Kalista Alam,mrembuktikan bahwa hasil kajian secara tekhnis dari DinasKehutanan dan Perkebunan Aceh terhadap pemberian Izin UsahaPerkebunan Budidaya (IUPB) yang menjadi objeck sengketa tidakbertentangan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 10 tahun 2011tentang penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan TataKelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sanggahannya, pihakTergugat II Intervensi dalam persidangan pada tanggal 15 Februari 2012 telahmenyerahkan

dan terkait dengan tugas tanggung jawab saksi ahli sebagaiHalaman 29 dari 62 hal Putusan Nomor 188/Pid.B/LH/2020/PN AmbKepala Seksi bertanggung jawab pengawasan di bidang produksi dan penjualanmineral dan batu bara;Bahwa ahli mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan PimpinanTinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas ESDMProv.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaankebijakan tekhnis

2017, tanggal 28 Desember 2011;

Binti SOMAD (Alm),Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, semuanya sudahbenar dan tidak ada perubahan;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga saksi dihadapkan sebagaisaksi sehubungan masalah tentang terjadinya penyimpangan dalam PengelolaanAnggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(BPMPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 ;Bahwa tugas dan jabatan Saksi di BPMPD sebagai Kasubbag Perencanaan dansebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK

AGOESLI,e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dengan penyidik, keterangantersebut benar semuanya dan saksi tetap dengan keterangan tersebut tidak adaperubahan;e Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga saksi dihadapkan sebagaisaksi karena masalah tentang terjadinya penyimpangan dalam PengelolaanAnggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(BPMPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 ; Bahwa jabatan Saksi sebagai Kasubbag Perencanaan dan sebagai PejabatPelaksana Tekhnis

Bahwa saksi menerangkan surat perjanjian kerja laut bagi Tenaga kerjaAsing yang bekerja sebagai ABK dengan perusahaan PBR danperusahaan negara Thailand berada pada direksi;Bahwa saksi menjelaskan dalam perjanjian kerja laut tenaga kerja asingyang bekerja sebagai ABK ada dijelaskan mengenai hakhak dari ABK;Bahwa saksi menjelaskan dalam perjanjian kerja laut tersebut adadijelaskan hak terkait dengan gaji ABK asing akan tetapi secara tekhnissaksi tidak tahu;Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tekhnis

pembayaran gajiABK Asing ;Bahwa saksi menjelaskan secara tekhnis hakhak ABK saksi tidak tahu;Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang membawamasuk tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan PBR ke negaraIndonesia tetapi yang jelas TKA asing tersebut dengan alat apungdimana TKA asing tersebut bekerja;Bahwa saksi tidak mengetahui lamanya perjalanan dari negara asalTKA sampai negara Indonesia di perusahaan PT.

PBR Benjina karena semuanya itu urusan direksi;Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sebagai komisarismelaksanakan kewenangan seperti melakukan pengawasan dan tidakmencampuri halhal yang bersifat tekhnis operasional perusahaan;Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi adalahmengawasi jalannya organisasi perusahaan yang harus berjalan sesuaiHalamani40dari227 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Tul.dengan peraturan perundangundangan terutama ijinijinnya, tetapi tidakmengurusi langsung ijinijinnya

Kuantan Singingi, bahwa pekerjaandimulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, namundilokasi tersebut baru dikerjakan pada bulan September 2012, sehinggabaru selesai pada bulan Agustus 2018 ;Bahwa untuk laporan dari Tim Tekhnis kepada Kepala Dinas tidak ada yangada hanya laporan akhir dari masingmasing Kelompok Tanisaja sedangkanuntuk ke provinsi Saksi ada buatkan laporan bulanannya ;Bahwa masalah keterlambatan pekerjakan cetak sawah oleh Kelompok TaniPemuda Tani Sepakat* di lokasi

Kuantan Singingi, bahwa pekerjaandimulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, namundilokasi tersebut baru dikerjakan pada bulan September 2012, sehinggabaru selesai pada bulan Agustus 2013 ;Bahwa laporan dari Tim Tekhnis kepada Kepala Dinas tidak ada yang adahanya laporan akhir dari masingmasing Kelompok Tani saja sedangkanuntuk ke Provinsi ada dibuatkan laporan bulanannya ;Bahwa masalah keterlambatan pekerjakan cetak sawah oleh Kelompok TaniPemuda Tani Sepakat* di lokasi Desa Bandar

Kuantan Singingi yaitu Merencanakan, MengkoordinasikanMelaksanakan Perumusan Kebijakan Tekhnis, Membina, Mengawasi danHalaman 133 dari 220 Halaman Putusan No. 80/Pid.SusTPK/2016/PN. Pbrmengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan Bidang TanamanPangan dan Holtikultura ;Bahwa Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) KepalaBidang, Tugas dan Tanggungjawab dari masingmasing pejabat strukturtersebut adalah sebagai berikut :> Sekretaris : Sdr. Drs.

