Ditemukan 580 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-04-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 57/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 12 Mei 2016 — EKA TAUFIK SYAH PUTERA ; Laki-laki, pekerjaan Direktur Utama PT. Geo Link Nusantara, beralamat di Jln. Bangka Raya 42, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Tim Penasihat Hukum / kuasa hukumnya Rizal TH., SH.,MH, IRSYAD NOER, SH, DEDDY SOELISTIJONO, SH, ARIESANTO EN., SH., WAHYU ADI TRIPRAYOGO, SH. dan UGI HIKMAT SUGIA, SH. Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Advocat/ Pengacara RIZT LAW FIRM, di Sudirman Park, Tower A Lantai 29 Nomor 29 AD dan Tower B lantai 3 Nomor 3BB Jln. KH Mas Mansyur Kav 35 Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Maret 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai : -------------------------------------------------- PEMOHON ;
328166
  • Mardjono due process of law sekurangnya memuattiga hal dasar, yaitu:o Negara berdasarkan hukum (asas legalitas)o Asas persamaan di depan hukumo Asas praduga tak bersalahOleh karena itu Due Process of Law sebenarnya telah diadopsi dalam Pasal1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (5) UUD 1945,seperti yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUUX1/2013 tertanggal 6 Maret 2014.3.
Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;
Cessie
674013660
  • Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa  menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]
  • Henk Joseph Snijders Mardjono ReksodiputroPelaksana Penelitian: Yayasan Lembaga Bantuan Binziad KadafiHukum Indonesia (YLBHI)Peneliti: A Patra M ZenTabrani AbbyCarolina S MarthaHP PanggabeanYanti FristikawatiFritz Edward SiregarHarjo WinotoFisella Mutiara A.L.TobingDilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetak, fotokopi,mikrofilm, VCD, CDROM, dan rekaman suara) tanpa izin tertulis dari Penerbit.Sanksi Pelanggaran Pasal 72UndangUndang Nomor
Register : 09-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 555/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 10 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : TOHIR SUTANTO
Terbanding/Tergugat IV : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : FIREWORKS VENTURE LTD
Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
Terbanding/Tergugat I : PT. PROFINDO INTERNASIONAL SECURITIES D.h. PT. MILENIUM ATLANTIC SECURITIES
209130
  • RUDY MARDJONO,S.H.3. RIZKY DWI CAHYO PUTRO,S.H.Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, baik sendirisendiri maupun bersamasama, pada kantor BOYAMINSAIMAN LAW FIRM di Jalan Budi Swadaya No.133 RT 002RW.004 Kemanggisan Kebon Jeruk Jakarta Barat;4. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Cq.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diGedung Juanda Jalan Dr.
Register : 03-07-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 16-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — MOEDJIJONO, DKK VS PEMERINTAH RI CQ. PRESIDEN RI;
162195 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebelah Barat: Rmh Mardjono;d. Sebelah Selatan: Jalan Surtikanti Ry;Bahwa Edy Prayitno adalah Warga Negara Indonesia yang secara turuntemurun sejak tahun 1955 sampai sekarang telah nyatanyata menguasaidan menggunakan secara sah atas tanah Negara bebas bekas milikPerusahaan Kereta Api Belanda seluas +276 M?
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
672710875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Menurut Mardjono Reksodiputro,perampasan aset dapat dilakukan dalam tiga cara, yaitu:a. Perampasan pidana. Perampasan ini telah umum dikenal dalam bentuk penyitaan atasbarang tertentu dan apabila ternyata barang tersebut adalah alat yang digunakanterdakwa untuk melakukan kejahatan, maka dengan putusan pidana yang berkekuatanhukum tetap barang itu disita untuk negara.b. Perampasan administrasi.
