., seluruh ahli waris mewarisdalam bagian yang sama besarnya, dari harta peninggalan yang menjadi hakbagi para ahli waris tersebut ada yang disebut sebagai bagian mutlak ataudikenal dengan istilah Legitime Portie, yang menurut pasal 913 KUHPerdatayang dimaksud dengan Legitime Portie adalah sesuatu bagian dari hartapeninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuanundangundang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkanmenetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara

Prinsip legitime portie menentukanbahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapatdikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris.Menimbang, bahwa bukti PP11 menyatakan Surat Keterangan Warisanyang dibuat oleh ahli waris dikuatkan oleh Camat Ceper dengan No.590/270/31.19 tertanggal 06032015 disaksikan dan dibenarkan oleh KepalaDesa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dengan No. 475.2/157/16/2015 tertanggal 5032015, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan

Selain itu, wasiat juga harus memperhatikan bagian mutlak (legitieme portie) dari akhli warislainnya yaitu PENGGUGAT, karena akhli waris yang mempunyai bagianmutlak (/egitieme portie) disebut legitimaris maka dengan demikian Wasiattidak boleh melanggar bagian mutlak para legitimaris ( vide ketentuan Pasal913 KUHPerdata ), sedangkan Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris yangsama tertanggal 1 Mei 1999 telah melanggar hak mutlak PENGGUGAT,sehingga Wasiat tersebut telah mengandung CACAT HUKUM dalamligitimasinya

SERTIFIKAT HAKMILIK ke atas nama TERGUGAT oleh TERGUGAT Il, yaitu. menjadiSertifikatSertifikat Hak Milik yang tercatat dalam : Sertifikat Hak Mllik Nomor : 1770 ; Sertifikat Hak Milik Nomor : 17783 ; Sertifikat Hak Milik Nomor : 1772 ; Sertifikat Hak Milik Nomor : 1771 ; Sertifikat Hak Milik Nomor : 1776 ; Sertifikat Hak Milik Nomor : 2328 ; Sertifikat Hak Milik Nomor : 194 :e Bahwa, adapun seluruh harta peninggalan dari orang tua PENGGUGAT yangterurai diatas adalah merupakan hak mutlak atau Legitieme portie

Suhardjo adalah ParaPenggugat dan Turut Tergugat I; maka Akta Wasiat No. 10 tanggal 21Januari 2009 aquo adalah tidak benar, cacat hukum dan sudahseharusnya dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya; karena :Halaman 5 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBYAkta Wasiat tersebut melanggar Legitime Portie sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 913 KUHPerdata Jo Pasal 881 alinea 2KUHPerdata yang berbuny!

i :Pasal 913 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :Bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari hartapeninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garislurus menurut undangundang, terhadap bagian mana si yangmeninggal tak diperbolehkan menetapkan sestau, baik selakupemberian antara yang masth hdup atau maupun selaku wasiat.Pasal 881 alinea 2 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yangdemikian, si yang mewariskan tak boleh

Bahwa selain melanggar kaidah Legitime Portie tersebut diatas;ternyata 2 (dua) obyek tanah dan bangunan yang dihibahkan yakni :a.

(Jawaban untuk Gugatan Penggugat Nomor 4)Bahwa adanya Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009 melanggarLegitime Portie sesuai dengan ketentuan Pasal 913 KUHPerdata Jo.

HasanPenggugat juga mohon ditetapkan bagian masing masing ahliwaris (Legitime Portie);Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas,Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama JakartaSelatan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:PRIMER:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah ahli warisdari almarhum H.R. Suryo bin H.R. Hasan;3. Menyatakan harta peningalan berupa:1).

