Ditemukan 419 data
71 — 42
Dan perpecahan APKOMINDO terjadi sekitar tahun2011, pada saat kepemimpinan Suhanda Wijaya dimana kepngurusan DPPdibekukan oleh DPA APKOMINDO, Saat Ketua Suhanda Wijaya dan SekretarisHandoyo mengadakan Rapat dan Mosi tidak percaya kepada DPA sehinggadilakukan Munaslub di Surabaya oleh selurun DPC se Indonesia dikarenakanterhadap Putusan pembekuan DPP Pusat tidak yang berasalan.
63 — 26
yangdidalamnya termuat keterangan perihal adanya catatanpenyakit jantung koroner lelaki La ode alimuddinkunsi ;e Ahli menerangkan bahwa jantung koroner adalahpenyakit jantung dengan gangguan aliran darah padapembuluh jantung,e Ahli menerangkan bahwa untuk mengetahui sesorangmengidap penyakit jantung koroner bisa lewat catatanmedic pasien, atau juga keluhan dari pasiene Menurut pengetahuan ahli seorang dengan penyakitjantung harus menghindari rokok, emosi, meminumobat secara terature ntun i kambuh karen mosi
131 — 73
Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dwi Vikri tanggal 09Juni 2015 ( Fotocopy Sesuai dengan asli ) ;Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Jukri tanggal 09 Juni2015 ( Fotocopy Sesuai dengan asli ) ;Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Syafrudin tanggal 5Juni 2015 ( Fotocopy Sesuai dengan asli ) ;Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Zainal Abidin tanggalHalaman 36 dari 77 Halaman Putusan No:07/G/2016/PTUNPDG10.11.12.09 Maret 2015 ( Fotocopy Sesuai dengan asli ) ;Bukti Tl Intv8 : Fotocopy Surat Pernyataan Mosi
141 — 161
DPP PPP peri 2011201 r rkanMuktamar VII di Bandung; Bahwa adanya dua Muktamar VIII PPP tersebut dikarenakan adanya konflikdan perpecahan antara kubu H.Suryadharma Ali cs. dan kubu Romahurmuziycs. keduanya merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP hasilMuktamar VII yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 03 sampaidengan 06 Juli 2011;Halaman 19 putusan No. 88/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN.Jkt.Pst20Bahwa konflik berawal ketika beberapa pengurus DPW PPP yang berkumpul diSentul Bogor membuat mosi
persidangan masingmasing pada pokoknya sebagai berikut :94Saksi Ahmad Yani, SH.MH., dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak yang berperkara dan tidak adahubungan keluarga dengan mereka ;e Bahwa saksi sebagai Pengurus DPP PPP menjabat sebagai SekretarisMajelis Pakar periode 20112015 hasil Muktamar VII di Bandung dansebagai Kader PPP;e Bahwa saksi tahu bahwa konflik PPP berawal ketika beberapoa DPW PPPyang berkumpul di Sentul Bogor membuat mosi
38 — 22
substansialDalam Perkara Aquo, adalah Masalah Batas Wilayah, dimana disatu sisi tanahObyek Perkara disebut terletak di Desa Sikodon Kodon, Namun disisi lain,senyatanya, Tanah yang menjadi Obyek Terperkara dengan Tergugat , beradapada dan atau di Wilayah Hukum Desa Tongging, Hal ini Tentunya, menjadidipertanyakan KAPASITAS dari Netralitas Saudara Saksi JOSMALIN PURBA, atasHal terkait dan Terikat dengan Perkara A quo dan tentang hal ini, akan kamiRESERVE bersama Masyarakat Desa Tongging, sebagai MOSI
Adief Mulyadi, M.Si
Tergugat:
BUPATI BERAU
117 — 41
Menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA kepada Sdr. ADIEF MULYADI,M.SI;b. Diawal kepemimpinannya telah menunjukkan arogansi denganmenyampaikan kalimat yang kurang pantas sebagai seorang direktur,yaitu siapa jual saya belli;c. Membawa isu kesukuan dalam memberikan sambutan;d. Gaya kepemimpinan yang egois;e. Kebijakan dalam pengelolaan keuangan tidak mempertimbangkanefiseiensi dan skala prioritas;f. Adanya niat untuk memperkaya diri sendiri/memenuhi fasilitas pribadi.g.
R. NIAGARI GALUH, SH.MH.
Tergugat:
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Lampung
236 — 78
lisan yangpada pokoknya tetap pada dalildalil jawabannya Tergugat dan Tergugat IlIntervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 30 Juli 2020;Halaman 132 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUNBLMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugatdalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir danbermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya yangdiberi tanda P1 sampai dengan P82 yang perincian sebagai berikut ;P1 : Pernyataan Mosi
121 — 18
substansial Dalam Perkara Aquo,adalah Masalah Batas Wilayah, dimana disatu sisi tanah Obyek Perkaradisebut terletak di Desa Sikodon Kodon, Namun disisi lain, senyatanya, Tanahyang menjadi Obyek Terperkara dengan Tergugat , berada pada dan atau diWilayah Hukum Desa Tongging, Hal ini Tentunya, menjadi dipertanyakanKAPASITAS dari Netralitas Saudara Saksi JOSMALIN PURBA, atas Hal terkaitdan Terikat dengan Perkara A quo dan tentang hal ini, akan kami RESERVEbersama Masyarakat Desa Tongging, sebagai MOSI
194 — 52
Halmahera Barattertanggal 22 Juli 2016 yang menyampaikan tentang pembatalan hasil penetapanpikades Desa Mosi dan hasil Pleno BPD Desa Moiso Kec.Jailolo Selatan tahun2016.
345 — 124
Batas waktu pemberitahuan ini menjadi suatu hal yang penting dalamprosedur pengajuan gugatan Citizen law Suit karena pelanggaran terhadap bataswaktu pemberitahuan ini akan dapat dipergunakan sebagai dasar alasan untukmengajukan mosi penolakan Citizen Lawsuit.;Menimbang bahwa pemberitahuan citizen lawsuit harus dibuat dalam bentuktertulis dan harus dikirimkan baik kepada Pelanggar yang dituduh maupun kepadainstansi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan undang undang yangdilanggar.
66 — 13
Djarum dari tahun 2005 s/d2008;1818e Bahwa dana dari PUK Djarum Kudus setelah diterima dari bendahara Indukkemudian diterima tersangka dan disimpan di BRI Kudus atas nama PUK;e Bahwa sampai sekarang sebagai Ketua PUK SP RTMM SPSI kepengurusandari tanggal 13 Desember 2008 s/d 13 Desember 2011 belum menerimapertanggung jawaban dari terdakwa karena alasan ada perpanjangan dankerena adanya pilkada;e Bahwa saksi mulai menerima potonganpotongan iuran setelah ada mosi tidakpercaya sehingga yang jadi ketua
90 — 83
sertifikat tersebut; Halaman 33 dari 763422 Bahwa Penggugat menyatakan Badan Pertanahan Kabupaten Natuna lalai dan23242526Zl282930311tidak cermat memeriksa segala dokumen pertanahan adalah tidak benar; e Bahwa Penggugat tidak mengerti tentang prosedur ataspembuatan alas hak dan sertifikat tanah sehingga Penggugatmelecehkan Pejabat atau Petugas yang ditunjuk melaluimekanisme hukum yang berlaku di Republik Indonesia; Bahwa Penggugat sudah melecehkan Para Hakim yang menyidang perkara tenahtersebut sehingga mosi
1.Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th
2.Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, S.Th
Tergugat:
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia,
Intervensi:
Gereja Pentakosta diwakili Pdt. Ev. Jarasman Sihombing
158 — 88
pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi menjadi jemaat Gereja Pentakosta sejak lahir, karenaorangtua saksi sebagai Pendeta di Gereja Pentakosta; Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Tata UsahaNegara sewaktu Jarasman Sihombing menggugat di pengadilan tatausaha negara terkait masalah HAKI; Bahwa sewaktu sinode tahun 2008 saksi utusan mudamudi,mengesahkan pucuk pimpinan Gereja Pentakosta Siburian yangmerupakan keturunan langsung pendiri Gereja Pentakosta; Bahwa karena ada masalah dan mosi
549 — 306
. , diberi tanda P12;Berita acara pertemuan/rapat UnitUnit di lingkungan Perpenas 17 Agustus 1945Banyuwangi, tanggal 9 November 2015, intinya Mosi Tidak Percaya kepadaSugihartoyo, S.H., M.H. , diberi tanda P13;Fakta Integritas tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sri WulanSetiyowati, S.Pd Kasek TK Siwi Peni Banyuwangi, Widjiarti, S.Pd. Kasek TKPeni Il Banyuwangi, Karmijati, S.Pd. Kasek TK Siwi Peni Cluring, SriyatunMataselim, S.Pd.
Agustus 1945 Banyuwangi terhadap akte nomor : 09 tanggal 26 Oktober2015 yang di buat oleh Notaris Abdul Malik, S.H. sebagai akte perubahan anggarandasar perkumpulan gema pendidikan nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi yangpengurusnya di ketuai Sugihartoyo, S.H, M.H sebab pembuatanya tidak sesuai denganprosedur hukum ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan alat bukti P.13 yang berisi berita acarapertemuan/rapat UnitUnit di lingkungan Perpenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi,tanggal 9 November 2015, intinya Mosi
,berisi tentang mosi tidak percaya kepada sugihartoyo, S.H, M.H yang dilakukan oleh 10unit di lingkungan Perpenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dengan adanya akte nomor:Halaman 140 dari 223 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwi9 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat notaris Abdul Malik, S.H sehingga terjadiperpecahan di tubuh perpenas ;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.13 yang dikemukakan olehPenggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti in casudidasarkan pada
77 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
lapisan baik guru danyayasan melakukan protes atas perbuatanperbuatan yang dilakukan olehTergugat dan Tergugat II;Bahwa atas sikap lapisan sekolah dan yayasan Tergugat dan Tergugat IIsangat jelas sikap otoriter nya terlihat ketika memecat para guru yangmelakukan protes dan mengkritisi kebijakankebijakan Tergugat danTergugat II;Bahwa atas tindakantindakan Tergugat dan Tergugat II pada 1 Oktober2010 para unsur SMK Farmasi Putera Nusantara seluruh Guru, TataUsaha serta Karyawan Sekolah menyampaikan mosi
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia
93 — 65
Bahwa amar putusan dalam diktum pertama, surat keputusanNomor: KEP.02/SIDANG/OLB/PC SPKEP SPSI/IX/2017, TentangPenyelamatan Organisasi SP KEP SPSI di Kabupaten Mimika, Tanggal 21September 2017, menyatakan:Menyatakan Mosi tidak percaya kepada Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI(Penggugat Rekonpensi) dengan alasan:a. PP FSP KEP SPSI mengeluarkan SK kepengurusan PUK SP KEPSPSI PT Freeport Indonesia hasil musniklub Il/Musnik VIII, dengandemikian ... dst;b.
1.IR. SONYA S. KEMBUAN
2.DRS. RISWAN Ak.Ca
3.HERMAN CHARLES DAMOS TINDAS
Tergugat:
3.H. DENNY SIAHAAN
4.REENA JANGKY
5.RUDY BANGUN
274 — 152
TanggaPERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUANRUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMENPALADIAN PARK;Surat Pengurus PPPSRSPPA 5 Tower No. 340 /PPPSRSPPA (5Tower) / XII / 2018 tanggal 11 Desember2018, Perihal: Permintaan Persetujuan, yangditandatangani Tergugat III (Rudy Bangun);Halaman 87 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 493/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.Bukti P.23.Bukti P.24.A.Bukti P.24.B.Bukti P.24.C.Bukti P.24.D.Bukti P.24.E.Bukti P.24.F.Bukti P.24.G.Bukti P.24.H.Bukti P.25.Daftar Mosi
Pembanding/Terbanding/Tergugat : HARISTANTO, SH., MM Diwakili Oleh : AGUS HUSNI, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA Diwakili Oleh : MUMU MUHAIMIN
Terbanding/Penggugat : YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat : ADE SUKMA PUTERA LAKSANA
84 — 34
lapisan baik guru danyayasan melakukan protes atas perbuatanperbuatan yang dilakukan olehTERGUGAT dan TERGUGAT II;Bahwa atas sikap lapisan sekolah dan yayasan TERGUGAT dan TERGUGAT IIsangat jelas sikap otoriter nya terlinat ketikka memecat para guru yang melakukanprotes dan menkritisi kebijakankebijakan TERGUGAT dan TERGUGAT II;Bahwa atas tindakantindakan TERGUGAT dan TERGUGAT II pada 1 Oktober2010 para unsur SMK Farmasi Putera Nusantara selurun Guru, Tata Usaha sertaKaryawan Sekolah menyampaikan mosi
BUDI SUPRIYANTO
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
105 — 32
Kwarda dan dihadiri oleh Ka Kwarda dan saksi sendiriselaku Plt;Bahwa kita sudan menyiapkan 2 SK Mabi dan undangan sudah disebarkemanamana permasalahannya tidak ada satupun unsur Mabi yang munculsehingga pada saat itu saksi minta arahan kepada kwarda apakah ini akandilantik atau menunggu dan oleh kwarda meminta agar langsung dilantik dantugas saksi berakhir sampai disitu;Bahwa pembatalan muscab itu harus dimulai dari 3 kwartir ranting dulu karenahak suara ada disana, ketika kwartir ranting mengajukan mosi
192 — 243
Sela No. 531/PDT.G/2017/PN.JKT.PST.60.61.62.63.yang mengikat bagi semua anggota SP KEP SPSI di Kabupaten Mimika;Bahwa amar putusan dalam diktum pertama, surat keputusan Nomor:KEP.02/SIDANG/OLB/PC SPKEP SPSI/IX/2017, Tentang PenyelamatanOrganisasi SP KEP SPSI di Kabupaten Mimika, Tanggal 21 September 2017,menyatakan:Menyatakan Mosi tidak percaya kepada Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI(Penggugat Rekonpensi) dengan alasan:a.