Ditemukan 633 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-06-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pkp
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
5119
  • RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, nafkah anak yang ditetapkan dalamsebuah putusan adalah nafkah di luar biaya pendidikan dan kesehatan.Artinya, Tergugat Rekonvensi wajid memenuhi kebutuhan biaya pendidikandan kesehatan, di luar nafkah yang ditetapkan pengadilan di atas;Menimbang, bahwa untuk menjaga agar nafkah anak tersebut tidakdefisit akibat merosotnya nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uangberedar yang mengakibatkan naiknya
Register : 27-08-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 277/Pid.B/2020/PN Sak
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
1.BUANA PUTRA SIBURIAN BIN MARKUS SIBURIAN ALIAS PUTRA
2.MIDUK PANGABEAN ALIAS MIDUK
3.DANI CAHYO SAPUTRA ALIAS DANI BIN WAGIRI
4.AHMAD DODY NAINGGOLAN ALIAS AHMAD
5.SUTIMAN ALIAS JAWA BIN SOMOWIYONO
4922
  • tidak diperbolehkanuntuk menjual minyak CPO yang dibawanya kepada orang lain, tidakdiperbolehkan untuk membongkar muatan CPO yang dibawanyaditempat lain selain tempat yang telah ditentukan oleh PKS Rohul SawitIndustri, tidak diperbolehkan untuk membuka, merusak atau menggantisegel dari Truk Tangki yang bermuatan CPO yang dibawanya selamamengangkut Minyak CPO tersebut, tidak diperbolehkan untuk mengantarmuatan CPOnya melebihi jangka waktu maksimal pengantaran 2 (dua)hari yang dapat mengakibatkan naiknya
Putus : 05-11-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1625 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 5 Nopember 2014 — Ir. HENRY JOHN CH. PEURU
10465 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pusungunaung adalah Pemohon KasasiII/Terdakwamenyatakan telah ditangkap atas perintah Gubernur Sarundajang.Namun setelah dilakukan tayang ulang di persidangan, ternyata tidak adakomentar seperti yang dituduhkan kedua saksi tersebut sebagai telahmemberikan keterangan palsu. sebagaimana telah diperiksa diPengadilan Negeri Jakarta Timur;Bahwa naiknya sangkaan rekayasa ke10, merupakan perbuatankriminalisasi berlanjut, di mana untuk yang ke10 ini, dilakukan sangatluar biasa biadabnya dengan melakukan
Register : 21-10-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 35/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 24 Februari 2022 — Penggugat:
MARIA DENISIA TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan
22688
  • sebagai berikut:a.Proses Pembelajaran mulai awal Tahun Pembelajaran, yang menjadidasar dalam penilaian antara lain absensi kehadiran, Ulangan harian,Ujian Tengah semester, Ujian Akhir Semester Pertama dan Kedua.b.Proses pengakumulasian nilai peserta didik oleh Wali Kelas adalahnilai yang dikumpulkan dari nilai Wali Kelas dan Guru Mata Pelajaranyang selanjutnya dibawa dalam rapat dewan Guru yang dipimpinoleh Kepala Satuan Pendidikan dalam hal ini dipimpin olehTERGUGAT.c.Proses penentuan naik/tidak naiknya
Register : 03-04-2013 — Putus : 24-06-2013 — Upload : 05-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 25/PDT/2013/PT JMB
Tanggal 24 Juni 2013 — Pembanding/Penggugat : PT. KARYA BUNGO PANTAI CERIA GROUP (KBPC)
Terbanding/Tergugat : Cq. WALIKOTA JAMBI
Terbanding/Tergugat : Cq. KEPALA KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA JAMBI
Terbanding/Tergugat : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA JAMBI
5246
  • hukumnyaperjanjian Kerja bangunan ini adalah perjanjian antara PenggunaBarang/Jasa (pemberi Kerja ) dengan penyedia Barang/Jasa ( PenerimaKerja ) sehingga secara harafiah Pengguna Barang/ Jasa menyediakanbahanbahan bangunannya sedangkan Penyedia Barang/Jasa adalahsebagai pelaksana untuk menyiapkan bangunan yang bahanbahannyadisiapkan oleh Pengguna Barang/Jasa tersebut, dengan demikian adalah74wajar apabila dalam masa Pelaksanaaan pekerjaan suatu bangunan apabilaterjadi Suatu keadaan memaksa yang mengakibatkan naiknya
Register : 19-05-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/TUN/2016
Tanggal 14 Juli 2016 — DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN VS IR. BIEN SUBIANTORO, MM., MBA;
207131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keahlian Penggugat dapat dipergunakanbagi dunia perbankan hal ini dapat diketahui dari meningkatnyapendapatan Bank BJB, naiknya nilai saham Bank BJB, turunnya risikogagal bayar (Non Performance Loan) dari debitor Bank BJB, serta halhalHalaman 29 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016positif lainnya. Selain itu Penggugat merupakan individu pada usia yangmasih produktif dalam bekerja ;c.