Pelanggaran atau kekeliruan yang dimaksud dapat dianggapsebagai critical error (kesalahan pengetikan) atau procedural error171(kesalahan prosedur) yang dapat diluruskan dengan jalan, Hakim dalampersidangan merubah susunan dakwaan sesuai dengan prinsip yang digariskan(Tuada Pidum tinjauan berbagai permasalahan tekhnis bidang pidanadiberikan dalam bimbingan tekhnis bidang pembinaan dan pengawasanpada Mahkamah Agung RI di Bogor tanggal 18 Oktober 1998.

Pada tanggal 28 Oktober 2011 Dirjen Ketenagalistrikan memberikan suratrekomendasi dukungan kelayakan multi years secara kajian tekhnis yang padaintinya merupakan kebijakan dari Kementerian ESDM dalam rangka menyikapikondisi permasalaha yang terkait dengan target penyerapan anggaranj. Pada tanggal 14 Nopember 2011 Kementerian ESDM mengirim surat kepadaKementerian Keuangan mengenai permohonan izin khusus multi years terkaitpembayaran 20 % uang mukak.

; Menetapkan dokumen pengadaan; Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;> Mengumumkan pelaksanaan pengadaan/jasa dimedia cetak/elektronikdan/atau pengumuman resmi untuk penerangan umum = sertamenyampaikan ke LPSE (layanan pengadaan secara elekronik) untukdiumumkan dalam portal pengadaan nasional;> Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa;> Menilai kwalifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;> Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis

Menyusun petunjuk pelaksanaan tekhnis, lokasi dan peserta gemar ;d. Mengkoordinasikan pengendalian dan pengawasan pelaksanaangemar di lapangan ;e.

Ciamis adalah :> Membuat dan menyusun petunjuk teknis tentang tehknis produksipeternakan ;> Membuat dan menyusun petunjuk teknis tentang Reproduksi ternak ;Halaman 68 dari 169 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/TPK / 2017/PN.Bdg> Membuat dan menyusun petunjuk teknis tentang Pakan ternak ; Membuat dan menyusun petunjuk teknis tentang pengembanganPlasmanutpah ;> Membuat dan menyusun petunjuk tekhnis tentang sarana dan prasana/ infrastruktur peternakan.Bahwa Desa Sidamulya Kec. Cisaga Kab.

Binti SOMAD (Alm),Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, semuanya sudahbenar dan tidak ada perubahan;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga saksi dihadapkan sebagaisaksi sehubungan masalah tentang terjadinya penyimpangan dalam PengelolaanAnggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(BPMPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 ;Bahwa tugas dan jabatan Saksi di BPMPD sebagai Kasubbag Perencanaan dansebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK

AGOESLI,Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dengan penyidik, keterangantersebut benar semuanya dan saksi tetap dengan keterangan tersebut tidak adaperubahan;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga saksi dihadapkan sebagaisaksi karena masalah tentang terjadinya penyimpangan dalam PengelolaanAnggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(BPMPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 ;Bahwa jabatan Saksi sebagai Kasubbag Perencanaan dan sebagai PejabatPelaksana Tekhnis

Mahadewi nilai Rp. 1.631.000.000,(satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) dan harga terkoreksinilai Rp. 1.631.000.000,(satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah),lalu metode kedua metode evaluasi administrasi meliputi Surat penawaran,jaminan penawaran, daftar kuantitas dan analisa harga satuan kemudiandari panitia Pokja menyimpulkan bahwa penyedia tersebut memenuhisyarat, selanjutnya panitia melakukan evaluasi tekhnis yang meliputi darimetode, jadwal, alat, spesifikasi, dan personil

KdiSaksi menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam pengadaantersebut adalah metode pemilinan langsung pasca kualifikasi denganpenyampaian 1 (satu) file, dengan evaluasi sistem gugur LPSE (LayananPengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Konawe Kepulauan.Dokumen lelang meliputi dari : HPS (Harga Perkiraan Sendiri), EE(ENGINER ESTIMATE) atau estimasi biaya, Spesifikasi Tekhnis, RKS(Rencana Kerja dan syaratsyarat kegiatan) BOQ (Bill Off Quantity) ataudaftar kuantitas harga sedangkan perolehan dokumen

Wahana Mulia Bersama harus dinyatakan gugur pada saatevaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV. Wahana MuliaBersama tetap dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama. Halini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun2010 tengan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Bahwa berdasarkan kesepakatan Ir. HARI SUDIARTO Bin H.SUBIYANTO dengan ZUNUS ROSYADI selaku Koordinator Pokja ULPKabupaten Banjarnegara dan terdakwa AGUS SUTIKNO selakuPPKom sebalumnya yang menyatakan CV.

