu) eksamplar invoice TKBM Tunas Bangsa

  Mandiri dan bukti pembayaran upah buruh Koperasi Tunas Bangsa Mandiri Tahun 2020;

• 1 (satu) eksamplar invoice TKBM Tunas Bangsa Mandiri tahun 2018 dan bukti pembayaran upah buruh Koperasi Tunas Bangsa Mandiri Tahun 2021;
• 1 (satu) eksamplar slip gaji Koperasi Tunas Bangsa Mandiri tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
• 1 (satu) eksamplar fotocopy Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 001976/BH/M.KUKM.2/VIII/2016 tentang Pengesahan pembentukan Koperasi

  Tunas Bangsa Mandiri tanggal 13 Agustus 2016;

• 1 (satu) rangkap Laporan rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2019;
• 1 (satu) rangkap Laporan rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2020;
• 1 (satu) rangkap daftar rincian Pembayaran PT Pelindo IV Persero Cabang Kendari upah buruh TKBM Tunas Bangsa Mandiri Pelabuhan Bungkutoko Kendari tahun 2019, sejumlah Rp. 9.250.580.784,00 (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh

  Pelindo IV Persero Cabang Kendari ke Rekening TKBM Tunas Bangsa Mandiri Pelabuhan Bungkutoko periode 9 Januari 2019 sampai dengan periode 21 Oktober 2019;

• 1 (satu) rangkap rekening koran bukti transfer dari KK Makassar Pelabuhan Indonesia ke Rekening TKBM Tunas Bangsa Mandiri Pelabuhan Bungkutoko Kendari periode 1 Agustus 2019 sampai degan 31 Desember 2019;

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri;

5.Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

• KOPERASI KARYAWAN KARYA BAHARI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM). PELABUHAN KENDARI ; MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA RI

  Bahwa, Koperasi Karyawan Karya Bahari TKBM Pelabuhan Kendarimerupakan jenis koperasi jasa dibidang penggerak tenaga kerjaHal. 6 dari 55 Hal.

  ) di Pelabuhan, yangmenyebutkan :Pasal 1 angka 2 menyatakan : Tenaga kerja bongkar muat yangselanjutnya disebut TKBM adalah pekerja yang memeuhi persyaratanadministratif dan teknis tertentu bekerja dibidang kegiatan bongkar muatyang dikelola dalam wadah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat(Koperasi TKBM) ;Pasal 2 ayat (2) menyatakan : Koperasi TKBM di Pelabuhan dibentukdari, oleh dan untuk TKBM yang pembentukannya berdasarkanperaturan perundangundangan perkoperasian, dengan nama KoperasiTKBM Pelabuhan

  Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur JenderalPerhubungan Laut, Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan danDeputi Bidang Kelembagaan dan Koperasi UKM Nomor : UM.008/41/2/DJPC11, Nomor 93/DJPPK/X1/2011, Nomor 96/SKM/DEP.1/XI/2011 tentang pembinaan dan penataan Koperasi TenagaKerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, mensyaratkan bahwakelembagaan Koperasi TKBM merupakan badan usaha yang mandiridan sebagai wadah TKBM di Pelabuhan yang anggotanya terdiri daripara TKBM di Pelabuhan

  Sementara pihak penggugat (Koperasi Karyawan KaryaBahari TKBM) beralamat jauh dari pelabuhan Bungkutoko yakni JalanPembangunan Nomor 4B Kelurahan Dapu Dapura Kecamatan KendariBarat, Kendari, yang selama ini melakukan kegiatan usaha TKBM diPelabuhan Nusantara Kendari.

  Putusan Nomor : 286/G/2016/PTUNJKT.koperasi TKBM setempat. artinya Koperasi Tunas Bangsa Mandiri ini tidakbernama Koperasi TKBM Pelabuhan kalau kami adalah Koperasi KaryaBahari di pelabuhan Kendari yang mencakup wilayah kota kendari itulahlingkungan daerah kerja kami.