Register : 21-10-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 24 Februari 2022 — Penggugat:
YONATAN TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan
220149
  • Pembelajaran, yang menjadidasar dalam penilaian antara lain absensi kehadiran, Ulanganharian, Ujian Tengah semester, Ujian Akhir Semester Pertama danKedua.b.Proses pengakumulasian nilai peserta didik oleh Wali Kelas adalahnilai yang dikumpulkan dari nilai Wali Kelas dan Guru MataPelajaran yang selanjutnya dibawa dalam rapat dewan Guru yangdipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dalam hal ini dipimpin olehTERGUGAT.Halaman 53 dari 75 HalamanPutusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMDc.Proses penentuan naik/tidak naiknya
Register : 24-05-2018 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 258/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Olga Ch Jafar
2.Drs. Riyanda Taswar
3.Ir. Ambar Pratoto
4.Bintang Suryandaru Risakotta, ST
5.Armanto Joedono
6.Satrio Wibowo
7.Sihol Halomoan
8.Inne Augustina Singawiria
9.Chaeriyah
10.Hendra Ardiwinata, BSC
11.Elsie Priyantini Y.
12.Aa Auliasa Ariawan
Tergugat:
1.Tentara Nasional Indonesia C.q. Panglima TNI C.q Komandan Denma Mabes TNI
2.Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI
3.Menteri Pertahanan RI
4.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Dirjen Kekayaan Negara
5.Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat cq Direktorat Jendral Cipta Karya
208472
  • Naiknya NJOP atas bangunan akanPara Penggugat buktikan pada saat pembuktian.8. Bahwa jelas dan tegas rumah yang dihuni oleh Para Penggugat sampai saatini adalah milik Para Penggugat, hal ini dapat dibuktikan dengan :a. Adanya jual beli rumah di Komplek Hankam Slipi jalan Kenari G71RT.007 RW.002 Palmerah Jakarta Barat dari Ny.
    Naiknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan pada SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan BangunanPerdesaan Dan Perkotaan yang diterbitkan oleh Dinas PelayananPajak Provinsi DKI Jakarta disebabkan karena adanya perbaikan danperawatan bangunan yang dilakukan oleh suami/orang tua ParaPenggugat dengan sumber pembiayaannya berasal dari suami/orangtua Para Penggugat.9. KARAKTERISTIK RUMAH NEGARA :A.
Register : 07-04-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — M. H. PANJAITAN., DKK VS MENTERI PERINDUSTRIAN RI;
200119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak berubah.Dengan demikian, jelas bahwa naiknya jumlah produksi rokok harusdiimbangi dengan kenaikan jumlah konsumen rokok. Dengan kata lain,kebijakan Termohon yang meningkatkan batas produksi rokok melalui ObjekPermohonan adalah kebijakan yang secara aktif mendorong pula naiknyajumlah konsumen rokok dalam negeri.Selain itu, peningkatan jumlah konsumen dalam negeri sebagai sebuahkeniscayaan sangat dipengaruhi pada kebijakan pemerintah yang masihmengizinkan adanya iklan dan promosi rokok.