Register : 14-12-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 09-03-2016
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm
Tanggal 4 Februari 2016 — - DANIEL CASTILLIO sebagai TERDAKWA
470181
  • ELGARYRESOURCES INDONESIA, sebagai suatu korporasi adalah pihak yang patutdan layak bertanggungjawab dalam peristiwa aquo. menurut MardjonoReksodiputro ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindakpidana korporasi, yaitu pertama tentang perbuatan pengurus yang harusdikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan yang kedua tentangkesalahan pada korporasi, menurut Mardjono Reksodiputro hal yang pertamauntuk dapat dikonstruksikan suatu perobuatan pengurus adalah juga perbuatankorporasi
Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;
Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian
755921783
  • Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1.    kebatalan ... [Selengkapnya]
  • Jaap Hijma Mardjono ReksodiputroPelaksana Penelitian: Komisi Hukum Nasional (KHN) Binziad KadafiPeneliti: Frans Hendra Winarta Fritz Edward SiregarAF. Elly ErawatyMujahid A. LatiefT. Rifqy ThantawiM.
Putus : 24-10-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 24 Oktober 2013 — NETTY HERAWATY BINTI SUDARSONO
7625
  • AGUS BAMBANG SURYADANA, SE Msi Bin MARDJONO Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ; Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Korupsi di PD BKKPaninggaran Kab. Pekalongan ; Bahwa jabatan saksi di Pemkab Pekalongan adalah sebagai kepala bagianperekonomian sejak tanggal 09 Agustus 2008 dan hubungan saksi denganPD BPR/BKK adalah selaku ketua badan pembina PD BPR BKK / BKK SeKab.
Putus : 14-06-2010 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 57/Pid.B/2010/PN.Mgl
Tanggal 14 Juni 2010 — KIAGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE,MH bin KIAGUS AHMAD AMIN.
7370
  • Achmad Sudarto, M.si Bin Mardjono telah terbukti secara sah danmeyakinkan/beyond a reasonable doubt bersalah melakukan Dakwaan Subsidair yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;w Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur dalam Dakwaan Subsidair telahterpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ir.
    Achmad Sudarto,M.si Bin Mardjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi ; ~ Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irahirah DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan dihubungkandengan UndangUndang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UndangUndang Nomor 48Tahun 2009) yang menganut Azas peradilan bebas, maka dalam ketentuanketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana UndangUndangmenunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan
Register : 25-03-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plk
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat:
ADJI ASMAN SAMUDIN
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Negara R.I.
2.Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
4.Kepala Kantor BEA dan CUKAI Kota Palangkla Raya
14340
  • Tanahtersebut dahulunya berbatasan : sebelah kiri, Kanan dan belakang dengantanah milik Tuwai Umar juga dan depan dengan jalan Diponegoro, sekarangHalaman 104 dari 125 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN PIkini dibagian belakang dengan tanah Mardjono. Saksi tinggal diatas tanahsengketa karena disuruh Adji Asman Samudin namun tetap membayar sewakepada paman saksi. Bahwa alm.
Putus : 25-07-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 25 Juli 2016 — SIROJUL MUNIR bin NURCHOLIS
9029
  • Seingat saksi Terdakwa SIROJUL MUNIRdalam mengantar solar ke rumah saksi tersebut menggunakan jerigenwarna biru.Tanggapan Terdakwa : Terdakwa tidak keberatan;Saksi RUDISISWANTO , S Sos Bin SUGENG MARDJONO ( Alm).Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keteranganyang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAPPenyidik yang ditandatangani oleh saksi;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SIROJUL MUNIR dan tidak adahubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa saksi menjadi Pegawai
Putus : 25-08-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947 K/PDT/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — I. CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, II. 1. ASIAN CREDIT HEDGE FUND, dkk., III. 1. UBS LIMITED, dk. IV. 1.HONG KONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, dk. VS 1. DICK HERMANTO ENDRO, dkk. dan 1. SURYAINTI PERMATA TBK., dkk.
305247 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan BandingNomor94, dimana kesalahan tersebut mencakup memberikan pertimbanganyang tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, maka hal tersebutharuslah dianggap sebagai penilaian yuridis;Bahwa menurut hukum, suatu putusan pengadilan yang dibuat berdasarkanpertimbangan hukum yang tidak lengkap atau cukup (onvoldoendegemotiveerd) haruslah dibatalkan, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensitetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 dalam perkara Mardjono
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
610531538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Alex Geert Castermans Mardjono ReksodiputroPelaksana Penelitian: Pusat Kajian Hukum Binziad KadafiUniversitas Esa Unggul Fritz Edward SiregarPeneliti: Wasis SusetioNur HayatiEl Roy Simon Hutagalung Gede HartadiHenry AriantoNugraha AbdulkadirErrival HartomDhoni YusraD.
Register : 30-01-2012 — Putus : 18-07-2012 — Upload : 08-08-2012
Putusan PTUN MEDAN Nomor 03/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 18 Juli 2012 — SARTANA TAMBUNAN,DKK : LURAH KELURAHAN PULO BRAYAN BENGKEL MEDAN
11850
  • Mardjono luas tanah lebih kurang : 232,50 m24.23. Sadali luas tanah lebih kurang : 2.650 m2454.24. M. Yusuf luas tanah lebih kurang : 115,50 m24.25. Tadim Harahap luas tanah lebih kurang : 400 m24.26. M.Turnip luas tanah lebih kurang : 3.250 m2woe n ene ene ne nen +TOTAL luas tanah lebih kurang : 66.286,80 m25.
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
811927334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • Jaap Hijma Mardjono ReksodiputroPelaksana Penelitian: Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Binziad KadafiOtonomi DaerahFritz Edward SiregarUniversitas Gadjah MadaHarjo WinotoFisella Mutiara A.L.TobingPeneliti: Nurhasan IsmailAminotoSiti Ismijati JenieAntari Innaka TuringsihAndi Sandi Ant T.T.Ari HernawanIrna NurhayatiVeri AntoniSaida Rosdiana S.H.Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetak, fotokopi, mikrofilm, VCD, CDROM, dan rekaman suara
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
47814447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • Anthonie Jongobloed Mardjono ReksodiputroPelaksana Penelitian: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Binziad Kadafi(PSHK)Fritz Edward SiregarPeneliti: Eryanto NugrohoHarun NgnatungAria SuyudiKartika SaraswatiAnfidja Mauli PulunganImam NasimaRizky ArgamaFajri NursyamsiDisriani LatifahCucu AsmawatiLin SaphirtyRanditya Eko AdhitamaHarjo WinotoFisella Mutiara A.L.TobingDilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetak, fotokopi, mikrofilm, VCD, CDROM,
Register : 03-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.RUDI DWI PRASTYONO, SH.MH
2.SIMA SIMSON,SE.SH
3.SANDY SEPTI MURHANTA HIDAYAT SH.,MH
Terdakwa:
SOMANTRI Bin SUKIWAN
21759
  • ;Bahwa dari rumusan di atas, terlihat bahwa dalam pertanggungjawabanpidana ada hal yang penting untuk dibuktikan yaitu adalah adanyakesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana,dengan demikian dalam konteks diterimanya korporasi sebagai subjekhukum dalam hukum pidana yang menurut Mardjono Reskodipuromerupakan perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindakpidana (dader).
Putus : 21-09-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK /2015/PN/Smg
Tanggal 21 September 2015 — SRI RAHAYU
10524
  • Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kasir untuk BKM TlogoMakmur sejak tahun 2011 dan setiap bulannya terdakwamenerima gaji yang diambilkan dari keuntungan BKM TlogoMamur dan terdakwa bekerja;e Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini, terdakwa belummengembalikan uang BKM Tlogomakmur yang telahdipergunakan oleh terdakwa.Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;10.Saksi Ir.MARYONO bin MARDJONO .didepan persidangan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menerangkan
Register : 14-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
Mindaryu Partini, SH
Terdakwa:
SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL
18651
  • Saksi Setyo Budi Triyarso Anak Yohanes Mardjono, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksiberikan dihadapan Penyidik semua benar ;Bahwa tahun 2012 itu saksi sebagai marketing PT. REZA MITRA UTAMAyang merupakan perusahaan subdistributor yang memberikan Informasiharga alat kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kota Pontianak;Bahwa PT.
Putus : 23-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 Februari 2015 — M. AKIL MOCHTAR
18181639 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pencucian uang memang merupakankejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim antipencucian uang di hampir seluruh Negara menempatkan pencucian uangsebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalamhal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang.506Barda Nawawi den Mardjono Reksodiputro mencontohkan Pasal 480KUHP tentang tindak pidana penadahan sebagai analogi dari tindak pidanapencucian uang.