Ditemukan 836 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 09-01-2007 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1825K/PID/2003
Tanggal 9 Januari 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BEKASI vs. BUDI HARJONO
5834 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1825 K/Pid/20038. Perpanjangan Penahanan Kota ke oleh Ketua PengadilanTinggi sejak tanggal 2 Juni 2003 sampai dengan 1 Juli 2003 ;9.
Register : 26-01-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Kpg
Tanggal 22 April 2021 — Penuntut Umum: RIRIN HANDAYANI, SH Terdakwa: BRYAN FRANS ADOE Als BRIAN
19652
  • tentangPerlindungan Anak yaitu Bab Ketentuan Umum khususnya dalam pasal 1ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belumberusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalamkandungan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalamPersidangan bahwa saksi korban masih tergolong sebagai anak yangdibuktikan dengan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor747/DKCS.KK/2003 atas nama Army Muskananpola, yang menerangkanbahwa korban lahir di Kupang tanggal 6 Desember 20038
Register : 28-05-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 3179/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg
Tanggal 3 Juli 2014 — PEMOHON lawan TERMOHON
2114
  • No. 15 K/Pdt.SusKIP/201410.11.bukanlah berasal dari APBN dan berdasarkan KMK295 Tahun 20038,jumlah imbalan yang diterima oleh Penggugat hanyalah dicatat dalamAPBN;Bahwa Penggugat bukanlah suatu Badan Publik sebagaimana diaturdalam Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Migas (vide bukti P9) junctoPasal 18 ayat (1) PP Nomor 42/2002 (vide bukti P10) yang menyatakan:Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Migas:(3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presidensetelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
Register : 19-08-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Pra/2016/PN Pbr
Tanggal 8 September 2016 — RICHARD SIGMUND SIMATUPANG
12023
  • Tergugatmengajukan Jawaban yang diterima pada tanggal 04 Agustus 2016, denganmengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa benar Penggugat adalah pekerja dan bekerja di PT.Tunggal YunusEstate kebun topaz sebagai karyawan pemanen dan bekerja terhitung sejak26 Mei 2004 dengan menerima upah sebesar Rp. 2.000.250/bulan, (dua jutadua ratus lima puluh rupiah) ;Bahwa benar Penggugat telah dilakukan pemutusan hubungan kerja olehTergugat terhitung sejak tanggal 21 Maret 2016 dengan alasan Pasal 168 UUNo.13 tahun 20038
Register : 11-08-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PA PONTIANAK Nomor 812/Pdt.G/2015/PA.Ptk
Tanggal 5 Nopember 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
80
  • SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu rumah tangga,bertempat tinggal di Kota Pontianak, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karenasaksi adalah ibu kandung Pemohon, Termohon bernama isteriPemohon;e Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tahun 20038;Hal.9 dari 30 hal.Put.No.0812/Pdt.G/ 2015/PA.PtkBahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumahorangtua Termohon sekitar 7 tahun, kemudian
Putus : 28-09-2015 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1058 K/Pdt/2015
Tanggal 28 September 2015 — ANDI MUHAMMAD RAMLAN, DKK VS ERWAN YACUB IBRAHIM, DK
3512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (delapan puluh tiga meter persegi), terbit tanggal 9 Juni 1995,ditingkatkan menjadi SHM Nomor 20038/Kelurahan Malimongan Tuatanggal 16 November 2000, Surat Ukur Nomor 41/2001, seluas 83 m?(delapan puluh tiga meter persegi), (bukti P.19), dan selanjutnya digantidengan blangko baru menjadi SHM Nomor 20098/Kelurahan MalimonganTua, tanggal 20 November 2003, Surat Ukur Nomor 00040, seluas 83 m?
Putus : 12-08-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/Pdt/2006
Tanggal 12 Agustus 2009 — SUGENG;dkk VS PT. MAHOGANY LESTARI; Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq
1914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tunjangan Hari Lebaran setiap tahun besarnya satu bulan gaji, TunjanganHari Lebaran selama 15 tahun terhitung dari penerimaan Tunjangan HariLebaran tahun 2003 sampai dengan penerimaan Tunjangan Hari LebaranTahun 2018 masingmasing PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 30.923.100(tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) ; Tahun 20038 eee ce cece ceeceetertetetettetiettttitttsisieee= Rp. 555.000@ Tahun 2004 on. .ec cece cece cette teeter ttt Rp. 638.250@ Tahun 2005 on. .c cece cette
Putus : 22-02-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 22 Februari 2017 — PT GRACIA PHARMINDO VS . SUPINAH, DKK
6234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa mengenai pertimbangan dan penerapan Pasal 6 KepmenakertransNomor 232/Men/20038, telah dipertimbangkan dan diterapkan oleh JudexFacti secara cermat dan benar dalam putusannya Nomor 137/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdg. tanggal 16 Oktober 2015, sebagaimana dapat dilihatHalaman 20 dari 24 hal. Put.
