HGB Nomor 356/Sei Pinang Dalam, tepatnyaterletak di antara tanah milik Penggugat dengan tanah Askes, atau dengan katalain tumpang tindin dengan tanah Hak Milik Nomor: 12650/Sei Pinang Dalam,luas 656 m?

* atas nama Lisia (Bukti T II Int.1)tumpang tindin dengan ex. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 356 / SeiPinang Dalam atas nama Cahyadi Guy, menurut Pengadilan pengukuranpengembalian batasnya dilakukan dengan tidak mendasarkan pada ketentuanPasal 30 ayat (4) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 secarakonsisten.

Putusan Nomor 52 PK/TUN/2016oleh Wilayah Pertambangan PT Kalla Arebamma dengan Surat KeputusanBupati Penajam Paser Utara Nomor 545/21IUP EKS/DISTAM/V/2011tertanggal 11 Mei 2011, dan Nomor 545/04IUP EKS/DISTAM/I/2011tertanggal 20 Januari 2011, seluas 223,7 Ha;Bahwa Penggugat baru mengetahui Wilayah PertambangannyaTertumpang Tindin dengan terbitnya surat Kementerian Energy danSumber Daya Alam, Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Nomor3382/30/SDB/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 Lampiran daftar IUP

No.123/Pid.B/2015/PT.PBRMenimbang, apabila dihubungkan dengan unsur Pemakaian Surat TersebutDapat Menimbulkan Kerugian;Timbul pertanyaan apakah Terdakwa denganmengurus tanah orang tuanya yang ternyata bertimpah tindin dengan tanahpihak Tommy Rusli Idar bin Drs, Rusli Idar, yang sedang dalam prosesmenjual tanah tersebut, sehingga oleh karena ada sengketa kepemilikan tanahatas tanah aquo sehingga si pembeli gagal/tidak jadi membeli tanah tersebut;Kerugian apa yang dialami oleh pihak Tommy Rusli Idar

Antara Posita salingtumpang tindin dan tidak dibuat dengan jelas dan terang dalammenjelaskan urutan posita dalam gugatan. Dalam gugatan juga tidak dijelaskan antara Penggugat dan Tergugatmasih tinggal bersama apa sudah pisah. Karena Penggugat di LuarNegeri bilangnya untuk bekerja. Hal ini jelas gugatan tidak dibuat secarajelas dan terang.

adalahgugatan yang berisi pernyataanpernyataan yang bertentangan satu sama lain,dan merujuk pada hasil pemahaman atas isi Surat gugatan secara keseluruhanmaka telah dapat disimpulkan bahwa gugatan yang telah diajukanPEMBANDING terhadap TERBANDING kepada Pengadilan Negeri Surabayatelah didasarkan pada kronologis waktu kejadiannya peristiwa yang menurutPEMBANDING telah merugikan kepentingan PEMBANDING khususnya, dandunia perbankan pada umumnya, dan disamping itu pula, gugatan tersebutisinya tidaklah tumpang tindin

besar yang ditimbulkan dalam pasal ini diantaranya Dapat mengkriminalisasi pecandu dan penyalahguna narkotikayang seharusnya wajib diberikan hak rehabilitasi; Rentan digunakan rekayasa kasus terhadap orang yang tidaktahumenahu atau terlibat aktif dalam tindak pidananarkotika.Dimaksudkan di sini adalah rentannya Pasal ini digunakan untukmengkriminalisasi orangorang yang sebetulnya tidak terlibat dalamtindak pidana tapi dibuat rekayasa kasus seolaholah dia membawa ataumenguasai narkotika; Tumpang tindin

Masuk ke dalam atau tumpang tindin dengan Lahan Usaha (Pemukiman) seluas 26,77 ha (dua puluh enam koma tujuh puluh tujuhhektar);b. Masuk ke dalam atau tumpang tindin dengan Lahan Usaha Il(Perladangan) seluas 47,34 ha (empat puluh tujuh koma tiga puluhempat hektar);c.