• Asli 3 (lembar) Daftar Nama Anggota TKBM JASA KARYA UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, No Kelompok 42, No Kelompok 54, No Kelompok 44.III;
• Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM JASA KARYA UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor : 009 / KOPJK / TKBM-RD / PTK / 2013, Tanggal 27 Juni 2013, Perihal Mohon Penahanan Cargo;
• Asli 1 (Satu) lembar Surat Tugas Koperasi TKBM JASA KARYA UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor : 017 / TKBM R/D / X / 2014

  TKBM JASA KARYA UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor : 026/TKBM-R/D/2015, Tanggal 28 Oktober 2015, Perihal Pembongkaran Kapal Tanpa SPK;

• Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM JASA KARYA UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor : 033 / TKBM-R/D/2016, Tanggal 30 Mei 2016,Perihal Mohon Penyelesaian Masalah TKBM R/D;
• Fotocopy 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM JASA KARYA UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor : 125 / TKBM-R/D/2016, Tanggal 21 April 2016

  , Perihal Mohon Kordinasi Dalam Pengeluaran SPK;

• Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM JASA KARYA UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor : 26/TKBM-R/D/2016, Tanggal 25 April 2016, Perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Masalah TKBM -R/D;
• Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM JASA KARYA UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor : 24 / TKBM-R/D/2016, Tanggal 18 April 2016, Perihal Mohon Penghentian Kegiatan B/M.

• Asli 4 (empat) lembar Laporan Keuangan Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D bulan Januari 2016;
• Asli 4 (empat) lembar Laporan Keuangan Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D bulan Februari 2016;
• Asli 4 (empat) lembar Laporan Keuangan Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D bulan Maret 2016;
• Asli 4 (empat) lembar Laporan Keuangan Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D bulan April 2016;
• Asli 4 (empat) lembar Laporan Keuangan Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D bulan Mei

  2016;

• Asli 4 (empat) lembar Laporan Keuangan Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D bulan Juni 2016;
• Asli 3 (tiga) lembar Laporan Keuangan Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D bulan Juli 2016;
• Asli 4 (empat) lembar Laporan Keuangan Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D bulan Agustus 2016;
• Asli 4 (empat) lembar Laporan Keuangan Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D bulan September 2016;
• Asli 4 (empat) lembar Laporan Keuangan Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D bulan

  pengurus Koperasi TKBM Jasa Karya yaitu :Ketua Saya (H.

  AMIN DAENG MAPFUJI: Bahwa terdakwa menjadi pengurus koperasi TKBM sejak tahun 1980 sebagaiSekretaris. Bahwa Koperasi unit R/D bagian dari koperasi TKBM Jasa Karya. Bahwa RAT ada dilaksanakan dan kalau koperasi TKBM Jasa karyamelaksanakan RAT tedakwa juga diundang. Bahwa tidak ada kewajiban simpanan pokok. Bahwa hubungan Koperasi unit R/D dengan Koperasi TKBM adalah bahwa unitR/D bagian dari koperasi TKBM. Bahwa untuk mengambil keputusan selalu ada korrdinasi dengan koperasiTKBM.

  Koperasi TKBM Pelabuhan Pontianak yang telah berbadanhukum dan terdaftar di Dinas Koperasi adalah Koperasi TKBM Jasa Karya yangketuanya adalah H. Sy. Achmad A Rahman, maka yang berwenang bertindak untukkepentingan koperasi TKBM Jasa Karya adalah H. Sy.

  Asli 4 (empat) lembar Laporan Keuangan Koperasi TKBM Jasa Karya UnitR/D bulan Mei 2016;101.Asli 4 (empat) lembar Laporan Keuangan Koperasi TKBM Jasa Karya UnitR/D bulan Juni 2016;102.Asli 3 (tiga) lembar Laporan Keuangan Koperasi TKBM Jasa Karya UnitR/D bulan Juli 2016;103.Asli 4 (empat) lembar Laporan Keuangan Koperasi TKBM Jasa Karya UnitR/D bulan Agustus 2016;104.

• TKBM penaggung jawab kesejahteraan sebesar Rp. 15 %+Bahwa dana iuran anggota Kop TKBM sebesar Rp. 15 % dimaksud diperhitungkan ataudiambildari setiap 1x (satu kali) kegiatanbongkar muat yang dilakukan oleh Anggota,sementara dalam 1 (satu) bulan terjadi 2x (dua kali) kegiatan, dilakukan oleh 20 kelompokkerja, maka dengan demikian dalam satu bulan Kop TKBM memotong atau menerima uangiuran dari setiap anggota sebesar 30 % yang bila dihitung nilai uangnya berdasarkan tablerealisasi bongkar muat tahun