Register : 19-03-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 36/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 2 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat II : HENDRIK A. M TASSYAM Diwakili Oleh : DR.JMT. Simatupang, SH., MH., dan Jan Waliston Nababan SH
Pembanding/Penggugat I : YULIANA TIRAYOH Diwakili Oleh : DR.JMT. Simatupang, SH., MH., dan Jan Waliston Nababan SH
Terbanding/Tergugat II : PT. BALAI LELANG PRATAMA
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq,KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
Terbanding/Tergugat III : DEPARTEMEN KEUANGAN Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK PANIN Tbk, Cq.PT.BANK PANIN TBK., CABANG UTAMA GADING SERPONG
Terbanding/Tergugat VI : ROSE MARIA
Terbanding/Tergugat IV : PT. ERA GRAHA REALTY,Cq ERA STAR
Terbanding/Turut Tergugat : FREDERIK CV.TASSYAM
7736
  • & Rekansebagaimana tercantum dalam Surat Penilaian Nomor198/Rev1/ASM/LPSRPANIN/IV/2017 tanggal 10 April 2017 (T.114);Menimbang, bahwa akan tetapi sebelumnya telah dilakukan penilaian olehlembaga yang sama tertanggal 23 September 2015 (T.I8) atau rentangwaktu berjarak lebih kurang 19 (Sembilan belas bulan);Menimbang, bahwa dari 2 (dua) penilaian yang dilakukan oleh Kantor JasaPenilaian Publik Asmawi dan Rekan (T.18 dan T.I14) tersebut diketahui adaperubahan nilai pasar dan nilai likwidasi yaitu naiknya
Putus : 29-12-2014 — Upload : 01-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1227 K/PID/2014
Tanggal 29 Desember 2014 — DJUNAEDY SANTOSA
619562 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena dengan keterangan saksisaksi tersebuttelah menunjukan adanya kemungkinan kerugian yang dialami karenasejalan dengan naiknya harga tanah dari tahun 2010 hingga sampaitahun berjalan yaitu sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan NegeriMungkid;Disamping kerugian tersebut di atas, maka ada kerugian lain yaituhilangnya kepercayaan publik atau masyarakat terhadap aktaakta otentikdimaksud yaitu akta jual beli dalam perkara a quo;Hal. 58 dari 67 hal. Put.
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
222134
  • Ketidak seimbangan antara pasokan danpermintaan mencapai puncaknya pada pertengahan Maret 2013yang menyebabkan pelaku usaha memperoleh keuntungan yangtidak normal.6.1.32. berdasarkan faktafakta persidangan, Majelis berpendapatbahwa Importir berada dalam CornotCompetition yangmenekankan pada strategi penetapan kuantitas untuk meperolehkeuntungan tidak normal dengan cara mengatur pasokan yangtelah menyebabkan naiknya harga pada bulan Februari 2013;..Tentang Realisasi Import6.2.8.