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu,tanggal 21 Januari 2014, halaman 26 alenia 1 s.d. halaman 29 alinia 1, yangberbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa danmeneliti dengan seksama turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantautertanggal 21 Januari 2014 Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu., berkas perkara,alatalat bukti dan segala suratsurat yang berkaitan dengan perkara iniberpendapat bahwa yang menjadi pangkal sengketa dari perkara ini adalah: Adanya tumpang tindin

Bahwa gugatan penggugat pada point 2 primair yang menghendaki tanahobjek perkara dinyatakan sebagai milik penggugat adalah tidak tepat karenasertipikat Hak Milik No. 02886 dan 02876/Kelurahan Pesanggrahan, masihmilik penggugat karena dalam catatan belum pernah ada proses peralihan,pemblokiran maupun pembatalan, namunterindikasi dalam proseseksaminasi adanya cacat administrasi yakni tumpang tindin antara Ekssertipikat HGB 0O1/Pesanggarahan dan Sertipikat hak Milik 02886 dan02876/kelurahan Pesanggrahan

Menurut Tergugat III, ada bagian dari obyek sengketayang juga menjadi bagian dari tanah HGB nomor 1/ Desa Pasanggrahan yang dikuasaloleh Tergugat ;Menimbang bahwa terhadap permasalahan tumpang tindih sebagian tersebut,telah dikeluarkan Surat Rekomendasi Tim Eksaminasi Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Jawa Barat tanggal 23092015 No.01/Eksam32.600/IX/2015yang pada prinsipnya tim berkesimpulan adanya tumpang tindin sebagian tanah dalamSHGB no 1/ Pasanggrahan dengan SHM no. 02886 dan no.02876/

kepentingan Penggugat sebagai pembeli tanah yang beritikad baik dari penjual tanahyang beritikad tidak baik, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan pulaterhadap penjual tanah tersebut karena faktanya tanah yang dibelinya itu ternyatabermasalah berupa adanya tumpang tindin sebagian dengan hak orang lain;Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim sependapat denganeksepsi Tergugat sepanjang mengenai gugatan kurang pihak sehingga eksepsiTergugat tersebut patut untuk diterima;Menimbang bahwa

Nomor 988 K/Pdt/2016sama dengan bukti P58 halmana secara yuridis tidak tumpang tindih denganbukti P1 namun fakta tidak terbantahkan bukti T7 dan bukti T8 diletakkantumpang tindin atau over lapping dengan tanah milik Pembandingberdasarkan bukti P 1 tidak terbantahkan Termohon Kasasi I, II dan Ill masukkualifikasi melakukan perbuatan melanggar hukum karena melanggar hakkebendaan (eigendomsrecht) milik Pembanding a quo harus dipulihkanmenurut hukum, kemudian oleh Termohon Kasasi bukti T7 ditingkatkanstatusnya

menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 14479 atas nama Managidemikian halnya Termohon Kasasi II bukti T8 ditingkatkan statusnya menjadiSertifikat Hak Milik Nomor 14593 atas nama Rusiati padahal letak a quo tanahmilik Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II berasal dari bukti P58/buktiT12 dengan demikian tidak terbantahkan benar Termohon Kasasi danTermohon Kasasi melakukan tumpang tindin di atas lokasi tanah milikPemohon Kasasi berdasarkan bukti P57/T11 dengan demikianpertimbangan hakim Judex Facti hanya

Obyekperkara No. 159/PDT.Plw/2016/PN.Mks, adalah Penetapan SitaJaminan No. 300/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 15 Maret 2015 joPutusan Pengadilan Negeri Makassar No. 300/Pdt.G/2015/PN.Mkstanggal 11 April 2016, sedangkan obyek gugatan perkara No.300/Pdt.G/2015/PN.Mks, adalah Hutang Piutang.Oleh karena kedua perkara tersebut mempunyai obyek gugatan yangberbeda maka sudah tentu tidak akan terjadi tumpang tindin putusanterhadap kedua perkara tersebut.