  Kecuali semuaAnggota Koperasi TKBM Pelabuhan Ambon memberikan Kuasa kepada Penggugat 1dan Penggugat 3 mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat. Oleh karenaPenggugat 1 dan Penggungat 3 tidak melibatkan Anggota Koperasi TKBM lainyasebagai pihak yang dirugikan.Dengan tidak diikut sertakan Anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Ambon lainnyasebagai pihak Penggugat, maka gugatan Para Penggugat mengandung Cacat FormilError In Persona dalam bentuk gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

  Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat butir ke 1 (satu), Para tergugattanggapi sebagai berikut :Bahwa benar apa yang disampaikan Para Penggugat dalam butir ke1 (satu),adayang diakui Para Tergugat menyangkut Para Penggugat dan Para Tergugatmerupakan Anggota, Pengawas dan Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Ambonserta kedudukan, badan hukum dan sektor usaha namun tidak benar jumlah AnggotaKoperasi TKBM Pelabuhan Ambon berjumlah 395 orang yang benar AnggotaKoperasi TKBM Pelabuhan Ambon berjumlah

  Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat butir ke 3 ( tiga), dapat ParaPenggugat tanggapi sebagai berikut :Bahwa jumlah Anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Ambon berjumlah 400 orangbukan 399 orang dengan karyawan sebanyak 23 orang.Bahwa biaya kegiatan Koperasi TKBM Pelabuhan Ambon bukan dikumpulkan daridana iuran anggota yang diambil dari gaji atau upah setiap anggota , hal ini sangatlahtidak benar karena gaji setiap Anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Ambon diberikankepada anggota untuk dibawa pulang

  25 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PN AmbOPT, dan disepakti oleh Koperasi TKBM Pelabuhan Ambon dan Perusahan bongkarmuat ditambah Setkolder..

• (Koperasi TKBM KOMURA) No. 01 tanggal 02 Mei 2018 yang dibuat dihadapanH.

  Bahwa dalil gugatan Tergugat Intervensi (sebelumnya Penggugat) yangmemberi gambaran seolaholah Koperasi TKBM KOMURA denganPengurus dan Ketua Koperasi TKBM KOMURA ada 2 (dua), adalahtindakan yang tidak benar dan tindakan tersebut merupakan PerbuatanMelawan Hukum yang telah merugikan Koperasi TKBM KOMURA yangsah dan Penggugat Intervensi mensomir Tergugat Intervensi(sebelumnya Penggugat) untuk membuktikan dalilnya, karenaPenggugat Intervensi memiliki fakta hukum dan bukti hukum, bahwaKoperasi TKBM KOMURA

  dan Pengurus Koperasi TKBM KOMURAyang Sah dan Legal adalah Penggugat Intervensi (vide Bukti PI: 1);b.

  Bahwa Tergugat Intervensi (Sebelumnya Penggugat) sebagai exanggota Koperasi TKBM KOMURA dalam Gugatannya menempatkandirinya seolaholan mewakili atau mengatas namakan PengurusKoperasi TKBM KOMURA untuk melakukan gugatan PerbuatanHalaman 30 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMRMelawan Hukum, akan tetapi tidak memiliki Kewenangan (Surat Kuasa)dari Koperasi TKBM KOMURA atau Pengurus Koperasi TKBMKOMURA, adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karenabertentangan dengan Anggaran Dasar Koperasi TKBM

  DWI HARI WINARNO;Bahwa Kesalahan Ketiga, membawabawa nama atau mengatas namakanPengurus Koperasi TKBM KOMURA atau Anggota Koperasi TKBM KOMURAdalam suatu gugatan dan dalam suatu tuntutan hukum tanpa hak dan tidakmemiliki legal standing yang jelas adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkandan perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telahmengakibatkan kerugian bagi Koperasi TKBM KOMURA dan/atau AnggotaKoperasi TKBM KOMURA yang jumlahnya sebanyak 1.139 orang (vide:gugatan Penggugat/

• dana ijin(zoning) segera di bayar.Namun sejak dana pengurusan diserahkan kepada terdakwa YANUAR ISCHAK belummelakukan pengurusan revisi ijin lokasi (zoning) dan IPPT Perumahan TKBM SememiSurabaya.Selanjutnya tanggal 14 Juni 2012 saksi BUCHORI selaku Ketua Umum Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat (TKBM) Usaha Karya Pelabuhan Tanjung Perak Surabayadengan beberapa anggota koperasi mengadakan pertemuan denganterdakwa YANUAR ISCHAK dengan dituangkan dalam Berita AcaraPertemuan, dan disimpulkan bahwa terdakwa

  ke II (dua) sebesar Rp.200.000.000,Bahwa uang yang digelapkan tersebut adalah uang Koperasi TKBM(Tenaga Kerja Bongkar Muat) ;Bahwa yang menyerahkan dana sebesar Rp.500.000.000, tersebutkepada Terdakwa adalah Sdr.

