Ditemukan 580 data
328 — 166
Mardjono due process of law sekurangnya memuattiga hal dasar, yaitu:o Negara berdasarkan hukum (asas legalitas)o Asas persamaan di depan hukumo Asas praduga tak bersalahOleh karena itu Due Process of Law sebenarnya telah diadopsi dalam Pasal1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (5) UUD 1945,seperti yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUUX1/2013 tertanggal 6 Maret 2014.3.
- Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]
Henk Joseph Snijders Mardjono ReksodiputroPelaksana Penelitian: Yayasan Lembaga Bantuan Binziad KadafiHukum Indonesia (YLBHI)Peneliti: A Patra M ZenTabrani AbbyCarolina S MarthaHP PanggabeanYanti FristikawatiFritz Edward SiregarHarjo WinotoFisella Mutiara A.L.TobingDilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetak, fotokopi,mikrofilm, VCD, CDROM, dan rekaman suara) tanpa izin tertulis dari Penerbit.Sanksi Pelanggaran Pasal 72UndangUndang Nomor
Terbanding/Tergugat IV : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : FIREWORKS VENTURE LTD
Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
Terbanding/Tergugat I : PT. PROFINDO INTERNASIONAL SECURITIES D.h. PT. MILENIUM ATLANTIC SECURITIES
209 — 130
RUDY MARDJONO,S.H.3. RIZKY DWI CAHYO PUTRO,S.H.Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, baik sendirisendiri maupun bersamasama, pada kantor BOYAMINSAIMAN LAW FIRM di Jalan Budi Swadaya No.133 RT 002RW.004 Kemanggisan Kebon Jeruk Jakarta Barat;4. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Cq.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diGedung Juanda Jalan Dr.
162 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebelah Barat: Rmh Mardjono;d. Sebelah Selatan: Jalan Surtikanti Ry;Bahwa Edy Prayitno adalah Warga Negara Indonesia yang secara turuntemurun sejak tahun 1955 sampai sekarang telah nyatanyata menguasaidan menggunakan secara sah atas tanah Negara bebas bekas milikPerusahaan Kereta Api Belanda seluas +276 M?
- Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
Menurut Mardjono Reksodiputro,perampasan aset dapat dilakukan dalam tiga cara, yaitu:a. Perampasan pidana. Perampasan ini telah umum dikenal dalam bentuk penyitaan atasbarang tertentu dan apabila ternyata barang tersebut adalah alat yang digunakanterdakwa untuk melakukan kejahatan, maka dengan putusan pidana yang berkekuatanhukum tetap barang itu disita untuk negara.b. Perampasan administrasi.
470 — 181
ELGARYRESOURCES INDONESIA, sebagai suatu korporasi adalah pihak yang patutdan layak bertanggungjawab dalam peristiwa aquo. menurut MardjonoReksodiputro ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindakpidana korporasi, yaitu pertama tentang perbuatan pengurus yang harusdikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan yang kedua tentangkesalahan pada korporasi, menurut Mardjono Reksodiputro hal yang pertamauntuk dapat dikonstruksikan suatu perobuatan pengurus adalah juga perbuatankorporasi
- Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]
Jaap Hijma Mardjono ReksodiputroPelaksana Penelitian: Komisi Hukum Nasional (KHN) Binziad KadafiPeneliti: Frans Hendra Winarta Fritz Edward SiregarAF. Elly ErawatyMujahid A. LatiefT. Rifqy ThantawiM.
76 — 25
AGUS BAMBANG SURYADANA, SE Msi Bin MARDJONO Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ; Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Korupsi di PD BKKPaninggaran Kab. Pekalongan ; Bahwa jabatan saksi di Pemkab Pekalongan adalah sebagai kepala bagianperekonomian sejak tanggal 09 Agustus 2008 dan hubungan saksi denganPD BPR/BKK adalah selaku ketua badan pembina PD BPR BKK / BKK SeKab.
73 — 70
Achmad Sudarto, M.si Bin Mardjono telah terbukti secara sah danmeyakinkan/beyond a reasonable doubt bersalah melakukan Dakwaan Subsidair yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;w Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur dalam Dakwaan Subsidair telahterpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ir.
Achmad Sudarto,M.si Bin Mardjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi ; ~ Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irahirah DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan dihubungkandengan UndangUndang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UndangUndang Nomor 48Tahun 2009) yang menganut Azas peradilan bebas, maka dalam ketentuanketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana UndangUndangmenunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan
ADJI ASMAN SAMUDIN
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Negara R.I.
2.Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
4.Kepala Kantor BEA dan CUKAI Kota Palangkla Raya
143 — 40
Tanahtersebut dahulunya berbatasan : sebelah kiri, Kanan dan belakang dengantanah milik Tuwai Umar juga dan depan dengan jalan Diponegoro, sekarangHalaman 104 dari 125 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN PIkini dibagian belakang dengan tanah Mardjono. Saksi tinggal diatas tanahsengketa karena disuruh Adji Asman Samudin namun tetap membayar sewakepada paman saksi. Bahwa alm.
90 — 29
Seingat saksi Terdakwa SIROJUL MUNIRdalam mengantar solar ke rumah saksi tersebut menggunakan jerigenwarna biru.Tanggapan Terdakwa : Terdakwa tidak keberatan;Saksi RUDISISWANTO , S Sos Bin SUGENG MARDJONO ( Alm).Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keteranganyang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAPPenyidik yang ditandatangani oleh saksi;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SIROJUL MUNIR dan tidak adahubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa saksi menjadi Pegawai
305 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan BandingNomor94, dimana kesalahan tersebut mencakup memberikan pertimbanganyang tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, maka hal tersebutharuslah dianggap sebagai penilaian yuridis;Bahwa menurut hukum, suatu putusan pengadilan yang dibuat berdasarkanpertimbangan hukum yang tidak lengkap atau cukup (onvoldoendegemotiveerd) haruslah dibatalkan, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensitetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 dalam perkara Mardjono
- 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
Alex Geert Castermans Mardjono ReksodiputroPelaksana Penelitian: Pusat Kajian Hukum Binziad KadafiUniversitas Esa Unggul Fritz Edward SiregarPeneliti: Wasis SusetioNur HayatiEl Roy Simon Hutagalung Gede HartadiHenry AriantoNugraha AbdulkadirErrival HartomDhoni YusraD.
118 — 50
Mardjono luas tanah lebih kurang : 232,50 m24.23. Sadali luas tanah lebih kurang : 2.650 m2454.24. M. Yusuf luas tanah lebih kurang : 115,50 m24.25. Tadim Harahap luas tanah lebih kurang : 400 m24.26. M.Turnip luas tanah lebih kurang : 3.250 m2woe n ene ene ne nen +TOTAL luas tanah lebih kurang : 66.286,80 m25.
- adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
Jaap Hijma Mardjono ReksodiputroPelaksana Penelitian: Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Binziad KadafiOtonomi DaerahFritz Edward SiregarUniversitas Gadjah MadaHarjo WinotoFisella Mutiara A.L.TobingPeneliti: Nurhasan IsmailAminotoSiti Ismijati JenieAntari Innaka TuringsihAndi Sandi Ant T.T.Ari HernawanIrna NurhayatiVeri AntoniSaida Rosdiana S.H.Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetak, fotokopi, mikrofilm, VCD, CDROM, dan rekaman suara
- Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
Anthonie Jongobloed Mardjono ReksodiputroPelaksana Penelitian: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Binziad Kadafi(PSHK)Fritz Edward SiregarPeneliti: Eryanto NugrohoHarun NgnatungAria SuyudiKartika SaraswatiAnfidja Mauli PulunganImam NasimaRizky ArgamaFajri NursyamsiDisriani LatifahCucu AsmawatiLin SaphirtyRanditya Eko AdhitamaHarjo WinotoFisella Mutiara A.L.TobingDilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetak, fotokopi, mikrofilm, VCD, CDROM,
1.RUDI DWI PRASTYONO, SH.MH
2.SIMA SIMSON,SE.SH
3.SANDY SEPTI MURHANTA HIDAYAT SH.,MH
Terdakwa:
SOMANTRI Bin SUKIWAN
217 — 59
;Bahwa dari rumusan di atas, terlihat bahwa dalam pertanggungjawabanpidana ada hal yang penting untuk dibuktikan yaitu adalah adanyakesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana,dengan demikian dalam konteks diterimanya korporasi sebagai subjekhukum dalam hukum pidana yang menurut Mardjono Reskodipuromerupakan perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindakpidana (dader).
105 — 24
Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kasir untuk BKM TlogoMakmur sejak tahun 2011 dan setiap bulannya terdakwamenerima gaji yang diambilkan dari keuntungan BKM TlogoMamur dan terdakwa bekerja;e Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini, terdakwa belummengembalikan uang BKM Tlogomakmur yang telahdipergunakan oleh terdakwa.Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;10.Saksi Ir.MARYONO bin MARDJONO .didepan persidangan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menerangkan
Mindaryu Partini, SH
Terdakwa:
SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL
186 — 51
Saksi Setyo Budi Triyarso Anak Yohanes Mardjono, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksiberikan dihadapan Penyidik semua benar ;Bahwa tahun 2012 itu saksi sebagai marketing PT. REZA MITRA UTAMAyang merupakan perusahaan subdistributor yang memberikan Informasiharga alat kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kota Pontianak;Bahwa PT.
1818 — 1639 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pencucian uang memang merupakankejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim antipencucian uang di hampir seluruh Negara menempatkan pencucian uangsebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalamhal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang.506Barda Nawawi den Mardjono Reksodiputro mencontohkan Pasal 480KUHP tentang tindak pidana penadahan sebagai analogi dari tindak pidanapencucian uang.