Kota Samarinda atas nama Pelawan (Drs.Nursyahidiyanto) ;Bahwa sebagaimana Terlawan Pemohon Sita telah kemukakan pada bagianeksepsi, bahwa jika memang benar tanah seluas : 200 M2 (persegi) yangdiakui Pelawan sebagai miliknya dengan dasar pemilikan adalah SertipikatHak Milik No.4774 tanggal 20 Juni 2008, maka jelas terbukti "salah lokasi"(error in location), sebab tanah yang dimaksud Pelawan adalah tanah yangterletak di Komplek Wijaya Kesuma Kapling Tanah Pemda TK.IProp.Kaltim, bukan masuk/tumpang tindin

kepadaPenggugat Perihal Permohonan Memperoleh Surat KeteranganPendaftaran Tanah/"SKPT" (selanjutnya disebut "Surat TergugatNo. 133"); Surat Tergugat No.133 tersebut merupakan tanggapan Tergugat atassurat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat No. 124/AMIHRD/EXT/MEI/13 tanggal 6 Mei 2013 perihal Permohonan Memperoleh SKPT("Surat Penggugat No.124"); Pada butir 2 halaman pertama Surat Tergugat No.133, berbunyi sebagaiberikut: "Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut didugaoverlap/tumpang tindin

tanahgaris berwarna merah tersebut terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yangsaling berbatasan, dan ternyata kedua bidang tanah tersebut telah4.7.menindih dan masuk hampir keseluruhannya di dalam bagian Baratbidang tanah Sertipikat HGB No.15/1995 milik Penggugat; Pada tanggal 2 Juli 2013 tersebutlah Penggugat baru benarbenarmengetahui bahwa Penerbitan Keputusan TUN No.1673 dan No.1672Obyek Gugatan tersebut oleh Tergugat bukan lagi diduga overlap/tumpangtindih, tetapi benarbenar sudah overlap/tumpang tindin

milik yang tumpang tindih dengan sertifikat tanah yangsudah ada terdahulu telah menyatakan dalam putusannya bahwa: Penerbitan Sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa yangtumpang tindih dengan sertifikat kepemilikan yang sudah adamerupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangundanganyang berlaku serta melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yangPutusan Mahkamah Agung RI No.31 PK/TUN/2010 tanggal 18 Juni 2010dalam perkara gugatan tata usaha Negara pembatalan sertifikat hakmilik yang tumpang tindin

perludibuktikan dengan pemberian tanda batas oleh masing masing pemilikSertipikat baik Hak Guna Bangunan maupun Hak Milik harus dilakukanpengukuran ulang terhadap permasalahan yang dianggap overlap /tumpang tindih, untuk mengetahui batas batas mana yang overlapping danberapa luas tanahnya sebelum tahapan tahapan sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka baikpihak Penggugat maupun Tergugat Intervensi II, belum bisa menyebutbahwa tanah tersebut overlap/tumpang tindin

HERMAN yangbertugasutamanya untuk memastikan apakah tanah yang akan diterbitkansertifikatnya itu tidak bermasalah tidak terdapat tumpang tindin dengansertifikat yang telah pernah diterbitkan BPN Kampar sebelumnya. MengenaiHal. 9 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017hal ini ketika di lokasi sesunggunnya SYAFRI HADI, SST. telah pernahdiberitahukan oleh Terdakwa H.

HERMAN yang bertugas utamanya untuk memastikan apakahtanah yang akan diterbitkan sertifikatnya itu tidak bermasalah; tidak terdapattumpang tindin dengan sertifikat yang telah pernah diterbitkan BPN Kamparsebelumnya. Mengenai hal ini ketika di lokasi sesungguhnya SYAFRI HADI,SST. telah pernah diberitahukan oleh Terdakwa H.

No. 763 K/PID/2017pertimbangan putusannya pada halaman 34 telah tidak menerapkanperaturan tentang hukum pembuktian dimana Majelis Hakim PengadilanTinggi Pekanbaru banya mendasarkan pada pertimbangan bahwakarena telah terjadi tumpang tindin kepemilikan atas obyek tanahsengketa, maka Umar dan Yap Ling Li sebagai pemilik yang baru untukmempertahankan haknya dalam mengajukan gugatan sengketakepemilikan dalam perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Bkndengan menggugat ahli waris H.

Bahwa Para Penggugat mengetahui di atas tanahnya tersebut telahterjadi tumpang tindin dengan tanah berdasarkan atas alas hak lain,yaitu : Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, dan Obyek Sengketa III,setelah tanah milik Para Penggugat dipagari oleh orang tidak dikenaldan orang tersebut mengklaim tanah milik Para Penggugat yangberdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1385 /Kelurahan Sambirejo, Gambar Situasi Tanggal 1 5 1995 No. 3146 /1995 seluas + 550 m* atas nama ELISA MARIANI WIJAYA danSertipikat

Sehingga, jika ELISA MARIANIWIJAYA merasa objek miliknya tumpang tindin dengan objekmilik PARA TERGUGAT Il INTERVENSI, maka menurut sifatKTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUNseseorang yang bernama ELISA MARIANI WIJAYA harusmengajukan gugatan terpisah atau tersendiri bukansebagaimana Gugatan dalam perkara a quo;Putusan Nomor: 35/G/2021/PTUN.SMG hal 29Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas terbukti PARAPENGGUGAT telah mencampur adukkan kepentingankepemilikan atas dua Objek yang berbeda

atas nama Haji Nurohman (vide bukti T3) melaluiproses jual beli (vide bukti TIlint.11, bukti TIIlint.21 dan bukti TIIint.31);Bahwa dalam pemeriksaan persidangan dengan agendapembuktian disampaikan oleh Tergugat berupa plotting peta bidang tanah(vide bukti T12) yang membuktikan adanya tumpang tindin beberapasertipikat dalam bidang tanah yang sama yaitu :e Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1385 / KelurahanSambirejo, Gambar Situasi Tanggal 1 5 1995 No. 3146 / 1995seluas + 550 m2 atas nama ELISA

maka permohonan Hak Guna Usaha tersebut dikabulkan denganditerbitkannya Surat Keputusan a quo sebagaimana telah Tergugat Iljelaskan dalam Pokok Perkara angka 3 di atas.Mengenai dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwasanya denganadanya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik IndonesiaNomor 138/HGU/BPN RI/2009 menyebabkan luas tanah izin lokasi ParaPenggugat menjadi berkurang dan tidak dapat kelola untuk kelapa sawitplasma mengandung arti bahwa Para Penggugat menganggap terjaditumpang tindin

Dalil Penggugat tersebut bukanlah serta mertaHalaman 47 dari 161 putusan Nomor 119/PDT/2020/PT SMRmembuktikan bahwa telah terjadi tumpang tindin lahan sebagaimanadidalilkannya.Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan yang diajukan Penggugattidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengadaada,yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.Di sisi lain Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, manaperbuatan Tergugat IIl yang dinyatakan sebagai melanggar hukum

Bahwa berdasarkan bukti P.1 & P.214 berupa Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 43HGUSPN RI2009 diketahui arealyang dikatakan tumpang tindin adalah seluas 2.349 Ha yangmerupakan tanah objek terperkara (2.269 ha) dalam perkara aquosekaligus juga merupakan areal yang telah dikeluarkan/dilepaskan (enclave)oleh Tergugat II dan Tergugat Ill berdasarkan permohonan TERGUGAT. PEMBANDING.I.

Dan berdasarkan buktibukti sebagaimana tersebut di atasdiketahul bahwa titiktitikk koordinat yang pada lokasi tanah objek terperkaramemiliki tumpang tindih hanya pada izin lokasi milik Tergugat dan Penggugat serta sama sekali tidak memilki tumpang tindin dengan Penggugat II.

