Ditemukan 4988 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-06-2013 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 3 Oktober 2013 — Pidana Korupsi
- MOHAMMAD SOFYAN als H. ANDY SOFYAN LAKKI
146 — 43
146 — 43
;Perbuatan Terdakwa yang memerintahkan pemotongan sebesar 5% atasbiaya perjalanan dinas yang diterima para peserta pada program jointaudit Inspektorat I, HU, II, IV dan Investigasi Itjen Depdiknasbertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) poin r Peraturan Pemerintah RINomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menentukan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil dilarangmelakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam32melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 17 April 2014 — Ir. YUSEP WAWAN WASTIA bin AEP WASTIA
97 — 22
97 — 22
Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / JasaPemerintah yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan PembangunanNasional (Bappenas) Republik Indonesia dan Kementerian Perkanan danKelautan ;Bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa Proyek SAFVER 2010menggunakan Metode Pengadaan Barang/Jasa dengan seleksi Shopping(belanja) ;Bahwa nilai kontrak termasuk kecil yaitu kurang dari US $ 100.000 ataukurang dari Rp. 1.090 juta (dengan asumsi US$ 1 = Rp. 10.090, untukBarangbarang tersedia di pasar dalam negeri atau pekerjaan sipilyang
Putus : 03-03-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 PK/Pid.Sus/2009 Tanggal 3 Maret 2010 — H. KGS. TASWIN ZEIN, SE., MM
181 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
181 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.64 PK/Pid.Sus/2009kategori melawan hukum, sedangkan unsurmenyalahgunakan kewenangan atau kesempatan = atausarana yang ada padanya karena kedudukan= ataujabatannya sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, adalah unsur yangbersifat khusus bagi seorang Pegawai Negeri Sipilyang melakukan~ tindak pidana berkaitan dengankewenangan yang ada pada kedudukan atau jabatannya ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.;
M e l a w a n :
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1327 — 1093
1327 — 1093
Bahwa menurut hukum yaitu Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik adalahpolisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipilyang diberi wewenang khusus oleh UU. Sedangkan menurut Pasal 39ayat (3) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, penyidik pada KPKberhenti sementara dari instansi Kepolisian, artinya penyidik padaKPK adalah berasal dari instansi Kepolisian Negara RepublikIndonesia;Hal. 3 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.6.
Putus : 20-03-2012 — Upload : 07-04-2012
Putusan PN SEMARANG Nomor 80/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG Tanggal 20 Maret 2012 — SRI WAHYUNI, SE, MM., Binti KARTO SOEWIGNYO
98 — 15
98 — 15
., adalah Pegawai Negeri Sipilyang diangkat menjadi Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah di BPKDKabupaten Sragen berdasarkan SK Bupati Sragen Nomor:821.2/03.10/2001 Tanggal 17 Pebruari 2001, kemudian diangkat menjadiKepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah(DPPKAD) Kabupaten Sragen berdasarkan SK Bupati Sragen Nomor:821.2/13.027/201 Tanggal 2 Agustus 2010;= Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan DaerahKabupaten Sragen Nomor: 1 Tahun 2002 Tanggal Maret 2002 tentangPenjabaran
Putus : 02-06-2009 — Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor No. 871K/PID.SUS/2009 Tanggal 2 Juni 2009 — Drs. SUSILO. M.Pd. bin SUDARSO, BA
103 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.871 K/Pid.Sus/2009berpendapat Terdakwa terbukti telah bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu ia harusdihukum :Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalamperkara ini perlu mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yangmeringankan :Halhal yang memberatkan : Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang dalam hal ini sebagai Kepala Seksi Sarana danPrasarana TK / SD dan MI semestinya menjaditeladan ; Perbuatan Terdakwa mengakibatkan
Putus : 15-01-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 24 / Pid. / TPK / 2012 / PN.TK. Tanggal 15 Januari 2013 — Ir. AFRIZAL ARIS bin ARPAN.
88 — 16
88 — 16
AFRIZAL ARIS bin ARPAN adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang diangkat oleh Menteri Pertanian dengan Surat keputusan Nomor : 340/141/SK/7/1992 tanggal 18 Juli 1992 dan diangkat sebagai Kepala Dinas Koperasi, UMKM,Industri dan Perdagangan Kabupaten Mesuji oleh Pj.
