Ditemukan 836 data
58 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1825 K/Pid/20038. Perpanjangan Penahanan Kota ke oleh Ketua PengadilanTinggi sejak tanggal 2 Juni 2003 sampai dengan 1 Juli 2003 ;9.
196 — 52
tentangPerlindungan Anak yaitu Bab Ketentuan Umum khususnya dalam pasal 1ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belumberusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalamkandungan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalamPersidangan bahwa saksi korban masih tergolong sebagai anak yangdibuktikan dengan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor747/DKCS.KK/2003 atas nama Army Muskananpola, yang menerangkanbahwa korban lahir di Kupang tanggal 6 Desember 20038
21 — 14
No. 15 K/Pdt.SusKIP/201410.11.bukanlah berasal dari APBN dan berdasarkan KMK295 Tahun 20038,jumlah imbalan yang diterima oleh Penggugat hanyalah dicatat dalamAPBN;Bahwa Penggugat bukanlah suatu Badan Publik sebagaimana diaturdalam Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Migas (vide bukti P9) junctoPasal 18 ayat (1) PP Nomor 42/2002 (vide bukti P10) yang menyatakan:Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Migas:(3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presidensetelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
120 — 23
Tergugatmengajukan Jawaban yang diterima pada tanggal 04 Agustus 2016, denganmengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa benar Penggugat adalah pekerja dan bekerja di PT.Tunggal YunusEstate kebun topaz sebagai karyawan pemanen dan bekerja terhitung sejak26 Mei 2004 dengan menerima upah sebesar Rp. 2.000.250/bulan, (dua jutadua ratus lima puluh rupiah) ;Bahwa benar Penggugat telah dilakukan pemutusan hubungan kerja olehTergugat terhitung sejak tanggal 21 Maret 2016 dengan alasan Pasal 168 UUNo.13 tahun 20038
8 — 0
SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu rumah tangga,bertempat tinggal di Kota Pontianak, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karenasaksi adalah ibu kandung Pemohon, Termohon bernama isteriPemohon;e Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tahun 20038;Hal.9 dari 30 hal.Put.No.0812/Pdt.G/ 2015/PA.PtkBahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumahorangtua Termohon sekitar 7 tahun, kemudian
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
(delapan puluh tiga meter persegi), terbit tanggal 9 Juni 1995,ditingkatkan menjadi SHM Nomor 20038/Kelurahan Malimongan Tuatanggal 16 November 2000, Surat Ukur Nomor 41/2001, seluas 83 m?(delapan puluh tiga meter persegi), (bukti P.19), dan selanjutnya digantidengan blangko baru menjadi SHM Nomor 20098/Kelurahan MalimonganTua, tanggal 20 November 2003, Surat Ukur Nomor 00040, seluas 83 m?
19 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tunjangan Hari Lebaran setiap tahun besarnya satu bulan gaji, TunjanganHari Lebaran selama 15 tahun terhitung dari penerimaan Tunjangan HariLebaran tahun 2003 sampai dengan penerimaan Tunjangan Hari LebaranTahun 2018 masingmasing PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 30.923.100(tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) ; Tahun 20038 eee ce cece ceeceetertetetettetiettttitttsisieee= Rp. 555.000@ Tahun 2004 on. .ec cece cece cette teeter ttt Rp. 638.250@ Tahun 2005 on. .c cece cette
62 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengenai pertimbangan dan penerapan Pasal 6 KepmenakertransNomor 232/Men/20038, telah dipertimbangkan dan diterapkan oleh JudexFacti secara cermat dan benar dalam putusannya Nomor 137/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdg. tanggal 16 Oktober 2015, sebagaimana dapat dilihatHalaman 20 dari 24 hal. Put.
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 295 K/Pdt.SusPHI/2017sangat kental berhubungan dengan perselisihan pemutusan hubungankerja, halmana tampak dalam kalimat ....agar pihak Tergugat membayarkompensasi pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 UndangUndangNomor 13 Tahun 20038.....;. Bahwa ketidaksinkronan ini pun didukung dengan petitum yang jugamengarah pada perselisihan pemutusan hubungan kerja.
240 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat Ill, Sri Lestari:4 bulan x Rp2.989.000,00 = Rp11.956.000,00Jumlah = Rp36.468.000,00Bahwa dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 yang kami kutip sebagai berikut Selama putusan lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupunpekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannyaBahwa merujuk pada ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UndangUndangNomor 13 Tahun 20038, yang kami kutip sebagai berikut: Ketentuansebagaimana
79 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kayu Lapis Indonesia yang termuatdalam Akta No. 43) ;Bahwa jika dalam RUPS kelll terjadi Tambahan Agenda Rapat, makaRUPS ke Ill dimaksud juga menyimpang dari ijin dalam PenetapanPengadilan Negeri Semarang Nomor : 261/Pdt.P/2003/PN.Smgqg, tanggal8 Desember 20038, karena dalam ijin yang ada dalam penetapan Quorumoleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut yang diijinkan adalah denganAgenda Rapat :Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 321 K/Pdt/2010a. Pengesahan Laporan Tahunan 1999 s/d 2002 ;b.