Putus : 13-04-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 13 April 2017 — DIDIK SETYAWAN VS PT. EPCOS INDONESIA
9156 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 295 K/Pdt.SusPHI/2017sangat kental berhubungan dengan perselisihan pemutusan hubungankerja, halmana tampak dalam kalimat ....agar pihak Tergugat membayarkompensasi pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 UndangUndangNomor 13 Tahun 20038.....;. Bahwa ketidaksinkronan ini pun didukung dengan petitum yang jugamengarah pada perselisihan pemutusan hubungan kerja.
Putus : 11-08-2016 — Upload : 06-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — PT UTAX INDONESIA VS 1. DICKY FAHMI, DKK
240160 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat Ill, Sri Lestari:4 bulan x Rp2.989.000,00 = Rp11.956.000,00Jumlah = Rp36.468.000,00Bahwa dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 yang kami kutip sebagai berikut Selama putusan lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupunpekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannyaBahwa merujuk pada ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UndangUndangNomor 13 Tahun 20038, yang kami kutip sebagai berikut: Ketentuansebagaimana
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/PDT/2010
ANDI SUTANTO, DKK.; PT. KAYU LAPIS INDONESIA
7952 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kayu Lapis Indonesia yang termuatdalam Akta No. 43) ;Bahwa jika dalam RUPS kelll terjadi Tambahan Agenda Rapat, makaRUPS ke Ill dimaksud juga menyimpang dari ijin dalam PenetapanPengadilan Negeri Semarang Nomor : 261/Pdt.P/2003/PN.Smgqg, tanggal8 Desember 20038, karena dalam ijin yang ada dalam penetapan Quorumoleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut yang diijinkan adalah denganAgenda Rapat :Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 321 K/Pdt/2010a. Pengesahan Laporan Tahunan 1999 s/d 2002 ;b.
Register : 14-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN DUMAI Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Dum
Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
ANDRI SINAGA Alias ANDRI Bin ALON ACE SINAGA
2814
  • Menurut JanRemmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh daripengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luarkewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihatJan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta,20038, hal. 187);Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah melawanhukum (wederechteljk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigenrecht).
Register : 20-02-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BATANG Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Btg
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
EKA ROSE INDRAWATI, SH
Terdakwa:
ADITYA HADI NUGROHO BIN CASNOTO
6633
  • hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak.Selanjutnya terdakwa dan anak memakai kembali pakaiannya dan keluarmeninggalkan kamar yang terdakwa sewa ; Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak AAberumur 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :AL 6540177545 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs.KADAR ARIYANTO HADI, selaku Kepala Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kabupaten Sampang, menerangkan bahwa anak AA lahirpada tanggal 5 Mei 20038
Upload : 21-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/PDT.SUS/2011
PIMPINAN AJB BUMI PUTRA 1912 WILAYAH KUPANG - NTT.; GABRIELY KONSOLATRIK DUA KUKI, SE.
2320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UUK.No. 13 Tahun 2003 pasal 154 ayat 1(a).Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatBahwa alasan alasan kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, Judex Facti' tidak salah menerapkan hukum,lagipula alasan Penggugat untuk menunda mutasi patut dandapat dibenarkan, karena bayinya masih berumur 1 (satu)bulan dan sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf eUndang Undang No. 13 Tahun 20038, secara tegas melarangpengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadappekerja
Register : 23-05-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Assri Susantina, SH.,MH
Terdakwa:
Sari Soraya Ruka
14959
  • Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua)lembar surat perjanjian sewa menyewa sebidang tanah tanggal 06November 20038. 2222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nen nen nn nnn cence ncn cn cnn ee 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa menyewa bungalow tanggal 06November 2003. 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn cnc n nn ns 1 (satu) berkas akta kuasa dan persetujuan nomor 12 tanggal 10 Juni 2010dan 3 (tiga) lembar surat penghentian perjanjian sewa menyewa tanggal 1Juli 2012. 2222 anne nnn nnn eee eenDikembalikan
Putus : 09-02-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1910 K/Pdt/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — CUCUNG VS MUNAWAROH, dkk
4126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bangunan rumah sewa dimaksud, para Penggugatharus mencantumkan atau menyebut secara jelas tentang: luas tanah,dimana letak yang pasti dan berbatasan dengan apa atau dengan siapatanah tersebut, atas adanya kecerobohan ini, membuat gugatan paraPenggugat tidak jelas alias kabur, dengan demikian gugatan paraPenggugat harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (videputusan Mahkamah Agung): Nomor 1149 K/SIP/179, tanggal 17 April 1979; Nomor 80 K/AG/1998, tanggal 1 Maret 1995; Nomor 90 K/AG/20038
Putus : 06-03-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219K/TUN/2006
Tanggal 6 Maret 2007 — RUMAH SAKIT SANTO YUSUP ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; Y. GABUNGAN PURBA, SH.