Register : 31-03-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 30 Juni 2016 — - ABISALEH WARUWU Alias SALEH
56 — 13
56 — 13
NDILLO, baik bertindak sendirisendiri maupun secara bersama sama dengan saksi Adesi Gulo Als Ama Deos sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diberi tugas sebagai Kuasa BUD pada Kantor BPKAD ( BadanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ) Kabupaten Nias Barat berdasarkanSurat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 413 tahun 2013, tanggal 04November 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nias BaratNomor : 900 / 015 / K / 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten
Putus : 11-03-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2272 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 11 Maret 2015 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ; Dr.Drs. H. Firdaus, M.Pd Bin Basuni Zakaria
117 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP melalui pertimbangan : Terdakwa minta kepada Jayamartha agar softcopy spesifikasi teknisjangan diserahkan kepada siapapun tanpa persetujuan dari Sidik Sisdiyanto....karena perbuatan tersebut tidaklah menunjukkan adanya maksud dan tujuan dariPemohon Kasasi untuk bekerja sama melakukan perbuatan pidana, setelahdipertimbangkan bahwa saksi Jayamartha adalah anggota tim teknis dan tidak berstatusPegawai Negeri Sipil, sedangkan saksi Sidik Sisdiyanto adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 15 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG Tanggal 27 Juli 2015 — YAHYA MARKUS BANA S. Sos, MSi.
89 — 53
89 — 53
.309.018.864,00 ( tiga ratus sembilan jutadelapan belas ribu delapan ratus enampuluh empat rupiah ), yang diperoleh dari : Kemahalan harga pengadaan pakaian kerja lapangan Rp. 293.447.795,00 Kekurangan volume pekerjaan/barang (hargabarang Rp. 15.571.069,00tanpa PPN setelah dikoreksi ) Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara Rp. 309.018.864,00 Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut :1121.Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwaadalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 33/Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS Tanggal 20 Januari 2016 — Dra. NYOMAN CHANDRA DEWI
80 — 68
80 — 68
Chandra Dewi adalah Pegawai Negeri Sipilyang menjabat Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian pada DinasKebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.24/5036/BKD ;Bahwa benar pada tahun 2010 terdapat proses pengangkatan TenagaHonorer menjadi CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan danPertamanan (DKP) Kabupaten Tabanan seiring terbitnya PeraturanPemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan TenagaHonorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Upload : 26-10-2017
Putusan PN GARUT Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Grt MAMAN SURYAMAN Dkk
723 — 1121
723 — 1121
adalah idenya sendiri dimanasetelah Terdakwa pernah ngobrol dengan orang yang berpengalaman danTerdakwa pernah menemukan potocopy selembar SK milik orang tuanya(Alm ENDUN SUHERMAN) di Garut kemudian dipelajari dan Terdakwapernah juga melihat dan mengambil tanpa ijin adanya potocopy surat NIPpegawai SK 80 %, yaitu SK penetapan milik isterinya di Garut, setelah itudiolah atau dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menterbitkan surat surattersebut dan sampailah kepada para peserta calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-01-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 18-12-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 1-K/PMT-I/AD/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 —
491 — 577
491 — 577
Bahwa sekira bulan Oktober 2004 saksi bersama dengan separuhkekuatan melaksanakan Patroli dengan rute dari Pos menuju hutantenggulun, setelan saksi2 dan anggota berjalan selama 12jam,selanjutnya saksi2 dan anggota menetap diketinggian gunungTenggalun, sekira pukul 17.00 WIB saksi melihat ada 3 (tiga) orang sipilyang sedang berjalan beriringan dan masingmasing membawa karung34di punggungnya selanjutnya saksi turun dari ketinggian untukmelakukan penangkapan terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut laludibawa
Register : 10-02-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 34-K/PM.II-08/AD/II/2021 Tanggal 10 Mei 2021 — Oditur:
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
1.James Voctor Djaha
2.Jansen Jason Crist
3.Ervan Murdiono Tumanger
4.Junaedi
5.Mail Sunarno
6.Muhammad Syaiful Azhar
181 — 81
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
1.James Voctor Djaha
2.Jansen Jason Crist
3.Ervan Murdiono Tumanger
4.Junaedi
5.Mail Sunarno
6.Muhammad Syaiful Azhar
181 — 81
Intinya adalah untuk menerima pengaduan terhadap warga sipilyang pada saat kejadian perusakan yang terjadi pada hari Sabtutanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB turut menjadi korbanbaik perusakan atau korban penganiayaan tersebut.4. Bahwa selain Saksi8 anggota Poasko lainnya adalah SerdaHardiyanto, Prada Cahya, PNS Jamiin, Serka Muksin dan yang tertuasaat itu adalah Pasiter Kapten Inf Agi Suprapto, Posko Pengaduankodam Jaya yang bertempat di Koramil05/Kramat Jati.5.