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
ANDRI SINAGA Alias ANDRI Bin ALON ACE SINAGA
28 — 14
Menurut JanRemmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh daripengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luarkewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihatJan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta,20038, hal. 187);Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah melawanhukum (wederechteljk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigenrecht).
EKA ROSE INDRAWATI, SH
Terdakwa:
ADITYA HADI NUGROHO BIN CASNOTO
66 — 33
hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak.Selanjutnya terdakwa dan anak memakai kembali pakaiannya dan keluarmeninggalkan kamar yang terdakwa sewa ; Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak AAberumur 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :AL 6540177545 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs.KADAR ARIYANTO HADI, selaku Kepala Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kabupaten Sampang, menerangkan bahwa anak AA lahirpada tanggal 5 Mei 20038
23 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
UUK.No. 13 Tahun 2003 pasal 154 ayat 1(a).Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatBahwa alasan alasan kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, Judex Facti' tidak salah menerapkan hukum,lagipula alasan Penggugat untuk menunda mutasi patut dandapat dibenarkan, karena bayinya masih berumur 1 (satu)bulan dan sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf eUndang Undang No. 13 Tahun 20038, secara tegas melarangpengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadappekerja
Assri Susantina, SH.,MH
Terdakwa:
Sari Soraya Ruka
149 — 59
Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua)lembar surat perjanjian sewa menyewa sebidang tanah tanggal 06November 20038. 2222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nen nen nn nnn cence ncn cn cnn ee 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa menyewa bungalow tanggal 06November 2003. 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn cnc n nn ns 1 (satu) berkas akta kuasa dan persetujuan nomor 12 tanggal 10 Juni 2010dan 3 (tiga) lembar surat penghentian perjanjian sewa menyewa tanggal 1Juli 2012. 2222 anne nnn nnn eee eenDikembalikan
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
bangunan rumah sewa dimaksud, para Penggugatharus mencantumkan atau menyebut secara jelas tentang: luas tanah,dimana letak yang pasti dan berbatasan dengan apa atau dengan siapatanah tersebut, atas adanya kecerobohan ini, membuat gugatan paraPenggugat tidak jelas alias kabur, dengan demikian gugatan paraPenggugat harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (videputusan Mahkamah Agung): Nomor 1149 K/SIP/179, tanggal 17 April 1979; Nomor 80 K/AG/1998, tanggal 1 Maret 1995; Nomor 90 K/AG/20038
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
senilai Rp. 577.815.217, (lima ratus tujuh puluhtujuh juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah), sementaraterhadap siapa yang menyebabkan sejumlah kerugian tersebut tidak pernahdilakukan penyidikan lebih lanjut ;bahwa Tergugat telah melanggar hukum dengan mengeluarkankeputusannya yang mengabulkan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dari Tergugat Il Intervensi pada PUK PPSB periode 20042006,sementara kasus yang dituduhkan kepada Penggugat terjadi pada tanggal 20November 20038
168 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat yang menyatakantelah terjadi PHK berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038 tidak terbukti;Pertimbangan Judex Facti tersebut merupakan pertimbangan yangsangat keliru. dan tidak cermat, karena bertentangan denganpertimbangan hukum Judex Facti sendiri pada halaman 66 paragraf 1Putusan, serta tidak didasarkan pada alat bukti surat dan keterangansaksi yang dihadirkan
31 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
./1992untuk mengalihkan persil sebagai pengganti dari Depositoyang tidak dapat dicairkan tersebut ;Bahwa demikian pula pertimbangan Majelis Hakim KasasiPidana dalam putusan kasasi pidana No.195 K/Pid/20038,yang menyatakan bahwa karena tidak terjadi jual belisaham, maka persil harus dikembalikan kepada PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana, jelas adalah pertimbanganyang keliru) dan tidak berdasar hukum, karena sebagaimanadiuraikan di atas, Persil tersebut bukan untuk menjaminpembayaran pembelian saham
167 — 19
Bahwa selain alasan PHK yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan hakPenggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja danpenggantian hak bahkan malah Tergugat hanya menawarkan goodwill 1 (satu) bulan gaji, adalah tindakan yang bertentangan denganayat (3) Pasal 164 UU No. 13 Tahun 20038 ;Menimbang, bahwa atas dasar dan pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa tindakan PHK yang dilakukanTergugat kepada Penggugat