    Terlebihlebih data yangdigunakan adalah tidak menunjukan Skala Nasional;Bahwa, Pemohon maupun Para Terlapor lainnya tidak mempunyaiKuasa atau Kekuatan untuk dapat mengatur pasokan agarharganya naik;Bahwa Termohon tidak dapat membuktikan Dengan Tegas DanNyata bahwa naiknya harga tersebut oleh karena pengaturanpasokan bawang putin oleh Pemohon dan terlapor lainnya,pertimbangan Termohon hanya mendasarkan pada asumsiasumsisaja;Bahwa, dalam putusan Pemohon pada halaman 275 disebutkanharga naik pada bulan
    Utree28.29.30.Bahwa, Termohon hanya mendasarkan pada teoriteori dan asumsiasumsi saja tidak berdasarkan fakta atau bukti yang secara tegas danmeyakinkan bahwa tudahnnya Pemohon mendapatkan keuntungan yangabnormal;Bahwa, Termohon tidak dapat membuktikan Dengan Tegas Dan Nyatabahwa naiknya harga tersebut oleh karena pengaturan pasokan bawangputin oleh Pemohon dan terlapor lainnya, pertimbangan TermohonHanya mendasarkan pada asumsi asumsi Saja, terlebihlebin Pemohontidak melakukan Perpanjangan SPI dan
    Dan terbukti Termohon tidak pernah membuktikan adanyaKesepakatan/Kerjasama dari Para Terlapor, khusus Pemohon denganPara Terlapor lainnya untuk mengatur pasokan Bawang Putih;Bahwa Termohon tidak dapat membuktikan Dengan Tegas Dan Nyatabahwa naiknya harga tersebut oleh karena pengaturan pasokanbawang putin oleh Pemohon dan terlapor lainnya, pertimbanganTermohon hanya mendasarkan pada asumsiasumsi saja;Bahwa, sedangkan diketahui pasokan bawang putin atau importasibawang putih telah diatur sebelumnya
    Andi Fahmi Lubis (berkesesuain dengan Ahli Ekonomilain yang diajukan) memberikan keterangan sebagai berikut :e Harus ada pembuktian bahwa penurunan kuantitas/jumlahmenjadikan harga naik karena naiknya harga dipasar karenaberbagai sebab bukan hanya karena kuantitas/jumlah saja?
Register : 23-01-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 12/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juli 2015 — Sutarmi,Suharni, dkk;EXECUTIVEVICE PPE..S..I..D..E..N..T D..A..E..R..A..H O..P..E..R..A..S..I 1 JAKARTA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
4926
  • Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penentuantarif sewa sebagaimana dimaksud juga didasarkan pada Nilai Jual ObjekPajak (NJOP), oleh karenanya maka dalam hal terjadi kenaikan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) maka mengakibatkan naiknya tarif sewasebagaimana dimaksud ;Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, jelas terlihat bahwa PT Kereta ApiIndonesia (Persero) telah melaksanakan Asas Umum Pemerintahan YangBaik dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good CorporateGovernance ), dimana PT Kereta
Register : 19-01-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
1.DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau
2.PD KEP SPSI Kepulauan Riau
Tergugat:
Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
Intervensi:
RAFKI RS, SE., MM
268130
  • ambil dari Badan PusatStatistik Kota Batam, pertumbuhan ekonomi diambil dari BPS;Bahwa alur terbitnya objek sengketa, setelah rapat dilakukan DewanPengupahan Kota Batam merekomendasikan ke Walikota dan Walikotake Gubernur;Bahwa seharusnya dijelaskan berapa besaran UMK yang dinaikkan,sebelum PP 78 tahun 2015 memang seperti itu besarannya, tapi setelahada PP 78 tahun 2015 pemerintah telah menetapkan aturan menjadibaku di dalam PP /78 itu sendiri, Jadi kami tidak menemukansebenarnya aturannya itu naiknya
Putus : 15-03-2012 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 62/Pdt.G/2011/PN.Dpk.
Tanggal 15 Maret 2012 —
11577
  • ,Bahwa kalaupun Tergugat sejak awal memperhatikan setiap keluhanPenggugat yang salah satunya rendahnya tegangan listrik yang berakibatturun naiknya tegangan, maka Penggugat tidaklah mengalami kerugiansedemikian besar.