Wahana Mulia Bersama harus dinyatakan gugur pada saatevaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV. Wahana MuliaBersama tetap dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama. Halini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Bahwa berdasarkan kesepakatan Ir. HARI SUDIARTO Bin H.SUBIYANTO dengan ZUNUS ROSYADI selaku Koordinator Pokja ULPKabupaten Banjarnegara dan terdakwa AGUS SUTIKNO selakuPPKom sebelumnya yang menyatakan CV.

Prosedur pengadaan belum mengacupada ketentuan antara lainpanitia belum membuat OE/ HPS,dokumen kontrak tidak lengkap,tidak didukung spesifikasi tekhnis,RKS dan Berita Acara PelaksanaanKegiatan dalam proses pengadaanbarang, jangka waktu pelaksanaanpekerjaan melampaui yang ditentukandalam kontrak;c.

Dalam melakukan pemeriksaandi UMMY Solok kami menemui orangyang berkepentingan yaitu Sdr.Fadzril yang mengakui dirinyasebagai Rektor UMMY pada waktu itu.Kemudian bersama tim, berdasarkanhasil pemeriksaan di UMMY Solok kamimenuangkannya dalam bentuk kertasdata audit yang ditandatangani olehKetua Tim, Pengendali Tekhnis dandiketahui dan disetujui olehSekretaris Pelaksana Kopertis yangpada waktu itu di jabat oleh Prof.Dr. Ir. H. Ujang Rusman, MS.

Kuantan Singingi, bahwa pekerjaandimulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, namundilokasi tersebut baru dikerjakan pada bulan September 2012, sehinggabaru selesai pada bulan Agustus 2018 ;Bahwa untuk laporan dari Tim Tekhnis kepada Kepala Dinas tidak ada yangada hanya laporan akhir dari masingmasing Kelompok Tanisaja sedangkanuntuk ke provinsi Saksi ada buatkan laporan bulanannya ;Bahwa masalah keterlambatan pekerjakan cetak sawah oleh Kelompok TaniPemuda Tani Sepakat* di lokasi

Kuantan Singingi, bahwa pekerjaandimulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, namundilokasi tersebut baru dikerjakan pada bulan September 2012, sehinggabaru selesai pada bulan Agustus 2013 ;Bahwa laporan dari Tim Tekhnis kepada Kepala Dinas tidak ada yang adahanya laporan akhir dari masingmasing Kelompok Tani saja sedangkanuntuk ke Provinsi ada dibuatkan laporan bulanannya ;Bahwa masalah keterlambatan pekerjakan cetak sawah oleh Kelompok TaniPemuda Tani Sepakat* di lokasi Desa Bandar

Kuantan Singingi yaitu Merencanakan, MengkoordinasikanMelaksanakan Perumusan Kebijakan Tekhnis, Membina, Mengawasi danmengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan Bidang TanamanPangan dan Holtikultura ; Bahwa Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) KepalaBidang, Tugas dan Tanggungjawab dari masingmasing pejabat strukturtersebut adalah sebagai berikut :> Sekretaris : Sdr. Drs.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);v Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);v Lembaran Kerja Individu Sekolah (LKIS); Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Triwulansebelumnya.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DanaBOS tahun anggaran 2011 dan Peraturan Mentri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 tentangPetunjuk Tekhnis

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);v Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);v Lembaran Kerja Individu Sekolah (LKIS);v Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Triwulansebelumnya.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DanaBOS tahun anggaran 2011 dan Peraturan Mentri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 tentangPetunjuk Tekhnis

Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.dengan Turut Tergugat , demikian sebagaimana ternyata dalam PerjanjianNomor : 2029/7.712.34 tanggal 17 September 2010 ;Bahwa, dalam pelaksanaan kontrak tersebut Turut Tergugat Ill selaku PNS dilingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kotamadya Jakarta Selatan telahditunjuk oleh Turut Tergugat sebagai atasan langsung Turut Tergugat lllsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), yang bertanggung jawabpada pengawasan operasional dan administrasi proyek ;

