yang dinilai tepat oleh RUPS.

Bahwa Para Tergugat sudah melakukan RUPS sedangkan PT.Scuba Proggi Indonesia belum melakukan RUPS Tahunan/ AnnualRUPS dan PT. Scuba Proggi Indonesia juga belum melakukan AnnualReport/ Laporan tahunan atau pertangunggjawaban tahunan;6. Bahwa Para Penggugat telah sewenangwenang melakukanPemberhentian kepada Penggugat satu dan Penggugat dua darijabatannya di PT. Scuba Proggi Indonesia tanpa menunggu laporanpertanggungjawaban tahunan dan RUPS Tahunan;7.

Bahwa Para Tergugat belum melakuka RUPS tahunan dan ParaTergugat belum mendengarkan atau mendapatkan laporan Pertanggungjawaban tahunan akan tetapi telan melakukan RUPS Luar biasa untukmemberhentikan Penggugat satu dan Penggugat dua dari jabatannyapada PT. Scuba Proggi Indonesia;10.

Bahwa saksi tidak ikut masuk kedalam ruangan waktu ada RUPS tersebut, saksi hanya sebagai driver yang saatitu. memang pak Hamdan menghubungi saksi untuk menjemput danmengantarnya ke tempat dilaksanakannya RUPS, tetapi saksi tidak mengetahulapa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Bahwa saksi tidakmengetahui RUPS yang dimaksud.

Jika Direksi yang akan diberhentikaningin menyampaikan pembelaan terhadap alasan pemberhentian yangdiberikan kepadanya, dia akan dilibatkan pula dalam RUPS. Namun, jika Direksitersebut tidak memiliki pembelaan dan tidak merasa keberatan untukdiberhentikan, tahap pembelaan dalam RUPS tidak diperlukan.

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014;Bahwa penyelenggaraan RUPSLB II (kedua) ini telah memenuhi ketentuanUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal86 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan:Ayat 1:RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari A (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali undangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;Ayat 2:Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat

., (bukti P 21),dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada Ketua PengadilanNegeri untuk menetapkan kuorum RUPSLB III (Ketiga);14.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan:Ayat 4:RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhalmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum

yang lebih besar;Ayat 5:Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidaktercapai, perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan perseroan atas permohonanperseroan agar ditetapbkan kuorum untuk RUPSLB III (ketiga);Ayat 6:Pemangilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telahdilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS Ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri;Ayat

Nomor 315 K/Pdt/201519.Bahwa dengan demikian hasil keputusan yang diambil dalam RUPS LuarBiasa tersebut adalah dengan suara terbanyak tidak sesuai ketentuan Pasal22 ayat (8) Anggaran Dasar Perusahaan, sehingga dengan demikianmengikat keseluruhan pemegang saham termasuk Termohon Kasasi yangturut hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut yang dibuat tidak sesuaimekanisme anggaran dasar perseroan;Bahkan tanpa 1.000 lembar saham yang berasal dari harta bersama antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi Il

,diadakan lagi RUPS yang menyetujui Pengalihansaham Ir. William Solary, Dipl.Hydraulic Engineering., sebesar Pemegang28 % saham kepada Ir.

Menyatakan perbuatan tergugat I, tergugat II dan tergugat III baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam penerbitan Akta Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009 dan Akta Nomor 109 tanggal 23 November 2010 yang dibuat sepihak sebagai perubahan atas Akta Nomor 39 tanggal 31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham [ RUPS.] PT.Anugerah Alam Katingan yang sah menurut Aggaran Dasar Perseroan adalah Perbuatan Yang Melanggar Hukum ;4.

Menyatakan Akta Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009 dan Akta Nomor 109 tanggal 23 November 2010 yang dibuat sepihak oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai perubahan atas Akta Nomor 39 tanggal 31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham [ RUPS.] PT.Anugerah Alam Katingan yang sah menurut Anggaran Dasar Perseroan adalah akta yang Cacat Hukum atau batal demi hukum dengan segala akibat huykumnya ;5.

Antara Sulastri ( Pengugat I ) dengan Tuan Adinata Tupel (Tergugat I) yangmemberi persetujuan penjualan saham sebanyak 2.500 lembar saham atauRp.250.000.000, ( 60 % ), Sementara Penggugat I tidak pernahmemberikan persetujuan dalam bentuk apapun termasuk menghadiri RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS ) sebagaimana disebutkan dalam Aktayang dibuat oleh Tergugat III tersebut ;5.

Akan tetapi ternyata hingga saat ini, menurutTergugat III, Tergugat I bersamasama dengan Tergugat II tidak pernahmenepati janjinya tersebut untuk menyerahkan Risalah Rapat Umum PemegangSaham ( RUPS ) kepada Tergugat III yang merupakan syarat wajib untuk dapatditerbitkannya akta perubahan perseroan No.109 tanggal 23 November 2010tersebut ;.

Menyatakan perbuatanTergugat I,Tergugat II danTergugat III baikbersamasama maupun sendirisendiri dalam penerbitan Akta Nomor 109tanggal 23 November 2010 yang dibuat sepihak sebagai perubahan atasAkta No.39 tanggal 31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Anugerah Alam Katingan yang sah menurutanggaran dasar perseroan adalah perbuatan yang melanggar hukum(onrechmatige daad);5.

Menyatakan Akta Nomor 109 tanggal23 November 2010 yang dibuatsepihak oleh Tergugat I,Tergugat II danTergugat III baik secara bersamasama maupun sendirisendiri sebagai perubahan atas Akta No.39 tanggal31 Desember 2003 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )PT. Anugerah Alam Katingan yang sah menurut anggaran dasar perseroanadalah akta yang cacat hukum atau batal demi hukum dengan segala akibathukumnya;6.

Antara Sulastri ( Pengugat I ) dengan Tuan Adinata Tupel (TergugatI) yang memberi persetujuan penjualan saham sebanyak 2.500 lembarsaham atau Rp.250.000.000, ( 60 % ), Sementara Penggugat I tidakpernah memberikan persetujuan dalam bentuk apapun termasukmenghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) sebagaimanadisebutkan dalam kedua Akta yang dibuat oleh Tergugat III tersebut ;.

RUPS, Pasal79 UU PT UU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah

Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

keputusan RUPS, Direksi,dan.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.2.

:Pasal 1 angka 4 UU PTRapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalahOrgan Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukandalam Undangundang ini dan/atau anggaran dasar.Pasal 78 ayat (1) UU PTRUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU PTYang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.Bahwa RUPS sebagai organ perseroan, berbeda dengan denganpemegang

Pemanggilan RUPSBahwa dalam setiap penyelenggaraan RUPS, wajib didahului denganpemanggilan RUPS, sebelum RUPS diselenggarakan.Mengenaipemanggilan RUPS ini, sejalan dengan ketentuan mengenaipenyelenggaraan RUPS, yaitu merupakan kewenangan Direksi.

(2):Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi.

Jadi, tidak dilakukan dan tidak diadakan RUPS secarafisik.Halaman 33 dari 129 Hal Putusan Nomor 768/PDT/2018/PT.DKIRidwan Khairandy, dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (FH UII Press,Yogyakarta, 2014), halaman 254, selanjutnya memberikan pengertian mengenaicircular resolution sbb.:RUPS dengan cara circular resolution atau circular letter bukanmerupakan bentuk RUPS tersendiri seperti RUPS Tahunan atau RUPSLB.Ini hanya merupakan cara untuk melaksanakan RUPS.

Cara inidapat diterapkan baik untuk pelaksanaan RUPS Tahunan atauRUPSLB.Bahwa apabila dicermati dari ketentuan Pasal 91 UU PT serta penjelasan M.Yahya Harahap dan Ridwan Khairandy tersebut, maka dapat diketahui halhalsbb.: Ketentuan Pasal 91 UU PT hanya merupakan mekanisme pengambilanKeputusan RUPS saja; Tidak dalam forum RUPS formil/RUPS fisik; Tanpa didahului panggilan kepada para Pemegang Saham.Karena ketentuan Pasal 91 UU PT hanya merupakan mekanisme pengambilankeputusan di luar RUPS secara fisik

TATO) dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) sejak tahun 2002 hingga tahun 2010. Dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggungrenteng membayar uang paksa (dwangsoon) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan ; 5.

TATO berhak untuk meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):yakni meminta pertanggung jawaban hukum tergugat dan tergugat II yang berkaitan denganLaporan/Data Keuangan PT. TATO.

dan turut tergugatIl segera dalam waktu 8 (delapan) hari memberikan salinan resmi Laporan Keuangan Tahunan,dokumen Keuangan, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TATO, terhitungsejak tahun 2002 hingga tahun 2010 ini.

TATO, dst,124.Bahwa jelas tindakan Penggugat yang meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) berkaitan dengan laporan/data kKeuangan PT.

