Ditemukan 545 data
Pembanding/Tergugat V : SANTI
Pembanding/Tergugat VI : PRANYOTO YUDO YUWONO
Terbanding/Penggugat I : SETYO PRABOWO
Terbanding/Penggugat II : HARIYATININGSIH
Terbanding/Penggugat III : TAWANG JAYANTI
Terbanding/Penggugat IV : DJOKO SUSENO
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN GROBOGAN
Turut Terbanding/Tergugat I : MARJUKI Bin DARWO
Turut Terbanding/Tergugat II : SUPARMI Binti MATSIRAT
Turut Terbanding/Tergugat III : MUNIRAH ALIAS MUNIJAH Binti MURADI
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT. TELKOMSEL
137 — 99
Hal ini dapat diartikan PARAPENGUGAT telah mengabaikan / menelantarkan harta warisan dimaksud.Berdasarkan Pasal 1991 ayata (2) KUHPerdata diatur bahwa daluwarsa jugaberlaku terhadap suatu warisan.8.
Hal ini dapat diartikan PARAPENGUGAT telah mengabaikan / menelantarkan harta warisan dimaksud.Berdasarkan Pasal 1991 ayata (2) KUHPerdata diatur bahwa daluwarsa jugaberlaku terhadap suatu warisan.13.Berdasarkan uraian penjelasan dan dasar hukum tersebut diatas, makaberdasarkan hukum PARA PENGGUGAT telah kehilangan hak untukmengajukan tuntutan maupun hak terhadap tanah objek sengketa karenadaluwarsa.
Techniques Surfaces Holding
Termohon:
1.PT Techniques Surfaces ROS Batam
2.PT Remote Oilfield Services
511 — 431
TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayata (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.
SAANAH, dkk
Tergugat:
PD DELICO
54 — 14
Peraturan Perusahaan merupakan hukum otonom yang berlaku danmengikat secara hukum setelah disahkan oleh Lembaga yang berwenang,oleh karena Peraturan Perusahaan disahkan tanggal 8 September 2020,sehingga tidak dapat berlaku surut untuk mengatur kompensasiHalaman 56 dari 60 Putusan Nomor 110 /Pdt.SusPHI/2021/PN Jkt.Pstpengunduran diri Para Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayata (2) UU No. 13Tahun 2003 mengatur Bagi pekerja/oburuh yang mengundurkan diri ataskemauan sendiri, yang tugas
73 — 38
fisik per30 Desember 2007 sebesar 34,79 % dan haltersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian pemborongan(Kontrak) Nomomr : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24September 2007, pada pasal 7 yang menyatakan bahwa pekerjaanyang harus sudah selesai 100 % pada tanggal 28 Desember 2007.Benar, bahwa pencairan uang 100 % tidak sesuai dengan realisasifisik pekerjaan 34,79 % tidak sesuai dengan Keputusan PresidenNomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang dan jasa Pemerintah pada Pasal 33 Ayata
mengerjakan kembali pekerjaan yangbelum diselesaikan 100 % dan barang tersebut secara teknissangat diperlukan, dan Pengguna Anggaran menyetujuinya, makamenurut pendapat kami hal tersebut merupakan tindak lanjut/pemulihan atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi padatahun 2007.Benar, bahwa pembayaran retensi 5 % yang di bayarkan sebelumpekerjaan fisik mencapai 100 %, maka hal tersebut tidak sesuaidengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 645/56/SARKES/IX/2007tanggal 24 September 2007 Pasal 9 Ayata
27 — 3
;Selain melanggar pasal351 kitab undang undang hukum pidana sebagaiaman gugatan diposita nomor 20, tergugat juga melanggar pasal5 ayatA dan ayatB,melanggar Pasal6Yang menegas kan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalamPasal5 hurufa adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuhsakit, atau luka berat dan pasal7 yang menegas kan Kekerasan psikissebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yangmengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnyakemampuan untuk bertindak
R IMAN PRIBADI, SH
Terdakwa:
1.JAMRIADI ALS ABANG AUN BIN H M ARIP
2.MASDA ALS OCAK BINTI ALM H ABDUL RASYID
115 — 42
Namun demikian yang dimaksud Pasal 311 Ayata(1) sehubungan dengan penggalan kalimat yang berbunyi Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisandalam Hal ia dijinkan untuk membuktikan tuduhan nya itu, jika ia tidakdapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedangdiketahuinya tidak benar, di hukum karna salah memfitnah denganhukuman penjara selamalamanya 4 tahun. tersebut berlaku jikayang tertuduh tersebut adalah bunyi dalam Pasal 312 Ayat (1),(2)KUHP dan Pasal 313 KUHP
Terbanding/Penggugat : Suhendrik
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pematangsiantar
76 — 43
Dengan demikian, maka pelaksanaan lelang dimaksud merupakan kewenanganyang diberikan oleh undangundang (ex Jlege) dan bukan berdasarkan janjisebagaimana terdapat dalam APHT.Bahwa pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT berbeda denganpelaksanaan eksekusi hipotek, dimana janji untuk menjual atas kekuasaan sendirisebagaimana diatur dalam Pasal 1178 ayata (2) KUH Perdata merupakan suataupelaksanaan dari Suatu perjanjian, sehingga pelaksanaan eksekusi harus didahululdengan fiat eksekusi pengadilan.Bahwa
96 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
., melanggar Pasal 54 Ayata (4) PeraturanKepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan JabatanPejabat Pembuat Akta Tanah dan;Bahwa pengajuan gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensijelas bertujuan untuk mengganggu ketentraman Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi hal mana merupakan suatu bentuk pelanggaranterhadap hak subjektif orang lain dengan memanfaatkan institusiHalaman 30 dari 43 hal.Put.