  Usaha KaryaSurabaya ;Bahwa saksi pernah tahu kalau Terdakwa pernah di beri kuasa untukmenguruskan Serifikat Induk terhadap Perumahan TKBM Usaha Karya yangada di Kel.

  /dipercayakan kepada Terdakwa, harus ada ijin lokasi (zoning) dan IPPT (Ijin Pengeringan danPemanfaatan Tanah), dan untuk biaya pengurusan zoning dan IPPT bagi peruntukan tempattinggal TKBM selaku anggota Koperasi TKBM Usaha Karya Surabaya tersebutberdasarkanluas tanah + 120.000 m2 diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,(Lima ratus juta rupiah).

  Dan pada saat itu Terdakwa di depanPengurus Koperasi TKBM yang diikuti beberapa anggota Koperasi TKBM telahmempresentasikan pengurusan Sertifikat Induk, sehiingga Pihak Koperasi TKBM Usaha Karyapercaya atas perkataan/ pemberitahuan Terdakwa tentang perlunya pengurusan jin Lokasi(Zoning) dan IPPT tersebut guna terbitnya Sertifikat Induk Perumahan UKA Sememi Surabayadan kemudian Pihak Koperasi TKBM bersedia/ menyepakati dengan membuat PerjanjianPenunjukkan Pengurusan Jjin Lokasi (Zoning) dan IPPT dengan

• Ketua TKBM Pelabuhan L. Say Maumere? Apa hubungannya dengan kartu anggota TKBM atas nama atau milikPenggugat Yoseph Nong Erik? Apakah kewenangannya/ kekuasaanya sehingga mengganti begitu sajaKartu ANggota TKBM atas nama Yoseph Nong Erik (Penggugat) dengannama anaknya, turut tergugat Il Servinus Sero?;7.

  Bahwa pemegang kartu keanggotaan TKBM yang sejak semulamemang tercatat sebagai anggota resmi TKBM;b. Bahwa kartu keanggotaan TKBM berasal dari warisanpemilik/oemegang hak semula;c. Bahwa kartu keanggotaan TKBM tersebut dipinjam pakaisementara atau beberapa waktu saja dan harus dikembalikankepada pemilik semula atau ahli warisnya, misalnya anakpemilik semula sudah memenuhi persyaratan usia untuk bekerjadi TKBM menggantikan orangtuanya;d.

  ketentuanketentuanhukum yang mengatur TKBM Pelabuhan L.

  Foto copy surat dari Ketua TKBM Pelabuhan L.Say Maumere tanggal 23Oktober 2013 No.07/TKBM/X/2013 Perihal Larangan Kerja yang ditujukankepada Bapak Yoseph Nong Erik, Bapak Servinus Sero, diberi tanda T T.I,Il/PR.6;7. Foto copy Peraturan Tata Kerja Tenaga kerja Bongkar Muat (TKBM) PelabuhanL.Say maumere (Bersifat Khusus) Nomor : 01/TKBM/IX/2012, diberi tanda TT.LIV PR.7;8.

  tersebut diatas, maka keanggotaan TKBM diatur lebih lanjutdalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga TKBM Pelabuhan setempat;Menimbang, bahwa aturan tentang keanggotaan TKBM pelabuhan L.

• 2 (dua) lembar fotocopy catatan pinjaman uang Koperasi TKBM oleh MAWAN MOOHUALO Dilampirkan dalam berkas perkara .

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa dalam susunan kepengurusan Koperasi TKBM Anggrek Majuterdakwa 1. FREDI HASAN sebagai Sekertaris, kemudian pada tanggal24 Oktober 2018, diberikan mandat oleh terdakwa 2. MAWANMOOHULAO (Ketua Koperasi TKBM Anggrek Maju) berdasarkanRapat pengurus Terdakwa 1. FREDI HASAN untuk mengambil alihtugas Bendahara. Bahwa dalam Pengelolaan Koperasi TKBM Anggrek Maju di pelabuhanAnggrek yang ada di Kec. Anggrek Kab.