Bahwa sesuai dengan hukum waris, warisan orang tuaterbuka setelah kematian, sehingga dengan status TERGUGAT sebagai seorang janda, maka telah diperhitungkan jumlah bagianwarisan yang harus diterima oleh janda dan anakanak yang sah;42)Bahwa setiap benda tidak bergerak dengan atas nama Janda tidakdapat secara bebas dijual tanpa sepengetahuan dan/ataupersetujuan anak sah atau pihakpihak lain yang berkepentingan ;43)Bahwa karena TERGUGAT berstatus janda beranak dimana anakyang sah memiliki Legitime Portie

dan Tergugat Il denganmengatasnamakan keluarga;Bahwa Tergugat adalah adik kandung dari Pewaris dan Tergugat II adalahkeponakan dari Pewaris, sehingga dalam golongan ahli waris secara hukumTergugat dan Tergugat II bukanlah sebagai ahli waris utama, sebab secara yuridismasih ada Penggugat yang bertindak selaku ahli waris utama dari Pewaris yangmemiliki legitime portie yang sah atas harta warisan Pewaris;Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II sebagaimanadimaksud dilakukan dengan

sangat jelas telah terkonstruksikan sebuahperbuatan yang didasari pada etikad tidak baik dalam perbuatan Tergugat Il, yangtujuannya adalah untuk menguasai harta warisan dari Pewaris secara sepihakdengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum;Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT PLK23.24.25.26.27.28.Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang menguasai objek waris secarasepihak dan tanpa dasar hukum yang sah telah merugikan hak Penggugat selakuahli waris sah Pewaris yang memiliki /egitime portie

Rony Hidayat, denganbatasbatas :Sebelah Utara : JalanSebelah Selatan : Sawah Bu Lurah SunaryoSebelah Barat : Hartono bin HardjosutartoSebelah Timur : Masjid14.Bahwa surat Keterangan Hak Waris yang dibuat dihadapan Notarisberdasarkan keterangan sepihak Para Tergugat tersebut adalah tidaksah karena melanggar prinsip hukum dalam melakukan pembagianwarisan yakni melanggar hak ahli waris yang ada karena terdapat hakmutlak dalam asset tersebut (legitime portie) sehingga meskipun ParaTergugat bebas membuat

Edy Suharto sedangkan kenyataannya terdapat anakanak yanglain yang juga berhak, dengan terdapat legitime portie masingmasing,maka Para Tergugat tidak boleh sekehendak hatinya membuat SuratKeterangan Waris tanpa mengikutsertakan Ahli Waris yang lainnya,sehingga Surat Keterangan Hak Waris tersebut melanggar hukum, olehkarenanya batal demi hukum.15.Bahwa syarat untuk sahnya Surat Keterangan Hak Waris harusmemperhatikan jumlah Ahli Warisnya secara keseluruhan yang samasama mempunyai kedudukan yang sederajat

Bahwa #NamaalmarhumahMeninggalkan Beberapa ahli waris yang sah menurut hukum(legitime portie) yakni :1) #Nama suami(Suami/Penggugat).2) #Tergugat I(Anak kandung/Tergugat 1)3) #Tergugat Il(Anak kandung/Tergugat II)4) #Tergugat IIl(Anak kandung/Tergugat III)5) #Tergugat IV(Anak kandung/Tergugat IV)4.

Jika diperhatikan gugatan a quo tidak jelas apakah Penggugat 2, 3, dan 4 bertindakuntuk diri sendiri atau sebagai anggota kaum, sedangkan dalam gugatan Penggugatmenyatakan objek perkara harta pusaka tinggi kaum, sehingga status Penggugat 2,3, dan 4 tidak jelas, tidak memenuhi asas legitima portie in yudicio atau eror inpersona;Jika Para Penggugat 2, 3, dan 4 bertindak untuk diri sendiri tidak berwenang sebagaiPenggugat karena tidak berstatus sebagai Mamak Kepala Waris, sikap menurut adatMinangkabau

Oleh karena ketika dilakukan penjualan Tanah SHMNo.551 dan SHM No.552 oleh ayah dan ibu / Tergugat IItanpa persetujuan/tanpa campur tangan dari sanganak/Tergugat II, maka harta yang tersisa (rumah danisinya) merupakan Legitime Portie dari sanganak/Tergugat II.