103 — 54
Bahwa untuk keadilan dan menjaga kondisi serta keadaan yang tidakmerugikan Penggugat dan Penggugat Il lebih lanjut, maka sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal 67 Ayata (2) UUPeratun, Penggugat dan Penggugat Il mohon penundaan keberlakuanobyek sengketa atau Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor: AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016, tertanggal 12 April2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanPersatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia
Terbanding/Tergugat : Zams Khosmen Sijabat
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia Regional Recovery Medan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Negara Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang
48 — 31
,tanggal 29 Mei 2019 telah tepat dan benar, karena Ketentuan Pasal 5 ayata,b,c,d didalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer SiogiSijabat Finance CV tersebut diatas, bahwa baik Penggugat dan Tergugatberhak secara bersamasama, masingmasing untuk membeli, menjual ataudengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hakhak atas barangbarangtidak bergerak, hakhak atas tanah serta hakhak atas perusahaanperusahaan,bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat a, b, c, d sebagaimana disebutkandalam perubahan
95 — 41
DALAM PENUNDAAN : === === ==nn nne nen en en ene eee1.Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Gugatan tidakmenunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang digugat. 22200 sen nnn nee noeAyat (4) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata.
567 — 240
Pemberhentian yang dimaksud di atas pada sub ayata, bdan c juga berlaku bagi Pengurus Partai;(3) Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melaluisidang Majelis Kehormatan;Bahwa oleh karena diberhentikannya keanggotaan Partai kepadaPenggugat, maka Tergugat Il lah yang berhak untuk ditetapbkan menjadiAnggota DPRD Kota Depok dari Partai Gerindra untuk menggantikanPenggugat;Bahwa seandainya Penggugat tunduk dan patuh pada saat pertamaMajelis Kehormatan memutus secara adil membagi masa jabatananggota
256 — 300
sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan alasanalasansebagaimana dikemukakan pada huruf a dan huruf b hal. 1112gugatan;Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU PTUN) permohonanpenundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata
PT. SANDERS BERSAUDARA ABADI diwakili oleh JUNAEDI ABDILAH
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUMAJANG
153 — 97
. : 155/G/2018/PTUN.SBY22:(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaansengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusanpengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; Ayat (4) permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata.
135 — 38
Pasal 35 ayata (1) Penyetoran lelang kepada penjual selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima ;Oleh karena hal tersebut diatas, dengan tidak ada pembayaran olehTerdakwa secara lunas maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RIdiatas pada point keempat tersebut, maka risalah lelang No.403/1999/2000tanggal 18 Desember 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;Bahwa pada tanggal 03 Januari 2000 Terdakwa mengajukanpermohonan balik nama sertifikat hak guna bangunan No.49 Sukapura
Pasal 35 ayata (1) Penyetoran lelang kepada penjual selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima ;Oleh karena hal tersebut diatas, dengan tidak ada pembayaran olehTerdakwa secara lunas maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RIdiatas pada point keempat tersebut, maka risalah lelang No.403/1999/2000tanggal 18 Desember 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;17Bahwa pada tanggal 03 Januari 2000 Terdakwa mengajukanpermohonan balik nama sertifikat hak guna bangunan No.49 Sukapura
PT TIARA MULYA SEJAHTERA
Tergugat:
Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II wilayah II Propinsi Jawa Barat
131 — 51
Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangmenyatakan : 22222222 nn nnn n naoPermohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata.
79 — 19
tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengandakwaan subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkandakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primairterbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagidemikian pula sebaliknya ;Menimbang, bahwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 ayata
DR. ROSITA NABABAN,SH.MH
Terdakwa:
ANGGI SEPTRIAWAN bin JANCIK
56 — 5
Jancik sudah terbuktibersalan melakukan tindak pidana melakukan permupakatan UntukMembeli Narkotika Golongan dalam bentuk Bukan Tanaman ,sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayata (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia Nomor : Tahun 2009;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anggi Septriawan bin.
TRI DJANUER N.P MANURUNG, SH
Terdakwa:
FIRDAUS AKHMAD KHAN Als DAUS Bin FEROZ KHAN
45 — 4
butir yang diduga narkotika jensi pil ekstasi merk S dengan berat kotor4.931,3 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 52,47 gram danberat bersihnya 4.878,83 gram;e 1 (Satu) buah tas tentang warna merah merk MAJONG KINGdan kertas kado; 1 (satu) buah kotak merk IK YELLOW yang dibalut denganlakban warna kuning kemudian dibungkus dengan kertas kado motifbatik;Perbuatan terdakwa FIRDAUS AKHMAD KHAN Als DAUS BinFEROZ KHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112ayat (2) Jo Pasal 132 ayata
19 — 13
puluh juta rupiah) yang diserahkan dalampersidangan karena Tergugat dari sejak bulan April 2019 sampai saat initidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga Penggugatmeminta kepada Tergugat untuk memberikan hak Penggugat danmemberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannnya menyatakanbahwa Tergugat mempunyai anak perempuan, dan Tergugat tetapmemberikan nafkah kepada anak perempuannya sesuai dengankemampuan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayata