Ditemukan 6291 data
Terbanding/Terdakwa I : Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H.WIWIN WINARDI
Terbanding/Terdakwa II : ENUNG KURNIAWAN, S.IP bin PATMA
Terbanding/Terdakwa III : Drs. DODIK VEVANTO bin SRIJANTO
263 — 170
Simpang Jaya Dua tentang Pengelolaan Pupuk Organik di Kota Bekasi;
1 (satu) bundel copy dokumen Akta RUPS PT. Simpang Jaya Abadi beserta lampiran (data-data/Identitas/Kartu Keluarga H.Simpang Jaya Dua tentangPengelolaan Pupuk Organik di Kota Bekasi;1 (satu) bundel copy dokumen Akta RUPS PT. Simpang JayaAbadi beserta lampiran (datadata/Identitas/Kartu Keluarga H.Didi Supriadi);1 (Satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor001/I/BKS/2009 tentang Usaha Produksi Pupuk Organik Cair danBokashi Grabuk di peternakan Sapi Subang;1 (Satu) Map Stakeholder berisi dokumen Andibaso Sidrap;1 (Satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT.
Simpang Jaya Dua tentang PengelolaanPupuk Organik di Kota Bekasi;1 (satu) bundel copy dokumen Akta RUPS PT. Simpang Jaya Abadibeserta lampiran (datadata/Identitas/Kartu Keluarga H. Didi Supriadi);1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor :001/I/BKS/2009 tentang Usaha Produksi Pupuk Organik Cair danBokashi Grabuk di peternakan Sapi Subang;1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Andibaso Sidrap;1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT.
Simpang Jaya Dua tentang PengelolaanPupuk Organik di Kota Bekasi;1 (satu) bundel copy dokumen Akta RUPS PT. Simpang Jaya Abadibeserta lampiran (datadata/Identitas/Kartu Keluarga H. Didi Supriadi);1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor :001/I/BKS/2009 tentang Usaha Produksi Pupuk Organik Cair danBokashi Grabuk di peternakan Sapi Subang;1 (Satu) Map Stakeholder berisi dokumen Andibaso Sidrap;1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT.
PT CITRA LAMPIA MANDIRI
Tergugat:
1.PT DAMAI ABADI SAMUDRA
2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (âÂÂBANIâÂÂ)
363 — 271
Namun Pemohon tidakmelaksanakankewajibannya dengan iktikadbaik, yaitu: a) Belummemiliki keseluruhan lisensi dan persetujuan Pemerintah berupa 1IzinPembangunandanPengoperasianTerminal KhususdanIzinLingkungan; b) Gagal menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang menyetujui penunjukanTermohon sebagaiOperator, sehingga salah satu Pemegang Saham Pemohon, yaitu Ir.Isrullah Achmad melakukangangguan dan kekacauan di areapertambangan berupa demonstrasi, menutup atau memblokade jalandi area pertambangan
Damai AbadiSamudra, jika RUPS belum dapat diselenggarakan. Bukti T.K;Halaman 227 dari 246 Putusan Nomor 427/PatSusArbt/2021/PN. Jkt. Sel664.665.666.667.668.669.670.671.672.673.674.675.676.Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Down Payment tanggal 27 September2017 dari PT Citra Lampia Mandiri kepada PT Damai Abadi Samudra. Bukti T.IL1;Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Down Payment tanggal 28 September2017 dari PT Citra Lampia Mandiri kepada PT Damai Abadi Samudra.
195 — 75
Beruangmas PerkasaDi Desa Cisaat Kecamatan Ciater Kabupaten Subang hariKamis tanggal 11 Februari tahun 2016. 157.1 (satu) bundel dokumen copy legalisir berupa Surat DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia RI Nomor: AHUAH.01.030140636tanggal 29 Mei 2017, Perihal: Penerimaan PemberintahuanPerubahan Data Perseroan PT INTI SARANA SUKSES danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar BiasaPerseroan Terbatas PT INT SARANA SUKSES Nomor: 36tanggal 15 Mei 2017. 158.1 (satu
Beruangmas Perkasa Di Desa CisaatKecamatan Ciater Kabupaten Subang hari Kamis tanggal 11Februari tahun 2016. 157.1 (satu) bundel dokumen copy legalisir berupa Surat DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor: AHUAH.01.030140636 tanggal 29 Mei2017, Perihal: Penerimaan Pemberintahuan Perubahan DataPerseroan PT INTI SARANA SUKSES dan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas PT INT SARANASUKSES Nomor: 36 tanggal 15 Mei 2017. 158.1 (
470 — 1868 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suwir Laut bukan merupakan Pengurusataupun pihak yang mewakili 14 perusahaan yang tergabung dalamAAG dalam perkara ini.Pasal 1 angka 2 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmengatur Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 3007 mengatur Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan
179 — 60
persidanganyang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa benar saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan keahliannyadalam didepan persidangan; Bahwa terhadap perusahaan atau badan usaha yang sudah go public dalamhal ini adalah dengan menjual sahamnya kepada masyarakat, maka hanyapemegang saham saja yang bisa ikut campur tangan dalam pengelolaanperusahaan; Bahwa lembag tertinggi dalam suatu perseroan adalah dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS
dalam teknisdari Menteri Keuangan dikuasakan kepada Menteri BUMN sebagai wakilPemerintah yang mewakili pemegang saham pada PT.Persero tersebut ; Bahwa kalau pemegang sahamnya 60 % adalah Negara dan 40 %pemegang saham dimiliki public maka posisi pemerintah sebagaipemegang saham yang hanya pemegang saham menurut ketentuanundangundang PT.sehingga justru pemerintah pemegang saham tidakboleh campur tangan dalam pengurusan atau pengelolaan DrreksiPT.Persero tersebut, jadi Organ dari PT.Persero adalah RUPS
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LOE MEI LIEN alias INDRASARI Diwakili Oleh : Farida Wulandari, SH
241 — 125
Perjanjian kredit dilakukan secara Notarill dan mendapat persetujuan RUPS/Komisaris.Halaman 15 dari 194, Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PT Kpg3. Wajib mendapat personal guarante dari Komisaris;4. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal IJB antara Penjual danPembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya;5. Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atau minimal telahmemperoleh cover note dari notaris.6. Jaminan berupa SHM wajib diikat hak tanggungan.7.
Persyaratan sebelum penandatanganan akad kredit :1) Menyerahkan kembali SPPK yang telah ditandatangani debiturdiatas materai ke Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.2) Perjanjian kredit dilakukan secara Notarill dan mendapatpersetujuan RUPS/ Komisaris.3) Wajib mendapat personal guarante dari Komisaris;4) Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) atau minimal IJB antaraPenjual dan Pembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh Cabang Surabaya;5) Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atauminimal telah
Turut Terbanding/Terdakwa : B. Hj. ATIKAH
Turut Terbanding/Terdakwa : MAWARDI
45 — 5
- Satu lembar copy legalisir Akta salinan Pernyataan perjanjian jual beli saham PT MARGASARI JAYA No 07 tgl 1 Juli 2005 di Notaris SETAWAN, SH ;
- Satu lembar copy legalisir Akta salinan Berita acara rapat PT MARGASARI JAYA No 30 tgl 1 Juli 2005 di Notaris SETAWAN, SH ;
- Satu lembar copy legalisir Akta salinan risalah RUPS luar biasa PT MARGASAR JAYA No 37 tgl 7 Desember 2009 di Notaris SETAWAN, SH ;
- Satu lembar copy legalisir Salinan Putusan PN Surabaya
1.Rochmanto Nugroho
2.Fadholy Yulianto
3.Tri Widhi Astuti
Terdakwa:
Drs. Nur Achmad Affandi
179 — 0
nomor : 04/PSDI/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Pembagian tantiem Tahun Buku 2022 kepada Kadiv Keuangan
50. Asli Surat Permohonan Riset Password Online Trading tanggal 10 Maret 2023 dari Nur Achmad Affandi
51. Asli tanda terima uang pinjaman dari Bank BPD DIY sebesar Rp 100.000.000,00 kepada Nur Achmad Affandi beserta asli 1 (satu) lembar tanda realisasi pinjaman kepada Nur Achmad Affandi tanpa tanggal Oktober 2022
52. Asli paparan RUPSPT Taru Martani Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dan Keuangan Periode Tahun Buku 2022, bulan Mei 2023 dan bulan Juli 2023
53. Fotocopy akta pendirian PT Taru Martani Nomor 05 tanggal 17 Desember 2012 Notaris dan PPAT Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd
54. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pt Taru Martani nomor 04 tanggal 26 Juni 2022 Notaris dan PPAT Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd
55. Asli paparan RUPS PT Taru Martani Rencana Kerja
MARTHIN PARDEDE, SH
Terdakwa:
CIEN SIONG Als. ASIONG
61 — 48
- 1 (satu) eksemplar fotocopy salinan RUPS PT. KASP, tertanggal 25 Maret 2019, yang telah dilakukan nazegel/pameteraian oleh Kantor Pos Medan pada tanggal 30 Oktober 2023.
Yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, berupa:
- Fotocopy percakapan whatsapp, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-1);
- Fotocopy Akta Pendirian Usaha Dagang UD. Bintang Berlian No: 04 Tanggal 04 April 2019 yang dikeluarkan Notaris Drs.
150 — 39
GSD dalampengadaan genset tersebut bidangnyan sebagai pengelola, bidangpengembang dan bidang kontruksi dan kontruksi ini ada kontruksi Sipil,kontrusksi mekanikel dan elektrikel ada didalamnya ;Bahwa yang mengangkat Dirut adalah RUPS ;Bahwa saksi sampai saat ini masih menjadi Dirut ;Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pengadaan tersebut di Subkon lagi ;Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan sebagai saksiBahwa benar dibuatkan BAP oleh Penyidik ;Bahwa benar saksi mendadatangani BAP tersebut ;Bahwa
dalam BAP ;Bahwa semua uang yang masuk ke Trimitra dikeluarkan seluruhnya;Bahwa tidak ada yang diambil langsung oleh Djajat secara tunai ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah itu Subkon atau dipinjam ;Bahwa saksi mengetahui ada proyek GSD di Raja Ampat ;Bahwa saksi mengetahui dari Pak Djajat dan Pak Toto adanya proyek GSDdi Raja Ampat ;Bahwa saksi lupa diangkat sebagai Komisaris di Trimitra ;Bahwa saksi mempunyai sahan di Trimitra ;Bahwa saham saksi di Trimitra saksi lupa ;Bahwa belum pernah ada RUPS
JOOTJE MAX SONDAKH Als. JOOTJE
Tergugat:
1.EMANUEL RETINANTO, SH
2.PT. SPORT GLOVE INDONESIA
3.MARK CHRISTOPHER ROBBA Alias MARK
4.CHRISTOPHER CORRY ROBBA,
5.EKA NOOR ASMARA, MBA, AK, DRS, Alias EKA
6.A. Djodi Kwiadji atau Agus Cahyono Alias Agus Alias Djodi
7.PURWIBOWO ADI SETIA
8.LASINI
9.SRI SUMARYANTI Alias YANTI
10.SARONO
11.Surahya
12.SONNY SINGAL, SH
203 — 23
meninggal dunia, dan ketika ahli waris DeutzyNefolina Tonggembio yaitu Penggugat ingin mengurus asset Deutzy NefolinaTonggembio, ternyata dikuasai PT SGI sehingga sampai saat sekarang ketigabidang tanah tersebut masih dikuasai PT SGI dan sertifikatnya masih jugadikuasai PT SGI yang dititipbkan kepada Notaris Emanuel Retinanto,SH, laluPenggugat melaporkan Presiden Direktur yang baru yaitu Mark ChristopherRobba, Direktur Christopher Robbba, Drs Eka Noor Asmara dan PurwibowoAdi Setia (direksi baru hasil RUPS
88 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suwir Lautbukan merupakan Pengurus ataupun pihak yang mewakili 14perusahaan yang tergabung dalam AAG dalam perkara ini.Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas mengatur Organ Perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 3007 mengatur RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yangtidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan
1.TULUS ARDIANSYAH, S.H.
2.YUKE SINAYANGSIH ANGGRAENI, SH
3.RAMA HADI, SH
Terdakwa:
CASWANDI alias IWAI
344 — 70
MSI) sejak tahun 2015 sampai dengansekarang, berdasarkan Akta Pendirian dan RUPS Nomor 04 tanggal 22Juli 2020; Bahwa pemahaman saksi sebagai Komisaris Utama PT. MaritimSamudera Indonesia (MSI) adalah memberi saran dan pengawasankepada Direksi PT. Maritim Samudera Indonesia yang bergerak dalambidang manning agency/ jasa pengiriman ABK ke luar negeri; Bahwa saksi memberikan saran kepada Direksi PT.
78 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1236/B/PK/PJK/2015Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 3007 mengatur RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalamundangundang ini;Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 mengaturDireksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud
Terbanding/Penggugat : PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN. PPRSH PURI GARDEN APARTEMEN
244 — 146
Oleh karena itu Para Tergugat memohon kepadaMajelis yang memeriksa dan memutus perkara ini agarmenyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuataningkar janji (wanprestasi) ;Bahwa namun demikian, perlu kami sampaikan perihal RULBadalah hal yang wajar dan patut dilakukan oleh PPRSH PGAsebagai suatu lembaga berbadan hukum, sama hal nya denganPerseroan Terbatas, dimana senantiasa menyelenggarakanRUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, dalam hal inimerupakan suatu organ pelaksana suatu badan hukum,
DONY RAE, SE
Tergugat:
1.PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Persero TbkJakarta cq. PT. BANK SYARIAH MANDIRI
2.Uki Hartono
3.Wariah
4.PEMERINTAH RI cq. KEMENTRIAN KEUANGAN cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DJKN RIAU SUMATRA BARAT DAN KEPULAUAN RIAU cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PEKANBARU
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN PUSAT cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA PEKANBARU
273 — 185
Sukajadi, seluas 289 m", yang terletak diKelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, PropinsiRiau, sesuai dalam surat ukur tertanggal 27051994 Nomor.1924/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotaPekanbaru, atas nama Dony Rae yang telah diikat yang diikat secarayuridis sempurna berdasarkan SHT Nomor. 4065/2009.Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan buktiPenggugat berupa bukti P21 tentang Akta Pendirian PT AnugrahKemilau Usaha, P.2 tentang Akta Pernyataan Keputusan RUPS
WAWAN YUNARWANTO, SH., MH
Terdakwa:
MOHAMMAD HAMDAN
139 — 90
SOYU GIRI PRIMEDIKA Nomor: 01/PERM/SGP/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- 1 (satu) bundel dokumen dengan cover warna biru Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JUARAYU SETYARINI, SH yang berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 523/B/PK/PJK/201611.12.Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas mengatur Organ Perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 3007 mengatur RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yangtidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam undangundang ini;Pasal 1 angka 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 mengatur Direksiadalah
85 — 74
tersebut, PT Angkasa Pura I (Persero) dibebani biaya pengelolaanyang harus dibayarkan kepada PT Penata Sarana Bali sesuai perjanjian sebesar 25%dan Pajak Parkir sesuai Perda sebesar 20%.Bahwa Ahli menerangkan pengurangan penyetoran pendapatan bruto daripengelolaan areal parkir milik PT Angkasa Pura I (Persero) yang tidak sesuaidengan perjanjian pengelolaannya menimbulkan kerugian keuangan negara.Bahwa Ahli menerangkan Deviden yang dibagikan oleh PT Angkasa Pura I(Persero) berdasarkan keputusan RUPS
80 — 59
Bahwa berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PerkebunanNusantara Il Nomor : PTPN II/RUPS/01/X/2014 Nomor : SK50/D1.MBU/10/2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 24,tanggal 23102014 yang dibuat di Notaris NANDA FAUZ IWAN, SH,M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, diketahui bahwa Para PemegangSaham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan dariPerusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan Nusantara II menjadiP.T.