Dana Suka/Duka : Rp. 300/TonBahwa adapun dasar pihak Koperasi TKBM Anggrek Maju melakukanpemotongan upah adalah dengan Risalan Rapat Pembahasan UpahTKBM antara pengurus Koperasi TKBM dan perwakilan setiap anggotaHal 5 dari 72 Hal Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN.Lbokelompok TKBM tertanggal 30 Juni 2018 di Kantor Koperasi TKBMAnggrek Kec. Anggrek Kab.

Dana Suka/Duka : Rp. 300/TonBahwa adapun dasar pihak Koperasi TKBM Anggrek Maju melakukanpemotongan upah adalah dengan Risalan Rapat Pembahasan UpahTKBM antara pengurus Koperasi TKBM dan perwakilan setiap anggotakelompok TKBM tertanggal 30 Juni 2018 di Kantor Koperasi TKBMAnggrek Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara, namun fakta pemeriksaandari anggota kelompok TKBM sebanyak 5 (lima) kelompok dimanamasing masing setiap kelompok TKBM berjumlah : Kelompok I sebanyak 50 orang.

dasar pihak Koperasi TKBM Anggrek IVlaju melakukanpemotongan upah adalah dengan Risalah Rapat Pembahasan Upah TKBM aitara pengurus Koperasi TKBM dan perwakilan setiap anggota kelompokTKBM tertanggal 30 Juni 2018; Bahwa daiam pemotongan turjangan kesehatan yang di lakukan olehpengurus Koperasi daiam hal ini terdakwa 1.

TKBM Anggrek Mau mrilakukanpemotongan upah adalah dengan Risalah Rapat Pembahasan UpahTKBM antara pengurus Koperasi TKBM dan perwakilan setiapanggota kelompok TKBM tertanggal 30 Juni 2018.

• Serikat Pekerja Indonesia (SPI) sekarang Tenaga Kerja BongkarMuat (TKBM) Pelabuhan L.

  YLevidon Lelang selaku Ketua TKBM Pelabuhan L. Say Maumere danYoseph Nong Erik sebagai pemilik Kartu TKBM yang diberikan olehKetua TKBM yaitu Sdr Y. Levidon Lelang tersebut. Akan tetapi, didalamkenyataannya, Penggugat terbukti tidak menarik Ketua TKBM, Y. LevidonLelang dan Yoseph Nong Erik, pemegang/pemilik Kartu TKBM atasnamanya sendiri, sebagai Tergugat. Padahal, Y. Levidon Lelang sebagaiKetua TKBM Pelabuhan Laut L.

  UK;Bahwa, Tergugat tidak mau mengembalikan kartu buruh TKBM, karenatergugat kerja sudah lama dan Simeon Nurak (penggugat) sendiri yangmenyuruh tergugat yang kerja di TKBM;Bahwa, Nurak Sani/ orang tua penggugat meninggal tahun 1996;Bahwa, saksi kurang tahu sejak kapan Nurak Sani bekerja di TenagaKerja Bongkar Muat (TKBM) tahun berapa, saksi hanya mengetahuiberhenti kerja di TKBM yaitu pada tahun 1996 karena sakitsakitan;Bahwa, yang ganti Simeon Nurak (penggugat) kerja di TKBM, karenapenggugat ada

  penggnti tergugat;Bahwa, setelah Nurak Tani meninggal kartu TKBM dipegang oleh SimeonNurak (penggugat);Bahwa, dulu tidak ada kartu Anggota buruh pelabuhan;Bahwa, yang menyerahkan kartu TKBM adalah Simeon Nurak(penggugat) secara lisan, tidak berupa kartu;Bahwa, Simeon Nurak/ penggugat tidak pernah bekerja di pelabuhansebagai buruh pelabuhan TKBM;Bahwa, Kartu buruh TKBM sekarang dipakai oleh Erik anak kandungtergugat;e Bahwa, saksi tidak tahu terkait kepengurusan TKBM;e Bahwa, Petrus Wari Muda kerja

  Levidon Lelang selaku Ketua TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Pelabuhan L.Say Maumere dan Yosep Nong Erik sebagai pemilik Kartu TKBM (Tenaga KerjaBongkar Muat) selaku Tergugat padahal yang menjadi pokok permasalahan dalamgugatan Penggugat adalah terkait dengan Kartu TKBM (Tenaga Kerja BongkarMuat), yang merupakan Surat Keterangan Tentang Keanggotaan TKBM yangdikeluarkan oleh Ketua TKBM Pelabuhan Laut L.