Menyatakan terdakwa NIRWAN Bin NAWIR, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yangmelakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan/atau Batubarayang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izinsebagaimana dimaksud dalam Pasai 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal104 atau Pasal 105 yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161UndangUndang Republik Indonesia nomor 3

Bulungan atau setidaktidaknya di Suatu tempatyang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Seloryang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahandan/atau) pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan,pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara yang tidak berasaldari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksuddalam

Tanggal 29 Mei 2021 dalam perkara tindak pidana penambangan pasirtimah tanpa IUP, IPR atau IUPK sesuai ketentuan Pasal 158 UndangUndang No. 3 Tahun 2020 oleh Polres Pangkalpinang;Tanggal 21 Juni 2021 dalam perkara tindak pidana melakukanpengolahan emas yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR,SIPB atau Izin sesuai ketentuan Pasal 161 UndangUndang No. 3Tahun 2020 oleh Polres Mandailing Natal;Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 3 Tahun2020, yang dimaksud dengan Pertambangan

SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);f. izin penugasan;Izin Pengangkutan dan Penjualan;IUJP;i. IUP untuk Penjualan7 Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 3Tahun 2020 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 4 tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksuddengan:a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakanusaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020;b.

Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikanuntuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenistertentu atau untuk keperluan tertentu, sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka (13a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020;Bahwa Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 74 dan Pasal 86A UUNomor 4 Tahun 2009 jo UU Nomor 3 Tahun 2020, Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK) dan Surat Izin Penambangan Batuan(SIPB) diberikan oleh Menteri;Bahwa izin untuk melakukan kegiatan penambangan komoditas

Terdakwaserta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor RegisterPerkara: PDM23/0.1.13/Eku.2/02/2021 tanggal 6 April 2021 yang padapokoknya menuntut sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa RONI PASLAH bin MAT SURI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang melakukan,yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Penambangantanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR,SIPB

PelangTumbangTiti, Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapangatau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukan Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan danPenjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan.

Pasal 35 UndangUndang Nomor 3 Tahun2020 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangHalaman 21 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN KtpPertambangan Mineral dan Batubara adalah Perizinan Berusaha melaluipemberian:a. nomor induk berusaha;b. sertifikat standar; dan/atauCc. izin;Izin sebagaimana dimaksud dalam huruf c tersebut diatas terdiri atas IUP, IUPK,IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, IzinPenugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP

Surat lzin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalahizin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambanganbatuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;e. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usahayang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaanKontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara;f.

,menjelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan, makaperorangan/koperasi/oadan usaha wajid memiliki salah satu diantaraIUP/IUPK/SIPB/IPR/Kontrak Karya/Perjanjian Karya Perusahaan PertambanganBatubara (PKP2B) sesuai dengan tahapan kegiatan baik eksplorasi maupunOperasi Produksi;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli, ALEXANDER TEGUHPRAYOGO, S.T., sesuai dengan database pada Dinas Energi dan Sumber DayaHalaman 24 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN KtpMineral pada Desa Sungai Besar

Fotokopi Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) nomor503/4537/SIPB/III.03/XII/2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani olehKepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 02Desember 2014 Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda T.5 ;6.

Secara Bersama-sama Melakukan Pengolahan dan Pemurnian mineral tanpa Izin, IUP, IUPK, IPR, dan SIPB sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahandan/atau pemurnian, pengembangan~ dan/atau pemanfaatan,pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasaldari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta MelakukanPerbuatanMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

selamapemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmanidan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiappertanyaan yang diajukan kepadanya berdasarkan uraian danpertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsurSetiap Orang telah terpenuhi;Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahandan/atau pemurnian, pengembangan' dan/atau pemanfaatan,pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidakberasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB

RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undangundang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan; IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan; IPR (Izin pertambangan rakyat) adalah izin untuk melaksanakanusaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat denganluas wilayah dan investasi terbatas; IUPK (Izin usaha pertambangan khusus) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usahapertambangan khusus; SIPB

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwaperbuatan Terdakwa yang mengolah dan memurnikan emas campurandengan caracara yang telas dijelaskan diatas, yang mana emasCampuran tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli dari masyarakatyang melakukan penambangan illegal seharga Rp.865.000 (delapanratus enam puluh lima ribu rupiah) pergram, dilakukan tanpa memiliki izinberdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsurmelakukan pengolahan dan pemurnian tanpa Izin, IUP, IUPK, IPR,dan SIPB

Secara Bersamasama Melakukan Pengolahan dan Pemurnianmineral tanpa Izin, IUP, IUPK, IPR, dan SIPB sebagaimana dalamdakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000, delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

DIMYATI bersalahsecara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Setiaporang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atauPemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagaimanadiatur dan diancam

Maluk Kab.Sumbawa Barat atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, Setiap orang yang menampung,memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangandan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/ atau Batubarayang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal105 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/ atau Batubara yang tidak berasal dari pemegangIUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat(3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;3.

Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan yang menampung, memanfaatkan, melakukanPengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atauPemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/ atau Batubarayang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g,Pasal 104, atau Pasal 105:Menimbang, bahwa sebagaimana faktafakta hukum dipersidangandapat dikemukakan sebagai berikut :Bahwa berawal

Izin.3) Izin sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :Halaman 23 dari 37 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN PgpIUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;IPR;SIPB;IZin penugasan;~ 92050 g. Izin pengangkutan dan penjualan;h. Izin usaha jasa pertambangan; dani.

IUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;IPR;SIPB;IZin penugasan;~ 920 5g. Izin pengangkutan dan penjualan;h. IUJP; dani. IUP untuk penjualan; Bahwa dalam hal kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Sdr.

IUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;IPR;SIPB;Izin Penugasan;m~O@9 20905Izin Pengangkutan dan Penjualan,;IUJP; dani.

IUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;IPR;SIPB;IZin penugasan;~ 9 205g. Izin pengangkutan dan penjualan;h. Izin usaha jasa pertambangan; dani. Izin usaha pertambangan untuk penjualan;Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha, koperasi,perusahaan perseorangan maupun orang perseorangan untuk dapatmelakukan usaha pertambangan adalah :a.

IUP;Halaman 33 dari 37 Putusan Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN PgpIUPK;IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;IPR;SIPB;IZin penugasan;7~ 9 209 5g. Izin pengangkutan dan penjualan;h. IUJP; dani. IUP untuk penjualan; Bahwa dalam hal kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Sdr.

Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 06/SIPB/YKM2009 tertanggal 23November 2009 atas nama ELAN DAMAI PUTRA, diberi tanda P.4 ;5. Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 06/SIPB/YKM2009 tertanggal 23November 2009 atas nama ELVIN DAMAI PUTRA, diberi tanda P.5 ;6.

Turut Serta melakukan penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyak (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), atau Izin Penugasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Yang melakukan penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan(IUP), Izin Pertambangan Rakyak (IPR) atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), IzinPenugasan;3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta MelakukanPerbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Undangundang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan; IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan; IPR (Izin pertambangan rakyat) adalah izin untuk melaksanakanusaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat denganluas wilayah dan investasi terbatas;Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2020/PN TIk IUPK (Izin usaha pertambangan khusus) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan di wilayahn izin usahapertambangan khusus; SIPB

FIGO meninggal akibat tertimbunlongsor, dan setiap kali melakukan penambangan Terdakwa memperolehHalaman 17 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2020/PN TIkhasil penambangan ratarata antara 0,5 gram sampai dengan 0,9 gramdilakukan tanpa memiliki ijin, berdasarkan pertimbangan tersebut MajelisHakim berkesimpulan unsur melakukan penambangan tanpa izinUsaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyak (IPR) atauIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin PenambanganBatuan (SIPB), atau Izin Penugasan

FIGO sebagai penyelam untuk memegang spiraldidalam sungai, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberkesimpulan unsur Turut serta melakukan melakukanpenambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), = IzinPertambangan Rakyak (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), atau IzinPenugasan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undangundang No. 4 Tahun

Turut Serta melakukan penambangan tanpaizin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyak (IPR) atauIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin PenambanganBatuan (SIPB), atau Izin Penugasan sebagaimana dalam dakwaantunggal:;2.

RUSLI PARAKKASI Bin PARAKKASI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangmemanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, PenjualanMineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK,IPR, SIPB atau izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal161 UndangUndang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentangperubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral Dan Batubara dalam dakwaan kedua PenuntutUmum.Menjatuhkan

PARAKKASI Bin PARAKKASI pada Hari Sabtutanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau pada waktu lain pada BulanJuli tahun 2020, bertempat di Desa Sekatak Buji Kecamatan SekatakKabupaten Bulungan atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menampung,memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian,Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineraldan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB

Unsur Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB AtauIzin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C DanHuruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

terbatas;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha PertambanganKhusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat zin PenambanganBatuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untukmelaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untukkeperluan tertentu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan danPenjualan adalah izin

Dengan demikian unsur Yang Tidak Berasal DariPemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud DalamPasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105 telahterpenuhi;Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, makaTerdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara

anggota Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa FIKRI HERIYANTO Bin MARTANTO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menampung,memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, PenjualanMineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK,IPR, SIPB

pertambangan khusus> Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambanganyang meliputi kontruksi, penambangan, pengolahan dan/ataupemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasukpengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampaklingkungan sesuai dengan hasil study kelayakan.> Izin Pertambangan Rakyat atau IPR adalah izin untuk melaksanakanUsaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat denganluas wilayah dan investasi terbatas.> Surat Izin Penambangan Batuan atau SIPB

diberikan oleh Menteri berdasarkanpermohonan, namun Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemberian SIPB menunggu ditetapbkannya Peraturan Pemerintahpelaksana UndangUndang No.3 Tahun 2020 tentang PerubahanUndangUndang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan BatubaraBahwa dapat saya sampaikan :> Menampung adalah menerima dan mengumpulkan mineral dan/atauBatubara.> Memanfaatkan adalah menjadikan ada manfaatnya mineral dan/ataubatu bara.> Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas

Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ataupemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan,penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ataupemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan,penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal daripemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal105;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifatalternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi makaterhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARZUKI HILAL ALS HILAL BIN SAHRIL ALM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penjualan Mineral dan/atau Batubara dalam perkara ini yaitu Pasir yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Menyatakan Terdakwa MARZUKI HILAL Als HILAL Bin SAHRIL (Alm),bersalah Turut serta melakukan Penjualan Mineral dan/atau Batubaradalam perkara ini yaitu Pasir yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK,IPR, SIPB atau izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UndangUndangHalaman 1 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN KphRI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 04 Tahun2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalamdakwaan Alternatif Penuntut Umum;2.

atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lubuk Penyamun KecamatanMerigi Kabupaten Kepahiang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, yangmenyuruh lakukan dan yang turut serta Melakukan usaha Penambangan tanpaIUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB

tahun 2021, bertempat di Desa Lubuk Penyamun KecamatanMerigi Kabupaten Kepahiang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, yangmenyuruh lakukan dan yang turut serta Melakukan Menampung,memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangandan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubarayang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB

Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahandan/atau Pemurnian, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan,Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidakberasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Menyatakan Terdakwa MARZUKI HILAL ALS HILAL BIN SAHRILALM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penjualan Mineraldan/atau Batubara dalam perkara ini yaitu Pasir yang tidak berasal daripemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, sebagaimana dalam dakwaanAlternatif kedua;2.

SAMUEL ANTONIUS MANURUNG melakukankegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP),IUPK, IPR, SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 158 dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No.Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Big4 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55Ayat 1 ke (1) KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa mereka terdakwa I.

Toba; Bahwa Terdakwa bersamasama dengan Joky Boy Gultom, PutraRican Gultom dan Samuel Antonius Manurung melakukan kegiatanpenambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR,SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang; Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi.Menimbang, bahwa Terdakwa II.

Toba; Bahwa Terdakwa II bersamasama dengan Irwan Susanto Gultom,Putra Rican Gultom dan Samuel Antonius Manurung melakukan kegiatanpenambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR,SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang. Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi;Menimbang, bahwa Terdakwa Ill.

Toba; Bahwa Terdakwa III bersamasama dengan Irwan Susanto Gultom, JokyBoy Gultom dan Samuel Antonius Manurung melakukan kegiatanpenambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR,SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang. Bahwa Terdakwa III sangat menyesal dan tidak ingin mengulang lagi.Menimbang, bahwa Terdakwa IV.

Toba; Bahwa Terdakwa IV bersamasama dengan Irwan Susanto Gultom,Joky Boy Gultom dan Putra Rican Gultom melakukan kegiatanpenambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR,SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.

Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 17/SIPB/III/2020 yangditerbitkan oleh Bidan YASMANIDAR, SST, SKM. tanggal 3 Maret 2020;diberi tanda P.3;4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 2024/ /LU/2020 yangditerbitkan Kepala Desa Kampung Muara Aman tertanggal 5 Maret 2020;diberi tanda P.4;5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 9/74/V1/2004 antara suamiAHMAD KASIM dengan istri ESI MARYANI yang diterbitkan oleh KUAKecamatan Lebong Selatan tertanggal 28 Juni 2004 diberi tanda P.5;6. Fotokopi Kartu.