3315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • senilai Rp. 577.815.217, (lima ratus tujuh puluhtujuh juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah), sementaraterhadap siapa yang menyebabkan sejumlah kerugian tersebut tidak pernahdilakukan penyidikan lebih lanjut ;bahwa Tergugat telah melanggar hukum dengan mengeluarkankeputusannya yang mengabulkan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dari Tergugat Il Intervensi pada PUK PPSB periode 20042006,sementara kasus yang dituduhkan kepada Penggugat terjadi pada tanggal 20November 20038
Putus : 02-08-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 758 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 2 Agustus 2017 — PT. CARSURIN VS FERI ANDI SUSANTO
168248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat yang menyatakantelah terjadi PHK berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038 tidak terbukti;Pertimbangan Judex Facti tersebut merupakan pertimbangan yangsangat keliru. dan tidak cermat, karena bertentangan denganpertimbangan hukum Judex Facti sendiri pada halaman 66 paragraf 1Putusan, serta tidak didasarkan pada alat bukti surat dan keterangansaksi yang dihadirkan
Putus : 20-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/PID/2010
Tanggal 20 Juli 2010 — OEI KURNIA WIDJAYA
3126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./1992untuk mengalihkan persil sebagai pengganti dari Depositoyang tidak dapat dicairkan tersebut ;Bahwa demikian pula pertimbangan Majelis Hakim KasasiPidana dalam putusan kasasi pidana No.195 K/Pid/20038,yang menyatakan bahwa karena tidak terjadi jual belisaham, maka persil harus dikembalikan kepada PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana, jelas adalah pertimbanganyang keliru) dan tidak berdasar hukum, karena sebagaimanadiuraikan di atas, Persil tersebut bukan untuk menjaminpembayaran pembelian saham
Register : 01-08-2013 — Putus : 07-12-2013 — Upload : 11-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 73/G/2013/PHI.MDN
Tanggal 7 Desember 2013 — 1. SENI WATI, Perempuan, Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Morawa, 15 Juni 1976, Pekerjaan : Buruh PT. Jakarta Tama, Alamat : Bandar Labuhan Dsn. V, Tanjung Morawa, kab. Deli Serdang ; 2. SURYA NINGSIH, Perempuan, Tempat/ Tgl. Lahir : Medan, 29 September 1976, Pekerjaan : Buruh PT. Jakarta Tama, Alamat : Huta VI PKS, Sei Mangkei, Kabupaten Deli Serdang ; 3. EKA SRI SURYATI, Perempuan, Tempat/ Tgl. Lahir : Asahan 12 Desember 1972, Pekerjaan : Buruh PT. Jakarta Tama, Alamat : Jalan Dame No. 16, Medan Amplas, Medan ; 4. SITA DEWI PANGGABEAN, Perempuan, Tempat/ Tgl. Lahir : Sei Rempah, 07 Juni 1972, Pekerjaan : Buruh PT. Jakarta Tama, Alamat : Jalan SM. Raja, KM. 9 No. 4, Medan ; 5. MARIANI, Perempuan, Tempat/ Tgl. Lahir : Bah Butong, 08 Februari 1970, Pekerjaan : Buruh PT. Jakarta Tama, Alamat : Jalan Dame Lingk. VIII-B, Medan Amplas, Medan ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : EDWARD PAKPAHAN, EDIMAN MANIK SH, DARIUS TELAUMBENUA, LJ. GULTOM dan BANGKIT HUTASOIT, Pengurus Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Propinsi Sumatera Utara (KORWIL KSBSI SUMUT), Jalan Pertahanan N0. 4, Kompleks Ruko, Terminal Amplas, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 JULI 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L a w a n PIMPINAN PT. JAKARTA TAMA, alamat : Jalan Medan – Tanjung Morawa KM. 9,5, Medan ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : JOICE NOVELIN RANAPIDA, SH, dan LINTONG SIHOMBING, SH, Pengacara / Advokat pada LAW OFFICE JOICE, SH & ASSOCIATES, Alamat Kantor : Jalan Jati III No. 77, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
16719
  • Bahwa selain alasan PHK yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan hakPenggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja danpenggantian hak bahkan malah Tergugat hanya menawarkan goodwill 1 (satu) bulan gaji, adalah tindakan yang bertentangan denganayat (3) Pasal 164 UU No. 13 Tahun 20038 ;Menimbang, bahwa atas dasar dan pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa tindakan PHK yang dilakukanTergugat kepada Penggugat