Oleh karena Penggugat menggugat Tergugat II untukmembayar ganti rugi dengan memohon penyitaanlegitime portie dari Tergugat Il sedangkan Tergugat IItidak turut serta menjual Tanah SHM No.551 dan No.552,maka menjadi salahlah gugatan Penggugat untukmenggugat Tergugat II membayar ganti rugi atasperbuatan Almarhum Nasir Tappi dan Tergugat tersebut.4. Penggugat sebagai Subyek Gugatan, Kabur : Dalil tersebut dibuktikan sebagai berikut :Halaman 54 dari 183 Halaman Put No 367/PDT/2019/PT MKS4.1.A?

untuk sang anak yaitu Tergugat II.Oleh karena Tergugat II tidak turut serta dalam penjualan TanahSHM No. 551 dan No. 552, maka harta yang tersisa merupakanLegitime Portie untuk Tergugat II.Oleh karena Penggugat mengemukakan dalil bahwa sebagiantanahnya telah diterbitkan SHM No. 551 dan No. 552 yang telahdijual oleh Almarhum Natsir Tappi (pada masa hidupnya) danTergugat , maka harta yang tersisa merupakan Legitime Portiedari Tergugat II yang tidak pernah turut serta menjual kedua bidangtanah tersebut

Harta yang tersisa yang berupa Legitime Portie tidak dapatdisita dan dijual untuk memenuhi permohonan Penggugatkarena :b.

Bahwa obyek yang dijual oleh kedua orang tua Tergugat IItidak mengganggu Legitime Portie milik Tergugat IIOleh karena itu ganti rugi yang diminta oleh Penggugatkepada Tergugat II menjadi bertentangan dengan Hukum idest : Pasal 128 KUH Perdata juncto Pasal 914 KUH Perdata.Pada dalil Tergugat II, Nomor 9.3 huruf C di atas, telahdiperlinatkan bahwa SHM No. 177/Wt.

Bahwa menurut Penggugat dan II Rekonvensi penghibahan kedua obyektersebut kepada Tergugat Rekonvensi bertentangan dengan Pasal 913KUHPerdata yang mengatur mengenai Legitime Portie, oleh karenanyakedua Akta Hibah ini haruslah dibatalkan;6. Bahwa terhadap Tanah Perkebunan seluas 28 Ha Penggugat dan IlRekonvensi berdalin karena ada perselisinan diantara anakanak dari ister!

Lim Chin San alias Lim Sioe aliasTjeng San harus diberikan kepada semua ahli waris sesuai denganporsinya yaitu Legitime portie atau bagian warisan menurut undangundang ialah suatu bagian dari hartabenda yang harus diberikan kepadapara ahli waris dalam garis lurus menurut undangundang, yangterhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkansesuatu, baik sebagai hibah antara orangorang yang masih hidup,maupun sebagai wasiat;Atau setidaktidaknya sesuai Pembagian yang sudah disepakati olehseluruh

Lim Chin San alias Lim Sioealias Tjeng San harus diberikan kepada semua ahli waris sesuaidengan porsinya yaitu:Legitime portie atau bagian warisan menurut undangundang ialahsuatu bagian dari hartabenda yang harusdiberikan kepada para ahliwaris dalam garis lurus menurut undangundang, yang terhadapnyaorang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baikHalaman 517 dari 66 hal. Put. Nomor 2655 K/Pdt/2016sebagai hibah antara orangorang yang masih hidup, maupun sebagaiwasiat;p.

1978 telah beralin kepada MarlindaHalimBahwa, dikarenakan harta tersebut adalah harta milik atau warisanAlm .Lim Chin San alias Lim Sioe alias Tjeng San, maka sudahseharusnya dan sepatutnya seluruh harta milik atau warisan Alm LimChin Shan alias Lim Sioe alias Tjeng San tersebut ditetapbkan sebagaihak sepenuhnya dari ahli warisnya, dan dilakukan pembagian sesuaiporsi bagian hukum waris yaitu 1/17 bagian atau setidaktidaknyamenetapkan pembagian waris menurut hukum yang berlaku yaitumenurut Legitime Portie

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding) tersebut telahdapat dikatakan adalah suatu) Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatigdaad);13.Bahwa seluruh harta adalah harta milik atau warisan Alm Lim Chin Sanalias Lim Sioe alias Tjeng San adalah miliknya, maka sudah sepatutnyaseluruh perbuatan peralinan hak dan penggunaan nama salah satu ahliwaris dengan objek berupa harta warisan sudah sepatutnya jugadinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, karena bertentangan denganketentuan Pasal 913 KUHPerdata (Legitime Portie

Muhana binti Umareng, yangbelum pernah dibagi waris.Menimbang, bahwa dengan telah diketahui / terbuktinya pewaris/ para pewarisdan para ahli waris/ahli waris pengganti, serta harta peninggalan yang menjadi obyeksengketa dalam perkara ini maka dapat ditetapkan pula mengenai pembagian warisanmasingmasing, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.Menimbang, bahwa dalam menerapkan bagian warisan / legitime portie dari paraahli waris a quo, hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkatpertama

Dan Selain itu,berdasarkan Pasal 916a sampai Pasal 929 KUHPer untuk kepentingankewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat diperhitungkan kembalinilainya ke dalam total harta peninggalan seolaholah belum dihibahkan.Ketentuan ini berkaitan dengan /egitime portie, yaitu jangan sampai hibahyang dahulu pernah diberikan oleh pewaris, mengurangi bagian mutlak yangseharusnya dimiliki oleh ahli waris.Berdasarkan Pasal 920 KUHPer, ahli waris dapat melakukan tuntutanpengurangan terhadap hibah dalam hal bagian

Oleh karena itu ahli waris boleh mengajukan tuntutan penguranganatau pengembalian benda yang telah dihibahkan kepada salah satu ahli warisdalam hal legitime portie (bagian mutlak) para ahli waris tidak terpenuhi.Hal. 7 dari 66 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2020/PA.LmjContoh dalam kasus ini dapat kita lihat dalam putusan Mahkamah AgungNomor 841K/Pdt/2003. Dalam perkara tersebut, akhirnya hakim menghukumuntuk mengembalikan hibah untuk pemenuhan legitime portie terlebih dulukepada para ahli waris.

Ketentuan ini berkaitan denganlegitime portie, yaitu Jjangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikanoleh pewaris, mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahliwaris, sehingga hibah tersebut juga dapat mengganggu hak waris dari ahliHal. 47 dari 66 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2020/PA.Lmjwaris yang lain yang dalam hal ini seluruh ahli waris Bu Sulastri memiliki hakatas harta peninggalan Bu Sulatri ;Cc.

(empat ratusdelapan meter persegi) atas dasar akta Hibah $Nomor268/AH/05.KLW/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 (Obyek GugatanRekonvensi) yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat II Rekonvensi,didalamnya terdapat hak legitieme portie dari ke 4 (empat) anak kandungPenggugat Rekonvensi yang dilindungi oleh UndangUndang HukumPerdata:Atas dasar alasan hukum legitieme portie yang dilindungi oleh UndangUndang itu, maka hibah tanah Akta Hibah Nomor 268/AH/05.KLW/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 (obyek gugatan

Bahwa andaikata benar tanah dan bangunan tersebut sudah dihibahkankepada Liem, Giok Lan (Tergugat, sekarang Termohon Pk), quod non ,maka hibah tersebut bertentangan dengan ketentuanketentuan hukumsebagai berikut: Pasal 913 KUH Perdata Bagian mutlak atau legitime portie, adalahsuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada parawaris dalam garis lurus menurut undangundang, terhadap bagianmana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baikselaku pemberian antara yang masih

Bahwa andaikata Judex Juris memperhatikan dan menerapkan ketentuanketentuan hukum tersebut di atas, niscaya Judex Juris akan membatalkan"Soerat Hibah" (bukti T.12) di dalam perkara ini, karena isi surat hibahtermaksud bertentangan dengan ketentuanketentuan hukum yangberhubungan dengan "legitime portie";.

Orang yang menggantikan tempat tersebut memperoleh hak dari orangyang digantikannya.Adapun hak dari masingmasing ahli waris di antaranyaadalah hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan, seperti yangdilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;Menimbang bahwa Menurut pasal 913 KUHPerdata yang dimaksuddengan Legitime Portie adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yangharus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undangundang,Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan, Nomor :

40/Pat.G/2018/PN Thnterhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baikselaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat;Menimbang bahwa Prinsip legitime portie menentukan bahwa ahli warismemiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipunmelalui surat wasiat si pewaris dan bagian mutlak untuk ahli waris dalam gariske bawah, berdasarkan pasal 914 KUHPerdata adalah:1. jika pewaris hanya meninggalkan 1 orang anak sah maka adalahsetengah dari

Sebidang tanah seluas 195 m2 yang terletak di di Gang MahtabKelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten DeliSerdang sebagimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 275 atasnama Amena Yusuf Tarigan.maka secara hukum Pengadilan Agama lah yang berhak memeriksadan mengadili perkara tersebut karena berhubungan dengan warismal waris untuk terlebin dahulu menetukan penetapan ahli waris sertapembagian harta peninggalan dari Almarhumah Amena Yusuf Tarigan(ligematie portie).b.

yang di daftarkan oleh Para Penggugat merupakangugatan Perbuatan Melawan Hukum namun dalam gugatan Para Penggugatmenyatakan bahwasannya Para Penggugat dan Turut Tergugat merupakananak dan suami dari Almarhum Amena Yusuf Tarigan yang memiliki hak atasharta peninggalannya maka secara hukum karena berhubungan waris malwaris terutama menetukan penetapan ahli waris serta pembagian hartaHalaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 490/Pdt/2021/PT MDNpeninggalan dari Almarhumah Amena Yusuf Tarigan (ligematie portie

Amena Yusuf Tarigan(Ligimatie portie), maka kompetensi absolute Pengadilan Agama lahYang berhak memeriksa dan mengadili perkara aquo tersebutsebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 49 UndangundangRepublik Indonesia nomor : 3 tahun 2006 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agamamenyebutkan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang ,memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antaraorangorang yang beragama islam dibidang:b.

Amena Yusuf Tarigan (Ligimatie portie), maka kompetensiabsolute Pengadilan Agama lah Yang berhak memeriksa dan mengadiliperkara aquo tersebut disini PEMBANDING I/Dahulu TERGUGAT danPEMBANDING II/ Dahulu TERGUGAT III untuk selanjutnya disebutPARA PEMBANDINGTidak memahami isi dari Gugatan PARATERBANDING /Dahulu PARA PENGGUGATdimana gugatan tersebuttidak ada mengenai sengketa ahli waris atau Mal Maris namunmengenai hak yang melekat pada ahli waris sehingga PengadilanNegeri Lubuk Pakam Berwenang memeriksa

Adolfina JuliusBaramuli yang masih berupa boedel warisan yang belum terbagi kepadaahliwaris dan ahliwarisnya yang sah (legitime portie), namun olehPenggugat telah melakukan perubahan dan peralihan hak dari SHGB No.375 Surat Ukur No. 141/1965 menjadi sertifikat hak milik di atasnyadengan cara melawan hukum sehingga ahliwaris dan ahliwaris lainnyatelah dirampas hakhaknya atas harta peninggalan tersebut;Bahwa angka 4 putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 323/Pdt.G/2013/PN.Mks., menyatakan bahwa

Adlfina JuliusBaramuli sesuai menurut hukum (/egitime portie);Bahwa terhadap tanah yang masih boede! warisan tersebut oleh ArnoldBaramuli dengan cara melawan hukum telah melakukan perubahan danperalinan hak dari SHGB No. 375 dan SHGB No. 71 menjadi SertifikatHak Milik No. 20180/Losari atas nama Arnold Baramuli. Perubahan danperalinan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuanahliwaris lainnya dari Alm. Ny.

Ny.Adolfina Julius Baramuli bertanggal 23 Juli 1984, yangmana surat wasiattersebut tidak pernah dibuka dan disampaikan kepada Para Ahliwarisnya, padahal menurut hukum surat wasiat tersebut harus disampaikandan dibacakan untuk didengar dan diketahui oleh segenap anak kandungdan ahliwarisnya yang sah dari pemberi wasiat karena berkaitan denganlegitime portie;Bahwa tanah tersebut merupakan satusatunya harta peninggalan dariAlm. Ny.

Oleh karena objek sengketa terbit sebagai pelaksanaan atas PutusanPengadilan Negeri a quo, yangmana berdasarkan fakta persidangan terbuktitanah yang terletak di Jalan Somba Opu No. 275 (saat ini No. 279) tercatatsebagai SHGB No. 375/Maloku yang merupakan boedel warisan dari Ny.Adolfina Julius Baramuli yang belum terbagi kepada ahliwaris dan ahliwarispengganti sesuai bagiannya (legitime portie) namun dengan cara melawanhukum oleh Arnold Baramuli dengan berdasarkan surat wasiat dari Ny.Adolfina Julius

hukum yang berlaku sebab objek sengketa diterbitkan denganberdasar pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa objek sengketa sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap telah memberikan kepastian hukumterhadap terhadap boede/ warisan yang secara yurudis belum terbaginamun dengan cara melawan hukum dikuasai oleh Arnold Baramuli incasu Penggugat sehingga mengakibatkan ahliwaris dan ahliwaris pengganti lainnya tidak mendapatkannya haknya (Legitime portie

Hubungan ahli warisdidasakan pada hubungan darah, pernikahan, persaudaraan dan kekerabatan.Pembagian waris pada prinsipnya dapat diberikan kepada ahli waris tanpamengesampingkan asas /egitieme portie sesuai pasal 913 Kitab UndangundangHukum Perdata yaitu pada dasarnya pewaris dapat memberikan waris kepadaorang lain tanpa melanggar hak mutlak / yang harus dimiliki oleh ahli warisberdasarkan undangundang tersebut.

baik melalui hibah/berdasarkan surat wasiat.Besaran waris tersebut dapat diberikan kepada pihak lain selain keturunannyaHalaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Padt.G/2020/PNSgrtidak boleh melebihi bagian yang diterima oleh ahli waris yang dalam satuketurunan;Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini disebutkan memiliki bagianwaris saham sebesar 20 % (dua puluh persen) atau 285 (dua ratus delapanpuluh lima) lembar saham, sehingga secara nominalnya tidak melebihi ketentuanasas legitieme portie

tercatat atas namapemegang hak Poek Hoei Woen, setempat dikenal dengan jalan PahlawanNo.25 Bogor, Sertifikat Hak Milik No.223 pecahan dari Sertifikat No.808/Bondongan ;Bahwa Akta Wasiat tersebut bertentangan dengan UndangUndangkarena melanggar bagian mutlak/Legitieme Portie para ahli waris almarhumSastra Purnama yaitu bagian para Penggugat yang harus diberikan kepadaahli waris yang sah seperti tersebut di dalam Pasal 913 KUHPerdata :Hal. 3 dari 47 hal No.3123 K/Pdt/2010Dan sesuai dengan pasal 874

berlaku, oleh karena itu sudah sepantasnyagugatan para Penggugat ditolak ;Hal. 9 dari 47 hal No.3123 K/Pdt/2010DALAM REKONPENSI :Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam Konvensi mohondianggap sebagian yang tidak terpisahkan dan diulang secara lengkapdalam Rekonvensi ;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat adalah istri almarhumSastra Purnama dan menurut hukum jika seseorang suami meninggaldunia istri sah adalah ahli waris dan berhak menerima pembagian warisalmarhum suaminya sesuai bagiannya (Legitimie Portie