Bahwa obyek gugatan ini pada dasarnya bersumber dari adanya PerjanjianPembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan antara Penggugatdengan Turut Tergugat , demikian sebagaimana ternyata dalam PerjanjianNomor : 2029/7.712.34 tanggal 17 September 2010 ;Bahwa, dalam pelaksanaan kontrak tersebut Turut Tergugat Ill selaku PNS dilingkungan Dunas Peternakan dan Perikanan Kotamadya Jakarta Selatan telahditunjuk oleh Turut Tergugat sebagai atasan langsung Turut Tergugat Il1sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

mengetahui tentang RKAP;Bahwa untuk penentuan besaran volume target RKAP untuk KR KR tidakterlepas dari mekanisme RKAP;Bahwa pada sekitar bulan SeptemberOktober dari pusat Direktorat keuanganmenyuruh KRKR untuk menyampaikan RKAP tahun yang akan datang,angkaangka itu nanti akan dibahas di Raker untuk ditetapbkan mana yangdisepakati oleh KR dan Kantor Pusatdalam hal ini Direksi, nanti setelahdisepakatioleh SHS, angkaangka itu nanti akan dibawa ke pemegang saham,nanti di pemegang saham akan dilakukan rapat tekhnis

, dirapat tekhnis nantiangkaangka itu bisa juga bergerak kalau pemegang saham menganggapangkaangka itu dikatakan kurang menantang nanti setelah rapat tekhnisdiperoleh angka yang sudah disepakati dengan SHS maka akan dilakukan PraRUPS setelah Pra RUPS dan di Pra RUPS angakanya sudah pasti lalu diRUPS dan di RUPS itulah RKAP disahkan;Bahwa penentuan volume dan varietas atas jenis subsidi diketahui oleh saksiberasal dari hasil pembahasan antara kantor pusat dan daerah, di raker itulahyang dilakukan

SHS;Bahwa dalam oprasional saksi adalah penanggungjawab tekhnis;Bahwa tim verifikasi dibentuk untuk membentu PPK;BaalBahwa untuk pertanggungjawaban adalah Menteri dan secara fisik yangbertanggungjawab adalah PT.

Tenaga kerjaAsing yang bekerja sebagai ABK dengan perusahaan PBR danperusahaan negara Thailand berada pada direksi;Bahwa saksi menjelaskan dalam perjanjian kerja laut tenaga kerja asingyang bekerja sebagai ABK ada dijelaskan mengenai hakhak dari ABK;Halamani33dari219 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tul.Bahwa saksi menjelaskan dalam perjanjian kerja laut tersebut adadijelaskan hak terkait dengan gaji ABK asing akan tetapi secara tekhnissaksi tidak tahu;Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tekhnis

pembayaran gajiABK Asing;Bahwa saksi menjelaskan secara tekhnis hakhak ABK saksi tidak tahu;Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang membawamasuk tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan PBR ke negaraIndonesia tetapi yang jelas TKA asing tersebut dengan alat apungdimana TKA asing tersebut bekerja;Bahwa saksi tidak mengetahui lamanya perjalanan dari negara asalTKA sampai negara Indonesia di perusahaan PT.

PBR Benjina karena semuanya itu urusan direksi; Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sebagai komisarismelaksanakan kewenangan seperti melakukan pengawasan dan tidakmencampuri halhal yang bersifat tekhnis operasional perusahaan; Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi adalahmengawasi jalannya organisasi perusahaan yang harus berjalan sesuaidengan peraturan perundangundangan terutama ijinijinnya, tetapi tidakmengurusi langsung ijinijinnya tersebut; Bahwa saksi menjelaskan status perusahaan

Kaltara.Bahwa Tugas yang Saksi laksanakan secara tekhnis,bertanggung jawab terhadap operasional pelayanan sertifikasidan pengujian hasil laboratorium Kepala Seksi Tata Pelayanan diBalai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan HasilPerikanan Tarakan dan bertanggungjawab kepada BalaiKarantina Ikan Pengendalian Mutu) dan Keamanan HasilPerikanan Tarakan.Bahwa mengetahui pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019sekira pukul 21.00 Wita Saksi dihubungi oleh Pimpinan BKIPMBpk.

melaksanakan daftar ulang;c. pencabutan izin oleh Bupati.(2) Izin dicabut apabila :a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (Satu) tahunsejak izin dikeluarkan;b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasalpasal dalamPeraturan Daerah ini;Bahwa Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2a)Perda Kabupaten Bekasi No.09 Tahun 2007 tentang Izin PemanfaatanLimbah Non B3 yang Bernilai ekonomis mengatur tentang tekhnis