Rapak namun sekarang karena sudah ada perubahan PenetapanBatas Desa berada di Desa Cipta Graha Bukit Makmur Kecamatan Kaubun danKecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, seolah olah tanah Obyekpenyitaan telah terbukti sebagai menindin Tanah sengketa yang didalilkanmerupakan Hak Para Terbanding semula Para Penggugat sementara pada saatdiletakkan Sita Jaminan pada tanggal 30 Maret 2020 obyek sengketa yang didalilkanPara Terbanding semula Para Penggugat belum terbukti dan belum dinyatakantumpang tindin

16.600 M2), sehingga terjadi over lap(tumpang tindih), bahwa penggugat (Tjong Sun Fo) sangat keberatandengan diterbitkan SPT tanggal 03 Mei 2018 oleh Lurah Sedau (TurutTergugatIl) kepada para tergugat sebab dengan dikeluarkan SPT tersebutmenjadi tumpang tindih hak penguasaan tanah yang dikuasai oleh penggugat Tjong Sun Fo, oleh karena itu dengan diterbitkan SPT para tergugat olehTurut Tergugat II yaitu SPT tanggal 03 Mei 2018, maka terdapat 2 (dua) suratpernyataan tanah (SPT) yang saling tumpang tindin

Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan tanah tanggal 03 Mei 2018seluas 5.500 M2 atas nama Djie Ka Sun dan Juli tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum karena tumpang tindin atas tanah parapenggugat seluas 16.600 M2 (1,6 Ha) dan harus dibatalkan;.

atas namaLawrensius Lawer ;Bahwa oleh karenanya terjadi tumpang tindin antara bidangtanah Penggugat dengan bidang tanah berdasarkan objeksengketa akibat Lawrensius Lawer telah meletakkan bidangtanahnya diatas bidang tanah Penggugat, berdasarkan objeksengketa atau Sertipikat Hak Milik Nomor : 2782/Simpang Barutanggal 22 Juni 1999, dan Sertipikat Hak Milik Nomor2783/Simpang Baru tanggal 22 Juni 1999 ;Bahwa objek sengketa diatas tanah Milik Penggugat yangditerbitkan oleh Tergugat jelas dan dapat dibuktikan

Bahwa Tegugat Il Intervensi membantah dan menolak dalildalil positaGugatan Penggugat point 3, 4, 5, 6 dan 7 yang pada pokoknyamenyatakan terdapatnya tumpang tindin antara bidang tanahPenggugat dengan bidang tanah milik Tegugat Il Intervensi danterbitnya Surat Nomor : 2782 dan Nomor : 2783 terletak diatas SuratPenggugat yaitu Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/PenguasaanTanah (SKPT) Nomor : 66/593/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016 ; Bahwa terhadap dalil tersebut adalah tidak benar sama sekali,malahan

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus riburupiah).Dalam Hal Ini, maka Gugatan perkara a quo adalah bersifat Nebis InIdem dimana Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetapterhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untukkedua kali nya, jadi seharusnya Pelawan mengacu pada Gugatanyang sebelumnya sudah mempunyai hukum tetap agar tidak terjadiPutusan yang tumpang tindin dengan perkara dan orang yang samaserta

jadi ada perbedaan luas sehinggasertifikat HM. 190/Desa Durian/1996 bukan saja tumpang tindih dengan SitaAryani dan Yulianti akan tetapi dengan tanah milik orang lain sehinggaJudex Facti tidak ada indikasi tumpang tindin karena indikasi lokasiberbeda.

tersebut tidak murni sebagaiHak Tanggungan karena didalam perjanjian kredit tersebut juga dicantumkanadanya Pengakuan Hutang dari Pembantah/Pembanding/Pemohon Kasasikepada Terbantah/Terbanding/Termohon Kasasi;Bahwa oleh karena adanya perbedaan jumlah hutang yang dijamin dalamHak Tanggungan dengan hutang Pembantah/Pembanding/Pemohon Kasasiyang sesungguhnya kepada Pembantah/Pembanding/Pemohon Kasasi, danjuga karena pemasangan Hak Tanggungan tersebut tidak murni sebagaiHak Tanggungan karena tumpang tindin