Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2)UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan temyata Pemohon mengajukanpermohonan dispensasi untuk anaknya tersebut ke Pengadilan Agama Jombang;Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 2 (dua) para Pemohonmohon kepada Majelis Hakim agar memberikan dispensasi kepada anak paraHim.10 dari 15 him.

PEMOHON telah melakukan hubungansebagaimana layaknya suami istri tersebut, maka Majelis Hakim berpendapatakan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar jika antara ANAK PARAPEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak segeradinikahkan, karena anak para Pemohon telah melahirkan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal sebagaimana. tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa kekhawatiran para Pemohon akan tetap terjerumusnya anakpara Pemohon melanggar norma agama yang menyangkut hubungan ANAK PARAHim

7 Ayat2) dan (3) butir (e) Kompitasi Hukum islam, maka akan memeriksa lebih Menimbang, bahwa olch Karena Para Pemohon tidak hedir dlpersidangan, maka perkara in casu diniai tidak bereungguheungguh Taha 2006 dan perubshan terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun"2008, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada ParaHim, 4dari S him. Penetapen Nomar 21 PL PYOOT OPA.

Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siapuntuk menjadi seorang isteri dan begitu juga calon suami anak kandung ParaHim. 2 dari 13Penetapan 112/Pdt.P/2020/PA.MrbPemohon berstatus Duda Cerai dan telah akil baliq serta sudah siap untukmenjadi suami / pemimpin rumah tangga,;6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Marabahan Cq.

permohonannya dan memohon kepada PengadilanAgama untuk menjatuhkan penetapannya;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklahkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalahmohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak ParaHim

bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Pemohon tidak datangmenghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaiwakil atau kKuasanya, walaupun Para Pemohon telah dipanggil dengan patut,sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halanganyang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ParaHim

Uman, M.Sy. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu jugadalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh paraHim. 4 dari 6 Him. Putusan No. 1977/Pdt.G/2020/PA.Bks.hakim anggota, dan bantu oleh Zulhemi, S.H. sebagai PaniteraPenggantidengan tanpa dihadiri olen Penggugat dan Tergugat.Ketua Majelis,Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Drs. Suyadi Drs. Uman, M.Sy.Panitera Pengganti,Zulhemi, S.H.Perincian biaya perkara :1.

untuk menjatuhkan penetapanperkara ini dengan seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, paraPemohon datang menghadap di persidangan;Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calonsuaminya serta orang tua calon Ssuami anak para Pemohon di persidangan;Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada paraPemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suamianak para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi paraHim

mendengar keterangan danmemberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calonSuaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar menundarencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resikoperkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak,keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnyaorgan reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak sertapotensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi paraHim

Agung Muslima Bariza Faqiha FasihatunnisaBahwa selama perikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahanPemohon dan Pemohon II dan selama itupula Pemohon dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikatdalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yangsakinah, mawadddah, warrahmah;Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan setelah paraHim. 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2018

dan telahdikaruniai 4 (Empat) orang anak masingmasing bernama : Rizal Isnawati Rifdal DevriBahwa selama permikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahanPemohon dan Pemohon II dan selama itupula Pemohon dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikatdalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yangsakinah, mawadddah, warrahmah;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il tidak pernah menerima Kutipan AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan setelah paraHim

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolutPengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon II bertempatkediaman di wilayah Kabupaten Donggala, maka sesuai dengan ketentuanPasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif PengadilanAgama Ampana untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang bahwa dalam Penetapan Hari Sidang Hakim memerintahkankepada Juru sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh paraHim

lain, mohon untuk menjatuhkanputusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, paraPemohon datang menghadap di persidangan;Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calonsSuaminya serta orang tua calon Suami anak para Pemohon di persidangan;Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada paraPemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suamianak para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi paraHim

permohonannya dan memohon kepada PengadilanAgama untuk menjatuhkan penetapannya;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklahkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalahmohon agar para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak paraHim

Pasal 69 ayat(3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,harus dinyatakan Pengadilan Soreang memiliki kompetensi relative ataspermohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu KeluargaPemohon II maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini hidupbersama Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan akta kelahirananak para Pemohon' bernama Ika Kartika maka telah terbukti anak paraHim. 8 dari 14Penetapan 671/Pdt.P/2020/PA.SorPemohon

hukum, telah ternyata bahwaanak para Pemohon dan calon suami sudah menjalin hubungan yang sangatdekat dan keluarga menghawatirkan keduanya berbuat diluar norma agamadan kesusilaan maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebutsudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkanmengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan paraHim

., sebagai hakimhakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelispada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh paraHim. 4 dari 5 Him. Put. No. 1669/Pdt.G/2018/PA.BmHakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Nurkhairiah, sebagai PaniteraPengganti dan tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;Ketua MajelisUswatun Hasanah, S.HI.Hakim Anggota Hakim AnggotaLutfi Muslih, S.Ag., M.A., Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.,Panitera PenggantiDra. St. Nurkhairiah.Perincian Biaya Perkara:1.

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014, pemohon dan pemohon II telahmelangsungkan perkawinan di Dusun Ujung Bori, Desa Kayu Loe Timur,Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan parahIm. 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2018/PA Jnp.63 olpemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi daripejabat yang berwenang.Bahwa pemohon dinikahkan (sighat tjab kabul) oleh H. M.

nikah dan pihak yangberkepentingan dengan perkawinan itu, sehingga berdasarkan ketentuandalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para pemohon memiliki /egalstanding (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukanpermohonan pengesahan nikah a quo.Menimbang, bahwa pokok permohonan para pemohon a quo adalahtidak tercatatnya perkawinan antara pemohon dan pemohon II di kantorurusan agama setempat dikarenakan imam desa tidak melaporkanpernikahan mereka ke kantor urusan agama setempat sementara parahIm

menghadap di persidangan;Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calonsuaminya serta orang tua calon Suami anak para Pemohon di persidangan;Bahwa Pengadilan telan berupaya memberikan nasihat kepada paraPemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suamianak para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi paraPemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suamianak para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut dan paraHim

saat ini sudah bekerja yaitu sebagai Wiraswasta /dagang dengan penghasilan Rp. 3.000.000, (Satu juta rupiah) per bulanBahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak paraPemohon bernama Ayah Calon Suami Anak para Pemohon dan Ibu CalonSuami Anak para Pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon tidak bisa lagimenunda rencana perkawinan Anak para Pemohon binti Pemohon danCalon Suami Anak para Pemohon bin Ayah Calon Suami Anak paraHim

Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbulakibat permohonan Para Pemohon ini;Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut, Para Pemohon mohonkepada Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk memanggil ParaHim.2 dari 5 hlm. Penetapan No. 682/Pdt.P/2020 /PA.Sda.Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkanpenetapan sebagai berikut :PRIMER1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.2.

PENGGUGAT(Penggugat).Bahwa suami istri tersebut disamping mendapatkan keturunan anak jugamendapatkan harta dari orang tuanya bernama AYAH AHLIWARSberupa tanah pekarangan seluas 60 RU dengan batasbatas :Utara : Jalan AspalSelatan : Tanah orang lainTimur : Jalan DesaBarat : Tanah orang lainTerletak di, Kabupaten Kediri. ( mohon disebut OBYEK SENGKETA )4.Bahwa obyek sengketa tersebut setelan AYAH AHLI WARI/Sdan /STRIAYAH AHLI WARIS meninggal dunia telah secara lisan dibagi IBU PARAHIm. 2 dari 7 hlm.Penet

Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohonuntuk ditetapkan sah pernikahannya, karena telah memenuhi syarat dan rukunyang telah ditetapkan dalam agama Islam, serta tidak ada pihak yangmengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, dan sampai saat ini ParaHim

Bahwa akibat dari kesalahan biodata Kutipan Akta nikah tersebut, Makapara Pemohon ingin membetulkan biodata Pemohon II sesuai alasanalasantersebut diatas, nama ayah Pemohon II yang benar yaitu PEMOHON I, agardapat digunakan pula untuk pembetulan biodata Kartu keluarga ParaHim. 4 dari 8 him. Putusan No 0096/Pdt.P/2016/PA.JeprPemohon serta agar tidak terjadi kesalahan penyebutan hal hubungannasab atau asalusul Pemohon II dikemudian hari;8.

terikatdalam ikatan suci Perkawinan dalam rangka membentuk keluarga Sakinah,Mawaddah, Warahmah;Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah menerimah Kutipan AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan setelah parapemohon mengurusnya ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon II tidak terdaftar;Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus diterbitkannya Kutipan AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi tidak mau menerbitkanKutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, sehingga paraHim

KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, danmemutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakanbahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pembuatanakte kelahiran anak dan administrasi lainnya diperlukan penetapan pengesahannikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukumIslam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akanmemeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan ParaHim