Register : 31-05-2016 — Putus : 23-01-2015 — Upload : 29-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 79/Pdt.P/2016/PN Tpg Tanggal 23 Januari 2015 — DAVID ALEX FRANSISCO PURBA (Pemohon)
38 — 7
38 — 7
nama tersebut salah sewaktupengurusannya di Catatan Sipil Sipilyang sebenarnya apa ? David Alex Fransiscountuk apa kegunaannya ? untuk kepentingan saya melamar PNSuntuk menguatkan permohonan apakah saudara membawa saksi Saksi ?
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 17 April 2014 — AHMAN RUKMAN, SP. Bin SUMARJA
133 — 57
133 — 57
Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang diterbitkan oleh Badan PerencanaanPembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia dan KementerianPerkanan dan Kelautan ;186Bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa Proyek SAFVER 2010menggunakan Metode Pengadaan Barang/Jasa dengan seleksi Shopping(belanja) ;Bahwa nilai kontrak termasuk kecil yaitu kurang dari US $ 100.000 ataukurang dari Rp. 1.090 juta (dengan asumsi US$ 1 = Rp. 10.090, untukBarangbarang tersedia di pasar dalam negeri atau pekerjaan sipilyang
Putus : 31-01-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MASOHI Nomor 117/PID.SUS/2011/PN.MSH Tanggal 31 Januari 2012 — IR. TEDI SIBUALAMO
151 — 71
151 — 71
TEDDY SIBUALAMO adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Seram BagianTimur / Mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur,yang seharusnya menjadi panutan yang baik sebagai abdi Negara danabdi masyarakat yang memiliki jabatan dapat menjalankan tugasnyadengan baik, tetapi ternyata terdakwa telah menyalagunakanwewenang dalam jabatannya ;e Perbuatan terdakwa adalah bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantastindak Pidana Korupsi ;Hal
Register : 08-01-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna Tanggal 29 April 2015 — CUT RINALDI SYAH PUTRA SE.Ak Bin CUT LI
75 — 22
75 — 22
Bin Cut Li adalah seorang pegawai negeri sipilyang ditugaskan selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kabupaten Aceh Barat DayaTahun Anggaran 2012, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh BaratDaya (ABDYA) No.KU.954/49/2012 tanggal O02 Januari 2012 dimana karenakewenangannya telah melakukan pengamprahan uang UP sebesar Rp. 1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah), sebagaimana SP2D Nomor : 00049/UP/BL/2012tanggal 16 Januari 2012 tentang Pembayaran Belanja Uang Persediaan TA
Putus : 30-10-2013 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2510 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 30 Oktober 2013 — UNGGUL, S.Sos, M.Si
76 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pangeran;Bahwa dari kedua kelompok tersebut, secara kasat mata telahmenunjukan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memahami hubunganantara definisi setiap orang dengan perbuatan yang telah didakwakankepada Terdakwa ;Bahwa pada kelompok pertama dalam hal pembuatan SK, secarajelas Jaksa Penuntut Umum telah menunjukkan bahwa perbuatan tersebutditujukan kepada Terdakwa selaku pemegang jabatan struktural di PemkoBukittinggi yang sudah jelas jabatannya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tentu saja SK
Register : 23-12-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID/TPK/2013/PT.DKI Tanggal 20 Januari 2014 — MOHAMMAD SOFYAN Als H. ANDY SOFYAN LAKKI
156 — 128
156 — 128
;Perbuatan Terdakwa yang memerintahkan pemotongan sebesar 5% atasbiaya perjalanan dinas yang diterima para peserta pada program jointaudit Inspektorat I, HU, II, IV dan Investigasi Itjen Depdiknasbertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) poin r Peraturan Pemerintah RINomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menentukan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil dilarangmelakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalammelaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan