Ditemukan 6224 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 03-05-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 14-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 4 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Terdakwa : Rochmadi Saptogiri
139 — 99
  • Pangkat PNS di Lingkungan BPK Rl a.n ALI SADLI.170. 2 (dua) lembar print out Sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie PetikanKeputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor:14/SK/VIIIVIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada PelaksanaBPK RI a.n ALI SADLI beserta lampirannya.171. 1 (Satu) lembar print out Sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie NotaPersetujuan Tekhnis
    Pangkat PNS di Lingkungan BPK Rl a.n ALI SADLI.170. 2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie PetikanKeputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor:14/SK/VIIIVIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada PelaksanaBPK RI a.n ALI SADLI beserta lampirannya.171. 1 (Satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie NotaPersetujuan Tekhnis
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 22 Februari 2021 — Penuntut Umum:
CHANDRA SYAHPUTRA,SH
Terdakwa:
SAMSUL
169 — 13
  • Evaluasi tekhnis ;C.
    Evaluasi tekhnis ;c.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 26 Oktober 2015 — I. NASRUM HEMETO als RUM, II. WISNA BILATULA als YUSNA, III. NASIR ARIF UTIA, SE
114 — 32
  • Dansetelah terpilin pengurus UPK maka akandiusulkan ke BPMD untuk selanjutnyaditetapkan oleh Bupati dengan surat keputusansebagai pengelola dana BLM ;Bahwa tugas dan tanggung jawab UPK diaturBerdasarkan Penjelasan V dalam bukuPetunjuk Tekhnis Operasional (PTO) PNPMMPd pada point 5.2.3 ;Bahwa sistem pelaporan kegiatan UPK Untukadministrasi dan pelaporan keuangan UPKadalah kegiatan untuk mencatat/merekamsemua kejadian/transaksi terkait denganpengelolaan keuangan di UPK mulai tahappenyusunan rencana
    penggunaan dana (RPD) yangdibuat oleh TPK tersebut sesuai kebutuhan dan beroleh persetujuan dariKepala Desa selanjutnya disertifikasi oleh Fasilitator Kecamatan/Tehnikdan pemberdayaan serta beroleh persetujuan dari PXJOK Kecamatan ;Bahwa UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalah unit yang mengelolaoperasional kegiatan PNPM mandiri perdesaan di Kecamatan danPengurus UPK terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara ;Bahwa tugas dan tanggung jawab UPK yaitu tercantum pada PenjelasanV dalam buku Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 27-05-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 197/Pid.B/LH/2020/PN Amb
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
2.AUGUSTINA I.P. UBLEEUW, S.H
Terdakwa:
RUSTANDI MAMONTO Alias UTAN
296 — 47
  • Pertambangan dan saksi ahlimengetahui menyangkut teorinya dan terkait dengan tugas tanggung jawabsaksi ahli sebagai Kepala Seksi bertanggung jawab pengawasan di bidangproduksi dan penjualan mineral dan batu bara; Bahwa ahli mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan PasalPeraturan Gubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatanPimpinan Tinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di Lingkungan DinasESDM Prov.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunan danpelaksanaan kebijakan tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2921 K/Pdt/2013
Tanggal 18 Juni 2014 — 1. PT. ANGGUN SEGARA, DKK VS SAIFUL BAHRI bin ABD. RASHID
88 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan tidak mengantongi ijin samasekali dari Pemerintah Indonesia dan bahkan Termohon Kasasi dapatdikategorikan sebagai Penjajah yang mempermainkan aparat hukum Indonesia(Para Hakim), hal ini terlihat dari sikap Judex Facti yang mengabulkanpermohonan sita jaminan dari Termohon Kasasi dengan tidak meneliti terlebihdahulu identitas barang/ objek yang akan diletakkan sita jaminan, akan tetapidengan sengaja dan melawan hukum telah mengangkangi peraturan perundangundangan, SEMA R.I dan bahkan pedoman tekhnis
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 27-05-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 194/Pid.B/LH/2020/PN Amb
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.AUGUSTINA I.P. UBLEEUW, S.H
2.SECRETCHIL E. PENTURY, SH
Terdakwa:
SURYANTO PAKAYA alias SURI
304 — 51
  • Putusan Nomor : 194/Pid.B/LH/2020/PN Ambpelaksanaan kebijakan tekhnis di bidang Produksi dan Penjualan Minerbasesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal, Danuntuk tanggung jawabnya Ahli sebagai pengawas kegiatan pertambanganterutama di Bidang Produksi dan Penjualan Minerba yang pertagungjawaban kegiatannya dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Bagiandan Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku;Bahwa ahli memiliki sertifikat dalam lingkup keahlian Ahli di bidangPertambangan Mineral
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-01-2012 — Upload : 28-10-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 12/Pid.Sus/2011/PN.Mks
Tanggal 16 Januari 2012 — - Ir. H. SYAHRUDDIN, MBA Vs. - JPU
72 — 12
  • Bahwa menentukan pemenang adalah Dari hasil evaluasi tekhnis panitia. Bahwa Selama saya membuat dokumen saya tidak pernah berhubungandengan PPK. Bahwa Kontrak yang saya buat saya yang susun . Bahwa saya tidak ingat apakah pernah berhubungan dengan Ir. MARIANA . Bahwa saya lupa setelah saya buat susun kontrak lalu saya serahkankemana. Bahwa saya tahu bahwa pemenang tender adalah AHMAD SIDIK Dari hasilEvaluasi. Bahwa saya tidak kenal dengan AHMAD SIDIK.
Pengadilan PN Pulang Pisau Pidana Khusus
Register : 09-03-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Pps
Tanggal 14 April 2020 — Penuntut Umum:
AGUNG TRI WAHYUDIANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.MUDI MARTUNI Als BAPAK YULI Bin MARTUNI Alm
2.SYAHRUDI Als RUDI Bin SYAHDAN Alm
3.RUSIDIN Als BAPAK FITRI Bin MARTUNI Alm
305 — 70
  • Kalimantan Tengah yang kemudiandilimpahkan ke UPT KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI dan Ahli ditunjukKepala sesuai UPT KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI surat perintah tugastersebut diatas untuk melaksanakan tekhnis pengukuran dan penetapanvolume kayu bulat, kKeterangan sebagai Ahli dalam perkara yang ditanganioleh Polres Pulang Pisau.Bahwa Ahli menerangkan telah melakukan pengkuran kayu log / bulattersebut pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib dibelakang halaman POLAIRUD Polres Pulang
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 04-01-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Olm
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
76 — 30
  • Fredik Henukh;Bahwa adapun kekhawatiran Para Penggugat terhadap subyeksubyek yangdigugat dalam perkara ini, dapat menempatkan lagi orang lain di atas tanahsengketa, yang seolaholah turut menguasai obyek tanah sengketa, yangdilakukan sebagai upaya pamungkas untuk memunculkan alasan formalyang secara tekhnis akan menghambat pemeriksaan pokok perkara yangseharusnya diperiksa dan diputus oleh yang Terhormat Majelis Hakim dalamperkara ini, maka atas alasan tersebut, jikalau pada saat dilakukannyapemeriksaan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penggelapan
Register : 26-11-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 1390/Pid.B/2015/PN.BDG
Tanggal 23 Desember 2015 — SUGENG NUGROHO
256 — 79
  • terlebih dahulu di FotoCopye Bahwa Benar atas alasan Penuntut umum tersebut selanjutnya Penasihat HukumTerdakwa didepan Persidangan menyatakan karena Penuntut umum butuh waktuuntuk memberikan berkas perkara tersebut maka didepan persidangan secaralansung Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada majelis untuk mengizmkanmemfoto copy berkas yang ada di Pengadilan sehingga Majelis punmempebolehkan dengan alasan secara Formil memang Permintaan tersebut harusdilaksanakan oleh Penuntut umum namun secara tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-08-2009 — Upload : 29-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 K/PID.SUS/2008
Tanggal 20 Agustus 2009 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBER ; SUWARNO Bin ARJA ;
53 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unsur Tekhnis (5 orang) Rp.2.400.000,4. Unsur Wilayah 3 orang Rp. 960.000.B. Operasional BPD : Rp.4.183.800.C. Operasional Pemerintah Desa :1. Biaya perjalanan Dinas Kepala Desa Rp. 500.000.2. Intensif 10 HOK Rp. 500.000.3.Biaya konsultasi dan rapatrapat perangkat desa Rp. 500.000,D. Operasional LPMD : Rp. 836.000,E. Belanja barang dan jasa Pembelian satu unit komputer Rp. 2.700.000,F. Simpanan Pilkades : Rp. 1.056.000,G.Pembinaan lembaga Pemasyarakatan :1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
353 — 133
  • Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukan evaluasiadminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi TeknisNomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 PT. HK dinyatakanlulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus di peringkat II dan PT. AdhiKarya lulus di peringkat III;Pada tanggal 27 Juli 2011, Panitia membuat undangan PembuktianKualifikasi Dokumen Prakualifikasi (PQ), untuk PT Hutama Karya, PT. WijayaKarya, dan PT.
    Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukan evaluasiadminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi TeknisNomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 PT. HK dinyatakanlulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus di peringkat II dan PT. AdhiKarya lulus di peringkat III;Pada tanggal 27 Juli 2011, Panitia membuat undangan PembuktianKualifikasi Dokumen Prakualifikasi (PQ), untuk PT. Hutama Karya, PT.Wijaya Karya, dan PT.
    Yang dihitung antara lain budget, metode pelaksanaan, cashflow, kelengkapan administrasi tekhnis.
    Waktuitu kKepala kantornya pak Suroto dan terdakwa tinggal satu mess denganpak Suroto ;Bahwa terkait pelelangan pembangunan kampus Institut PemerintahanDalam Negeri (IPDN) Rokan Hilir dan Bukit Tinggi, setahu terdakwa yangmenangani pemasaran mulai pelelangan sampai perhitungannya dilakukanoleh Divisi Gedung karena periode regional, 3 Januari s/d 27 Juli 2011, dikantor regional tidak mempunyai organ yang bertugas membuat dokumenadministrasi lelang ataupun tekhnis dan perhitungan anggaran.
    Panitia melakukan pembukaandokumen penawaran dan setelah dilakukan evaluasi adminstrasi danevaluasi tekhnis sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis Nomor:149/BA/EV/KK/ KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011, PT. HK dinyatakan lulusHal. 315 dari 423 Hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2019/PN. Jkt. Pst.20.21.dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus di peringkat II dan PT. Adhi Karyalulus di peringkat IIl.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-02-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 2/PID.TPK/2019/PT PBR
Tanggal 12 Maret 2019 — Pembanding/Terdakwa : INDRA GUNAWAN, S.Sos
Terbanding/Penuntut Umum : AMALIA SARI, SH
114 — 48
  • .> Bahwa pada Kegiatan Rapat Koordinasi Tekhnis PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatandengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut : Nilai SPJ Kegiatan Rp. 198.172.500,00Nilai Realisasi Belanja Riil Rp. 147.500.000,00Selisih Rp. 50.672.500,00Selisih tersebut yaitu atas pos pos belanja :No.
    Pos Belanja Selisih (Rp)Rekening1 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan 9.950.000,00Dinas Luar Daerah2 5.2.2.22.01 Belanja Transportasi 4.750.000,00JUMLAH 14.700.000,00 Selisin tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapatdipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaituterdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumenpertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.> Bahwa pada Kegiatan Rapat Koordinasi Tekhnis PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 3 Februari 2014 — PUGUH SUSILO, ST Bin SUWAND
75 — 0
  • SK Kepala Dinas Pengelolaam Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang selaku Penanggung Jawab Pengadaan/barang Jasa Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Kegiatan Bantuan Sosial Berpola Hibah di Dinas Kebakaran Kota Semarang Nomor :050/1070 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009 ; -------------------------------------------------------
Pengadilan PN SINGKAWANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 05-07-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 123/Pid.B/LH/2017/PN Skw
Tanggal 9 Agustus 2017 — PUI RUDY anak PUI SANTONO
428 — 16
  • Pui RudyAnak Pui Santono yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitasTerdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umumdimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas apabiladihubungkan dengan unsur orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ad.1di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 34/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 8 Nopember 2017 — Hj. DELLY INDIRAYATI, Msi binti KASIYAMUN
179 — 65
  • No.34/PID.SUSTPK/2017/PT.DKIbahva, Salah satu Tugas PPK adalah menetapkan RencanaPelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri atas Spesifikasi Tekhnis,Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak .
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 01-03-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PA JEMBER Nomor 1108/Pdt.G/2021/PA.Jr
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 8
  • Apabila Pembantah tidak dapat membuktikan bahwa ia adalahpemilik dari barang yang disita maka Pembantah akan dinyatakan sebagaiPembantah yang tidak benar atau Pembantah yang tidak jujur, dan sita akandipertahankan (Pedoman Tekhis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Agamapada al. angka 4 halaman 124).Bahwa oleh karena Objek Sengketa (Objek Sita Jaminan sampai denganVl) telah beralin kepada QURAISJ WAHIDIN bin H.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 21-11-2014 — Putus : 29-01-2015 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 851/Pid.Sus/2014/PN Dps
Tanggal 29 Januari 2015 — I DEWA KETUT SUDJANA
31 — 19
  • :DK 1002 YD saksi lihattidak ada gangguan fungsi tekhnis dan bisa dikemudikan dengannormal.Bahwa sebagai sopir sudah membawa kelengkapan STNK danmemiliki SIM A dan sudah memakai sabuk pengaman.SAKSI Ni NYOMAN ARNASIH: yang didengar keterangannyadibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah korban kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadipada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 10.00 Witadi Jalan Raya DenpasarSingaraja tepatnya
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Register : 25-01-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN Pdg
Tanggal 27 April 2016 — BUJANG JAMAL Als. BUJANG
201 — 32
  • Koto Tangah Padang sejak tahun 2014 sampai sekarangBahwa yg saksi ketahui terdakwa adalah menjual pupuk, pestisida danpakan ikanBahwa jumlah kelompok tani yang ada di daerah Batipuh Panjang Kec.Koto Tangah sebanyak 8 kelompok.Bahwa sebahagian kelompok tani mendapatkan pupuk dari UD.MitraUsaha Tani milik terdakwa.Bahwa anggota kelompok tani mendapat pupuk dengan caramengajukan RDKK melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) kelurah, setelah ditanda tangani, diserahkan ke Unit Pelaksana Tekhnis(UPT) setempat
Pengadilan PN Paringin Pidana Khusus Lain-lain
Register : 25-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN Paringin Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Prn
Tanggal 10 Desember 2019 — Pidana H. SYAHRUJI alias H. UJI Bin SAHMINAN .alm.
117 — 32
  • Dalam hal penerbitan surat izin usahatersebut pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Balangan hanya bertugas melakukan pelayanan pembuatan sajasedangkan untuk pertanggung jawabannya atas surat izin usaha tersebutdiserahkan kepada Dinas Tekhnis yang membidanginnya dalam hal ini DinasPerdagangan sesuai dengan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentangpenyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah Pasal 9 ayat (1)berbunyi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non