Dalam hal Direksi tidak meiakukan pemanggilan RUPS,makapemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untukmenetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;0Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakutersebut

di atas, maka permintaan Penggugat agar diadakannya RUPS dengan agenda pertanggungjawaban Tergugat dan Tergugat II berkaitan dengan Laporan/Data Keuangan PT.

Kostradipanggil untuk diadakan RUPS Luar Biasa, juga Terdakwa tidak hadir;Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi3. Undangan tanggal 3 Agustus 2012 baik Sdr. Triyono kepada Sdr.Kostra untuk RUPS tanggal 10 Agustus 2012, juga Terdakwa tidakhadir;4. Surat tanggal 10 Juli 2012, Saksi kepada Sdr. Kostra memintapertanggungjawaban dana pinjaman dari Sdr.

untuk setor saham,kemudian undangan RUPS, baru laporan RUPS; Bahwa Pak Triyono diberhentikan karena tidak setor saham artinyadirubah susunan pengurusnya; Bahwa setelah RUPS sepengetahuan saksi susunan pengurusnya PT.Anugerah Tirta Kecana sebagai berikut: Pak Kostra Baladhika sebagai Direktur; Pak Abdul Gafur sebagai Komisaris;Pak Thamrin sebagai Komisaris;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengarketerangan

ATK tetapiitu mengundurkan diri secara pribadi dan tidak melalui mekanisme RUPS,sehingga tidak sah dan Pak Thamrin tidak jadi mengundurkan diri, karenapengunduran diri sebagai pemegang saham harus melalui RUPS;Bahwa benar Pak Husni Thamrin pernah memohon mengundurkan diri tetapitidak jadi mengundurkan dirinya;Bahwa benar setelah mengadakan RUPS hasilnya dimasukkan ke notariesdan pada saat itu notarisnya juga ada;Bahwa Pak Abdul Gafur sekeluarga, Pak Triyono semuanya diundang danyang mengundang adalah

Triyono dapat hadir dan dapat menjelaskan;Bahwa Di dalam RUPS yang agendanya untuk pengalihan saham, adasyaratminimal kuorum yaitu harus lebih dari setengah atau '% (satu perdua)sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang berbunyi:(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar

, dan pembubaran Perseroandapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4(tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecualianggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuantentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.Bahwa pada saat akan melaksankaan RUPS terdakwa juga sudahmenanyakan kepada

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit keuangan Perseroan ; Bahwa dalam RUPS LB telah hadir : a. Tn SHEN WEI, Komisaris Utama Perseroan Terbatas pemegang200.000, SAAN seseeese esate teenb. Tn. DING DONGSHENG, Komisaris Perseroan Terbatas pemegang75.000, saham ; $=" 2 2 ono nnn on neem non nce cnc cen neec. Tn. LIU JIANQIANG,Direktur Utama Perseroan Terbatas pemegang205.000, saham ; 22225 222 rn noe nne en nee nne neeTn.

LIU MING, Direktur Perseroan Terbatas pemegang 20.000, sahamBahwa penerjemah dari Dewan Komisaris (Tergugat Il dan Tergugat Ill)ditunjuk Tn.LUKAS an BAMBANG DJUNAEDI ;Bahwa penerjemah dari Direksi (Penggugat dan Penggugat Il) ditunjukBahwa rapat RUPS LB dengan agenda : 1. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Tugas Direksi. 2. Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris, 3.

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit keuangan Perseroan ; Telah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat 4 AngaranDasar PT FORTUNE FOREST sehingga Komisaris dapat menjadiPimpinan Rapat, disini telah terjadi penafsiran yang salah sebab denganjelas Pasaltersebut berbunyi : RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, Selain itu sebagai alternativeRUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor :311/PDT/2016/PT SMG10.11.12.Bahwa dalam hal ini rapat langsung dipimpin

Jika Direktur Utama tidak hadir atautidak bersedia memimpin rapat,oaru Alternative RUPS LB dipimpin olehKomisaris Utama ; 22222 202 ne one nnn nce sen cenaBahwa RUPS LB dilaksanakan pada tanggal 30 April 2015, yangdipimpin langsung oleh Komisaris Utama itu telah melanggar ketentuan,Pasal 9 ayat 4, Anggaran Dasar PT FORTUNE FOREST ; Bahwa kemudian dalam rapat,Ketua rapat telah mengusulkan hal halyang dipandang perlu, tetapi usulan itu tidak dapat disepakati olehPenggugat dan Penggugat Il, sehingga

keputusan rapat diambil secaraCS) 0Bahwa dalam voting itu Tergugat Il dan Tergugat Ill menyetujui acararapat dilanjutkan, sedangkan Penggugat dan Penggugat Il tidakmenyetujui acara rapat tersebut dan kemudian Penggugat danPenggugat Il meninggalkan rapat ; Bahwa walaupun demikian RUPS LB tanggal 30 April 2015, itu tetapdilanjutkan, dengan hanya diikuti Tergugat Il dan Tergugat Ill sebagaipemegang saham PT FORTUNE FOREST sebesar 200.000.dan 75.000saham saja.

Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejaka. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)c. tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ataud. tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan sebagaimanadimaksud dalam ayat (3)6). RUPS dapat mencabut Keputusan pemberhentian sementara tersebutatau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan batal7).

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota direksiyang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri6. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementaratersebut7. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementaraanggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya8.

Oleh karena tidak pernah di selenggarakan RUPS maka secaraotomatis Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan membela diriuntuk memberikan penjelasan baik dalam RUPS maupun diluar RUPS Oleh karena dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelahpenonaktifan Pengugat tidak pernah diadakan RUPS untuk mengambilkeputusan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut maka menurut hukum pemberhentian sementaraPengguat berdasarkan surat Internal Memo Nomor: 363/BAS/IX /2015tanggal

Sohor Gang Sederhana RukoNomor: 10 Pontianak berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS ) sebagaimana salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 7tanggal 22 April 2015 dibuat dihadapan Notaris Agung Sri Sadhono, SHNotaris di Pontianak ;4.

diri dalam RUPS terkecuali TERGUGATmenyelengarakan RUPS untuk membahas pemberhentian sementaraPENGGUGAT, sehingga karena itu pemberhentian sementaraPENGGUGAT berdasarkan Surat Internal Memo Nomor363/BAS/IX/2015, tanggal 22 September 2015 bukan merupakantindakan penyalahgunaankekuasaan/keadaanyang menguntungTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dansebaliknyamerugikanPENGGUGAT ;5.

Sehinggapelaksanaan RUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum;Bahwa oleh karena Komisaris sekaligus pemegang saham 270 (dua ratus tujuhpuluh) lembar saham perseroan tidak mengindahkan undangan sekaliguspanggilan RUPS LB dari Pemohon, maka pada tanggal 18 Maret 2015Pemohon mengirimkan undangan atau panggilan RUPS LB Il kepadaTermohon sebagai Komisaris sekaligus sebagai pemegang saham 270 (duaratus tujuh puluh) lembar saham perseroan, agenda RUPS LB diadakan padatanggal 7 April 2015, sekitar pukul 1.00

Teng Leng Chuan) kepadaperseroan; Rencana penutupan dan likuidasi perseroan;Ketua rapat RUPS LB: Siti Nurjanah, S.H., M.Hum.

Penyelenggaraan RUPS meliputi halhal sebagai berikut:a. Bentuk RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;b. Jangka waktu pemanggilan RUPS: 1 (satu) minggu terhitung sejakpembacaan penetapan permohonan ijin penyelenggaraan RUPS LBoleh Ketua Pengadilan Negeri Batam;c.

Nomor 2277 K/Pdt/2016Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS;Dan faktanya Pemohon Kasasi tidak diberikan kKesempatan untuk membeladiri dalam RUPS LB tersebut.

ke Kepolisian berakibat kondisi perusahaansemakin krusial dengan berbagai masalah yang sulit terselesaikanselain hanya dengan RUPS.

dirugikandengan diselenggarakannya RUPS ~ tahunantersebut maka seluruh pemegang saham haruslahmenjadi Penggugat dalam gugatan ini tidak hanyaPenggugat (KUD Rahayu) dan Penggugat II (KUDMakarti) yang mengajukan gugatan~ atasdiselenggarakannya RUPS~ tahunan tersebut,kalaupun Penggugat (KUD Rahayu) dan PenggugatIl (KUD Makarti) yang mengajukan gugatan tidakboleh mengatas namakan para pemegangBahwa namun posita dan petitum dalamgugatannya Penggugat (KUD Rahayu) danPenggugat II (KUD Makarti) telah mengatasnamakan

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 2 juga dengan tegasTergugat dan Tergugat II tolak, dan akan kamitanggapi sebagaiberikut :e Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2015telah diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tahunan PT. BPRMitra Pati Mandiri di Hotel Graha SantikaSeMarang jBahwa dalam RUPS tersebut Penggugat Iltidak diundang selaku pemegang sahamuntuk menghadiri RUPS denganpertimbangan karena adanya SuratPemberitahuan tertanggal 13 Maret 2015 dariHS.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 3 dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak karena Penggugat II hadirdalam RUPS dengan kapasitas sebagai KomisarisPT. BPR.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat II angka 4 dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak dengan pertimbangan :1) Bahwa untuk RUPS yang diselenggarakanTergugat dan Tergugat II sudah sesuaidengan ketentuan RUPS tahunan, karenaseluruh anggota pemegang saham telahdiuandang untuk menghadiri RUPS tersebut,sedangkan untuk KUD Makarti memang tidakdiundang sebagai anggota pemegang sahamdengan pertimbangan adanya SuratPemberitahuan tertanggal 13 Maret 2015 dariHS. HASIBUAN, S.H.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 5 dengan tegas Tergugat dan Tergugat Il tolak karena Tergugat danTergugat Il tidak pernah melaksanakan RUPSsecara melawan hukum, Tergugat dan TergugatIl melaksanakan RUPS sesuai dengan anggarandasar perseroan dan UU Perseroan TerbatasNo.40 tahun9. Bahwa dimana secara garis besar dalil gugatanPenggugat dan Penggugat IImempermasalahkan status Penggugat Il yangdiundang dalam RUPS tahunan sebagai KomisarisPT.

JM) OLEH KOMISARIS DAN DILANJUTKANDENGAN PEMBERHENTIAN TETAP PENGGUGAT DARIJABATANNYA SELAKU DIREKTUR UTAMA DALAM RUPS LUARBIASA SESUAI UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007TENTANG PERSEROAN TERBATAS (UU PT). 7.

yang dilakukanoleh organ Perseroan yang memberhentikan sementaratersebutPasal 106 ayat (5) UU PTDalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri..

MENGELUARKAN SUARA DALAM RUPS LB TERKAITPEMBERHENTIAN PENGGUGAT MERUPAKAN HAK TERGUGAT II SELAKU PEMEGANG SAHAM YANG DILINDUNG! OLEH ANGGARAN DASAR DAN UU PT.1.

JM mengatur:Pasal 94 ayat (5) UU PTKeputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian,dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkansaat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, danpemberhentian tersebut.Pasal 11 ayat (3) Anggaran DasarHalaman 48 dari 67 hal putusan Nomor 396Pdt/2018/PT.DKIAnggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu5 (lima) tahun dengan tidak mengurai hak RUPS untukmemberhentikannya sewaktuwaktuPasal 11 ayat (7) Anggaran DasarJabatan anggota Direksi berakhir, jika

MENGELUARKAN SUARA DALAM RUPS LB TERKAITPEMBERHENTIAN PENGGUGAT MERUPAKAN HAK TERGUGAT IIl SELAKU PEMEGANG SAHAM YANG DILINDUNGI OLEH ANGGARAN DASAR DAN UU PT.1.

Bintang HastaPutra telah memakai uang perusahaan hal ini kemudian didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Menyatakan bahwa hutang tabung yang dikarenakan hilang sewaktukonversi minyak tanah ke LPG sebanyak 1.267 (seribu dua ratus enampuluh tujuh) tabung ditanggung bersama 8 komisaris didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 21 Juni 2015;3.

Didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bintang HastaPutra setiap tahun tergugat mendapat pembagian hasil Deviden dari PT.Bintang Hasta Putra dan dengan ini Tergugat menyatakan bersediamengangsur dengan cara memberikan 50% (lima puluh persen) daripembagian Deviden PT. Bintang Hasta Putra untuk mengangsur hutangTergugat dan yang 50% (lima puluh persen) lagi dipakai untuk berobatdikarenakan Tergugat sakit stroke sampai hari ini;6.

;Bahwa pada RUPS tahun 2012 hasil audit tabung gas sejumlah 70031,tahun 2013 jadi 5764, jadi berkurang jumlah tabungnya;Bahwa Saksi tidak tahu kemana tabung gas tersebut sehingga berkurangjumlahnya;Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat ada memakai uang perusahaankarena Saksi kantornya di gudang;Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN PctBahwa Saksi tidak tahu adanya RUPS di kuburan Kucur Tamperan, hanyapernah mendengar saja;Bahwa suami Tergugat, Setiawan bekerja sebagai Pemasaran diPT.Bintang

Bintang HastaPutra telah memakai uang perusahaan hal ini kemudian didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bintang Hasta Putra tanggal 20Desember 2015 Tergugat memiliki hutang kepada 5 komisaris PT. BintangHasta Putra termasuk Penggugat uang sebesar Rp. 1.396.273.527 (satumiliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribulima ratus dua puluh tujuh rupiah);3.

Surat permohonan RUPS LB kepada Direksi PT. CITRABUANA INTI FAJAR tanggal 3 Mei 2021;

2.7. Surat permohonan RUPS LB kepada Dewan Komisaris PT. CITRABUANA INTI FAJAR tanggal 19 Mei 2021;

2.8. Surat undangan Rapat Dewan Komisaris PT. CITRABUANA INTI FAJAR tanggal 22 Mei 2021;

2.9. Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. CITRABUANA INTI FAJAR tanggal 24 Mei 2021;

3.

TANDI SUHELI (PEMOHON I) untuk melakukan pemanggilan (membuat dan menandatangani undangan) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) atas nama PT. CITRABUANA INTI FAJAR, yang akan dilaksanakan pada waktu yang ditentukan kemudian;

4.Menetapkan Ny. TANDI SUHELI (PEMOHON I) sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. CITRABUANA INTI FAJAR;

5.

Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. CITRABUANA INTI FAJAR adalah sebagai berikut :

5.1.Laporan pengurusan oleh Direksi Perseroan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021;

5.2. Permintaan konfirmasi dan pertangungjawaban beberapa tindakan Direktur yang diduga merugikan keuangan perseroan;

5.3.

Menyatakan sah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. CITRABUANA INTI FAJAR yang dipimpin oleh Ny.

sangat wajar Tergugat dihukum untuk tidak melaksanakanRUPSLB dan RUPS PT.

Sehinggatidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalampenyelenggaraan RUPS tersebut;Bahwa dapat Tergugat jelaskan penyelenggaraan RUPS PT. CLS padatanggal 11 Januari 2010 tersebut merupakan rapat pertama RUPS PT. CLSyang belum mencapai korum sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 10ayat 1 huruf a Anggaran Dasar PT.

Bahwa menyangkut permohonan pemblokiran yang diajukan Penggugatterhadap RUPS tanggal 26 Januari 2010 telah merugikan Tergugat, makasesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Akta RUPS PT.

Citra Lestari Semesta tanggal 26Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Nusyirwan Koto SH., M.Kn., diPekanbaru yang hasil risalah rapatnya tertuang dalam Akta RUPS PT.Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 41 K/Pdt/2012Atau:Citra Lestari Semesta No. 42 tanggal 26 Januari 2010, Nusyirwan Koto,SH., Mkn., Notaris di Pekanbaru;Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tundukdanpatuh terhadap putusan RUPS PT. CLS tanggal 26 Januari 2010 yangtertuang dalam Risalah RUPS PT.

Tetapi secara tidak beritikad baikTermohon Kasasi membuat RUPSLB yang pertama tanggal 11 Januari2010 dan RUPS LB yang kedua tanggal 26 Januari 2010.

Tanggal 25 Maret2017, oleh karena saksi mengikuti kegiatan RUPS tersebut; Bahwa Saksi mengikuti kegiatan tersebut dalam kapasitas sebagai Notarispada Bankk NTT dan tugas saksi adalah mendampingi Notaris Bank NTTManggarai Barat; Bahwa fungsi saksi sebagai Notaris pada Pelaksanaan RUPS di LabuanBajo pada Tanggal 25 Maret 2017, yaitu untuk melihatsmendengar danmenulis pertanyaan dan Jawaban serta apa yang diputuskan didalamRUPS;Hal. 13 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN KpgBahwa seingat saksi RUPS

tahunan dimulai dari pukul 10.00 wita sampaidengan pukul 13.00 wita, dan dilanjutkan dengan RUPS Luar biasa sampaidengan pukul 19.00 wita;Bahwa kapasitas saksi hanya akan memberikan keterangan apabila dimintadan pada pelaksanaan RUPS di Labuan Bajo pada Tanggal 25 Maret 2017,saksi tidak diminta untuk memberikan keterangan apapun;Bahwa didalam pelaksanaan RUPS yang berlangsung di Labuan Bajo padaTanggal 25 Maret 2017 dibuatkan dalam 2 agenda yaitu RUPS tahunandan RUPS luar biasa;Bahwakegiatan RUPS

;Bahwa selain pemegang saham tidak boleh mengikuti kegiatan RUPS;Bahwa seingat saksi semua pemegang saham ikut menghadiri kegiatanRUPS pada tanggal 25 Maret 2017 di Labuan Bajo;Bahwa kahadiran semua pemegang saham ada dibuatkan dalam bentukdaftar hadir dan sebelum acara dimulai Ketua dan Sekertaris akan kembalimenginventarisasi kembali selurun peserta yang hadir;Bahwa perbedaan antara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa padatanggal 25 Maret 2017 di Labuan Bajo yaitu RUPS Tahunan yangdilaporkan adalah

dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN KpgBahwa mengenai hasil RUPS apakah telah dikirim atau belum, Saksi tidaktahu karena itu bukan tugas dan kewenangan saksi, melainkan tugas dariBank NTT sendiri;Bahwa dalam Anggaran Dasar diatur bahwa RUPS dipimpin olehPemegang Saham Pengendali yang terbesar ;Bahwa dalam Undangundang Notaris wajio untuk ikut karena harusmencatat segala seuatu yang terjadi didalam RUPS dari awal sampai akhir;Bahwa yang memberikan kewenangan saksi sebagai Notaris untukmengikuti

dilaksanakan, dan baru akandibicarakan ketika RUPS berlangsung; Bahwa setiap pemegang saham wajib untuk dikirimkan undangan RUPS,dan apabila berhalangan hadir maka wajib untuk mengirimkan kuasanya; Bahwa setiap agenda rapat wajib untuk dikirimkan kepada para pemegangsaham agar dapat dipelajari; Bahwa Saksi tidak tahu apakah masingmasing pemegang sudah datangmembawa perubahan Anggaran Dasar pada saat pelaksanaan RUPS diLabuan Bajo pada tanggal 25 Maret 2017 ataukah tidak; Bahwa seingat saksi tidak

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai denganpermohonan pemegang saham, jangka waktupemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusanRUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ininatau anggaran dasar; dan/atauHal Hal 4 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN. Jkt. Sel.b.

BUMI SEBIDANG ALAS serta dalam Pasal 80 ayat (2)UUPT hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja, bukanmengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan oleh Pemohontidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan keadaan/ kondisiyang menunjukkan adanya kepentingan yang vejar untukdiselenggarakannya RUPS, Maka oleh karenanya,permohonan ini harusditolak..

Bahwa UU PT tidak mengatur secara tegas mengenai batasbatas danruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatuperseroan terbatas, akan tetapi sesuai doktrin dapat ditarik beberapapedoman sebagai berikut:a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan denganhukum yang berlaku.b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan denganketentuan dalam anggaran dasarnya. Akan tetapi anggaran dasar dapatdiubah oleh RUPS asalkan memenuhi syarat untuk itu.c.

juga dalam pasal 16 ayat 3 menyebutkanAnggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima)tahun, ....

Kayu Elang ( Bukti T.LIl 11) serta telah diadakan RUPS penggantianpengurus PT.

BANGUN MEGAH SEMESTA adalahsebagai berikut: Direktur Utama : TOHYORK YEE WINSTON Direktur : CONTI CHANDRA Komisaris : TJIPTAFUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan RUPS PT. BANGUNMEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

BANGUN MEGAH SEMESTA adalahsebagai berikut: Direktur Utama : TOHYORK YEE WINSTON Direktur : CONTI CHANDRA Komisaris : TJIPTAFUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan diadakan RUPS PT.BANGUN MEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahanDireksi sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

(dua puluh sembilanmilyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang dikirmkanTJIPTA PUDJIARTA tersebut adalah merupakan pinjaman hutang Terdakwa;Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 dilakukan RUPS PT. Bangun MegahSemesta, RUPS tersebut adalah RUPS antara Terdakwa dengan parapemegang saham yang hasil keputusan RUPS tersebut intinya Terdakwamembeli saham sdr.

Bangun Megah Semesta selanjutnya telah pula melakukanRUPS masingmasing: RUPS No. 35 tanggal 19 Desember 2011 yang dituangkan dalam Akta No.36 tanggal 19 Desember 2011 tentang jual beli saham dari ANDREAS SIEkepada Terdakwa; RUPS No. 53 tanggal 22 Desember 2011 yang dituangkan dalam Akta No.54 tanggal 22 Desember 2011 tentang jual beli saham dari Terdakwakepada TJIPTA PUDJIARTA; RUPS No. 11 tanggal 7 Sepetember 2012 yang dituangkan dalam Akta No.12 tanggal 7 September 2012 tentang jual beli saham

Bangun Megah Semesta selanjutnya telah pula melakukanRUPS masingmasing:Halaman 64 Putusan Nomor : 321/Pid.B/2015/PN.BTM RUPS No. 35 tanggal 19 Desember 2011 yang dituangkan dalam Akta No.36 tanggal 19 Desember 2011 tentang jual beli saham dari ANDREAS SIEkepada Terdakwa; RUPS No. 53 tanggal 22 Desember 2011 yang dituangkan dalam Akta No.54 tanggal 22 Desember 2011 tentang jual beli saham dari Terdakwakepada TJIPTA PUDJIARTA; RUPS No. 11 tanggal 7 Sepetember 2012 yang dituangkan dalam Akta No.12 tanggal

(DALAM PKPU), terhitung sejak tanggalpenutupan RUPS Tahunan pada 27 Juli 2018.;Adapun, isi dari Surat 10 Agustus 2018 antara lain sebagaiberikut:1. Hasil keputusan RUPS Tahunan perseroan telahmemberhentikan saudarasaudara sekalian selaku seluruhanggota Direksi perseroan terhitung sejak tanggalpenutupan RUPS Tahunan;2. Seluruh kewenangan yang saudarasaudara miliki selakudireksi perseroan telah berakhir pada saat tanggalpenutupan RUPS Tahunan Perseroan;3.

agenda/jadwal dalam RUPS itu adalah Dispensasi LaporanTahunan, Persetujuan Laporan tahunan dan perubahan susunanDireksi dan Komisaris;Bahwa terkait dengan perubahan agenda/jadwal dalam RUPS ituakhirnya beberapa orang termasuk Direksi melakukan walk out dansaksi pun ikut keluar dari RUPS itu;Bahwa saksi bekerja di PT.

Terbatas menurut Pasal 78 UU No.40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPSlainnya.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4. Jika Direksi tidak menyelenggarakan RUPS setelah 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. diterima,maka permintaan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atauDewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS sendiri;5.

Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima;6.

MENGADILIDALAM KONVENSI DALAM PROVISI- Menolak provisi Penggugat; DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; DALAM POKOK PERKARA- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; DALAM REKONVENSI- Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat IIRekonvensi seluruhnya; - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan RUPS-LB ke-ll tanggal27 Desember 2010 yang menetapkan Penggugat I Rekonpensi sebagai stand by buyer; - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual

Bahwa, Pasal 75 ayat (3) Undang Undang No. 40 tahun 2007, TentangPerseroan Terbatas, menyatakan bahwa; "RUPS dalam mata acara lainlaintidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang sahamhadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mataacara rapat".

Menyatakan, keputusan RUPS LB kelIl tertanggal 27 Desember 2010yang menetapkan Tergugat selaku "STAND BY BUYER" tidak sah menurutNUKUM 5 nnn n nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn ncnc acne3. Menyatakan, membatalkan keputusan RUPS LB kell tertanggal 27Desember 2010 yang menetapkan Tergugat selaku "STAND BYBUYE R"50 222202222 nn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nn nen nn nc ncnee4.

;Bahwa karena RUPS tanggal 6 Desember 2010 tidak kuorum, makadilakukan RUPSLB kell tanggal 20 Desember 2010. Namun Penggugattidak menaruh perhatian terhadap kelangsungan usaha Tergugat Il,sehingga Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat dan ternyataRUPSLB keII tanggal 20 Desember 2010 memutuskan untuk menundapelaksanaan RUPS menjadi tanggal 27 Desember 2010.

Sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan dalam Pasal 86 ayat4 UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas danPasal 10 ayat (3) dan ayat (4) anggaran dasar perseroan RUPS adalahsah susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan keputusan yangSafest eee27. Bahwa oleh karena RUPS tersebut diatas adalah sah dan dapat mengambil28.29.keputusankeputusan yang sah, maka dengan demikian jual beli sahamdalam portepel antara Tergugat dengan Tergugat II adalah SAH menuruthukum.

Sehingga olehkarenanya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 86 ayat 4 UndangUndangNo. 40 tahun 2007 dan Pasal 10 ayat (8) dan ayat (4) anggaran dasarperseroan RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusankeputusanyang sah.