Selatantertanggal 28 Juni 2004 dan dari pernikahan tersebut berdasarkan keterangansaksisaksi dan bukti P1, Pemohon telah dikarunia4 (empat)orang anak dananak pemohon yang bernama M.NABEEL ALFATIH adalah anak ketiga yangdilahirkan di Lebong pada tanggal 22 Januari 2014 sebagaimana SuratKeterangan Anak Kandung Nomor 2024/ /LU/2020 yang diterbitkan oleh KepalaDesa Kampung Muara Aman pada tanggal 5 Maret 2020 (bukti P4);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yaitu Fotokopi Surat KeteranganLahir Nomor 17/SIPB

Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor AL.911.0038496 atas nama M.NABEELALFATIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Lebongtanggal 1 April 2015 tertulis tahun kelahiran anak pemohon adalah 22 Januari2015, sedangkan dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P3yaitu Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 17/SIPB/III/2020 yang diterbitkanoleh Bidan YASMANIDAR, SST, SKM. tanggal 3 Maret 2020 dan bukti P4berupa Surat Keterangan Anak Kandung Nomor 2024/ /LU/2020 yangditerbitkan

Menyatakan Terdakwa ADITTIA IDRIS BIN IDRIS PGL ADIT terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindakpidana menampung dan melakukan pengangkutan mineral yang tidakberasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal105 sebagaimana dalam surat dakwaan;2.

Surat Izin Penambangan Batuan yang disebut SIPB adalah izinyang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambanganbatuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka 13 huruf a Undang Undang Nomor 3tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.10.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yangdiberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB, sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka 31 Undang Undang Nomor 3 tahun 2020tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usahapertambangan dikelompokan atas pertambangan mineral danpertambangan batubara.

SIPB.. Izin Penugasan.N OO OF FBP WN BF. Izin Pengangkutan dan Penjualan.Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Swi8. Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan9.

Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ataupemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualanmineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR,SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c danhuruf g, Pasal 104 atau Pasal 105;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Foto copy Surat Keterangan kelahiran SIPB No.503/012/SIPB/2006, tanggal09 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Bidan WIDAYATI Bratan Rt 07/ 06Pajang, Laweyan, Kota Surakarta , diberi tanda P.5 Foto copy buktibukti tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkansesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksisaksinya, yang masingmasing di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut :1.

Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran No. 06/SIPB/YKM/2009 atas nama ALFIANDWI PUTRA PRATAMA yang dikeluarkan oleh Bidan Nurhayati Tanggal 25Januari 2011, diberi dengan tanda P 4 ;5.

Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran No. 06/SIPB/YKM/2009 atas nama ALFINOTRI PUTRA ATMAJA yang dikeluarkan oleh Bidan Nurhayati Tanggal 25 Januari2011, diberi dengan tanda P 5 ;Menimbang, bahwa surat bukti P. 1 sampai dengan P. 5 merupakan Foto Copy suratyang telah dicocokan dengan Aslinya dan seluruh surat bukti yang tersebut diatas telahbermaterai secukupnya ;Menimbang, bahwa disamping bukti suratsurat tersebut diatas, untukmempertahankan dalildalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula

SUPIAN, SIPB No. 138/PSDMK/I/2009 Palangka Raya.3. Bahwa oleh karena kesibukan Para Pemohon sampai sekarang anakPara Pemohon tersegbut belum didaftarkan ke Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum mempunyai SuratAkta Kelahiran.4. Bahwa untuk kepentingan Pendidikan dan masa depan anak ParaPemohon tersebut, maka Para Pemohon ingin mendaftarkan ataumembuat Akta Kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Palangka Raya.5.

NOR JENNAH atasnama RAUDATUS SOLEHA MECCA lahir di Palangka Raya padatanggal , 11 September 2010, ditolong oleh YULLIES EKAF.SUPIAN Bidan Praktek Swasta di Palangka Raya, SIPB Nomor :138/PSDMK/I/2009 Palangka Raya, diberi tanda (P 4);Foto Copy Kartu Keluarga No. 6271031406110037 dikeluarkanpada tanggal 14062011 diberitanda (P5) ;Dimana fotocopy Buktibukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan Aslinya, dan semua Bukti buktiSurat tersebut telah diberi meterai

Foto copy Surat Keterangan Kelahiran SIPB : No.01/KANDEP/SIB/YKM/2000 yang dikeluarkan oleh Bidan Darmasanti, Tertanggal 3 Me i 2012,Tidak ada yang aslinya, yang diberi tanda P5 ;.

MTs.014/03.01/PP.1.1/010/2008atas nama ERIK RAHARJA yang dikeluarkan oleh Kepala MadrasahTsnawiyah Muhamadiyah Surantih, Tertanggal 21 Juni 2008, SuratKeterangan Kelahiran SIPB : No.01/KANDEP/SIB/YKM/2000 yangdikeluarkan oleh Bidan Darmasanti, Tertanggal 3 M e i 2012 danSurat Keterangan Kelahiran No. 5402/2000/24KANDEP/Sib/YKM/92yang dikeluarkan oleh Bidan Zulvayati (Bukti P4, P5 dan P6) ;.

Nur Sodik Bin Sobari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menampung mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;