Register : 22-05-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pkl
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
PRABOWO SETYO AJI, SH
Terdakwa:
AHMAD TSAURI Bin MUMUS
589
  • Adanya tambahan utang sebesar Rp. 46 juta, disebabkan naiknya harga saat audit yang lebih tinggi dibanding harga yangdiberikan pada saat transaksi;Ketiga, tidak ada aturan atau kesepakatan tertulis, semua termasuk perubahan harga, sistem retur, sistem pembayaran dilakukan secara lisan, secarainformal, sehingga Terdakwa merasa banyak aturan baru yang bahkan barukami dengar di persidangan sehingga hal tersebut merugikan saya;Keempat, hampir semua karyawan Faaro multi job, seperti Seorang pegawainegeri
Putus : 30-04-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2434 K/Pdt/2011
Tanggal 30 April 2012 — 1. SYAFNIL, S.Pd.I., DKK VS 1. SUKRAWARDI
10384 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artinya secara yuridis faktual apa yang ada pada Gugatan asaladalah merupakan pihak dalam Gugatan Intervensi tersebut tanpaterkecuali;Sebagai contoh kongkrit dan simple Gugatan asal adalah sebuah kapalyang sedang berlayar di tengah lautan tibatiba masuk/naik sekoci yangbermuatan orang, maka dengan naiknya sekoci dan muatannya, maka apayang ada pada kapal tidak berkurang dengan kata lain tidak ada yang turunatau dibuang;Bahwa setelah sekoci dan muatannya naik ada permintaan supaya kapalkembali ke
Register : 31-01-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 118/Pid.B/2019/PN Smr
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
CHENDI WULANSARI, SH.MH
Terdakwa:
1.SUNARYO Als RIYO Bin SAID
2.ARYA WIRANATA Als NATA Bin SUKRAN
399
  • saksi buat kepada Penggugat 1 ada yang saksiantar/oawa langsung ke rumah Penggugat di Surabaya setiap kali saksipulang ke Malang, karena tidak bertemu dengan Penggugat 1 laporkantersebut saksi titipbkan melalui pembantunya ;Bahwa selain itu Tergugat juga membuat laporan yang isinya sama denganyang saksi buat ;Bahwa saksi tidak paham terkait hal teknis yang berhubungan denganpengelolaan sarang burung walet ;Bahwa benar dalam laporan yang saksi buat tidak ada ditegaskan mengenaimasalah turun atau naiknya
Putus : 27-10-2016 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 916 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) VS 1. PT PELABUHAN INDONESIA II (Persero), DKK
16479 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan tidak sesuainya penerapan satuan ukur tarif GLC,sesuai Pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentangjenis, struktur, dan golongan tarif jasa pelaobuhan, dan tidakdilaporkannya tarif tersebut kepada Menteri oleh Para TermohonKasasi merupakan perbuatan yang melawan hukum;Padahal secara nyata ketiga hal tersebut merupakan rangkuman dariuraian akibat yang lebih luas, seperti: Ancaman ataupun' sanksi nyata bagi kapal yang menolakmenggunakan GLC; Naiknya biaya/cost bagi kapal
Putus : 30-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1324 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — Pemohon Kasasi II: TERDAKWA/MUHAMMAD ALI, S.T ; Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
136102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • puluhsatu miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratuslima puluh satu rupiah) lalu. diubah dengan negosiasi menjadi EUR36,126,369.00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratusenam puluh sembilan euro) termasuk PPN 10% atau setara denganRp431.354.264.000,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluhempat juta dua ratus enam puluh empat rupiah) (kurs tengah BI tanggal 13Februari 2012 sebesar EUR1 = Rp 11.940, 15).Dengan adanya turun naiknya
    puluhsatu miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratuslima puluh satu rupiah) lalu. diubah dengan negosiasi menjadi EUR36,126,369.00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratusenam puluh sembilan euro) termasuk PPN 10% atau setara denganRp431.354.264.000,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluhempat juta dua ratus enam puluh empat rupiah) (kurs tengah BI Tanggal 13Februari 2012 sebesar EUR1 = Rp 11.940, 15);Dengan adanya turun naiknya